Publication Search

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.

This research aims to analyze the relevance of applying restorative justice in resolving counterfeiting cases committed by children, by examining the normative, juridical, and practical aspects within Indonesia’s juvenile criminal justice system. The background of this study arises from the dilemma between protecting the rights of children as offenders and the state’s obligation to maintain economic stability and public trust in the national currency. The research method employed is juridical-descriptive with a normative approach,. The implementation of restorative justice can still safeguard public interests, provided it involves relevant institutions such as Bank Indonesia and produces measurable recovery agreements. Thus, restorative justice serves as an alternative approach that balances child protection and legal certainty, while also contributing to the prevention of counterfeit money circulation in society.

The government’s efforts to provide protection for trademark rights holders have been implemented by enacting and updating laws on trademarks. However, in reality, crimes against trademark rights continue to occur, including in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court. This research addresses the following issues: What are the judges' considerations in cases of unauthorized use of registered trademarks, and how is the criminal analysis of such offenses reflected in Decision Number: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk? This study uses normative and empirical legal research methods, with statutory and conceptual approaches. The data type used is secondary data obtained through literature study. Data processing involved selection, classification, and organization. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings of this research indicate that the judge's legal basis in sentencing the defendant for the unauthorized use of a registered trademark in Decision Number: 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk includes juridical considerations—specifically that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal offense as regulated under Article 100 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Philosophically, the judge considered the imposed sentence as a means of rehabilitation and deterrence. Sociologically, the judge weighed both aggravating and mitigating factors in the sentencing. Criminal liability for the offender was based on the fulfillment of criminal responsibility elements, namely that the defendant was an adult and legally capable of committing the act. The element of fault was fulfilled, as the defendant knowingly and intentionally used a registered trademark without authorization, fully aware that such an act constitutes a criminal offense. The element of the absence of justification or excuse was also met, as the defendant committed the offense in a conscious and sound state of mind, without coercion.

Forgery of diplomas constitutes a criminal act that undermines the integrity of the national education system and negatively impacts public trust in educational institutions as well as law enforcement in Indonesia. This study aims to thoroughly examine the criminal law regulations governing diploma forgery, particularly under Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), along with the essential elements required for an act to be classified as diploma forgery. Furthermore, the study explores the implementation of criminal law in handling diploma forgery cases in Indonesia, including the challenges and obstacles faced by law enforcement officers and the structural and cultural factors affecting the effectiveness of law enforcement. This research employs a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and case study methods to obtain comprehensive theoretical and empirical insights. The findings reveal that despite the existence of clear and stringent legal provisions, law enforcement practices still encounter barriers such as inadequate diploma verification systems, the absence of an integrated national diploma database, and low public legal awareness regarding the consequences of diploma forgery. Cases involving professional individuals committing diploma forgery underscore the need for more consistent and systematic law enforcement. Consequently, this study recommends the development of an integrated national diploma database, enhancement of law enforcement capacity and coordination, intensified public legal education and outreach, and the strict application of legal sanctions to effectively prevent and prosecute perpetrators of diploma forgery

This study aims to analyze the decisions of judges at the First Instance Court and the Cassation Level related to the crime of forgery of customs documents in Decision Number 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR and Decision Number 294 K/PID.SUS/2018. This study uses the Normative Juridical Legal Research Method by utilizing laws and regulations and judges' decisions and using the theory of criminal acts and the theory of punishment. The formulation of the problem in this study is, how is the consideration of the Panel of Judges at the First Instance Court so that the defendant is released from all charges by the Public Prosecutor, and how are the arguments of the Public Prosecutor's cassation memorandum and the legal considerations of the Panel of Judges at the Cassation level so that they impose a criminal sentence on the defendant. This study found that, the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR which acquitted the Defendant from all charges of the Public Prosecutor because according to the Panel of Judges' considerations, all the tools and evidence revealed in the trial were in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, both Article 184 of the Criminal Procedure Code and the conviction of the judge referred to in the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, and according to the theories of criminal acts and theories of punishment that the Defendant was not legally and convincingly proven to have committed the crime of falsifying customs documents. The arguments of the Public Prosecutor's cassation memorandum emphasize that Judex Facti applied the law incorrectly so that the Legal Considerations of the Panel of Judges of the Supreme Court in the Cassation Decision Number: 294 K/PID.SUS/2018 imposed a criminal sentence on the defendant because the Panel of Judges of the first instance (Judex Facti) applied the law incorrectly, therefore the Defendant was proven legally and convincingly guilty of jointly committing the crime of falsifying Customs documents as stipulated in Article 103 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning customs, as amended by Law Number 17 of 2006 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) KE-1 of the Criminal Code.

