Publication Search

This study analyzed the effectiveness and contribution of the Food and/or Beverage Tax, Hotel Services Tax, and Art and Entertainment Services Tax to Jakarta's Regional Own-Source Revenue during 2018–2024, and formulated policy recommendations based on fishbone (Ishikawa) analysis for the lowest-performing tax type. A descriptive quantitative approach supported by qualitative analysis was employed. Secondary data were obtained from Regional Government Financial Reports, while primary data were gathered through in-depth interviews with the Regional Revenue Agency, a tax consultant, an event organizer, and a venue operator. The Hotel Services Tax recorded the highest average effectiveness at 108.25%, followed by the Food and/or Beverage Tax at 100.72%, and the Art and Entertainment Services Tax at 98.88%. All three fell under the very low contribution category, with the Art and Entertainment Services Tax recording the lowest average at 1.16%. Fishbone analysis identified six root cause categories: disproportionate staffing and insufficient socialization (Man), reactive collection mechanisms (Method), limited tax technology implementation (Machine), misclassified business data and weak regulatory dissemination (Material), underreported revenues and high tax rates suppressing voluntary compliance (Measurement), and high entertainment sector elasticity with slow post-pandemic recovery (Environment). Policy recommendations were formulated across all six factors to optimize regional tax revenue.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap pekerja di sektor batu bara, khususnya terkait isu pengakhiran dini masa operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan misinformasi atau bahkan sampai pada pengakhiran masa kerja  bagi pekerja yang bergantung pada operasional PLTU. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja pada sektor batu bara, khususnya di PLTU dalam kaitannya dengan rencana pensiun dini PLTU karena adanya transisi energi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan yang memadai, khususnya terkait mitigasi risiko PHK serta penyediaan program peningkatan kompetensi dan penyesuaian peran bagi pekerja terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan sosial guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja. Pelatihan dan juga kajian atas pengakhiran masa operasional PLTU perlu  melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja yang merupakan bagian integral dalam mewujudkan transisi energi yang inklusif, tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja di sektor batu bara. 

The implementation of Income Tax Article 22 on import activities plays a strategic role in securing state revenue and controlling international trade flows. However, corporate taxpayers frequently encounter substantial barriers regarding regulatory compliance and technical administrative procedures. This study aims to analyze the compliance level of corporate taxpayers concerning the collection and reporting of Income Tax Article 22 on import activities, while identifying the primary obstacles faced during the process. The research employs a qualitative descriptive method with a case study approach conducted at the Tax Allowance Office. Primary data were gathered through semi-structured interviews with corporate taxpayers and tax authorities, supplemented by secondary data from tax compliance reports and related documentation. The findings indicate that while formal compliance regarding timely reporting has significantly improved due to digital administrative transformations like the e-Bupot system, substantial challenges remain in material compliance. Corporate taxpayers routinely face difficulties in classifying import tariff codes accurately and interpreting the frequent updates to tax incentives. This study implies that the tax authority needs to intensify specialized socialization programs and optimize the integration of data systems between the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs and Excise. These strategic improvements are crucial to minimizing administrative discrepancies and enhancing overall tax compliance.

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Musi Rawas Utara Regency is categorized as an underdeveloped, frontier, and outermost (3T) region that still faces serious challenges in human development, particularly within the education dimension. Although the Human Development Index (HDI) indicates an upward trend, the School Enrollment Rate (SER) and the mean years of schooling at the secondary education level remain relatively low and lag behind other regions. This condition is influenced by limited access to secondary education, household economic vulnerability, and disparities in the quality and distribution of educators in remote areas. This policy paper aims to analyze secondary education issues as a primary obstacle to increasing the HDI of Musi Rawas Utara Regency and to formulate effective and sustainable policy alternatives. The method used is a qualitative descriptive analysis through a literature study, utilizing data from the Central Bureau of Statistics (BPS), regional planning documents, as well as relevant national regulations and policies. The analysis was conducted using a SWOT approach to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the regional education policy. The results of the study show that improving the HDI requires integrated, affirmative, and region-based education policies. Three main policy alternatives recommended include expanding and equalizing access to secondary education, strengthening educational assistance and social protection for vulnerable families, and sustainably distributing and improving teacher quality. The implementation of these policies is expected to increase the SER, extend the mean years of schooling, and strengthen the quality of human resources as a foundation for sustainable development in Musi Rawas Utara Regency.

