Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

This research explores how monopoly markets operate in the context of a sharia-based microeconomy, with a primary focus on how prices are regulated based on the principle of adl or justice. Unlike traditional monopolies, which often create inefficiencies in resource allocation and exploit consumers, Islamic teachings require fair prices, in accordance with the Quran's prohibition of gharar (uncertainty) and zulm (oppression). Referring to the theories of Ibn Taymiyyah and modern thinkers such as Chapra, we examine how monopoly companies can achieve maslahah or mutual benefit through profit restrictions, combining prices with zakat, and supervision by a sharia council. Through a simple mathematical model, we prove that monopolies regulated by justice produce better Pareto outcomes than equilibria that only maximize profits, by reducing social losses while still encouraging innovation. Empirical data from Islamic markets in Indonesia, such as halal commodities, support these findings, where regulations can stabilize prices at 15-20% lower. The conclusion of this study highlights the importance of Sharia principles in managing sustainable markets in developing countries, with policy recommendations to reform antitrust rules to align with the maqasid al-Shariah.

Indonesia’s civil dispute resolution system remains dominated by an adversarial litigation model that prioritizes legal certainty but often neglects the relational and emotional dimensions underlying conflicts. Yet, in many cases such as family, inheritance, or neighborhood disputes the restoration of social relationships is as crucial as formal legal resolution. This study explores the potential integration of restorative justice principles into Indonesia’s civil procedural law as an alternative approach centered on dialogue, accountability, and reconciliation. Employing a normative-juridical approach and qualitative analysis of primary and secondary legal sources, the research finds that restorative justice values align not only with Indonesia’s living law traditions such as musyawarah (deliberative consensus) and customary dispute resolution but also with existing provisions in civil procedure codes. Accordingly, the study proposes the Structured Restorative Mediation (SRM) Model, a procedural framework that embeds restorative principles into both court-annexed and community-based mediation. This model prioritizes relational healing while upholding legal certainty and procedural fairness. Its successful implementation requires regulatory support, enhanced mediator training, and institutional strengthening of community-based dispute resolution bodies. Thus, integrating restorative justice is not merely an innovation but a structural necessity for a more humane, inclusive, and holistically just legal system.

Injustice against women in contemporary Islamic law practice is still a serious problem, especially in cases of divorce, child custody, and the division of common property, which are often decided textually without considering the social, economic, and psychological aspects of women. This phenomenon shows that the application of Islamic law is still normative and does not fully reflect substantive justice as the purpose of maqāṣid al-syarī'ah. This research aims to analyze the nature of justice for women in the modern era, identify the steps needed to realize this justice, and formulate Islamic legal solutions based on maqāṣid al-syarī'ah that can be applied contextually in the religious justice system. The research method used is qualitative with a normative-empirical approach through literature analysis, case studies, and empirical data from religious court decisions and reports of official institutions such as Komnas Perempuan. The results of the study show that justice for women can only be achieved through a dynamic maqāṣid approach, by placing the interests of women and children above the legal-formalities of classical fiqh. The efforts needed include the integration of empirical data in judges' decisions, reform of religious justice policies, increasing the capacity of judges in understanding maqāṣid, and empowering women through legal literacy.

Aktivitas ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan transaksi antara entitas ekonomi, yang terkadang menyebabkan sengketa. Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa muncul karena perselisihan antara pelaku ekonomi yang berbisnis berdasarkan hukum ekonomi syariah terkait hak atau kepentingan. Sengketa ini bisa diputus dengan instrumen hukum yang berbagai, baik litigasi di pengadilan agama maupun metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama bertujuan agar terjaminlah keadilan dan keteguhan hukum sesuai prinsip syariah. Namun, dengan semakin meningkatnya tuntutan keadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan relatif lama dan kurang efektif, maka alternatif penyelesaian di luar pengadilan semakin relevan. Negosiasi sebagai salah satu proses tawar-menawar dalam sengketa ekonomi syariah sangat memfokuskan pada persiapan dan komunikasi efektif kedua belah pihak. Salah satu penyebab sengketa ekonomi pada ekonomi syariah adalah wanprestasi dalam transaksi jual beli, terutama transaksi tanah. Oleh karena itu, regulasi ekonomi syariah yang mengatur prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban sangatlah perlu untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan regulasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, khususnya yang berhubungan dengan sengketa tanah, dengan mengidentifikasi metode penyelesaian sengketa yang sesuai dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai relevansi dan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa melalui metode yang mengedepankan keadilan dan perdamaian.

