Publication Search

Sistem ekonomi Islam dinilai mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian global, termasuk di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan moneter di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini peneliti mengamati instrumen kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka (open market operation) dimana secara umum, sasaran moneter ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi inflasi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan terhadap tiga jurnal utama dan beberapa artikel jurnal nasional dan internasional yang terkait dengan moneter syariah. Temuan utama dari penelitian ini adalah perkembangan kebijakan moneter berbasis syariah di Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro di kota medan dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis data kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwafaktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada tiga faktor, yaitu faktor penawaran, faktor permintaan dan faktor non ekonomi. Faktor penawaran meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, kewirausahaan dan ilmu pengetahuan. Faktor permintaan disebabkan oleh permintaan terhadap penawaran. Sedangkan faktor non ekonomi meliputi kebudayaan suatu bangsa dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dalam pandangan islam perlunya kerjasama setara dengan Ta’awun dan umat Islam diminta untuk saling bekerja sama dalam hubungannya dengan perbuatan baik dan memenuhi Ridho Allah

Tujuan penelitian ini yaitu tentang teologi Paulus tentang makna salib. Paulus adalah satu-satunya penulis dalam Perjanjian Baru yang berulang kali menyebutkan salib dalam 1 Korintus 1:17-18; Galatia 5:11; Galatia 6:12, 14; Efesus 2:16; Filipi 2:8; Filipi 3:18 dan Kolose 1 :20; Kolose 2:14. Paulus berdasarkan 1 Korintus 1:23; 3:3,8; 1:23; 3:3,8; 2 Korintus 13:4 dan Galatia 2:20 juga berbicara tentang kematian Kristus. Bagi rasul Paulus, salib adalah yang terpenting karena itu adalah inti dari pesan Injil. Maka tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui makna salib yang sebenarnya berdasarkan teologi rasul Paulus, dan bagaimana orang Kristen saat ini memaknai salib Kristus. Kajian ini dapat memberikan kepada seluruh umat Kristiani ajaran tentang makna salib yang sebenarnya berdasarkan pemahaman teologis rasul Paulus. Adapun Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif melalui penelitian teologis. Hasil dari penelitian ini adalah orang Kristen akan memahami makna salib dari perspektif teologi Paulus.

Konsep negara kesejahteraan adalah suatu konsep dimana negara berperan penuh dalam proses menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi setiap warga negara dengan mengutamakan upaya-upaya yang mendukung terselenggaranya jaminan pemenuhan hak-hak serta pendukung bagi pelaksanaan kewajiban bagi setiap orang dalam suatu negara berdasarkan aturan. -peraturan yang telah disetujui dan diresmikan oleh Pemerintah. Negara yang menganut konsep kesejahteraan mendambakan kehidupan yang sejahtera dengan menggunakan tanggung jawab penuh untuk memenuhi, melindungi dan mengutamakan kepentingan warganya dengan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan berbagai pelayanan publik, pendampingan, pencegahan dan perlindungan terhadap pelanggaran sosial yang sering terjadi di lingkungan negara. Untuk mewujudkan negara yang berbasis Welfare State dengan menata kembali pola kehidupan masyarakat, diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1). Warga negara; (2). Demokrasi penuh; (3). sistem hubungan industrial dengan aliran modern; (4). Perluasan hak atas Pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan keempat syarat tersebut harus selalu ditinjau ulang agar implementasi kebijakan pemerintah di berbagai bidang dapat berjalan secara melembaga. Sebagai negara yang menganut Konsep Welfare State, Indonesia tentunya menggunakan kekuasaan negara untuk menerapkan berbagai aturan yang dibuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong peran pemerintah dan lembaga negara untuk menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat secara lebih menyeluruh sehingga tercipta pemberdayaan manusia untuk mendukung konsep Welfare State.

Menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, muncul suatu peristilahan yang asing dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum di Indonesia secara umum, yaitu Omnibus Law. Peristilahan tersebut mulai muncul sejak pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan pidato di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pada intinya, Presiden Jokowi mengajak kerja sama kepada DPR dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law. Perkembangan dari penerapan penggunakan metode Omnibus Law ini menjadi polemik, karena tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Banyak desakan dari berbagai golongan untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. namun pada faktanya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Beberapa waktu yang lalu, UU Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Yang pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengarahkan agar pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun kedepan, dan akan otomatis tidak berlaku apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada perubahan. Peneliti akan menganalisis, bagaimana paradigma yang digunakan oleh pemerintah dikaitkan dengan teori Jhon Austin yaitu positif analitis (analytical jurisprudence).

