Publication Search

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

The development of digital technology has driven significant economic transformation in various countries, including Muslim countries. Economic digitalization offers various opportunities, such as increased transaction efficiency, expanded market access, and strengthened financial inclusion. However, this development also presents various challenges, such as low Islamic financial literacy, the risk of technology misuse, and the emergence of economic practices inconsistent with Islamic principles. This study aims to analyze the role of Islamic economic values ​​in supporting the economic resilience of communities in Muslim countries in the digital era. The study used a descriptive qualitative approach with library research methods. Data were obtained from various literature sources, such as scientific journals, books, academic articles, and reports relevant to Islamic economics, economic resilience, and the digital economy for the 2021–2026 period. Data analysis was conducted using content analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that Islamic economic values, such as justice, honesty, trustworthiness, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maysir (gambling), play a crucial role in creating more transparent, ethical, and sustainable digital economic activities. Furthermore, the development of Sharia-compliant fintech, Sharia-compliant digital financial services, and Sharia-compliant business platforms also supports increased financial inclusion and community economic resilience. Therefore, integrating digital technology and Islamic economic values ​​can be a strategy for strengthening the economic resilience of communities in Muslim countries.

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

This study aims to describe the types of meaning contained in the short story collection Ihwal Nama Majid Pucuk through a semantic study and to produce a recommendation for handout teaching material in learning short story texts for grade XI of senior high school. This research employs a qualitative approach with a descriptive method and a text-analysis model, while the data consist of word, phrase, and sentence quotations collected through documentation techniques. The main theory used is Abdul Chaer's theory of meaning, supported by Geoffrey Leech's theory of associative meaning, with data analysis following the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the three analyzed short stories contain eight types of meaning, namely lexical and grammatical meaning, referential and nonreferential meaning, denotative and connotative meaning, word and term meaning, conceptual and associative meaning, idiomatic meaning, figurative meaning, as well as locutionary, illocutionary, and perlocutionary meaning. Lexical and grammatical meanings dominate the findings, while proverbial meaning is not found in the data source. The diversity of these meanings confirms that this short story collection is suitable to be used as handout teaching material for short story texts in grade XI of senior high school. Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis-jenis makna yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek Ihwal Nama Majid Pucuk melalui kajian semantik sekaligus menghasilkan rekomendasi bahan ajar handout pada pembelajaran teks cerpen kelas XI SMA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan model analisis teks, sedangkan data berupa kutipan kata, frasa, dan kalimat yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Teori utama yang digunakan adalah teori makna Abdul Chaer dan teori pendukung makna asosiatif Geoffrey Leech, dengan analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiga cerpen yang dianalisis ditemukan delapan jenis makna, yaitu makna leksikal dan gramatikal, makna referensial dan nonreferensial, makna denotatif dan konotatif, makna kata dan istilah, makna konseptual dan asosiatif, makna idiomatikal, makna kias, serta makna lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Makna leksikal dan gramatikal mendominasi temuan, sementara makna peribahasa tidak ditemukan dalam sumber data. Keberagaman makna tersebut menegaskan bahwa kumpulan cerpen ini layak dijadikan bahan ajar handout teks cerpen kelas XI SMA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

LAMPUKITA merupakan salah satu UMKM VCO di Kabupaten Fakfak. Hasil dari pembuatan VCO usaha tersebut,  menghasilkan blondo yang selanjutnya diolah menjadi minyak goreng.  Berdasarkan aspek pemasaran,VCO LAMPUKITA memiliki prospek yang baik. Namun, ketersediaan bahan baku kelapa yang memenuhi syarat pembuatan produk utama, jumlahnya terkadang tidak tersedia.  Penelitian sebelumnya fokus pada teknik ekstraksi VCO, masih sedikit membahas strategi bisnis spesifik untuk minyak goreng hasil blondo ditingkat UMKM dengan kendala bahan baku.  Tanpa strategi pengembangan yang tepat, LAMPUKITA akan sulit bertahan secara finansial meskipun produknya memiliki nilai gizi lebih unggul. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman,  menentukan faktor internal, eksternal strategi terbaik dan model pengembangan bisnis baru yang dapat diterapkan LAMPUKITA. Penentuan lokasi secara purposive. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder.  Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.  Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (analisis SWOT dan BMC) dan kuantitatif (metode IFAS, EFAS dan QSPM).  Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama usaha LAMPUKITA terletak pada keunggulan produk alami, pemanfaatan blondo VCO, serta cita rasa khas kelapa Fakfak. Kelemahan utamanya adalah keterbatasan ketersediaan kelapa yang memenuhi standar VCO, kapasitas produksi masih kecil, dan keterbatasan modal. Analisis IFAS dan EFAS menunjukkan LAMPUKITA berada pada kondisi cukup mendukung untuk dikembangkan secara internal dan eksternal. Keberlanjutan usaha ditentukan oleh manajemen rantai pasok  kelapa. Strategi paling tepat dikembangkan adalah strategi kemitraan dengan petani kelapa berbasis standar VCO.  LAMPUKITA dapat menerapkan berbagai model bisnis baru untuk menanggulangi keterbatasan bahan baku.