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam sengketa gadai syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian barang jaminan setelah pelunasan utang. Perkembangan industri gadai syariah di Indonesia yang sangat pesat menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Namun, di sisi lain, dinamika ini juga memunculkan tantangan baru dalam aspek perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi, kesalahan administrasi, atau kelalaian lembaga gadai dalam menjaga serta mengembalikan barang jaminan milik nasabah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk tanggung jawab hukum lembaga gadai serta perlindungan yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak yang dirugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum syariah, barang gadai (marhun) memiliki kedudukan hukum sebagai amanah yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pihak penerima gadai (murtahin). Apabila lembaga gadai lalai dalam menjaga atau gagal mengembalikan barang tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak-hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam transaksi gadai syariah dapat terwujud secara menyeluruh.

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak debitur  yang  berdampak  pada  hubungan  hukum  dan keberlangsungan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji: 1) bagaimana proses pengajuan dan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank BRI dan UMKM Konveksi Parasit di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur; dan 3) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan fakta empiris secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengajuan kredit dilakukan melalui prosedur formal dengan dokumen pendukung yang sah, dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang; 2) wanprestasi terjadi karena kombinasi faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang optimal dan faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar; dan 3) penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui eksekusi agunan, pelaporan ke otoritas keuangan, serta pendekatan persuasif seperti restrukturisasi kredit. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku UMKM dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Tanah adalah objek vital yang bernilai tinggi sehingga transaksi jual beli tanah menuntut kepastian hukum agar tidak menciptakan sengketa. Namun, praktik membeli atau menjual tanah secara tunai tanpa melalui PPAT dan tanpa memiliki sertifikat kepemilikan masih banyak terjadi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terkait keabsahan dokumen, perlindungan hukum, serta risiko terjadinya sengketa. Latar belakang inilah yang melandasi penelitian dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Tanah dalam Perjanjian Jual Beli: Studi Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025. Penelitian ini ditulis guna menganalisis kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dan menilai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya ditemukan dalam Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak terkait jual beli tanah adalah sah dan bersifat mengikat. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atas mengurus penerbitan sertifikat pengganti maupun proses peralihan hak atas tanah. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan agar sertifikat pengganti segera diterbitkan, dilakukan pemecahan bidang tanah, dan dilaksanakan proses balik nama. Untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan, hakim memberikan kewenangan kepada pembeli untuk mengurus sendiri seluruh proses tersebut apabila penjual tetap lalai. Pertimbangan hukum ini mencerminkan sikap hakim yang berorientasi pada perlindungan hak pembeli beritikad baik sekaligus sebagai upaya menegakkan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia bisa dieksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap dan mengikat. Namun dalam penerapannya, hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketimpangan hukum, hingga terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulisan ini membahas mengenai pengaturan kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasinya dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil yang didapatkan adalah parate eksekusi yang dijalankan cenderung melanggar prinsip due process of law, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang absolut menuju sistem eksekusi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak konstitusional para pihak. Pergeseran tersebut menjadikan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Penelitian ini membahas bagaimana mahasiswa memandang peran Pendidikan Pancasila dalam memperkuat pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip keadilan sosial dalam sistem pendidikan Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, studi ini menelusuri persepsi mahasiswa terhadap relevansi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, dalam membentuk karakter, kesadaran kritis, serta sikap inklusif dalam lingkungan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menilai Pendidikan Pancasila tidak hanya sebagai mata kuliah normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan etika sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penguatan kepekaan terhadap ketidaksetaraan sosial. Namun demikian, mahasiswa juga melihat adanya tantangan berupa kurangnya metode pembelajaran yang kontekstual, sehingga nilai-nilai HAM dan keadilan sosial belum sepenuhnya diinternalisasi secara mendalam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan model pembelajaran berbasis dialog, studi kasus, serta integrasi isu-isu sosial aktual agar Pendidikan Pancasila semakin relevan dan berdampak bagi generasi muda.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang multikultural. Pendidikan multikultural menjadi salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pancasila sebagai paradigma pendidikan multikultural di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan bagi pendidikan multikultural di Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti toleransi, keadilan, dan persatuan, dapat mempromosikan keragaman dan inklusivitas. Implementasi Pancasila dalam pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan sekolah yang inklusif.

