Publication Search

Taxpayers' perceptions regarding coercive taxes have a negative impact on taxpayers to reduce their tax burden by carrying out tax avoidance. But the fact is that this method is difficult to implement, making taxpayers prefer to commit tax evasion. It is believed that tax justice and the tax system can influence corporate and individual taxpayers to carry out illegal tax avoidance activities or tax evasion. This research was conducted to determine the influence of Tax Justice and the Tax System on Tax Evasion. This research was carried out using qualitative methods with literature studies and literature reviews, the results obtained were that tax justice and the tax system had a negative effect on tax evasion

Christian leadership is leadership that needs to be done well based on biblical evidence. A Christian leader cannot be called a Christian leader if he does not live according to his foundation, which is the Bible. One of the things that makes Christian leadership good and authentic is that Christian leaders must lead by being guided by previous leaders as recorded in the Bible. David led the Israelites well in his day because he was an obedient leader and obeyed the God who sent him. The research method used in this article is critical historical interpretation by comparing current forms of Christian leadership, which are often not in line with what Christian leaders should be doing. Therefore, through this article, I hope that leaders can become leaders who are useful to the people and to God. By following this form of David-like leadership, you will be able to produce good leadership and create prosperity among God's people.

Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Pembangunan Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum namun hak normatif transmigran juga harus dipenuhi sesuai aturan hukum dengan mengingat tenggang waktu dan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Perlu penyelesaian dari masalah tersebut yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020). Permasalahan yaitu 1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 3. Bagaimana pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah  proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 dimulai dari permohonan persetujuan atau izin hingga terbit Sertipikat Hak Milik transmigran. Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni belum terpenuhinya hak Para Penggugat (Dwi Nurani dkk) yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat sesuai dengan fakta yang ada. Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 hingga saat ini belum dilaksanakan terkendala tidak adanya lahan dan belum tersedianya uang ganti kerugian.

Harta Bersama dalam perkawinan adalah Harta yang didapat secara Bersama – sama maupun sendiri dalam ikatan perkawinan oleh Suami maupun dan Istri, dalam kasus a quo terjadi suatu peristiwa hukum dimana Istri ( Tergugat ) membeli tanah tanah dari Ayahnya dengan bukti AJB tertanggal 2008. Dimana pernikahan antara Penggugat ( Suami ) dan Istri ( Tergugat ) terjadi pada tahun 1999. Bahwa karena AJB tidak terdapat kwitansi jual beli dan penerimaan uang dari Tergugat ( Istri) kepada Ayahnya ( Penjual ), maka hakim menilai itu adalah hibah dan tidak dapat dianggap sebagai Harta Bersama. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan harta bersama dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?  Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ? Bagaimana Akibat Hukum terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ?. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah UU Perkawinan menyatakan bahwa harta warisan tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu antara suami dan istri. Sebab, harta diperoleh dari hasil kerja keras satu pihak dan hadiah dari pihak lain. Dalam kasus di Pengadilan Agama Karanganyar, bukti menunjukkan adanya proses jual beli dalam pernikahan. Namun majelis hakim menetapkan tidak ada keuntungan bersama dalam proses tersebut dan tanah serta dua bangunan tersebut bukan merupakan milik bersama. Keputusan tersebut dinilai sejalan dengan keadilan substantif dan hukum progresif yang mengedepankan moral, etika, dan agama. Kasus ini menyoroti pentingnya pluralisme hukum dalam menangani nilai-nilai masyarakat dan hati nurani.

The potential for natural resources is very abundant, especially geothermal energy on Flores Island which is being sought after by investors. Apart from the very diverse diversity of the people. Therefore, the conflict that occurred on Flores Island resulted in rejection of the geothermal development project and how to analyze the protection of the rights of indigenous peoples on Flores Island based on the theory of justice (John Rawls). The research method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive in nature, offering a concept for solving a problem (problem solving) and not just descriptive (just to describe something as it is). The data sources used in this research are secondary data collected through literature (documentary research) and legal approaches. Traditional law communities on Flores Island always live side by side with nature. The country is supposed to protect its people through policies that are just and pro-people, but in reality at this time, their lives have been disturbed by the Geothermal Power Plant construction project carried out by the Indonesian government.

This journal discusses the phenomena of justice that are intersecting in the modern legal system. Using theoretical research methods, the study explores the many challenges and opportunities that arise as a result of the complexity and dynamics of the evolution of today's legal systems. The theoretical analysis in this journal identifies paradigm shifts, inequalities in access to justice, and normative changes as crucial elements that affect the integrity of the legal system. With the depth of this research, it is expected to provide in-depth insight into the legal reforms needed to create more effective and equitable justice in modern societies.  

