Publication Search

Di era Industri 5.0, adaptabilitas tenaga kerja menjadi urgensi utama karena terjadinya pergeseran paradigma dari fokus pada otomatisasi dan efisiensi menuju kolaborasi harmonis antara manusia dan teknologi yang berpusat pada manusia (human-centric), berkelanjutan, dan resilien. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 40 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan tahun 2020–2025 dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi strategi upskilling dan reskilling yang efektif sebagai mekanisme adaptabilitas tenaga kerja terhadap disrupsi AI dan otomatisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan keterampilan global merupakan ancaman nyata dengan 50% karyawan membutuhkan reskilling pada 2025; (2) strategi upskilling dan reskilling yang efektif mencakup pembelajaran berbasis proyek, microlearning, platform digital adaptif, dan kemitraan industri; (3) dukungan organisasi, kepemimpinan transformasional, dan budaya belajar berkelanjutan merupakan faktor penentu keberhasilan; serta (4) hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, dan kesenjangan infrastruktur digital. Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada pengembangan modal manusia melalui program upskilling dan reskilling merupakan imperatif strategis untuk menjaga ketahanan organisasi dan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk makanan yang berlabelisasi halal semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri halal dunia. Selain itu, Halal bukan sekadar totalitas hukum agama, tetapi juga menjadi strategi dalam memperluas segmentasi pemasaran suatu produk yang berlabelisasi halal di tingkat internasional. Namun, dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masyarakat muslim Bali, khusus Dusun Wanasari yang belum menyadari arti penting dari labelisasi halal. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan; dan 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal masih rendah. Hanya dua produk yang bersertifikat halal, sementara sebagian besar masyarakat masih mengandalkan keyakinan agama sebagai tolok ukur kehalalan. 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap label halal tergolong cukup baik, namun label halal bukan menjadi faktor utama dalam keputuskan pembelian. Selama aman untuk dikonsumsi. hal ini, tidak lepas dari kenyataan tidak semua produk tanpa labelisasi halal dianggap haram.

Pemurnian vitamin E dari berbagai sumber bahan alami dan limbah agroindustri terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan industri pangan, nutraseutikal, kosmetik, dan farmasi. Berbagai metode pemurnian telah diterapkan meliputi saponifikasi, ekstraksi menggunakan pelarut, dan distilasi molekuler. Studi ini mengkaji secara sistematis perkembangan metode pemurnian vitamin E dari berbagai sumber serta mengevaluasi keunggulan, keterbatasan, serta prospek penerapan teknologi yang lebih berkelanjutan. Penelusuran literatur dilakukan terhadap publikasi dalam 10 tahun terakhir yang diperoleh dari jurnal nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumber alami vitamin E banyak terdapat pada minyak nabati, sedangkan sumber dari limbah agroindustri dengan kandungan vitamin E tertinggi diperoleh pada Palm Fatty Acid Distillate (PFAD). Kandungan vitamin E yang bervariasi tergantung dari jenis bahan baku, kondisi proses, dan metode pemurnian yang digunakan. Studi komparatif terkait potensi kandungan vitamin E pada bahan alam dan limbah agroindustri lokal Indonesia masih terbatas, khususnya yang mempertimbangkan variasi varietas genetik. Dari aspek teknik pemurnian, metode ekstraksi konvensional memerlukan beberapa tahapan proses sehingga perlu ditinjau dari sisi efisiensi operasional dan keekonomian. Hasil kajian menunjukkan penggunaan green solvent seperti ekstraksi dengan scCO2 dan DES yang berpotensi meningkatkan keamanan proses dan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan metode pemurnian yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan menjadi kunci dalam mendukung pemanfaatan berbagai sumber vitamin E secara berkelanjutan.

Artikel ini membahas pemikiran filsafat politik dalam menghadapi krisis global dari dua perspektif utama: konservatif dan liberal. Dalam konteks krisis global yang mencakup perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik geopolitik, pandangan filsafat politik menawarkan solusi yang beragam. Perspektif konservatif menekankan pada pentingnya stabilitas sosial, nilai tradisional, dan peran negara yang kuat dalam menjaga tatanan sosial. Sebaliknya, perspektif liberal menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan global. Artikel ini mengkaji kedua perspektif tersebut, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan refleksi tentang bagaimana keduanya dapat memberikan wawasan dalam merespons tantangan politik kontemporer.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali siswa SMK Negeri 11 Semarang dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan dan workshop yang melibatkan 50 siswa kelas XII jurusan Teknik Grafika, Animasi, dan Pengembangan Game. Materi mencakup tiga pilar utama: kemampuan bahasa Jepang (minimal N5/JLPT), sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan pantang menyerah), serta keterampilan teknis (hard skill, soft skill, dan survival skill). Tiga jalur ke Jepang diperkenalkan yaitu magang teknis (Ginou Jisshuu), Specified Skilled Worker (SSW), dan sekolah sambil bekerja (Ryuugakusei). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan motivasi siswa untuk mengejar peluang karier di Jepang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK di pasar kerja internasional.