The crime of forging a signature is one form of the crime of document forgery. The reasons why a person commits the crime of signature forgery and also the efforts that must be made to overcome the crime of signature forgery can be determined using criminology. Article 263 of the Criminal Code regulates forgery of documents which is punishable by a maximum prison sentence of six years. From the research conducted, to find out the causes of people committing crimes of signature forgery can be done through various approaches, namely strain theory, control theory, and differential association theory. In understanding efforts to overcome the crime of signature forgery, it can be seen from the process of law formation and the social reaction to the crime of signature forgery. The forms of social reaction to the crime of signature forgery determine what preventive measures must be taken. The social reaction of law enforcement to the crime of signature forgery can be achieved through penal or non-penal measures.

The rapid development of information technology has brought significant changes, particularly in the area of cybercrime, such as electronic document forgery. This research explores the role of digital forensics and information technology in proving electronic document forgery crimes in Indonesia, using a normative legal research approach. The study employs both a statute approach and a conceptual approach to analyze the effectiveness of digital forensics in uncovering electronic crimes. The findings show that while digital forensics plays a crucial role in investigating electronic document forgery, there are several complex challenges in its implementation. One of the major obstacles is the limited number of certified digital forensic experts in Indonesia, with only 147 professionals qualified in this field. Additionally, the existing legal regulations have not kept pace with the rapid advancements in digital technology, which poses significant challenges to enforcement efforts. The study identifies various technical barriers, such as the complexity of forensic technologies, the volatile nature of digital evidence, and the ever-evolving techniques used by cybercriminals. These factors complicate the process of proving electronic crimes and pose difficulties for investigators. In response to these challenges, the research recommends strategic measures such as strengthening the capacity of forensic laboratories, harmonizing legal regulations with technological advancements, and improving the competency of human resources in both technological and legal fields. The study contributes to the development of a conceptual framework for cyber law enforcement, providing a comprehensive perspective on the challenges faced in proving electronic crimes in the digital age. The research aims to inform policymakers in crafting more effective and adaptive law enforcement strategies.

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat akta yang dipergunakan sebagai alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Bahkan, seorang Notaris turut menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Rumusan masalah 1. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan akta kuasa menjual pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PNSmg? 3. Apa yang menyebabkan Notaris dapat melakukan tindakan penyimpangan dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan UUJN, untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Notaris dapat melakukan tindakan penyimpangan dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual, untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan Akta Kuasa Menjual pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PNSmg. Untuk metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta kuasa menjual yang dipalsukan adalah Notaris M pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan F dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun 4 (empat) bulan. Karena terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris M karena tidak membacakan akta kuasa menjual tersebut kepada S dan tanda tangan juga tidak dilakukan dihadapan Notaris M, adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh F karena melakukan pemalsuan tanda tangan S pada akta kuasa menjual, terdapat unsur kelalaian juga dari Notaris M karena tidak cross check kepada pihak S benar tidak staffnya meminta tanda tangan ke S.

Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU/XVII/2019 parate eksekusi Jaminan Fidusia tidak lagi dapat langsung dilakukan oleh kreditur terhadap debitur apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela melainkan fiat pengadilan, oleh karenanya dilakukan Kembali judicial review terhadap pasal 15 ayat (2) dan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia oleh Tuan Joshua Michael Djami, dan Mahkamah Konstitusi telah memmutus dengan Putusannya nomor: 2/PUU/XIX/2021. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif Analitis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa debitur terlindungi dari pelaksanaan parate eksekusi jaminan Fidusia oleh kreditur karena parate eksekusi tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan dengan debitur sehingga terwujudlah perlindungan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia.

Pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia, yang dapat mengancam kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik tanah yang sah. Tindakan pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau pengambilalihan tanah secara paksa tanpa prosedur yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam pemindahan hak secara melawan hukum, serta mencari solusi untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum di bidang pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori-teori hukum yang relevan untuk melihat perlindungan hukum yang ada dalam sistem pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah aturan hukum yang mengatur perlindungan hak atas tanah, praktik pemindahan hak secara melawan hukum masih sering terjadi karena lemahnya pengawasan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya sengketa pertanahan yang tidak hanya merugikan pihak yang sah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan beberapa langkah, antara lain: (1) peningkatan sistem administrasi pertanahan dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik untuk mencegah pemalsuan dokumen, (2) penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum, (3) peningkatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak-hak atas tanah, serta (4) penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan yang menjadi korban pemindahan hak tanah secara ilegal. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dapat lebih efektif dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

The need for such a large amount of money causes some people to try to get as much money as possible even using illegal means. Such illegal acts can be crimes against the currency itself, such as counterfeiting money which is included in illegal practices that violate the law. One of the modes used is by buying and selling using counterfeit money. This study is an empirical legal research with primary legal data sources collected through interviews with respondents at the Kelapa Lima Police Station as well as secondary legal data sources collected through literature studies or document studies. The results of the study found that: (1) efforts to overcome the crime of counterfeiting and circulation of counterfeit money in Kupang City, namely penal efforts and non-penal efforts carried out by the Kelapa Lima Police. (2) There are several obstacles faced in efforts to deal with the crime of counterfeiting and circulation of counterfeit money in Kupang City, including: the reluctance of the community to report the discovery of counterfeit money, the difficulty of collecting counterfeit money, the difficulty of arresting the perpetrators.

The crime of counterfeiting counterfeit money often occurs in Indonesia. Various policies through laws and implementing regulations have been issued, but these crimes always occur. One of the processes of proving the crime of counterfeiting money is using forensic science, therefore, the author is interested in analyzing what is the role of forensic evidence in proving the crime of counterfeiting money? In this research, the type of research used is normative research using a conceptual approach (conceptual approach) and legislation (legislative approach) related to forensic science. The results of the research explain that forensic evidence plays an important role in the investigation process and ultimately the judge can determine what crime the defendant deserves, forensic evidence is one of the pieces of evidence that perfects previous or other evidence as explained in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 187 letter c KUHAP. The author's suggestion from the conclusions obtained is that investigations into criminal cases of money counterfeiting should always use forensic laboratory tests to obtain accurate evidence.

This research aims to determine criminal acts of fraud with the motive of counterfeiting Qris Barcodes in terms of the aspect of prevention through the Indonesian Criminal Law. This research is normative research which is analyzed descriptively, using a law and case approach. The results of the research are that regulations regarding criminal acts of fraud are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, and to strengthen the legal basis it can be accommodated through Article 35 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. As a special law, the ITE Law is at least a guideline and legal basis for members of the public in carrying out activities in the online world. Overcoming the occurrence of criminal acts of online fraud is carried out with preventive (non-penal) and repressive (penal) efforts. Repressive efforts in this case are regulated based on Article 35 of the ITE Law and Article 378 of the Criminal Code. Meanwhile, preventive efforts are carried out by taking precautions so that criminal acts of online fraud can be minimized without applying criminal law, but rather by carrying out preventive efforts before the criminal act occurs, such as improving the community's economy, socializing to the public how to use the internet properly and the characteristics of electronic transaction-based criminal acts of fraud.