This study examines the representation of injustice in the film Bumi Manusia as a medium of collective memory and moral reflection for contemporary Indonesian society. Using a qualitative method with a literature-based approach, the research identifies seven key scenes that portray forms of structural injustice related to race, gender, law, power, and access to knowledge. The analysis reveals that these depictions not only illustrate the oppressive colonial system but also resonate with present-day social realities in Indonesia, where legal inequality, marginalization, and power abuse persist. The findings show that the film offers significant moral and social lessons: the primacy of human dignity, the necessity of a humane legal system, the role of education as a path to liberation, and the ethical responsibilities embedded in power relations. Furthermore, the film’s narrative demonstrates how historical memory shapes critical awareness and encourages resistance against ongoing injustice. The study concludes that Bumi Manusia functions as a cultural text that bridges past and present, providing insights for building a just, dignified, and civilized society today.

Kajian ini membahas aspek-aspek nilai dalam Islam yang berkaitan dengan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan, dengan penekanan pada pentingnya maqashid al-syariah sebagai dasar etika dalam ilmu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa ilmu dalam konteks Islam tidak netral dari nilai-nilai, melainkan selalu diarahkan untuk kebaikan bersama, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi konsep dasar nilai dalam ilmu Islam seperti ibadah, amanah, kerahmatan, dan tanggung jawab etis, serta bagaimana prinsip-prinsip maqasid yang mencakup hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-māl diterapkan dalam praktik ilmiah masa kini. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa penerapan etika ilmu yang didasarkan pada maqasid dapat menyelaraskan kebebasan berpikir dengan tanggung jawab spiritual, sehingga ilmu dapat menjadi media untuk ibadah dan kebaikan yang universal. Penelitian ini menekankan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai dalam Islam ke dalam ilmu pengetahuan merupakan kunci untuk membangun budaya ilmiah yang etis, adil, dan sesuai dengan tantangan era modern.

The Public Relations of the Prosperous Justice Party (PKS) utilizes Instagram social media as a strategic platform to influence the party's image. PKS is portrayed as an Islamic-based political party that uses the path of da'wah in its political endeavors and strives to strengthen its image through content on Instagram social media. The objectives of this research are to measure 1) the content of the @pk_sejahtera Instagram social media, 2) the image of PKS, and 3) the influence of Instagram social media content on the image of PKS. The theories used are content pillars theory, image theory, and SOR (Stimulus-Organism-Response) theory. This research methodology uses a quantitative approach with a survey method and the sampling technique used is random sampling. The population consists of 2,577 followers of @pk_sejahtera on Instagram who commented or interacted on 68 content items related to activities, education, and entertainment from April 20 - May 20, 2025. The sample size is 96 respondents. Data collection techniques involved distributing closed online questionnaires. The research results show that variable X (credible, shareable, useful or fun, interesting, relevant, different, and on-brand) obtained an average value of 3.66 and is categorized as high, indicating that the presented content is positively evaluated, capable of attracting attention, clearly conveys messages, and builds engagement with its followers. Variable Y (visibility, clarity, and uniqueness) has an average value of 3.72 and is categorized as high, indicating that the image of PKS has been positively formed, appearing visible, clear, and unique. The influence of Instagram social media content on the image of PKS is obtained through an R Square value of 0.639 and a t-count value (12.908) > t-table (1.985), indicating a significant influence between Instagram social media content and the image of PKS, with 63.9% of the PKS image being influenced by Instagram social media content and the remaining 36.1% influenced by other factors outside the research variables. This research proves that Instagram social media content has a significant influence on the image of PKS.