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah mencapai 171.264 unit usaha pada tahun 2023. Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pendampingan usaha. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menginisiasi Program KURDA SAYANG melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 yang dilaksanakan bersama BPR Delta Artha. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program KURDA SAYANG menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi didukung struktur kelembagaan yang cukup jelas, meskipun koordinasi dan sinkronisasi data UMKM belum optimal. Dari aspek interpretasi, regulasi program berkembang dari Perbup No. 95/2020, No. 52/2023, hingga No. 8/2025, namun masih terdapat perbedaan pemahaman kriteria penerima dan sosialisasi yang belum merata. Pada aspek aplikasi, program memberikan dampak positif terhadap kapasitas usaha, perluasan pasar, dan pertumbuhan omzet UMKM, dengan kendala kredit macet, minimnya pendampingan pascapencairan, dan monitoring berbasis dampak yang belum optimal.

This study aims to systematically analyze the implementation of severance pay policy as a manifestation of post-employment compensation and its profound impact on the harmony of industrial relations within the regulatory framework of the Omnibus Law in Indonesia. Utilizing a Systematic Literature Review (SLR) methodology aligned with the PRISMA framework, this research comprehensively synthesizes data from 25 selected academic articles encompassing human resource management, employment law, and organizational behavior. The findings reveal that the paradigm shift from the previous labor regulations to the Omnibus Law framework has fundamentally altered the calculation mechanisms and statutory floors for severance pay. While these legislative adjustments are strategically designed to enhance organizational agility and mitigate financial distress for corporations, they have engendered substantial apprehension among the workforce regarding the degradation of normative rights. Consequently, this policy transformation presents a critical challenge to sustaining industrial harmony, frequently precipitating labor disputes, diminishing employee morale, and intensifying bipartite conflicts. This study recommends that human resource practitioners proactively develop transparent communication strategies and design complementary post-employment benefit architectures to restore distributive justice. Furthermore, policymakers are urged to institute robust oversight mechanisms to ensure equitable implementation and safeguard worker welfare without compromising long-term business sustainability.

Studi ini meneliti peran digitalisasi pajak dalam memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Isu ini relevan karena Indonesia terus memperkuat layanan pajak elektronik, sementara kepatuhan wajib pajak masih bergantung pada kesadaran internal dan kemudahan praktis dalam memenuhi kewajiban pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kausal kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 170 wajib pajak perorangan yang memiliki nomor identifikasi wajib pajak, telah melaporkan SPT pajak penghasilan, dan telah menggunakan layanan pajak digital seperti DJP Online atau e-Filing. Sampel dipilih melalui purposive sampling, dan data dianalisis menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Digitalisasi pajak juga mendukung kepatuhan dengan meningkatkan akses, kecepatan, transparansi, dan efisiensi administrasi. Lebih penting lagi, digitalisasi pajak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Wajib pajak dengan kesadaran yang lebih kuat lebih cenderung menerjemahkan niat mereka menjadi perilaku patuh ketika sistem digital mudah digunakan dan bermanfaat. Studi ini berkontribusi pada penerapan Teori Perilaku Terencana dan Model Penerimaan Teknologi dalam penelitian kepatuhan pajak dan menawarkan masukan praktis untuk meningkatkan kebijakan pajak digital, panduan pengguna, dan pendidikan wajib pajak.

This study aims to analyze the process and implications of changes in the General Budget Policy (KUA) and the Temporary Budget Priorities and Ceilings (PPAS) on the preparation of the Revised Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the Fiscal Year 2025 at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sikka Regency. The research employs a qualitative descriptive approach using secondary data in the form of planning and budgeting documents as well as internship activity results. The findings indicate that the preparation process of KUA–PPAS has been conducted in accordance with applicable regulations, starting from planning based on RPJMD and RKPD, formulation by the Regional Government Budget Team (TAPD), and discussions with the Regional House of Representatives (DPRD), supported by the SIPD system. Changes in KUA–PPAS are influenced by internal factors such as discrepancies in revenue and expenditure realization, program shifts, and the utilization of budget surplus (SiLPA), as well as external factors including central government policy changes, macroeconomic conditions, and emergency situations.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