Outsourcing means handing over part of the work implementation to another company through a work contract agreement or worker/labor service provider. This research aims to analyze the form of disharmony in legal norms in outsourcing policies in Indonesia, and to analyze the protection of outsourced workers in terms of John Rawls's theory of Justice. This research is normative research using primary and secondary data obtained from literature reviews and statutory regulations related to the issues raised. The results of this research show that the work relationship that is practiced in the outsourcing system based on Article 65 paragraph (8) of Law Number 13 of 2003 states that work relations that initially occur between workers/laborers and the company receiving the work can in certain cases change to work relations between workers/laborers. with the employing company. This shift creates problems because from the start, employment relations only existed between the employer company and the workers/laborers. After the decision of the Constitutional Court Number 27/PUU-IX/2011, the working relationship between outsourced workers/laborers and outsourcing companies can be carried out through a Specific Time Work Agreement (PKWTT) or a Certain Time Work Agreement (PKWT), but the implication of the Constitutional Court's decision is that if the employment relationship between workers/workers and outsourcing companies that are not based on PKWTT or PKWT, this will create uncertainty about the employment relationship status for outsourced workers/laborers. Regarding the protection of the uncertainty of employment relations between outsourced workers/laborers, John Rawls stated that it would be unfair to sacrifice the rights of one or several people just for the sake of greater economic benefits for society as a whole. Justice as fairness means that not only those who are talented and have better abilities -in this case permanent employees of a company have the right to enjoy various social benefits more, but these benefits must also open up opportunities for those who are less fortunate in terms of These are outsourced workers/laborers in order to improve their standard of living.

Negara Indonesia belum memiliki prosedur penanggulangan perampasan aset didalam tindak pidana pencucian uang (money laundry) bagi pelaku sebagai individu maupun korporasi. Maka, penelitian ini akan mengkaji urgensi rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Melalui penelitian hukum normatif dengan kajian pustaka, penelitian ini menunjukkan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan konsep money as lifeblood of the crime. Konsep tersebut terkandung didalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan metode in rem forfeiture yakni hukum dilakukan guna melawan aset bukan melawan individu (in rem personam) dengan fokus kepada aliran dana yang diduga berasal atau digunakan dalam suatu tindak pidana.

Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah   memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang  yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan.  Agar pelaksanaan pemungutan pajak  tidak hanya surplus kepercayaan tetapi  minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang  untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang,  namun  sangat disayangkan  ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang,  disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda  baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar  norma hukum dan  antar peraturan  yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru  melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.  Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan  sanksi denda dalam  penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda  atas kekalahan sebagian atau seluruh  tuntutan dalam  keberatan dan banding  telah menimbulkan beberapa  konflik norma hukum  dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini,  menciptakan efek jera bagi  wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak  dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui  keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda  dimaksud sepatutnya  dihapuskan.

Bisnis adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen dalam mencari keuntungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual dan jasa pada Fotokopi Berkah di Kelurahan Aurgading dan untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah untuk melihat penetapan harga jual dan jasa pada Fotokopi Berkah di Kelurahan Aurgading. Untuk menyajikan masalah ini secara rinci dan komprehensif, penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan selama periode penyelidikan. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga yang diterapkan Fotokopi Berkah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan mekanisme pasar, yaitu dengan melihat harga biaya/modal kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan, serta adanya kejujuran dan keadilan dalam harga yang diterapkan, karena pemilik usaha Fotokopi menaikkan harga masih dalam batasan wajar dan dapat diterima oleh konsumen.

Along the times the number of crimes that occur in Indonesia is currently increasing. This crime is certainly caused by many factors whether it is from human’s self or from the rapid technology that shows the varied practices of crimes that community can imitating the pattern of crime which can be very cruel crimes such as murder accompanied by mutilation. Provisions murder or premeditated murder have been regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) in book II regarding Crimes articles 338-340, if the murder is premeditated murde then the perpetrator will be threatened with a maximum sanction of the death penalty.

The purpose of this study is to investigate the concept of justice according to Amos's perspective and how to identify concrete methods of its implementation for the church today. This research uses Thematic Method with literature study, to analyze relevant texts from the Book of Amos in the Bible. The analysis focused on identifying central themes related to justice from Amos' perspective. In addition, the research also incorporates relevant theological and social literature to understand the context of the implementation of the principles of justice of Amos in the modern church. The results revealed that Amos emphasized the importance of social justice, rejection of economic injustice, and an active role in combating oppression in society. Implementation of these principles in today's church involves a variety of actions, including proactive social service, advocacy for structural change, and education of church members on issues of justice

The implementation of PMK 66 Tahun 2023, also known as the Natura tax regulation, has sparked debate. On one hand, some view it as an excessive effort by the state to pursue tax revenue. On the other hand, others see it as the state's endeavor to achieve collective well-being. This study analyzes the 2023 PMK 66 based on the theory of hierarchical legal norms (Stufenbau) to understand the alignment of PMK with the overarching legal standards, particularly Indonesia's foundational philosophy, Pancasila. Ultimately, the goal is to achieve social justice for all Indonesian citizens, primarily through the fair application of tax policies that prevent practices such as money laundering and other forms of tax fraud.

This community service aims to examine the application of labor law in industrial relations in order to realize worker justice in Karang Taruna Pugeran Village, Gondang District, Mojokerto Regency. Karang Taruna is a youth organization that focuses on empowering youth and improving community welfare. This research was conducted with the aim of understanding the level of understanding and implementation of labor law and identifying the obstacles that exist in achieving worker justice in the Karang Taruna environment. The application of labor law in industrial relations to achieve worker justice stems from the need for protection of workers' rights and the creation of a balanced relationship between workers and employers. In this context, labor law aims to regulate the rights and obligations of workers and employers in order to create a fair working relationship.