Based on the results of the study, the transaction mode is the most often used mode in the act of circulating and counterfeiting money and economic factors are the main factors for a person to commit the crime of counterfeiting money, as well as efforts made by the police in preventing and exposing the crime of counterfeiting. The transaction mode is the mode most often used by rupiah counterfeiters because this mode is easy to circulate counterfeit money. Economic factors are the most important factor for perpetrators to commit the crime of counterfeiting rupiah. Because the economy is squeezed, someone commits a crime to meet their economic needs. The efforts made by the Gorontalo City Police to prevent the occurrence of rupiah counterfeiting crimes are pursued with three efforts, namely preventive efforts, premative efforts, and repressive efforts. The crime of counterfeiting rupiah is a criminal act in which it contains a system of untruthfulness or falsehood of something (object) that appears from the outside as if it is true, when in fact it is contrary to the real thing that is called the crime of counterfeiting, including currency counterfeiting. The legal basis of money and currency is Law Number. 7 of 2011 concerning Currency, which was promulgated in the Statute Book of the Republic of Indonesia Year 2011 Number. 64 and Supplement to the Statute Book of the Republic of Indonesia No. 5223 This research was conducted to find out the factors and modes of the perpetrators of a criminal act of counterfeiting money in Gorontalo City and to find out the efforts made by the relevant legal parties in an effort to prevent the occurrence of the crime of counterfeiting rupiah money in Gorontalo City.

Money changers are also increasingly developing not only in banks as official exchange places. On the eve of the holidays, some traders sell money on the side of the road. There is a phenomenon where money becomes something that is traded in the form of money exchange that often occurs before the holidays. This research uses a qualitative method. By using a qualitative approach, researchers can focus on attention and also natural events that occur. This research examines how the concept of central bank concept analysis in the issuance of new money to prevent counterfeiting of money on roadside money exchange services during the holidays. The conclusion is that transactions that always occur before the holidays with money exchange are considered violating the law because they do not comply with the standards of exchange transactions, which should always have goods traded rather than money.

The purpose of this research is to analyze law enforcement and what are the modus operandi for committing a crime. The research method used is empirical juridical research obtained from interviews conducted at Kupang City Police Station and data collection at Kupang District Court. It also includes secondary data obtained by the author from books, articles, journals, laws and regulations, and others that are relevant and support this research. The results showed that the modus operandi carried out by the perpetrator of falsifying the identity of the dentist profession who performs medical actions is that the perpetrator uses medical devices, promotes himself by going to people's homes, uses methods similar to dentists, uses a dentist's identity tag complete with his title. Law enforcement carried out by the police and courts in the form of investigations and investigations as well as prosecutions and trials.

Land disputes are civil disputes that are often filed by justice seekers in the District Court. Recently, many inheritance disputes often occur in families, the inheritance in question is in the form of movable and immovable property. This research aims to determine the process of resolving inheritance land disputes due to falsification of wills in district court and the inhibiting factors which are useful as a reference. The type of research used is empirical research, by interviewing plaintiffs, defendants and co-defendants in case decision no. 44/Pdt.G/2011/PN.Gtlo.The results of the research show that resolving inheritance land disputes resulting from forgery of wills through the District Court is preferred as a solution because it is an institution that provides the justice desired by the plaintiff and its decisions have permanent legal force. Inhibiting factors found in the research process, namely internal and external factors. Internal factors consist of lack of human resources, administrative services, and lack of facilities. And external factors consist of cost, time, good faith, lack of understanding of the parties, chaos in the trial, and lack of evidence. 

The crime of falsifying land certificates is an unlawful act that intends to take over the rights to land ownership from the victims. This land certificate forgery case is a rare or little case encountered by the General Criminal Investigation Directorate of the North Maluku Regional Police because so far the cases that have been entered are from reports of people who are victims of land certificate forgery. The purpose of this study is to know and analyze the form of law enforcement in the criminal act of land certificate forgery and also find out what are the obstacles experienced by police investigators of the Directorate of General Criminal Investigation of the North Maluku Regional Police when carrying out their duties as well as with efforts made by police officers, especially investigators to overcome obstacles in law enforcement of land certificate forgery crimes. The method used is in the form of an empirical juridical method with primary data sources that the author found through interviews with members as well as auxiliary investigators at the General Criminal Investigation Directorate of the North Maluku Regional Police along with secondary data. With data analysis methods in the form of qualitative analysis methods, where data obtained through collection methods such as interviews with resource persons and observation of reality in the field which will then be drawn conclusions. It should be noted that law enforcement in the crime of forgery of land certificates still has many obstacles such as loss of evidence, long summoning of witnesses, search and seizure permits and low legal error in the community.