The escalation of negative sentiment in the digital space towards Rohingya refugees in Indonesia throughout 2023-2026 has reflected a shift in public perspectives, from humanitarian principles to restictive rejection. This study aims to analyze how digital discourse on TikTok dan Instagram platforms frames the Rohingyan refugee issue as a national security threat through the lens of Barry Buzan`s Securitization Theory and Ruth Wodak`s Critical Discourse Analysis (AWK). This study uses qualitative methods with note-taking techniques and filtering hastag-based viral data related to refugee rejection. The results show that the securitization process was successfully driven by three main typologies of netizen narratives: domestic socio-economic jealousy, delegetimization of Internasional authorities (UNHCR) by referring to popular legal discourse on the 1945 Constitution, and demands for an active role for the military (TNI AL) and Polair at maritime borders. The accumulation of speech acts that have gone viral on social media is evidence of the creation of strong horizontal pressure, thus urging the Indonesian goverment to review its policies towards a more restrictive direction (viral-based policy) to prioritize national soverignity and security over global humanitarian commitments.

The International Community Service Seminar on the Application of Artificial Intelligence (AI) for students of SMA Muhammadiyah Program Khusus Kotabarat Surakarta was conducted to enhance digital literacy and provide practical understanding of AI utilization in daily life and learning activities. The program aimed to introduce basic concepts of artificial intelligence, its functions, benefits, and challenges in modern education. Through presentations, interactive discussions, and quizzes, participants were exposed to real-life applications of AI such as digital assistants, personalized learning systems, and time management tools. The seminar involved participants from Indonesia and Malaysia, creating a cross-cultural learning environment that enriched the discussion. Both students and teachers gained improved understanding of how AI can support adaptive and effective learning processes. The activity highlighted the importance of responsible technology use in education. Integrating AI into learning environments was found to improve creativity, efficiency, and engagement among participants while also supporting teachers in administrative and instructional tasks.

The shift in the international political order from a unipolar to a multipolar system has created increasingly complex global security dynamics and the potential for conflicts among states. This condition requires improving international political literacy among civil society, particularly Indonesian youth, so they can critically understand and respond to geopolitical transformations. In response to this urgency, this Community Service Program (PKM) aimed to enhance students’ global issue literacy through the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Goes To School (FGTS) 5.0 program themed Conflict & Military. The activity was conducted on April 6, 2026, involving 40 eleventh-grade students at SMA Negeri 97 Jakarta. The implementation method combined interactive lectures with popular culture references to make the material easier for teenagers to understand. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests in the form of multiple-choice quizzes. The material covered the concept of United States national interests, the Board of Peace (BoP) security initiative, Realism Theory, and the conflicts involving the United States, Israel, and Iran. The evaluation results showed that students had strong understanding of popular global issues but limited comprehension of technical aspects related to international institutions, such as the role of the International Atomic Energy Agency (IAEA). Therefore, future international political literacy programs should focus more on strategic and technical issues that are less familiar to the public.

The plantation sector is one of the main pillars in Indonesia’s international trade. Commodities such as palm oil, rubber, coffee, and cocoa serve as leading export products that contribute significantly to the country’s foreign exchange earnings. This study aims to analyze the role of plantation commodity exports in Indonesia’s international economic performance and to identify the challenges faced. The method used is a descriptive qualitative approach through literature review from various scientific sources. The results indicate that plantation exports contribute substantially to economic growth, employment generation, and the stability of the trade balance. However, several challenges persist, including global price fluctuations, sustainability issues, and international trade barriers. Therefore, strategic policies are required to enhance the competitiveness of Indonesia’s plantation commodities in the global market.

Economic globalization has significantly transformed patterns of labor relations and expanded cross-border labor mobility. These developments necessitate alignment between national labor laws and international labor standards. The International Labour Organization plays a leading role in establishing global standards through various labor conventions and recommendations. This study aims to examine the concept of harmonizing national labor laws with international standards, assess its implementation in Indonesia, and identify the challenges faced. The study employs a normative legal method using legislative, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that Indonesia has adopted most international standards; however, implementation still faces structural, cultural, and economic obstacles. Legal harmonization is a strategic step to enhance worker protection while maintaining national economic competitiveness.