This study aims to examine the cyber policies implemented by the Indonesian government in light of the impact of digital technology developments on the younger generation, with a view toward achieving inclusive and youth-friendly governance. This study employs a descriptive qualitative method using a critical discourse analysis approach based on van Dijk’s perspective. The research was conducted in three stages: data collection, data analysis, and presentation of results. The data source for this study is Law No. 1 of 2024. The data consists of structured documents collected using the read, observe, and record technique. The results indicate that the cyber policies in Law No. 1 of 2024 mark a shift from a reactive to a proactive approach by prioritizing child protection. This policy expands the scope of protection to include personal data, privacy, and child safety in the digital space, while also affirming the responsibilities of Electronic System Operators. The research findings are expected to enrich understanding of the importance of a policy communication model that is creative, transparent, participatory, and responsive in fostering literacy and critical awareness regarding the use of information technology. Thus, this research is expected to contribute to supporting the realization of a more inclusive digital space governance that is youth-friendly and aligned with the strengthening of moral values and social ethics in community life.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepuasan kerja karyawan dalam mendukung produktivitas dan keberhasilan organisasi di tengah perubahan sistem kerja yang semakin fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Flexible Working Arrangement, Work Life Balance, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hearts Asesoris Surakarta. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian berjumlah 37 karyawan yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flexible Working Arrangement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Work Life Balance dan kompensasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dengan kontribusi sebesar 60,8%. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mempertahankan dan mengembangkan kebijakan kerja yang fleksibel serta meningkatkan perhatian terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan pemberian kompensasi guna meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

The purpose of this community service activity was to improve the financial accountability of cooperatives by developing a PERSUS on the KPUD Kieskendo in Panunggalan Village, Pulokulon District, Grobogan Regency. The activity was conducted through a workshop and mentoring session involving the cooperative's management and supervisory board. It began with a presentation on the importance of financial accountability, good cooperative governance, and the implementation of SAK EP. The identification results indicated that the cooperative lacked a written accounting policy for internal oversight, financial reporting, and transaction recording. Next, the community service team drafted a PERSUS, which regulates financial reporting, cash and bank management, loan receivables, the formation of CKPN, internal supervision, related party transactions, and fraud prevention. To align the policy with the cooperative's operational needs, discussions on the draft were conducted through participatory, article-by-article discussions. The results of the activity indicated that the management and supervisory board had a better understanding of the benefits of accounting policies for increasing transparency and accountability in cooperative management. It is hoped that the PERSUS will serve as an official guideline for creating more professional, transparent, and sustainable cooperative governance.

This study examines how profitability affects company value among manufacturing firms included in the LQ45 index during the 2023–2025 period, with debt policy serving as a moderating variable. Increasing business competition encourages companies to improve their financial performance and market value to attract investors and maintain long-term sustainability. A quantitative research approach with a causal research design was employed to analyze the relationship between the variables. The study used secondary data obtained from audited annual financial statements published on the Indonesia Stock Exchange. Data analysis was conducted using Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of SPSS version 26. The results indicate that profitability has a significant positive effect on firm value, suggesting that higher profitability enhances investor confidence and contributes to higher market valuations. Furthermore, debt policy significantly moderates the relationship between profitability and firm value by strengthening the influence of profitability. The coefficient of determination increased from below thirteen percent to more than sixty-three percent after including the moderating variable. These findings demonstrate that effective debt management combined with strong profitability contributes to higher firm value and supports sustainable corporate growth and long-term investor confidence.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga Federal Funds Rate (The Fed), dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama periode 2005–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berbentuk deret waktu (time series) tahunan. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Sebelum dilakukan estimasi model, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan statistik. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, uji t untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara parsial, serta koefisien determinasi (R²) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi IHSG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik sehingga layak digunakan dalam analisis. Pengujian simultan membuktikan bahwa inflasi, suku bunga The Fed, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa hanya suku bunga The Fed yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG, sedangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Nilai koefisien determinasi sebesar 52,4% mengindikasikan bahwa variasi IHSG dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, sedangkan 47,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor maupun pembuat kebijakan dalam memahami pengaruh kondisi makroekonomi terhadap dinamika pasar modal Indonesia.

This study aims to analyze the implementation of the MBG policy in fulfilling nutritional needs in North Barito Regency and to identify the obstacles encountered. A qualitative descriptive approach was employed, with MAN Barito Utara and SMAN 4 Muara Teweh as research sites. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using Edward III's policy implementation model encompassing four indicators: communication, resources, implementor disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that MBG implementation at both schools has generally been running well but not yet optimally. Communication was structured and food production quality was ensured through certified kitchens. All implementors demonstrated high commitment and enthusiasm, serving as the primary strength of the program. Key obstacles were identified in the resource dimension absence of dedicated nutrition personnel, inadequate distribution space, and minimal nutrition education for students and in the bureaucratic structure dimension, including SOPs not tailored to each school's specific characteristics, informal task divisions lacking official decrees, and the absence of systematic staff substitution mechanisms. The study recommends dedicated budget allocation for distribution facilities, issuance of official task division decrees, SOP refinement, and development of nutrition education modules integrated into teaching and learning activities.