Publication Search

Infrastructure development is one of the top priorities for the Indonesian government to achieve sustainable economic growth and enhance the quality of life for its people. Infrastructure plays a significant role in driving economic growth, as the availability of adequate infrastructure in a region contributes to the economic development of that area. However, it's acknowledged that financing large-scale and complex infrastructure projects requires substantial funds. Currently, government sukuk has become a popular choice for the Indonesian government to obtain funds aimed at financing infrastructure development. Economic growth serves as one of the indicators to assess the outcomes of past development efforts and determine the direction of future development. In other words, positive economic growth indicates an improvement in the economy, while negative economic growth signifies a decline. Funding sourced from foreign debt and infrastructure project development in Indonesia has consistently been a recurring issue over the years, given their interconnected nature. The government has taken various measures to ensure infrastructure continues to progress without adding to the burden of foreign debt for the country. One suitable option that can serve as a way out of the limitations in funding sources is through the issuance of Shariah Sovereign Securities or SBSN by the government.

The conflict between Palestine and Israel continues to this day. The problems that occur between the two countries, namely between the Palestinian state and Israel regarding the seizure of territory occur after years marked by violence until now so that there needs to be an effort to protect international law against war victims of innocent civilians. The theory used in this research is the theory of legal protection. The theory of legal protection is very relevant to the research made here, because there needs to be international legal protection regarding the conflict between Palestine and Israel. The research method used regarding the protection of international law on the conflict between Palestine and Israel is carried out by means of qualitative descriptive research. The technique or instrument of data collection used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problems studied. Legal efforts made internationally against this war conflict include the UN Resolution in 1947, the Geneva Convention, the International Court of Justice (ICJ) and the Olso Agreement.  

This article examines the role of the agricultural sector in efforts to reduce poverty and enhance welfare in developing countries. The primary objective of this research is to analyze the extent to which the agricultural sector can contribute to the improvement of social and economic conditions in these nations. The research method involves the analysis of secondary data from various sources, including agricultural production data, food consumption patterns, and socio-economic and policy factors that influence the agricultural sector. The results of the study indicate that the agricultural sector plays a significant role in reducing poverty and enhancing welfare in developing countries. Firstly, the agricultural sector provides employment opportunities for a significant portion of the rural population, often the most vulnerable to poverty. Consequently, the agricultural sector contributes to increased income and access to economic resources for rural communities. Secondly, the agricultural sector also plays a crucial role in providing sufficient and affordable food for the population in developing countries. This positively impacts nutrition and public health, subsequently affecting the quality of life and overall welfare. By improving productivity and access to food resources, the agricultural sector can help reduce hunger and malnutrition. Thirdly, the agricultural sector has the potential to support national economic growth by supplying raw materials to the food processing and textile industries. This creates additional economic opportunities and enhances the competitiveness of developing countries in the global market.

Penelitian ini dilatarbelakangi mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaatdari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengenaan pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli Tanah dan atau bangunan dibawah nilai jual objek pajak (NJOP) di kota Semarang. Disamping itu, untuk mengetahui peranan Notaris/ PPAT dalam pengenaan pemungutan BPHTB. Serta mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi pemungutan BPHTB. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/ PPAT termasuk sebagai salah satu pejabat yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bea Pero!ehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam kehidupan bermasyarakat kadang-kadang KPPBB tidak mengetahui kejadian ataupun peristiwa yang harus dikenakan BPHTB, misalnya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena jual beli. Seperti yang diketahui bahwa perolehan hak atas tanah dan atau merupakan objek yang dikenakan pajak BPHTB, maka untuk memperoleh data mengenai peristiwa jual beli tersebut perlu dijalin kerjasama dengan pihak Notaris/ PPAT. Notaris selain mempunyai wewenang dalam membuat akta yang otentik, juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan penyuluhan hukum. Selain itu Notaris/ PPAT mempunyai kewajiban untuk pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam PP No. 34 Tahun 1997- ditentukan bahwa Notaris/ PPAT harus melaporkan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setiap bulan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah terhadap dinasti politik. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaruh praktik politik dinasti yang semakin marak menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dalam mengkaji kemenangan pemilihan kepala daerah yang menggunjakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a) Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah yang belum berjalan secara demokratis hal ini disebabkan faktor internal, yaitu terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Selain itu disebabkan faktor eksternal, yaitu partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. (b) Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap keberlangsungan demokratis di Indonesia menjelang Pemilu 2024, panggung politik Indonesia menjadi semakin semarak dengan munculnya fenomena politik dinasti. Politik Dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik. (c) Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Praktik Politik Dinasti telah berkembang sejak masa Orde Baru. Praktik Politik Dinasti pada era reformasi semakin subur. Praktik Politik Dinasti di Amerika Serikat tingkat pendidikan politik dan indeks demokrasi di Negara Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan Indonesia maupun Filipina. Praktik Politik Dinasti di Filipina termasuk yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah karena dapat memilih para calon untuk menjabat dalam tingkatan Provinsi dan Kota.