Bali, as an international tourism destination, serves as a space for cross-cultural interactions that require effective communication skills, particularly in the hospitality sector. Hotel Masa Inn serves predominantly international guests, requiring front office staff to adapt to cross-cultural communication. This study aims to analyze the process of cross-cultural communication adaptation between Hotel Masainn employees and international guests through the perspective of Willingness to Communicate (WTC). A descriptive qualitative approach was employed using observation, structured interviews, and document analysis. Informants were selected purposively from front office staff. The findings indicate that communication adaptation is carried out through basic English proficiency, the use of nonverbal communication, active interaction, and intrinsic motivation to improve language skills. However, this process also faces challenges in the form of communication anxiety and situational pressure, particularly when dealing with repeater guests. Within the WTC framework, employees’ willingness to communicate is influenced by self-confidence, motivation, anxiety, and interactional context, which collectively contribute to service quality and international guest satisfaction.  

The development of modern armed conflicts shows the increasing involvement of civilians in hostilities, which has given rise to the phenomenon of civilian combatants and created ambiguity in the classification of subjects in International Humanitarian Law. This study aims to analyze the legal status of civilians involved in armed conflicts and the limits of legal protection inherent to them. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, through an analysis of international legal instruments and relevant doctrines. The results show that civilian combatants are not explicitly recognized in international humanitarian law, thus creating uncertainty in determining their legal status. Furthermore, protection for civilians is conditional and can be temporarily lost when individuals engage in direct participation in hostilities, with limits determined by the principles of distinction and proportionality. These findings confirm that the limits of legal protection are dynamic and depend on individual actions in conflict. The implications of this study indicate the need for strengthened legal interpretation and more consistent implementation to ensure legal certainty and protection for civilians in modern armed conflicts.

This study aims to analyze the legal regulation of joint ventures in Indonesia as a form of Foreign Direct Investment (FDI) implemented through Limited Liability Companies based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Indonesian Civil Code. The research employs a normative legal method with a library research approach to examine legal provisions and concepts related to cooperation between foreign investors and domestic parties. The findings indicate the existence of structural imbalances between the parties, where foreign investors possess advantages in capital, technology, business experience, and access to information, resulting in asymmetrical bargaining power. This condition may lead to domination in decision-making, information gaps, and potential exploitation of domestic parties. Furthermore, existing legal protection is considered insufficient to fully implement the principle of equitable bargaining. Therefore, this study proposes a normative reconstruction through the application of principles of balance of power, good faith, transparency, and proportionality in joint venture agreements. The study also recommends preventive supervision through mandatory due diligence by the Financial Services Authority and the Investment Coordinating Board, including the standardization of contractual clauses and disclosure obligations, in order to create fair, sustainable joint venture relationships that protect national interests.

ABSTRACT Family dynamics such as prolonged conflicts, the existence of domestic violence, divorce, and the absence of one parent figure in the family, have become international issues. Children are often victims of parental problems. Parents often vent their emotions to their children in the form of verbal and non-verbal violence. There are still many parents who think that educating children with violence is a way to discipline children. In this study, the approach method applied is a normative juridical approach by examining data obtained from books, journals, the internet, laws and regulations, or scientific papers related to this writing. Based on the results of the study, we know that by 2025, Indonesia will have recorded 2,416 cases of violence committed by parents, based on data that occurred during the official SIMFONI-PPA period.  Children have the right to be able to live a prosperous life and be guaranteed their growth and development in the future. But in practice, parents are still very irresponsible for it. In overcoming these problems, the Indonesian government and the international community have made efforts with regulations and institutions related to the protection of children's rights. Therefore, it can be concluded that this study emphasizes the importance of improving the protection of children's rights in family dynamics based on the framework of Indonesian and International Law.   Keywords: family dynamics, protection of children's rights, challenges and obstacles.

Penelitian ini mengkaji sinergi antara inovasi produk dan strategi pemasaran dalam memperkuat daya saing global PT Astra International Tbk. Dalam Menghadapi kompetisi pasar yang kian ketat di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, perusahaan dituntut mampu menghadirkan produk inovatif sekaligus menyesuaikan strategi pemasarannya dengan kebutuhan dan preferensi konsumen internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan analisis sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk meningkatkan nilai tambah, loyalitas konsumen, dan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi digital, sedangkan strategi pemasaran yang adaptif dan berbasis digital mempermudah penetrasi pasar global serta memperkuat citra merek. Kombinasi kedua aspek ini berkontribusi pada kinerja finansial yang stabil, diversifikasi lintas sektor, dan kemampuan perusahaan menghadapi disrupsi teknologi, sehingga menjadikan PT Astra International Tbk kompetitif dan tangguh di pasar internasional.