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Filsafat dan etika bisnis memiliki peran penting dalam mengarahkan korporasi untuk bertindak dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis yang diambil. Dalam konteks global yang terus berkembang, perusahaan-perusahaan dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Namun, ketidaksesuaian antara tanggung jawab sosial dan praktik korporasi yang terjadi dalam banyak kasus, mengindikasikan adanya celah dalam pemahaman dan penerapan etika bisnis yang efektif (Carroll, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana filosofi etika bisnis dapat berperan dalam menyelaraskan tanggung jawab sosial dengan praktik korporasi, serta mengeksplorasi model-model yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk menjembatani ketimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus sebagai metodologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori etika bisnis yang lebih aplikatif dalam dunia korporasi, dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai sosial dalam strategi bisnis jangka panjang.

The digitalization of tax administration has become one of the Indonesian government's strategic initiatives to improve efficiency, transparency, and taxpayer compliance. However, the implementation of digital tax systems among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly distributor-sector MSMEs in Batam City, still faces various administrative and technical challenges. This study aims to examine the experiences, risk perceptions, and adaptation strategies of distributor MSME actors in responding to the digitalization of tax administration following the implementation of the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP). The research employed a qualitative approach using a phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews with seven distributor MSME owners in Batam City who had utilized digital tax systems such as e-Filing and Coretax. The findings indicate that most business actors still experience limitations in technical understanding, concerns regarding reporting errors, and difficulties adapting to changes in digital tax systems and regulations. To address these challenges, MSME actors developed several adaptation strategies, including the use of tax consultants, hybrid manual-digital bookkeeping systems, and informal assistance through the internet and business networks. This study highlights that the success of tax digitalization requires a more adaptive approach, stable systems, and policies that are aligned with the characteristics of local MSMEs.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Perceraian dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun perceraian pada dasarnya dihindari, dalam praktiknya perceraian tetap dimungkinkan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga besar. Permasalahan muncul ketika perceraian yang dilakukan secara adat tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perceraian menurut adat Batak Toba serta mengkaji keabsahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perceraian adat Batak Toba dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur dalihan na tolu, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat adat. Namun, secara yuridis formal, perceraian tersebut tidak memiliki keabsahan hukum apabila tidak dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perceraian adat hanya sah secara sosiologis, tetapi belum sah secara hukum negara. Diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

The improvement of village road infrastructure plays an important role in enhancing community mobility and supporting local socioeconomic development. This study aims to analyze changes in mobility conditions before and after road improvement, explore community perceptions and experiences, identify changes in activity and economic patterns, and examine factors that support or hinder mobility optimization in Trayeman Village, Slawi District, Tegal Regency. A mixed-method approach was employed involving 98 respondents selected from a population of 5,229 residents using the Slovin formula with a 10% margin of error, along with 15 key informants for qualitative data collection. Data were gathered through observations, in-depth interviews, documentation studies, and Likert-scale questionnaires. Quantitative data were analyzed descriptively, while qualitative data were examined using the Miles and Huberman interactive analysis model. The findings indicate that road improvement has significantly enhanced community mobility, with an overall mean score of 3.89, categorized as high. Access to services recorded the highest score (4.06), followed by economic mobility (4.00) and social mobility (3.99). Community perceptions were largely positive, viewing the improved road as a catalyst for development and improved accessibility. Road improvement also encouraged broader economic opportunities, lower transportation costs, business growth, and increased income. Supporting factors included private vehicle ownership and supportive village policies, whereas high fuel prices, limited transportation options, and uneven local road conditions remained major challenges. Further improvements in supporting infrastructure and transportation services are recommended to maximize mobility benefits.