The war between Ukraine and Russia has had a big influence on the world, especially from a political perspective. Russia's invasion of Ukraine on Thursday, February 24 2022 stems from internal conflict between the two countries. Due to this incident, Russia received criticism from the international community, including Indonesia. The United States condemned the invasion and imposed economic sanctions on Russia. These sanctions take the form of stopping the operations of Russian-owned financial institutions in the United States, freezing all investment assets and property of individuals close to the Russian President, as well as restrictions on Russian debt transactions. After being hit by economic sanctions, Russia was also subject to a crude oil embargo by the European Union and the United States. The war that occurred influenced the increase in oil prices due to Russia's invasion of Ukraine, causing new challenges in the global economy. This research uses library research. Library research is research whose main object is literature (library) which utilizes sources from literature to obtain research data, so that library research limits its activities to literary materials related to the research object. The research results show that the war between Russia and Ukraine has had various negative impacts that threaten all sectors, especially the economy in terms of global trade. As is known, these two countries are the largest suppliers of various main commodities such as wheat, fertilizer, natural gas and oil. Where these commodities are really needed by international consumers. Russia and Ukraine have a significant market share of the supply of oil, gas and other commodities, so the invasion has increased the prices of these commodities. The direct impact of rising commodity prices affects economic growth in the countries involved. This means that the economy in Southeast Asia will be affected by the war that is taking place. Continued conflict could have drastic effects in Southeast Asia. The impact of the Russian and Ukrainian wars has an impact on the Southeast Asian economy and will be more detrimental than the impact of the COVID 19 pandemic. This is because it is related to the global economy in essential areas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting E-commerce untuk masa depan pada perusahaan industri di medan, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis. E-commerce merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang bisnis yang telah menjadi tren di berbagai negara, termasuk Indonesia. E-commerce merupakan salah satu bentuk bisnis yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan internet dan smartphone oleh masyarakat. E-commerce memiliki peran penting untuk masa depan perusahaan industri di Medan, terutama dalam hal meningkatkan penjualan, efisiensi operasional, dan penetrasi pasar. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan pelaku usaha industri di Medan kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa e-commerce memiliki peran penting untuk masa depan perusahaan industri di Medan. E-commerce dapat membantu perusahaan industri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memperluas pasar dan meningkatkan penjualan, serta meningkatkan daya saing perusahaan.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai perdebatan, dan akhirnya, Pancasila diadopsi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk menghormati kontribusi besar para pahlawan yang telah membentuk falsafah ini, yang berperan dalam menyatukan Indonesia yang beragam dengan berbagai suku, agama, ras, dan adat istiadat. Pancasila terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa indonesia (Sari & Najicha, 2022). Maka dari itu, Pancasila seharusnya dianggap sebagai panduan dan falsafah hidup bagi masyarakat Indonesia. Di tengah era globalisasi ini, sebaiknya masyarakat Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai "cara hidup" atau pandangan hidup mereka, karena Pancasila memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam era globalisasi saat ini (Pratama & Najicha, 2022). Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, dan ini memberikan tantangan dalam penyelenggaraan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah memengaruhi peradaban global. Setiap perkembangan ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah degradasi moral di kalangan bangsa Indonesia, yang sebagian disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pengaruh negatif yang sangat mencolok adalah penyebaran berita palsu (hoax). Kata kunci: Hoax, Pancasila.

Kewarganegaraan sendiri bertujuan untuk mengajarkan warga negara meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat, nilai - nilai kemanusiaan, dan pilar – pilar kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk sikap kritis, partisipatif, dan etnis dalam berperilaku sebagai warga negara. Metode penelitian studi literatur secara kualitatif yang diperoleh melalui literasi berbagai buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran mahasiswa terhadap peningkatan kesadaran kewarganegaraan dalam mengatasi acaman – ancaman dari luar yang memungkinkan pudarnya jiwa kewarganegaraan hingga mengawal untuk terwujudnya mahasiswa yang memiliki pendirian dan jiwa nasionalisme yang tinggi, taat, berpikir kritis, dan bertanggung jawab pada aturan yang berlaku.   Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai – nilai kewarganegaraan, Nasionalime

Pembangunan Industri Pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujud nyatakan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait peran dari Komite Kebijakan Industri pertahanan pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Metode Penelitian yang di pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Melalui metode kajian penelitian normatif, Peneliti bermaksud untuk melakukan suatu kajian terhadap perubahan peran KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai hasil kajian, peneliti menemukan bahwa peran dari Komite Kebijakan Indutri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan negara dipindahkan kepada Kementerian pertahanan