Pendidikan kehumasan diberbagai negara masih didominasi oleh negara barat. Pada kenyataannya perspektif barat ini tidak serta merta cocok digunakan, apalagi di  negara ataupun wilayah yang notabene memiliki kebudayaan yang berbeda. Salah satu penyebab yang menjadikan perspektif barat banyak digunakan adalah karena sedikitnya kajian tentang humas yang dilakukan oleh negara bukan barat. Akademisi melihat bahwa pengembangan perspektif lain di dalam pendidikan kehumasan memang diperlukan. Perspektif Islam menjadi salah satu perspektif yang dapat dimanfaatkan kesempatannya. Bagian pertama artikel membahas dominasi hubungan masyarakat AS dan kritik terkaitnya. Diskusi berikut menggunakan studi kasus untuk mengeksplorasi cara memasukkan perspektif islam ke dalam kurikulum PR. Bagian akhir dari makalah yakni kesimpulan, menyoroti beberapa tantangan yang muncul dalam mengembangan pendidikan humas dengan perspektif islam.  

Pendidikan islam adalah Pendidikan yang dalam pelaksanaannya berdasarkan ajaran islam. Karena ajaran islam berdasarkan Al Qur’an, as sunnah, pendapat ulama, maka Pendidikan islampun berpacu pada Al Qur’an, as Sunnah, dan pendapat ulama. Dengan demikian perbedaan Pendidikan islam dengan Pendidikan lainnya ditentukan oleh adanya dasar ajaran islam tersebut.para guru dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan berlangsungnya kegiatan Pendidikan dan pengajaran. Nana Saodik misalnya, mengatakan bahwa tanpa adanya kurikulum, ruang kelas dan lainnya, kegiatan Pendidikan akan tetap berjalan apabila ada guru yang bertugas sebagai pendidik dan pengajar. Seorang guru dalam pandangan Al Qur’an berperan sebagai ulama yang mendalam ilmunya baik agama maupun umum serta menggunakan dan mengajarkan ilmunya, itu untuk kemaslakhatan umat, mengajak umat bertakwa sehingga ia menjadi pewaris Nabi.    

Aturan humaniora menganggap Islam otoriter dan historis dari perspektif disiplin tunggal. Di satu sisi, ini adalah pandangan interdisipliner tentang humaniora. Karena itu akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan lebih lanjut kegiatan penelitian Islam dalam menganalisis unit, metode penelitian, norma, model sejarah terjemahan Islam. Di sisi lain, melalui sudut pandang seatu disiplin ilmu humaniora, ia memiliki beberapa kelemahan karena membatasi dimensi dimensi budaya dan ketidakmampuan untuk secara komprehensif dan lengkap, masalahnya adalah untuk mengeksplorasi kompleksitas itu, menggambarkannya, menjelaskannya, dan menemukan solusi untuknya.  

Manusia tidak dapat terpisahkan dengan hubungan antar manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial. Hubungan antar manusia tidak hanya sekedar relasi atau hubungan saja, melainkan suatu aktivitas dan suatu kegiatan untuk mengembangkan hasil yang menumbuhkan rasa bahagia dan rasa puas. Beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia yaitu saling menghargai, empati, sikap keterbukaan, kepercayaan, dan kehangatan. Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Aliran Kebatinan Perjalanan mempunyai konsep hubungan antar manusia. Aliran Kebatinan Perjalanan memiliki beberapa pandangan mengenai hubungan manusia yang menjadi pedoman bagi warganya. Aliran Kebatinan Perjalanan memiliki pandangan bahwa sebelum bersosialisasi atau berhubungan antar manusia harus memilih terlebih dahulu perkataan atau apapun yang akan kita lakukan terhadap orang lain, agar dalam bersosialisasi atau melakukan hubungan antar manusia tidak ada satu pun yang tersakiti baik tersakiti lahirnya maupun batinnya. Sehingga dalam hubungan antar manusia dapat menimbulkan kebahagiaan, kepuasan, dan terciptanya hubungan yang baik.

In practice, journalism has a great influence on the news that is disseminated, the use of journalistic codes of ethics is used to guide the process of retrieving and disseminating the information collected. In this urnal examines the formulation of Islamic journalistic ethics. The rules in carrying out journalistic duties are inseparable from the teachings of Islam which are guided by the Qur'an. So far, some Journalism has made western press theory a guide to the implementation of journalistic duties rather than press theory in an Islamic perspective. Thus, the purpose of this activity is expected to add insight to readers about the implementation of journalism in accordance with Islamic law and can be applied in journalism activities. This research also used supporting documents from both several existing books and journals. The results showed that the formulation of Journalistic Ethics According to an Islamic Perspective needs to be continuously socialized in various activities, both lectures and journalistic trainings, especially on Islamic campuses.

