Publication Search

Abstract. The right to health is an integral part of human rights guaranteed by the Constitution and further reinforced by Law Number 17 of 2023 on Health, which places the state as the party responsible for ensuring the provision of safe, high-quality, and non-discriminatory health services for all citizens. However, in practice, the fulfillment of the right to health continues to face various challenges, particularly in the delivery of health services for participants of BPJS Kesehatan. This study aims to analyze the legal protection of the right to health in Indonesia and to examine the refusal of medical services to BPJS patients that resulted in death in Papua from a human rights perspective. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although the national legal framework has clearly regulated the obligations of the state and health care facilities in providing emergency services, its implementation remains weak due to administrative barriers, unequal access to health services, and inconsistent law enforcement. The refusal of medical services to BPJS patients in Papua reflects a tension between hospitals’ administrative compliance and the professional obligation of medical personnel to save human lives. The implications of this study emphasize the need to strengthen supervision, ensure consistent law enforcement, and improve health service governance so that the right to health is truly protected as part of human dignity within the Indonesian rule of law. 

The Indonesian government in supporting Intellectual Property actors has issued Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy As a maximum effort in implementing Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the creative economy in helping to strengthen national and international economic development, but the regulation only regulates generally regarding Intellectual property, furthermore it is deemed necessary to have more specific regulations specifically regarding asset quality ratings as collateral which is expected to be not only for financing institutions but can help Intellectual Property assessment institutions, considering that Intellectual Property is an intangible object that makes banks as creditors hesitate to accept Intellectual Property as collateral in financing. The basic reason Intellectual Property Rights can be used as fiduciary collateral because it is included in the law of immaterial objects where one of the characteristics of objects that can be used as debt collateral is objects that have economic value, copyright is also attached to exclusive rights, namely the attachment of these rights to the creator or holder of the copyright he created.  

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam sengketa gadai syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian barang jaminan setelah pelunasan utang. Perkembangan industri gadai syariah di Indonesia yang sangat pesat menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Namun, di sisi lain, dinamika ini juga memunculkan tantangan baru dalam aspek perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi, kesalahan administrasi, atau kelalaian lembaga gadai dalam menjaga serta mengembalikan barang jaminan milik nasabah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk tanggung jawab hukum lembaga gadai serta perlindungan yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak yang dirugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum syariah, barang gadai (marhun) memiliki kedudukan hukum sebagai amanah yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pihak penerima gadai (murtahin). Apabila lembaga gadai lalai dalam menjaga atau gagal mengembalikan barang tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak-hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam transaksi gadai syariah dapat terwujud secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia bisa dieksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap dan mengikat. Namun dalam penerapannya, hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketimpangan hukum, hingga terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulisan ini membahas mengenai pengaturan kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasinya dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil yang didapatkan adalah parate eksekusi yang dijalankan cenderung melanggar prinsip due process of law, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang absolut menuju sistem eksekusi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak konstitusional para pihak. Pergeseran tersebut menjadikan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

This study aims to analyze the legal consequences arising from changes to personal data made by data subjects on the validity of collateral that has been used as security for credit, as well as to examine the forms of legal protection that may be granted to creditors. Changes to personal data such as identity, address, and the debtor’s legal status may lead to legal uncertainty regarding the validity of credit security agreements, particularly those involving Hak Tanggungan (mortgage rights). In this research, the author employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings of this study show that changes to personal data without notification or updates to the security documents have the potential to create administrative discrepancies and legal risks for creditors during the execution of the collateral. Legal protection for creditors needs to be strengthened through the regulation of the debtor’s obligation to report any changes in personal data, updates to the security certificates, and clear provisions outlined in the credit agreement. Accordingly, legal certainty between the creditor and the debtor can be maintained in line with the implementation of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja konstruksi melalui program-program yang diberikan pemerintah dan diwajibkan bagi pemberi kerja. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menganalisa kesenjangan kenyataan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil penelitian ini ditemukan masih terdapat kasus yang terjadi dalam sektor konstruksi yang pekerjanya tidak memiliki jaminan terhadap keselamatan kerja. Hal ini tentu berdampak pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja jo. Peraturan Pemerintan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja jo. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Hal ini akan berdampak kepada perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja konstruksi yang tidak terealisasikan. Oleh karena itu, perlu untuk ada tindakan tegas yang menyertai sifat wajib program yang digalangkan pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Eksekusi hak tanggungan merupakan salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan kepada kreditor sebagai bentuk perlindungan hukum atas jaminan kebendaan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri seringkali mengalami hambatan baik secara administratif maupun teknis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit bermasalah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan masih belum efektif karena panjangnya proses birokrasi peradilan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum jaminan, serta belum optimalnya peran lembaga peradilan dalam mempercepat proses eksekusi. Dibutuhkan reformasi regulasi dan percepatan proses eksekusi melalui penguatan peran pengadilan dan sistem administrasi eksekusi yang terintegrasi.