Stunting merupakan isu kesehatan global yang memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi suatu negara. Pemberdayaan Masyarakat melalui ibu dengan balita dan peran kader posyandu sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan stunting. Tujuan kegiatan yaitu untuk memberikan edukasi pemenuhan gizi seimbang pada balita melalui media leaflet tentang stunting. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2023 di Aula kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dengan sasaran 20 ibu dengan balita dan 20 kader posyandu. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 41%  para ibu dengan balita dan kader posyandu dimana hasil nilai rerata pre test yaitu 57,95 dan rerata post test 97,50. Tenaga kesehatan bersama kader posyandu balita diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemenuhan gizi seimbang pada balita sebagai upaya pencegahan stunting yang dilakukan secara berkala minimal 3 kali dalam sebulan. Keywords: , .

Pertanian  merupakan  salah  satu  produk  yang  sangat  penting di         Negara Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan pertanian tidak akan bergerak maju apabila tidak  didukung oleh sarana dan prasarana pertanian yang yang memadai. Salah satu  permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk.Pemerintah sangat berkepentingan untuk melakukan berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Prosedur pengusulan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi oleh petani melalui penyusunan elektronik rencana definitive kebutuhan kelompok (E- RDKK) masih belum sepenuhnya dipahami serta masih dilakukan secara manual baik oleh petani  maupun pengurus kelompok tani. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sosialisasi dan pelatihan prosedur penyusunan E-RDKK dan pelatihan penyusunan E-RDKK dengan menggunakan goole formulir.

Suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan cara-cara  melanggar hukum yang berakibat kerugian keuangan negara, daerah maupun keuangan suatu perkumpulan organisasi,    dilakukan secara sengaja maupun tidak, atau dilakukan secara pribadi maupun kelompok, termasuk kategori perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi tidak akan terlepas dari latar belakang yang mempengaruhinya. Perbuatan korupsi sangat dominan dilakukan karena pengaruh gaya hidup bukan karena semata untuk menutupi kebutuhan pokok. Dengan lemahnya sistem pengawasan, perangkat manajemen dan administrasi juga masih memberikan peluang untuk terjadinya tindakan korupsi. Sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan memiliki kepercayaan kepada agama, manusia juga memiliki rasa takut akan murka dari Tuhananya, maka pendekatan agama perlu dilakukan untuk  meminimalisir tindakan korupsi sangat diperlukan. Dengan pendekatana agama secara naluriah manusia akan tersentuh sekaligus  menghindari tindakan-tindakan yang mengandung resiko kemurkaan Tuhan kepadanya.

Suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan cara-cara  melanggar hukum yang berakibat kerugian keuangan negara, daerah maupun keuangan suatu perkumpulan organisasi,    dilakukan secara sengaja maupun tidak, atau dilakukan secara pribadi maupun kelompok, termasuk kategori perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi tidak akan terlepas dari latar belakang yang mempengaruhinya. Perbuatan korupsi sangat dominan dilakukan karena pengaruh gaya hidup bukan karena semata untuk menutupi kebutuhan pokok. Dengan lemahnya sistem pengawasan, perangkat manajemen dan administrasi juga masih memberikan peluang untuk terjadinya tindakan korupsi. Sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan memiliki kepercayaan kepada agama, manusia juga memiliki rasa takut akan murka dari Tuhananya, maka pendekatan agama perlu dilakukan untuk  meminimalisir tindakan korupsi sangat diperlukan. Dengan pendekatana agama secara naluriah manusia akan tersentuh sekaligus  menghindari tindakan-tindakan yang mengandung resiko kemurkaan Tuhan kepadanya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian negara dan penyerapan tenaga kerja. Kelurahan Keputih memiliki cukup banyak UMKM  yang aktif dan variatif. Hasil survei menemukan beberapa kendala yang dialami oleh UMKM di wilayah Kelurahan Keputih, salah satunya ada pengenalan produk dan ketatnya persaingan untuk melakukan pemasaran di era digital. Solusi kegiatan diprioritaskan untuk UMKM yang memiliki potensi yaitu “Bebek Mesra Surabaya” dilakukan pendampimpangan dengan strategi rebranding dan digital marketing. Pendampingan yang dilakukan diantaranya:  a. Pembuatan foto produk dan video konten;  b. Pembaruan design banner; c. Pembuatan menu dengan Quick Response (QR) Code untuk menu digital UMKM “Bebek Mesra”. Hasil yang diperoleh setelah pendampingan adalah UMKM “Bebek Mesra Surabaya memiliki lebih banyak konten dan mengetahui cara membuat konten yang menarik untuk melakukan pemasaran digital, design banner baru yang sudah tercantum logo halal MUI, dan daftar menu baru disertai Quick Responses (QR).  