Lalu lintas memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pengguna jalan, namun masih banyak pengguna jalan lalai dengan peraturan lalu lintas. Permasalahan penelitian yaitu urgensi pengaturan pukum terhadap perkara kealpaan lalu lintas berdasarkan Studi Kasus putusan Hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD dan analisis Putusan Hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD mengenai Perkara Kealpaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Metode Analisis Data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian pada perkara ini secara postivistik telah melanggar ketentuan yaitu perbuatan kelalaian Terdakwa menyebabkan korban luka berat dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan membayar biaya sebanyak Rp. 2.500,-. Untuk tidak terjadi hal seperti ini lagi penegak hukum harus siap membantu untuk mengadili dengan seadil-adilnya agar mendapat efek jera kepada pelaku dan hal ini tidak terjadi lagi kepada orang lain.   Kata kunci : Perspektif Yuridis, Lalu Lintas, Perkara Kealpaan

This study aims to analyze and evaluate the management of public ownership (milkiyah 'ammah) and state ownership (milkiyah daulah) in Indonesia. This study describes in a qualitative descriptive way the current management of public ownership and state ownership in Indonesia. The theoretical approach is used for the Islamic economic system approach which assesses the practical implementation of the management of shared wealth and the wealth of the Indonesian State. The data used in this study are secondary data obtained from literature, journals and information related to Indonesia's wealth. The data collection technique used is library research. And this study uses a comparative analysis of the implementation of public ownership management and state ownership management that is not in accordance with ownership management in Islam. Evidence shows that public ownership and state ownership are not fully managed by the State of Indonesia, it appears that shared ownership in the form of water, fire and pasture is managed by individuals and institutions of foreign parties who have the capital to privatize public ownership. This will have an impact on the unequal distribution of income earned by people who have capital and those who do not have capital, so that it will have an impact on prosperity that most Indonesian people cannot have. As an evaluation and solution, it is necessary to implement an Islamic economic system in managing joint ownership and control of the Indonesian state.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah satu jenis media sosial memiliki pengaruh yang lebih besar pada kehidupan umat Islam dan masyarakat saat ini. Sementara surat kabar, radio, televisi, telegram, dan alat sederhana lainnya digunakan di masa lalu untuk media sosial, teknologi modern telah menyederhanakan Hasil yang paling mengerikan adalah, sesuai dengan hukum, ajaran, dan norma agama yang berlaku, media sosial kemungkinan akan berkembang menjadi alat untuk memobilisasi berbagai ide yang sangat tidak relevan dan mengganggu tatanan kehidupan. Akibatnya, kita perlu mempelajari lebih lanjut batasan-batasan yang harus ditetapkan media sosial agar umat Islam dan masyarakat tidak semakin terjerumus ke dalam provokasi, ambiguitas, dan segala hal lain yang merusak moralitas dan opini publik.

Mengenai kepemimpinan, komunikasi merupakan peran penting dalam memimpin karena dengan adanya komunikasi saat memimpin dapat terciptanya pemahaman yang sama yang akan dicapai dengan bersama-sama. Keberadaan pemimpin adalah sebuah titik terang dari suatu keberhasilan yang akan tercipta. komunikasi merupakan dasar dalam hidup manusia karena manusia merupakan ciptaan tuhan yang hidupnya juga saling ketergantungan dengan manusia lainnya, dengan terciptanya suatu komunikasi yang baik saat memimpin akan membuahkan kelancaran didalamnya. Didalam penilitian ini dapat ditemukan bahwa : komunikasi merupakan hal yang dasar bagi kehidupan manusia, kepemimpinan sangat penting untuk dapat  mempengaruhi atau mengubah perilaku dengan komunikasi seperti yang perintahkan oleh Allah swt dalam Q.s At-thaha;44 kepada nabi musa dan harun ketika berkomunikasi menggunakan gaya bicara Qaulan layina yaitu perkataan lemah lembut dengan fir’aun untuk dapat membuat jiwa dan hatinya tersentuh, begitupun ketika nabi Ibrahim memimpin kaumnya untuk menmpengaruhi kaumnya menyembah Allah swt melalui komunikasi dengan bahasa kaumnya untuk dapat dipahami oleh kaumnya.

