Publication Search

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepercayaan publik dan kualitas demokrasi lokal pada Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada TPS 02 Desa Golo Watu dan TPS 05 Desa Wae Rii. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSU disebabkan oleh ketidaksesuaian implementasi regulasi, keterbatasan kapasitas aparatur ad hoc (KPPS), kelemahan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, serta belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Pelanggaran administratif berupa pemberian hak suara kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat menjadi faktor dominan yang memicu PSU. Selain itu, PSU berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu serta memengaruhi kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa kinerja birokrasi penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan efektivitas implementasi kebijakan, serta optimalisasi komunikasi publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Pelayanan publik merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) memegang peranan vital sebagai wajah terdepan dari institusi kepolisian dalam memberikan pelayanan administrasi kepolisian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kerja, implementasi prinsip pelayanan prima, serta hambatan dalam proses pelayanan administrasi di Unit SPKT Polsek Kenjeran Surabaya. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah observasi partisipatif dan studi dokumentasi melalui kegiatan magang kerja nyata selama 40 hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan publik di unit ini telah terwujud melalui penerapan standar pelayanan prima yang didukung oleh koordinasi cepat antar-unit fungsi teknis kepolisian. Efektivitas pelayanan administrasi dalam penerbitan dokumen seperti Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) terlaksana dengan baik berkat pemanfaatan sistem digital dan ketelitian petugas dalam mengelola data pemohon. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan persyaratan administrasi, yang diatasi melalui edukasi langsung secara santun oleh petugas

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora masih ada kendala dalam aspek komunikasi dan sumber daya, yaitu pendamping PKH dari Kementerian Sosial yang ahli di bidangnya, dan faktor penghambat adalah kurangnya sosialisasi tentang PKH kepada masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan harus membangun komunikasi yang baik dengan warga masyarakat agar pemahaman tentang adanya Program Keluarga Harapan dapat tersampaikan dengan baik, tidak hanya kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH tetapi juga masyarakat lainnya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif mensukseskan program keluarga harapan, serta perlu adanya pembaharuan aplikasi SIKS-NG agar data lebih akurat.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dan kedisiplinan pegawai terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 41 responden pengguna layanan. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 2,791 lebih besar dari t tabel 2,023. Disiplin pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 5,826 lebih besar dari t tabel 2,023. Secara simultan, transformasi digital dan disiplin pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai F hitung sebesar 16,714 lebih besar dari F tabel 3,24. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan integrasi transformasi digital dan peningkatan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Open burning of household waste remains the dominant waste disposal practice in rural areas of Indonesia, posing significant risks to public health and environmental quality. This community service activity aimed to provide an innovative, low-smoke waste combustion solution — the rocket stove incinerator — to the residents of Dusun Allukeke, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. A baseline survey conducted during PBL 1 revealed that 87.6% of households disposed of waste through open burning. An asset-based community development (ABCD) approach was adopted, engaging community members at every stage from planning, construction, to utilisation. The rocket stove was constructed over three days using locally available materials and was demonstrated to significantly reduce visible smoke emissions compared to conventional open burning. The technology works through a vertically insulated combustion chamber that promotes near-complete combustion, reducing waste volume by 50–90% while suppressing particulate matter and hydrocarbon emissions. Community participation strengthened local ownership of the solution. This activity demonstrates that appropriate technology co-constructed with communities can serve as a practical, sustainable, and replicable model for rural waste management.

Vocational high school graduates are expected to master not only technical competencies but also interpersonal skills that support their readiness for the workplace. Field observations at SMK Pasundan 1 Bandung indicate that students in the Online Business and Retail (Bisnis Daring dan Ritel) program still show a low level of assertive communication, evidenced by their difficulty in expressing opinions confidently, refusing requests politely, and handling direct interaction with customers. This community service program (Program Kemitraan Masyarakat/PKM) was designed to develop students' assertive communication skills through the role-play method. The program consists of five stages: needs analysis, development of training materials and role-play scenarios, training and practice, evaluation and feedback, and continued mentoring. Students are placed in simulated roles such as seller, buyer, and observer in scenarios involving customer service, complaint handling, price negotiation, and teamwork. The information-dissemination approach combines material delivery, discussion, hands-on practice, and technical guidance. The program is expected to increase students' understanding of assertive communication concepts, strengthen their interpersonal communication skills, and provide an applied learning experience relevant to the demands of the retail and customer-service industry. The expected output of this activity is a scientific article published in a nationally accredited (Sinta) journal.