Anemia masih menjadi problematika gizi utama pada remaja putri di Indonesia yang berdampak buruk terhadap performa akademik serta kesehatan reproduksi jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi terkait pencegahan anemia melalui intervensi edukasi sadar gizi di SMAN 1 Sampang. Metode yang diterapkan berbasis pendekatan partisipatif interaktif, meliputi ceramah, pemanfaatan media visual (leaflet dan poster), simulasi penyusunan menu sehat kaya zat besi, serta kuis edukatif. Evaluasi program diukur secara kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test, serta secara kualitatif melalui observasi keaktifan peserta. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai definisi, dampak, dan pencegahan anemia, serta perubahan sikap positif terhadap pola konsumsi seimbang dan kepatuhan sarapan. Kesimpulannya, edukasi gizi yang terstruktur dan interaktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran kesehatan remaja, sehingga dapat dijadikan strategi preventif yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

The development of digital technology has driven significant changes in learning practices, including Indonesian language learning, which increasingly utilizes online platforms such as YouTube. In this context, digital literacy is not only related to the technical ability to access information but also encompasses ethical, critical, and character-building aspects of students. This study aims to analyze the integration of digital literacy and character education values in online learning through Indonesian language educational videos on YouTube. The research employed a qualitative approach using content analysis methods. The research data consisted of Indonesian language learning videos selected purposively based on the relevance of the material, channel popularity, and consistency of educational content. The findings reveal that Indonesian language learning videos on YouTube contain various character education values, such as responsibility, academic honesty, hard work, independence, tolerance, and communicative attitudes. These values are integrated through the presentation of materials, the use of polite language, contextual examples, and reflective invitations that encourage students to think critically. In addition, aspects of digital literacy are reflected in the ability of video content to guide students toward the wise, selective, and responsible use of digital media. However, the study also identified several limitations, particularly the lack of systematic explicitness of character values and the suboptimal two-way interaction between educators and students.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mendorong pentingnya kemampuan personal branding bagi generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah atas. Personal branding menjadi salah satu strategi yang dapat membantu individu membangun citra diri positif, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia pendidikan maupun karier di masa depan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya personal branding melalui workshop interaktif di SMA Negeri 1 Batujaya. Kegiatan melibatkan 12 siswa yang terdiri atas duta siswa dan perwakilan aktif sekolah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, praktik sederhana, dan refleksi bersama. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif dan umpan balik peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme tinggi serta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya membangun citra diri positif dan penggunaan media sosial secara lebih strategis dalam mendukung pengembangan diri. Pendekatan partisipatif melalui workshop interaktif dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada mekanisme pembuktian dan kewenangan penyidikan. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap profesi yang berkaitan erat dengan dokumen hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap tanggung jawab pidana notaris dalam pembuatan akta otentik. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana KUHAP Baru memengaruhi kedudukan notaris dalam proses pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris diterapkan terhadap akta otentik yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak membentuk delik baru bagi notaris, melainkan memperluas instrumen acara pidana melalui pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, perluasan definisi saksi, dan mekanisme penyitaan modern. Akibatnya, notaris berpotensi lebih sering terlibat dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana. Namun demikian, tanggung jawab pidana notaris tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pribadi, bukan semata-mata karena akta otentik yang dibuat menjadi sengketa. Penelitian ini menawarkan model pengaturan yang seimbang antara akuntabilitas pidana, kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini membahas program UKPI Pengajaran yang dilaksanakan oleh UKPI UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, dampak, dan luaran dari program UKPI Pengajaran terhadap mahasiswa maupun siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program UKPI Pengajaran memberikan dampak positif terhadap siswa dalam meningkatkan motivasi, semangat belajar, kedisiplinan, serta keaktifan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, program ini juga memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa dalam bidang komunikasi, pengajaran, kepemimpinan, kerja sama tim, dan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Kehadiran siswa dalam kegiatan pengajaran mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Program UKPI Pengajaran merupakan bentuk implementasi pengabdian masyarakat yang tidak hanya membantu proses pendidikan di sekolah, tetapi juga mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan karakter siswa maupun siswa secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat lingkungan.

This study aims to explore the subjective experiences of individuals in relationships with partners with Avoidant Personality Disorder (AvPD) tendencies through a qualitative approach. AvPD is characterized by a pattern of feelings of inadequacy, high sensitivity to rejection, and a tendency to avoid intense social interactions, including intimate relationships. The research method used a phenomenological design with in-depth interviews with three participants who had experience in romantic relationships with individuals with AvPD symptoms. Data were analyzed using thematic analysis techniques to identify emerging patterns of experience. The results showed that individuals in these relationships often experience complex emotional dynamics, such as confusion, frustration, and feelings of emotional unfulfillment. Participants expressed difficulties in building emotional closeness because their partners tended to maintain distance, avoid conflict, and have an excessive fear of rejection. On the other hand, participants also showed high empathy and attempted to understand their partners' psychological conditions, although this often resulted in emotional exhaustion. This study highlights the importance of psychological understanding, effective communication, and professional support in maintaining relationships with individuals with AvPD tendencies. These findings are expected to contribute to the development of psychological interventions and increase awareness of the dynamics of interpersonal relationships involving personality disorders.