Warehouse Receipt is an alternative financing instrument that enables farmers and agribusiness actors to access capital by using stored commodities in licensed warehouses as collateral. This mechanism not only addresses the limited access to financing in the agricultural sector but also functions as a risk mitigation tool against commodity price fluctuations. In Indonesia, the implementation of the Warehouse Receipt System is legally regulated and supported by institutions such as the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and PT Kliring Berjangka Indonesia. However, its effectiveness still faces several challenges, including low financial literacy among farmers, limited warehouse infrastructure, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, policy strengthening, increased public awareness, and digital system development are essential to optimize the role of Warehouse Receipts in enhancing the agricultural sector and maintaining commodity price stability.

Mortgage rights are one of the most common legal forms of collateral used in financing transactions in Indonesia. Parate execution is one of the important innovations in the mortgage rights system. This mechanism allows creditors to sell collateral objects directly without going through court proceedings. This research aims to analyze the legal regulations regarding the execution parate for collateral rights objects in positive law in Indonesia, the effectiveness of the implementation of the execution parate for collateral rights objects in legal practice in Indonesia. The research method uses normative research methods and secondary data. The legal arrangements for execution parate in positive law in Indonesia have been well designed to meet practical needs in debt settlement. The execution parate is one of the important mechanisms in the guarantee legal system in Indonesia, especially in the context of mortgage rights.  However, its implementation still faces challenges, especially in terms of protecting debtor rights and potential abuse by creditors.

Song or Music Copyright with the provisions stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, explains that "Song copyrights can be used as Fidusa Guarantees, however in practice, banks refuse to process loans originating from songs and music because so far there are no songs and music that are guaranteed to get a loan, as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The purpose of this study is to (1) find out how the classification of song copyrights that can be registered as objects of fidusa guarantees, and (2) find out the model of legal arrangements for song copyrights that are registered as fidusa guarantee objects carried out by banks. The research used to examine this issue is of a normative juridical type and uses statutory and comparative approaches. Indonesian copyright law forms the basis of the legal information used in this research. Some of the data used in this study were collected from various journal papers on song copyright as well as findings from studies on copyright laws. The research findings show that (1) the Copyright Law does not sufficiently explain or describe the process for registering a song copyright as a fidusa guarantee and (2) the Bank's legal policy regarding song copyrights as a fidusa guarantee is based on Article 16 paragraph (3) of the Copyright Law.

Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU/XVII/2019 parate eksekusi Jaminan Fidusia tidak lagi dapat langsung dilakukan oleh kreditur terhadap debitur apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela melainkan fiat pengadilan, oleh karenanya dilakukan Kembali judicial review terhadap pasal 15 ayat (2) dan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia oleh Tuan Joshua Michael Djami, dan Mahkamah Konstitusi telah memmutus dengan Putusannya nomor: 2/PUU/XIX/2021. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif Analitis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa debitur terlindungi dari pelaksanaan parate eksekusi jaminan Fidusia oleh kreditur karena parate eksekusi tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan dengan debitur sehingga terwujudlah perlindungan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia.

Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU/XVII/2019 parate eksekusi Jaminan Fidusia tidak lagi dapat langsung dilakukan oleh kreditur terhadap debitur apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela melainkan fiat pengadilan, oleh karenanya dilakukan Kembali judicial review terhadap pasal 15 ayat (2) dan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia oleh Tuan Joshua Michael Djami, dan Mahkamah Konstitusi telah memmutus dengan Putusannya nomor: 2/PUU/XIX/2021. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif Analitis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa debitur terlindungi dari pelaksanaan parate eksekusi jaminan Fidusia oleh kreditur karena parate eksekusi tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan dengan debitur sehingga terwujudlah perlindungan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia.

In line with the concept of a welfare state, Indonesia, as a country, is obligated to implement and ensure the welfare of its citizens, including in the national healthcare sector. To ensure the inclusivity of national health coverage, the government, through the BPJS Kesehatan agency, has established the National Health Insurance (JKN) program, which is mandatory for all citizens, as stipulated in Indonesian legislation. However, the effort to achieve inclusivity may become biased if there is no clear regulation regarding the rights of participants and the obligations of healthcare providers, who play a crucial role in this process. Under Indonesian positive law, the rights of JKN participants are thoroughly regulated, as are the obligations of healthcare providers. However, based on observed phenomena, there are still violations of these obligations by healthcare providers, leading to the neglect of participants' rights. This research aims to raise awareness among stakeholders and provide a foundation for future research. The type of research used in this paper is normative legal research, which focuses on the analysis of legal norms.

This research examines the problem of technological advances creating digital transformation in various aspects of life, one of which is art. Digital evolution in art, giving rise to various new creative expressions, one of which is Non-Fungible Tokens. NFT as a form of creative output has Copyright which is part of Intellectual Property Rights. Based on Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations for Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, Intellectual Property Rights can be used as a basis for financing the creative economy sector. This research aims as an effort to encourage the progress of the creative economy sector by examining NFTs as objects of Fiduciary Guarantees in order to optimize Intellectual Property Rights as the basis for financing schemes for the creative economy sector. This research is a prescriptive normative legal research. Types of secondary data include primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is done by literature study, then a conceptual approach is used. The results of this study indicate that NFTs have the potential to be used as objects of fiduciary guarantees, however, there are obstacles in regulations and mechanisms that have not been protected by the government, so it is necessary to adjust more specific regulations related to the use of digital assets in fiduciary schemes and education and increased digital literacy for financial institutions and creative economy actors regarding the potential and risks of using NFTs as objects of fiduciary guarantees.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap, upaya PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap pada peralihan hak tanah melalui jual beli. Hasil penelitian ini adalah : 1. Bentuk tanggungjawab khusus PPAT adalah melakukan pemeriksaan dokumen tanah dengan cermat, memverifikasi kepemilikan tanah dan bebanhukum yang mungkin terdapat pada property tersebut, memberikan penjelasan dan konsultasi hukum kepada klien, memberikan jaminan hukum kepada klien terkait keabsahan transaksi, kepemilikan tanah, dan kebebasan dari beban hukum atau sengketa yang dapat merugikan mereka, dan jika terjadi masalah hukum setelah transaksi, PPAT dapat memberikan bantuan dalam menangani sengketa atau permasalahan yang muncul. 2. Upaya PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap pada peralihan hak tanah melalui jual beli melibatkan proses pembuatan akta tanah yang sah dan lengkap yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan dan status tanah yang akan dijual, melakukan penelitian untuk memastikan bahwa status tanah yang akan dijual adalah legal dan tidak terlibat dalam masalah hukum, menyusun akta jual beli, memverifikasi identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi, mendaftarkan akta tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN), memberikan salinan akta tanah kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi jual beli tanah, dan PPAT dapat bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, seperti notaris, bank, dan pihak berwenang lainnya, untuk memastikan keseluruhan proses transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum. 3. Akta Jual Beli tidak memenuhi syarat materil sehingga menjadi batal demi hukum.