Di era globalisasi, pembangunan sangat bergantung pada ekonomi sebagai ukuran dalam keberhasilan pemerintah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan  peran penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi. Dengan adanya kegiatan digital branding ini diharapkan produk mempunyai image atau citra yang baik di mata konsumen. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah kegiatan pelatihan yang dilakukan di pendopo Kelurahan Medokan Semampir dan pendampingan yang dilakukan secara door to d0or. Pelatihan dan Pendampingan Digital Branding disini mahasiswa mengajarkan bagaimana cara mengambil foto produk dan cara membuat copywriting agar menarik perhatian konsumen. Selanjutnya akan dibuatkan katalog produk yang akan memudahkan pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Ada Total 8 UMKM Food and Beverage yang mahasiswa dampingi mulai awal hingga akhir.

Penelitian ini membahas peran penting Public Relations (PR) dalam membangun kepercayaan nasabah dan memelihara citra positif Bank Negara Indonesia (BNI). PR BNI fokus pada membangun hubungan positif dengan nasabah melalui komunikasi transparan dan responsif. Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PR BNI berperan penting dalam membangun citra positif perusahaan, merespons umpan balik dan kritik dari nasabah, serta menjaga reputasi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan krisis. PR BNI juga berupaya membangun hubungan yang kuat dengan nasabah melalui komunikasi yang transparan dan responsif. Kepercayaan nasabah yang terbangun melalui upaya PR yang kuat dapat meningkatkan loyalitas nasabah, mendukung pertumbuhan bisnis bank, dan memperkuat posisi BNI di industri perbankan. Dengan demikian, PR BNI berperan penting dalam membangun kepercayaan nasabah, mempertahankan citra positif, dan memajukan BNI dalam persaingan industri perbankan.

In economic activities, welfare is the main thing for the community. This welfare can be seen by the ability of the community to fulfill their daily needs. Micro, Small and Medium Enterprises are productive businesses that are owned and managed by individuals or business entities that have met the criteria as micro-enterprises. With the existence of MSMEs, fulfilling these needs becomes more easily accessible to people throughout Indonesia. This study aims to analyze the role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the economy. MSMEs have an important role in creating economic growth, employment, and reducing social inequality. In this journal, we present a comprehensive literature review on the contribution of MSMEs to the economy and the factors that influence the success of MSMEs. We also discuss policy initiatives that support the development of MSMEs and provide recommendations for increasing the role of MSMEs in the economy.   Keywords: The Role of MSMEs, State Economic Welfare, Community Welfare  

Abstrak - Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi kelautan dan perikanan sehingga banyak sekali masyarakat yang gemar memelihara ikan hias.  Meski demikian, dalam pemeliharaan ikan hias masih ditemui beberapa kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengontrol pakan ikan secara realtime, terutama ketika pemelihara tidak bisa melakukan secara langsung di lokasi. Demikian juga dengan pengontrolan kualitas air yang cukup menyulitkan. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, dapat membantu peternak dalam melakukan kontrol jarak jauh menggunakan Internet of Things (IoT). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem pakan otomatis serta monitoring Total Disslove Solid  (TDS), sehingga kualitas air akuarium dapat dipantau secara remote dengan memanfaatkan IoT. Hasil dari pengujian  menunjukkan bahwa sensor TDS dapat mengidentifikasi kualitas air akuarium, terutama terkait dengan tinggi rendahnya larutan kadar TDS di dalam air. Sedangkan pemberian pakan pada ikan hias dapat diberikan secara otomatis sesuai dengan jadwal pemberian pakan yang telah diatur sebelumnya.

Keresahan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah akibat banyak sekali oknum pemerintah yang melakukan tindak korupsi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya optimalisasi kasus korupsi di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan berkembang pesat saat ini. Kehadiran sebuah teknologi tersebut membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka korupsi terhadap pengelolaan keuangan di Indonesia. Kehadiran Blockchain Open Ladger System memberikan sebuah solusi untuk pengelolaan keuangan dalam rangka mengurangi angka korupsi di Indonesia. Penulisan artikel ini mengacu kepada uraian permasalahan diatas dengan menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dalam era society 5.0. Metode yang digunakan yaitu literature review yang bersumber kepada penelitian terdahulu. Hasil dari pembahasan ini menunjukan bahwa Blockchain Open Ladger System merupakan sistem yang bergerak dalam proses transparansi pengelolaan keuangan. Dalam sistem ini masyarakat dapat mengetahui dengan jelas arah perputaran anggaran keuangan negara yang berjalan sehingga apabila terjadi penyelewengan atau ketidaksesuaian akan dapat langsung terdeteksi pelaku atau permasalahannya.