Penelitian ini menjelaskan perbedaan pemahaman tentang utang dari sudut pandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat dan institusi keuangan. Dalam ekonomi konvensional, utang dianggap sebagai perjanjian keuangan yang melibatkan bunga, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi. Sementara, dalam ekonomi Islam, utang dipahami sebagai alat sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan larangan riba, sehingga perjanjian utang harus bebas dari bunga serta ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk meninjau konsep, prinsip, serta berbagai hambatan yang dijumpai dalam penerapan kedua sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam konsep utang menurut perspektif Islam dan konvensional, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan utang di kedua sistem ekonomi, dan menyajikan perbandingan aspek moral, akad, risiko, serta tujuan penggunaan utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, utang menekankan pada prinsip keadilan dan etika syariah yang melarang riba, berfokus pada kerja sama, serta mengutamakan perjanjian yang jelas dan tertulis dengan disertai saksi. Sementara itu, utang dalam ekonomi konvensional lebih mengedepankan aspek keuntungan dengan penggunaan bunga sebagai sumber utama profit. Dalam praktiknya, manajemen utang syariah menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, terbatasnya akses ke instrumen syariah, dan kurangnya regulasi yang tegas. Di lain pihak, pengelolaan utang konvensional berhadapan dengan risiko suku bunga, ketidakstabilan fiskal, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan sumbangan akademis untuk pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang.

The rapid growth of online commerce in Indonesia has significantly transformed the way people fulfill their daily needs by providing easier, faster, and more flexible access to goods and services through digital technology. Despite these advantages, the development of e-commerce also presents serious challenges, including rising cases of online fraud, discrepancies between advertised and delivered products, failed transactions, and personal data breaches that threaten consumer privacy. These issues create imbalances in digital contractual relationships, undermining trust and legal certainty for buyers. This study aims to analyze the implementation of the principle of fairness for consumers in e-commerce practices in Indonesia, while also identifying regulatory weaknesses and existing dispute resolution mechanisms. Using a normative legal research approach supported by case studies, the study examines the effectiveness of relevant legal frameworks, particularly the Consumer Protection Law (UUPK) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The findings reveal that although these regulations provide a legal basis for consumer protection, their implementation remains inadequate. Weak supervision of online business actors, limited accountability of platform providers in ensuring transaction security, and complex, costly compensation procedures continue to hinder consumer rights protection. These conditions highlight the urgent need to strengthen consumer protection systems that are more adaptive, efficient, and oriented toward public interest. The study emphasizes the importance of improving online dispute resolution mechanisms, enhancing transparency and responsibility of digital platforms, and expanding digital literacy among consumers. Such measures are essential to ensure that fairness in e-commerce is not only guaranteed normatively, but also effectively realized in everyday digital transactions.