Indonesia as a multicultural and multiethnic country has ploblematics related to moral degradation in addition to Indonesian society has a non-comprehensive understanding of the relationship of religion and culture. The purpose of this study to analyze the paradigm of social education and then evaluate the theories of social education in the perspective of the Qur'an. Describes the process of infiltration of the values of the Qur'an in the model of social education and its relevance to efforts to minimize social conflict. This research is Library research literature research, explorative approach to the natural setting and interpret phenomena related to the meaning of social justice in the perspective of the Qur'an. the results showed that the Qur'an teaches social education. First, the implementation of social justice education through the concept of justice without discrimination. Second, the implementation of social justice education through inclusive education. Third, the implementation of social justice education through Gender equality education. Fourth, the implementation of social justice education through leadership. Fifth, the implementation of social justice education through the economy. The distribution of social justice education is very important. An educator must provide education regardless of the economic status of his students and their parents. Talking about distribution means we are talking about public policy revenues and expenditures.

Hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (ius curia novit), maka putusan itu harus memuat pertimbangan pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebebasan hakim dan kendala yang dihadapinya dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili seseorang, hakim harus terbuka atas kritik membangun dan kebenaran, serta tidak boleh mendasarkan putusan pada perasaannya sendiri. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dan memahami tentang keadaan, kejadian/fakta atas terjadinya tindak pidana, faktor latar belakang dari terdakwa, akibat dari pidana yang dijatuhkan, serta nilai-nilai hidup (etika/norma sopan santun dan agama) yang berkembang dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan terbagi menjadi dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal misalnya pengangkatan hakim yang masih terbatas, pendidikan hakim yang masih tertinggal, penguasaan yang keliru terhadap ilmu hukum, moral hakim yang rendah, kesejahteraan hakim yang kurang diperhatikan. Sedangkan kendala eksternal misalnya kemandirian kekuasaan kehakiman yang sangat bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri, pembentukan Undang-Undang yang belum unifikasi, sistem peradilan yang berlaku yang masih tidak transparan, kesadaran partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan sistem pengawasan hakim yang tidak optimal.

Pertumbuhan ekonomi ialah perluasan kegiatan ekonomi suatu negara dalam penciptaan barang dan jasa yang diproduksi secara lokal dan peningkatan kesejahteraan manusia dengan tetap menjaga stabilitas dan keadilan. Inflasi dan harga minyak yang merupakan dua unsur pertumbuhan ekonomi akan dibahas dalam artikel ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menyajikan teori yang beragam sesuai dengan topik yang dipelajari saat ini, sebagai referensi untuk pembahasan hasil penelitian. Kesimpulannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan negatif, sedangkan harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan positif.

Hubungan kerja seringkali menimbulkan perselisihan yang mempengaruhi hubungan Pemberi Kerja dan Pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian sengketa melalui perundingan dan Pengadilan Hubungan Industrial. Meski merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus, pengadilan ini tetap beroperasi di bawah Mahkamah Agung, dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara Pemberi Kerja dan Pekerja demi mencapai keadilan.

Konsolidasi atau yang dikenal peleburan merupakan salah satu upaya dan strategi perseroan terbatas untuk memajukan perusahaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi konsolidasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Di dalam perusahaan perseroan terdapat 2 (dua) jenis pemegang saham yang sama-sama memiliki hak untuk ada dalam RUPS, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas atau majority stockholder adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari 50 % saham. Sedangkan pemegang saham minoritas definisinya tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Proses konsolidasi terdapat  RUPS yang melibatkan semua pemegang saham. Pemegang saham minoritas menjadi perhatian karena kedudukannya masih lemah diantara pemegang saham mayoritas. Kedudukan yang lemah ini, pemegang saham sangat perlu dilindungi demi keadilan bagi setiap pemegang saham. Kedudukan pemegang saham dalam proses konsolidasi perseroan terbatas masih lemah dan wajib mendapatkan perlindungan jika mendapat perlakuan tidak adil dalam proses konsolidasi tersebut.  

This research aims to analyze the application of diversion and restorative justice in criminal cases committed by minors. The application of diversion is examined in more depth about the obligation of every law enforcer to carry out a series of diversion processes in the police, prosecutor's office and up to the court. The implementation of diversion is something that must be done without exception in accordance with the provisions of Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The application of restorative justice seeks a benchmark for the extent to which it can be implemented by taking into account the authority possessed by the public prosecutor when the diversion process is not achieved and when the criminal case has entered the criminal justice process. The application of the termination of prosecution must be based on the applicable provisions and conditions contained in the Attorney General's Decree No. 15 of 2020. After conducting research on diversion and restorative justice, the only legal benefit of juvenile criminal cases is through the provision of punishment for a child who is a perpetrator of a criminal offense in accordance with the provisions of the laws and regulations concerning the juvenile criminal justice system.