This study aims to analyze the position and function of the principle of good faith in the international contract law system and analyze its role in providing legal protection for parties in international business transactions, especially in the context of the free market era. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to examine the legal provisions related to this principle. The results of the study indicate that the principle of good faith is not only understood as a moral value in contractual relations, but has also developed into a legal norm recognized in various international legal instruments, such as the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Principles of European Contract Law (PECL), and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). This principle includes subjective aspects in the form of honest intentions of the parties and objective aspects in the form of internationally applicable fairness standards. The principle of good faith plays an important role in the formation, implementation, and resolution of international business contract disputes. Although there are differences in acceptance between civil law and common law systems, the application of this principle can be harmonized through international legal instruments and soft law.  Thus, the principle of good faith is an important basis for realizing fair, balanced and sustainable international business transactions.

The management of Indonesia's Border Crossing Posts (Pos Lintas Batas Negara/PLBN) in land border areas presents a critical normative gap between the country's international legal obligations and their actual implementation. This study departs from prior descriptive approaches by offering a critical normative-gap analysis that identifies specific disharmonies between bilateral agreements, international conventions, and national legislation governing PLBN operations. Employing a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this research examines three focal issues: (1) the normative gap between Indonesia's international legal commitments under instruments such as the United Nations Charter, Vienna Convention on Consular Relations 1963, Revised Kyoto Convention, International Health Regulations 2005, and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), and their domestic implementation; (2) the legal factors generating regulatory disharmony in PLBN governance, particularly the inconsistency between bilateral Border Crossing Agreements with Malaysia and Timor-Leste and national legislation; and (3) specific case-based evidence of implementation failures, including unauthorized border crossings at PLBN Motamasin and the pending boundary delimitation in the Noel Besi Citrana and Bidjael Sunan Oben segments with Timor-Leste. The findings reveal that regulatory disharmony, institutional fragmentation in the CIQS system, inadequate human resource capacity, and unresolved boundary disputes constitute structural legal deficits that undermine the effective governance of PLBN. This article recommends a comprehensive legal harmonization strategy, strengthened bilateral diplomatic engagement, and institutional reform grounded in international legal standards.  

Globalization have encouraged higher education institutions to undertake internationalization. However, its implementation still faces challenges at the academic, governance, and facilities and infrastructure levels. This study aims to investigate internationalization at the State-owned Islamic Higher Education Institution (PTKIN), specifically at the Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Using a descriptive quantitative approach, this study analyzes the relationship between internationalisation strategy and dimensions to internationalisation programs and activities in the university studied. Data were collected through a survey to university and faculty leaders, study program managers, and educational staff. The results show a positive and significant relationship between internationalization strategies and dimensions with internationalization. Other findings demonstrate the consistency of internationalization efforts at UIN Sunan Kalijaga in terms of HEIs governance, academics, research, and student affairs. In addition, this study identified three challenges faced by UIN Sunan Kalijaga as a consequence of changes in internationalization priorities at UIN Sunan Kalijaga, namely budget availability, staff/lecturer competence, and facilities/infrastructure supporting internationalization.This study suggests four recommendations, namely collaboration between institutions, establishment of international classes, provision of supporting facilities and infrastructure, enhancement of the number and amount of budgets for international publication/research, and improvement capacity for lecturers/staff.

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are required to establish well-organized bookkeeping and administrative systems to enhance competitiveness and readiness for international expansion. However, Iluh Craft MSME continues to face challenges related to unstructured financial record-keeping and traditional administrative practices, which hinder effective financial monitoring and the preparation of business documentation. This community service activity aims to implement an efficient bookkeeping and administrative system to improve recording accuracy, operational efficiency, and the readiness of Iluh Craft MSME to expand into international markets. The implementation employed a descriptive participatory approach involving interviews, observations, and documentation, followed by system design, phased implementation, mentoring, and joint evaluation with the partner. The results demonstrate a significant improvement in the accuracy of financial records, a reduction in transaction recording errors to below 5%, administrative time efficiency gains of approximately 25–30%, and improved document organization with faster data retrieval. In addition, more than 90% of staff members were able to operate the system independently. Overall, the implementation of an efficient bookkeeping and administrative system proved effective in supporting more professional business management and enhancing the readiness of Iluh Craft MSME for international market expansion.

This article examines the legal ambiguities surrounding the status of civilians actively engaged in hostilities (civilian combatants) within the framework of International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL). While the 1949 Geneva Conventions and the 1998 Rome Statute establish a clear demarcation through the distinction principle, the phenomenon of direct participation in hostilities (DPH) poses a significant legal challenge, as civilians forfeit their protected status upon taking part in combat. Using a normative-legal approach, this study analyzes how acts of violence committed by armed civilians can be categorized as war crimes, crimes against humanity, or gross human rights violations. The findings demonstrate that civilian status does not grant impunity for individuals who commit atrocities. Under the principle of individual criminal responsibility, the International Criminal Court (ICC) and national tribunals possess the jurisdiction to prosecute offenders, regardless of their formal military standing. Such legal enforcement is paramount to upholding the integrity of humanitarian principles and ensuring justice for victims within the landscape of modern armed conflict.