The enforcement of ethical codes within the civil service is a fundamental pillar for maintaining public trust and bureaucratic integrity. However, the implementation of disciplinary sanctions for Civil Servants (Aparatur Sipil Negara or ASN) in Indonesia currently faces significant challenges regarding fairness and consistency. (Problem) The core issue lies in the broad administrative discretion possessed by investigators (Tim Pemeriksa) under Government Regulation No. 94 of 2021, which often leads to subjective, legalistic, and disproportionate sanctioning without considering substantive justice. This study aims to analyze the weaknesses of the current sanction implementation mechanism and proposes a reconstruction of the investigators' authority based on the value of justice (Nilai Keadilan). Using a normative juridical approach and conceptual analysis, this research examines current regulations and compares them with the principles of Dignified Justice. The study finds that the current positivistic approach tends to ignore the human aspect and restorative potential of the sanctions. Consequently, a reconstructed model is proposed where investigators must integrate ethical deliberation and justice values into their examination process, ensuring sanctions are not merely punitive but also corrective and fair.

The death of Diplomat Arya Daru has opened up a space for reflection on the extent to which the state has fulfilled its investigative obligations to guarantee the right to life and the right to truth, as fundamental human rights. The delay and secrecy of the investigation indicate institutional accountability issues and weak mechanisms for protecting the rights of victims and their families. This study uses a doctrinal legal approach to examine the state's position through the perspectives of positive obligations theory and distributive justice, which emphasize the state's active obligation to protect, disclose, and restore citizens' basic rights. The analysis shows that the lack of transparency in the investigative process not only violates the principle of justice but also reflects inequality in the distribution of legal protection. The state should ensure that justice does not stop at the formal level but is realized through transparent, independent investigations based on factual truth. In the context of human rights, the state's passive attitude towards alleged violations of the right to life can be interpreted as a denial of its constitutional and moral responsibilities. This study emphasizes that fulfilling the right to truth is an integral part of distributive justice and is non-negotiable. Thus, the Arya Daru case is an important indicator for assessing the state's seriousness in realizing a legal system that is just, accountable and oriented towards respecting human dignity.

This study addresses citizenship justice in Indonesia amid the challenging era of globalization, focusing on the conflict between Pancasila as the state foundation and the dominant Islamic values in society. The study aims to analyze the synergy of Islamic principles—justice (ʿadl), equality (musawah), and public welfare (maslahah)—with the second and fifth principles of Pancasila to build sustainable and inclusive citizenship justice. The method used is qualitative, including content analysis and an in-depth literature review of the Qur'an, Hadith, and Pancasila documents, supplemented by semi-structured interviews with 20 experts in religion and constitutional law. The findings reveal a new conceptual framework called "Islamic Pancasila," which integrates the principle of tauhid with the value of gotong royong (mutual cooperation), reducing social polarization by up to 30% based on case simulations in multicultural areas like West Java. Islamic values provide a spiritual dimension that complements Pancasila, while Pancasila offers an inclusive nationalist framework. The study concludes that the synergy between Islamic values and Pancasila is not only a theoretical solution but also a practical strategy for realizing citizenship justice. Recommendations include integrating these values into the civic education curriculum and government policies to facilitate interfaith dialogue, strengthening national identity amid contemporary social and cultural dynamics.

Obstetricians are often confronted with medical malpractice lawsuits, even when they have acted in accordance with professional standards, medical service standards, operational procedures, and medical ethics. Medical malpractice is generally defined as negligence or deviation from professional standards that results in serious harm to patients (Fiscina, 1999). This study aims to examine the application of the concept of medical malpractice along with its legal implications and to analyze the forms of legal protection available to obstetricians under Law Number 17 of 2023 on Health, viewed from the perspective of the principle of justice. Using a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, the research employed a literature study and qualitative deductive analysis. The results indicate that legal protection for obstetricians consists of two dimensions: preventive and repressive. Preventive protection includes the implementation of informed consent, proper medical records, and compliance with standard operating procedures. Repressive protection involves legal defense mechanisms and institutional or professional organizational support. However, this protection remains suboptimal, as the decisions of the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) are not always taken into account by the courts (Rahman, 2022). From the perspective of Rawls’ principle of justice, protection for obstetricians should ensure a balanced recognition of both patients’ and doctors’ rights, thereby promoting fairness and equitable justice for all parties (Rawls, 1971).