FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain.
Dyah Silvana Amalia (2022). FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 1(2). https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.148
Dyah Silvana Amalia, "FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 1, no. 2, 2022.
Dyah Silvana Amalia. "FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 1, no. 2, 2022.
Dyah Silvana Amalia. "FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 1, no. 2 (2022).
Dyah Silvana Amalia (2022) 'FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 1(2). doi: 10.55606/jurrish.v1i2.148.
Dyah Silvana Amalia. FORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARLEMBAGA NEGARA YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 2022;1(2).
The Urgence of Renewal Investment Law and Investment Dispute Settlement in Indonesia
Tubagus Andri Purnama; Yohanes Firmansyah; Anna Maria Tri Anggraini; Elfrida Ratnawati Gultom; Imam Hartanto
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKOLAH DASAR ISLAM ABU DZAR KELURAHAN JOMBANG KECAMATAN CIPUTAT
Dalila Afif; Evi Satispi; Izzatusholekha; Aldira Lindawati; Dita Rahmaditiani Junaidi
TATA KELOLA PERSIAPAN AKREDITASI SD ISLAM ASSALAF TAHFIDZUL QUR’AN
Aldira Lindawati; Evi Satispi; Izzatusholekha; Dalila Afif; Dita Rahmaditiani Junaidi
KONSEP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
Fathorrahman Fathorrahman; Dairani Dairani; Ahmad Yunus
LOCAL WISDOM UNTUK SOLUSI MASYARAKAT GLOBAL
Asiah Sanyah Hasanah Simanjuntak; Yuliza Chintia
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PROGRAM PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR
Dairani Dairani; Fathorrahman Fathorrahman; Faradilla Mutiara Nisa