Sosis merupakan produk olahan populer di berbagai kalangan masyarakat yang sebagian besar menggunakan bahan baku daging sapi dan ayam yang harganya relatif mahal, hal tersebut  mendorong perlunya diversifikasi menggunakan sumber protein lain, seperti ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan pure kedelai terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori sosis ikan lumi-lumi (Harpodon nehereus). Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal dengan enam taraf perlakuan perbandingan ikan lumi-lumi dan pure kedelai, yaitu K0 (300g:0g), K1 (250g:50g), K2 (200g:100g), K3 (150g:150g), K4 (100g:200g), dan K5 (50g:250g). Parameter yang diuji meliputi kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat, tekstur (penetrometer), dan uji organoleptik (hedonik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pure kedelai berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter. Seiring meningkatnya proporsi pure kedelai, kadar air menurun (72,60% hingga 66,66%), kadar lemak menurun (5,14% hingga 0,37%), dan kadar protein menurun (7,17% hingga 4,37%). Sebaliknya, kadar abu meningkat (1,27% hingga 1,86%), kadar karbohidrat meningkat (13,80% hingga 26,72%), dan nilai tekstur meningkat (17,39 N/s hingga 18,48 N/s) yang mengindikasikan sosis semakin kenyal. Berdasarkan uji sensori, perlakuan K3 (150g ikan : 150g kedelai) merupakan formulasi terbaik yang paling disukai panelis dengan skor tertinggi pada atribut warna (3,60), aroma (3,48), tekstur (3,44), rasa (3,28), dan penerimaan keseluruhan (3,62). Secara umum penambahan pure kedelai efektif meningkatkan karakteristik fisikokimia dan penerimaan sensori sosis ikan lumi-lumi.  

Language errors in public spaces are still frequently found in various media, such as signboards, banners, billboards, and posters. This phenomenon not only indicates a deviation from standard Indonesian language rules but also has the potential to influence how people understand and use language. This study aims to describe the forms of language errors in public spaces, analyze them from a critical linguistic perspective, and identify their implications for public literacy. The method used is descriptive qualitative research with a critical linguistic analysis approach. Data in the form of examples of language use in public spaces are analyzed based on aspects of spelling, diction, and sentence structure, then interpreted in relation to the social practices and ideologies that underlie them. The results of the study indicate that the dominant language errors include spelling errors, inappropriate word choice, and the use of ineffective sentence structures. From a critical linguistic perspective, these errors are not only caused by a lack of mastery of language rules but are also influenced by social habits, the reproduction of deviant language practices, and the tendency to use foreign languages ​​to construct a certain image. These findings indicate that repeated exposure to language that does not conform to rules can affect the quality of public literacy. Therefore, it is necessary to strengthen critical literacy and increase language awareness so that society is able to use and evaluate language more appropriately and responsibly.

Limbah kulit Jeruk peras , yang sering dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan, sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali. Kulit Jeruk peras  mengandung minyak atsiri yang dapat diolah menjadi reed diffuser, pengharum ruangan alami yang ramah lingkungan. Namun, pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan kulit Jeruk peras  masih terbatas. Siswa SMA, sebagai generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk dunia kerja atau wirausaha, dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan inovasi ini. Melalui pendidikan dan pelatihan, siswa SMA dapat mempelajari proses pembuatan reed diffuser dari kulit Jeruk peras , mulai dari ekstraksi minyak atsiri hingga pengemasan produk. Hal ini tidak hanya melatih keterampilan teknis dan kreativitas, tetapi juga membuka peluang kewirausahaan. Pemanfaatan kulit Jeruk peras  untuk reed diffuser sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dengan menguasai keterampilan ini, siswa SMA dapat berkontribusi dalam mengurangi limbah organik sekaligus menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi. Ini juga mendukung visi pendidikan SMA untuk menciptakan lulusan yang kompeten, kreatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Pengabdian masyarakat kali ini dilaksanakan di SMA Islam 1 Surakarta, Kota Surakarta.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

The development of digital technology has driven significant economic transformation in various countries, including Muslim countries. Economic digitalization offers various opportunities, such as increased transaction efficiency, expanded market access, and strengthened financial inclusion. However, this development also presents various challenges, such as low Islamic financial literacy, the risk of technology misuse, and the emergence of economic practices inconsistent with Islamic principles. This study aims to analyze the role of Islamic economic values ​​in supporting the economic resilience of communities in Muslim countries in the digital era. The study used a descriptive qualitative approach with library research methods. Data were obtained from various literature sources, such as scientific journals, books, academic articles, and reports relevant to Islamic economics, economic resilience, and the digital economy for the 2021–2026 period. Data analysis was conducted using content analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that Islamic economic values, such as justice, honesty, trustworthiness, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maysir (gambling), play a crucial role in creating more transparent, ethical, and sustainable digital economic activities. Furthermore, the development of Sharia-compliant fintech, Sharia-compliant digital financial services, and Sharia-compliant business platforms also supports increased financial inclusion and community economic resilience. Therefore, integrating digital technology and Islamic economic values ​​can be a strategy for strengthening the economic resilience of communities in Muslim countries.