Sehubungan dibuatnya pelayanan Sistem Hak Tanggungan Elektronik dengan diterapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintregrasi secara elektronik.Penelitian yang disusun oleh penulis ini tentang Tanggung Jawab PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara  Elektronik Dalam Perjanjian Kredit Bank, Rumusan yang dibahas dalam masalah ini:1.Bagaimana tanggung jawab PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) terhadap pelaksanaan pendaftaran Hak tanggungan secara elektronik dalam perjanjian kredit bank?, 2.Bagaimana Kedudukan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam pendaftaran hak tanggungan elektronik?, 3.Bagaimana kendala-kendala pelaksanaan pendaftaran Hak Tangungan  secara elektronik dalam perjanjian kredit bank?. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskriptis analitis, Jenis data yang digunakan data sekunder dan pendukung data primer,metode pengumpulan data melalui wawancara studi kepustakaan     ,analisis data secara kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah 1.Tanggung jawab PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebatas menyampaikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan bertanggung jawab atas kebenaran data dokumen yang di unggah dalam sistem Hak Tanggungan Elektronik, 2.Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai jaminan untuk pelunasan piutang, 3.Kendala lebih cenderung pada kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan system elektronik.

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting, terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan universal, dimana kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Jaminan hak atas kesehatan sesuai perjanjian mengakui hak setiap orang untuk memperoleh hak-hak ini. perjanjian. standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental. Menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

This paper examines whether or not copyright(s) can be used as collateral in a credit facility. To answer this question, there are two major issues to consider. First, we must determine whether copyright(s) is a property right, and if so, whether copyright(s) can be used as collateral. So, what mechanism can we use to ensure copyright(s)? Our research shows that copyright(s) are property rights that can be used as collateral in a credit facility via fiduciary guarantee; Second, because we established that copyright(s) are property rights that can be used as collateral in a credit facility via fiduciary guarantee. The next step is to determine how we can secure and execute copyright(s) as collateral. Our research shows that the main procedure can be found in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and Law Number 24 of 2019 on Creative Economy.

The function of a banking institution is to provide credit services for the economic continuity of society. Loans given to debtors must be accompanied by collateral. One form of collateral is generally a certificate of land rights and one example is Building Use Rights (HGB). With this, there are many problems between debtors and creditors in handling collateral with the object of building use rights. Therefore, this legal research will discuss what problems arise when debtors provide building use rights guarantees to creditors (banks). This research uses a prescriptive normative research method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach based on the problems that occur. Based on this legal research, the author concludes that when the debtor guarantees the Building Use Rights, problems will arise for the debtor, namely the term of the HGB cannot be extended and the Building Use Rights can not be upgraded to Ownership Rights if the HGB is still encumbered with Mortgage Rights.    

Cooperation between economic actors such as financial institutions is an embodiment of the concept of the rule of law in economic development. Financial institutions such as banks provide credit to the public but there are also credit risks. So Bank Indonesia issued Guidelines for Preparing Credit Policies (PPKPB) for Commercial Banks, on March 31 1995, through Bank Indonesia Directors' Decree No.27/162/KEP/DIR which contains credit agreements in standard form. The existence of standard clauses in bank credit agreements containing the debtor's obligations, which aim to protect the creditor's interests, is unfair to the debtor. For this reason, it is necessary to study the weaknesses in the regulation of default on agreements with guarantees of mortgage rights. This research is based on John Rawls's Theory of Justice and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. The research specifications are analytical descriptive, with a sociological juridical research type. Regulations on default on agreements with guaranteed mortgage rights have weaknesses in the legal structure aspect, namely the lack of synergy between law enforcement officials. Apart from that, there are weaknesses in the legal substance aspect, namely related to the provisions contained in Article 15 UUHT, as well as weaknesses in the legal culture aspect which can be seen from the public's lack of knowledge about credit agreements and the lack of socialization regarding legal regulations related to the basic principles of agreement law.