Jurnal ini mengkaji tentang praktik penggunakan Member Card Ponta dalam Transaksi Jual Beli Di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong Kota Depok). Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana menjadi pengguna member agar mendapatkan banyak keuntungan seperti diskon produk, promo, undian dll. Serta langkah mendapatkan undian dan implementasinya menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dengan berdasarkan praktik pada penggunaan member di Alfamart Jembatan Serong yang memang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur ini dijelaskan pada pemaparan data dalam langkah memiliki member sehingga dapat menjadi pengguna member secara langsung dan mudah, paparan data perspektif dalam keuntugan yang didapatkan tidak merupakan riba sehingga aman, dant tidak rugi. Adapun perspektif dalam mendapatkan atau mengikuti undian ialah tidak mengandung unsur maisir namun adapun undian yang diharamkan dan dapat dilihat dari ketentuan dan tujuan si pelanggan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan undian.

The purpose of this paper is to explain the mechanism of the budget process are subjected to various distortions that lead to secularization in the budgeting process that impact on the neglect of the interests of society. It will also offer the concept of budgeting from an Islamic perspective. This perspective is used to provide another alternative in compiling the budget that focuses on transparency and participation in the budget in favor of the interests of the community with the Islamic perspective.

Penerapan Good Corporate Governance menjadi tantangan yang harus di realisasikan oleh semua entitas bisnis, baik swasta, BUMN, maupun BUMD. Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance menjadi kunci dari ketahanan ekonomi negara. Sejarah telah membuktikan bahwa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 merupakan bukti empiris dari buruknya good corporate governance di Indonesia khususnya dan Kawasan Asia pada umumnya. Implementasi good corporate governance secara konsisten, disamping akan memberikan kontribusi postitf terhadap pertumbuhan perusahaan, juga berkontribusi terhadap perekonomian negara dan kepastian perlindungan konsumen. Keberadaan konsumen menjadi salah satu pilar penerapan good corporate governance, karenanya harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Melalui UU No. 8 tahun 1999, negara hadir dalam upaya perlindungan konsumen. Selain itu, partisipasi perlindungan konsumen juga terbuka untuk elemen masyarakat. Dengan terbukanya kran partisipasi perlindungan konsumen, pelanggan air minum juga terdorong untuk membentuk organisasi. Forum Komunikasi Pelanggan hadir menjadi bagian upaya perlindungan konsumen (pelanggan) air minum yang memiliki tugas pokok perlindungan dan pemberdayaan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi tugas Forum Komunikasi Pelanggan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Dari hasil penelitian, disamping secara aktual terdapat relevansi antara tugas Forum Komunikasi Pelanggan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, juga terdapat kontribusi positif terhadap perusahaan.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sedangkan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengalami vacuum of norm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur  sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum  penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain.    

Masa remaja adalah fase peralihan seorang anak menuju dewasa yang dipenuhi banyak perubahan dalam tubuhnya termaksud mengenai hubungan interaksinya. Kekuatan dan kelemahan interaksi sosial menentukan kuat atau tidaknya suatu hubungan, yang memerlukan perhatian dan dukungan bagi remaja untuk memiliki hubungan yang sehat,untuk itu perlunya adanya edukasi untuk menunjang terciptanya pergaulan yang baik khususnya pada reaja yang dimana bertujuan untuk terciptanya pergaulan positif. Pergaulan yang positif akan berdampak pada kesehatan mental anak. Hal ini disebabkan banyak hal yang baik disekitanya contohnya seperti akan tercipta lingkungan yang penuh dengan kasih dan cinta,komunikasi yang terjalin baik, meningkatnya kepercayaan diri anak, tumbuhnya rasa saling percaya, meningkatkan kebahagian dan mengurangi stres pada anak. Untuk itu penulis mengadakan pengabdian yang ditujukan untuk remaja agar mereka lebih paham tentang bagaimana menjalankan pergaulan positif untuk menjaga kestabilan mental agar terciptanya interaksi yang baik. Hal ini juga akan dikaji dari sudut pandang agama agar mengingatkan kita kembali betapa islam dengan sempurna mengatur kehidupan manusia bahkan dalam pergaulan.

This study analyzes the effect of the variables contained in the Theory of Planned Behavior, namely attitudes, subjective norms, perceived behavioral control on taxpayers' intentions. The sample in this study were taxpayers registered with MSMEs in Semarang Regency. The number of samples is 125 taxpayers. The sampling technique used was the solvin formula. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS version 26. The results of hypothesis testing indicate that attitudes have a direct effect on taxpayer intentions, while subjective norms and perceived behavioral control do not directly affect taxpayer intentions.