Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memastikan kesesuaian dan konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait kebijakan penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki hukum, menilai tingkat konsistensinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta mengkaji implikasi hukum dan kelembagaan yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Peraturan Presiden tersebut memiliki kedudukan yang sah, namun secara substansial terdapat potensi perluasan norma yang melampaui fungsi teknisnya sehingga menimbulkan tantangan dalam konsistensi regulasi. Selain itu, ditemukan adanya implikasi hukum dan kelembagaan yang memerlukan penguatan koordinasi dan kejelasan kewenangan antar lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola kelembagaan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat yang dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia layanan pangan. Dalam implementasinya, setiap SPPG diwajibkan memiliki sejumlah legalitas keamanan pangan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Halal guna menjamin mutu serta keamanan produk makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Namun demikian, masih ditemukan SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut tetapi telah beroperasi dan ditetapkan sebagai penyedia layanan dalam Program MBG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk inkonsistensi regulasi dalam sertifikasi keamanan pangan pada SPPG serta mengkaji dampaknya terhadap implementasi Program MBG. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terkait implementasi sertifikasi keamanan pangan pada SPPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi regulasi terjadi akibat disharmoni kebijakan antar institusi, perbedaan standar operasional sertifikasi, lemahnya mekanisme validasi dan audit oleh Badan Gizi Nasional (BGN), serta seringnya pelanggaran administratif dan rendahnya penerapan sanksi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya jaminan kualitas dan keamanan pangan, ketidakpastian standar kandungan gizi produk makanan, serta potensi kerugian bagi penerima manfaat, khususnya siswa, ibu menyusui, dan lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, standardisasi mekanisme sertifikasi, serta penguatan koordinasi dan konsistensi penerapan sanksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sertifikasi keamanan pangan pada SPPG guna mendukung keberhasilan implementasi Program MBG secara berkelanjutan.

The management of Indonesia's Border Crossing Posts (Pos Lintas Batas Negara/PLBN) in land border areas presents a critical normative gap between the country's international legal obligations and their actual implementation. This study departs from prior descriptive approaches by offering a critical normative-gap analysis that identifies specific disharmonies between bilateral agreements, international conventions, and national legislation governing PLBN operations. Employing a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this research examines three focal issues: (1) the normative gap between Indonesia's international legal commitments under instruments such as the United Nations Charter, Vienna Convention on Consular Relations 1963, Revised Kyoto Convention, International Health Regulations 2005, and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), and their domestic implementation; (2) the legal factors generating regulatory disharmony in PLBN governance, particularly the inconsistency between bilateral Border Crossing Agreements with Malaysia and Timor-Leste and national legislation; and (3) specific case-based evidence of implementation failures, including unauthorized border crossings at PLBN Motamasin and the pending boundary delimitation in the Noel Besi Citrana and Bidjael Sunan Oben segments with Timor-Leste. The findings reveal that regulatory disharmony, institutional fragmentation in the CIQS system, inadequate human resource capacity, and unresolved boundary disputes constitute structural legal deficits that undermine the effective governance of PLBN. This article recommends a comprehensive legal harmonization strategy, strengthened bilateral diplomatic engagement, and institutional reform grounded in international legal standards.  

Pesatnya perkembangan teknologi blockchain dan arus globalisasi telah mendorong penggunaan Bitcoin di Indonesia, yang kini diakui sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka. Namun, karakteristik anonimitas dan desentralisasi mata uang digital ini membuka celah signifikan bagi kemunculan cybercrime, seperti pencucian uang dan peretasan, yang menuntut perhatian yuridis serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak teknologi tersebut terhadap risiko kejahatan siber serta efektivitas regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kerangka hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme regulasi di Indonesia, di mana Bappebti melegalkan Bitcoin sebagai aset investasi, sementara Bank Indonesia melarangnya sebagai alat pembayaran. Ketidaksinkronan ini, diperparah dengan sifat lintas batas blockchain, menciptakan tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan dan penguatan aturan keamanan siber sangat mendesak dilakukan guna memitigasi risiko kejahatan tanpa menghambat inovasi ekonomi digital.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Industri farmasi menghasilkan limbah cair dan padat yang mengandung senyawa aktif seperti antibiotik, hormon, NSAID, logam berat, dan pelarut organik yang tergolong limbah B3 dan berpotensi mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas metode pengolahan limbah farmasi di Indonesia dan luar negeri, meliputi pendekatan fisik, kimia, biologi, hingga insinerasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi metode Advanced Oxidation Processes (AOP) dengan sistem biologi seperti reaktor anaerob-aerob memberikan efisiensi lebih tinggi dalam menurunkan kadar Chemical Oxygen Demand (COD) dan senyawa farmasi aktif yang resisten terhadap degradasi. Di Indonesia, pengelolaan limbah masih terfokus pada IPAL konvensional dengan keterbatasan infrastruktur dan SDM, berbeda dengan negara maju seperti Jerman dan Swiss yang telah menerapkan sistem audit risiko berkala, teknologi pengolahan mutakhir, dan harmonisasi standar. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengintegrasikan teknologi pengolahan lanjutan, memperkuat regulasi, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan untuk memastikan pengolahan limbah farmasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk hak asasi perempuan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas sosial yang dihadapi perempuan Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana UUD 1945 mengatur hak asasi perempuan serta sejauh mana implementasi norma-norma tersebut dalam kebijakan, hukum positif, dan kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap berbagai kasus serta kebijakan nasional, ditemukan bahwa kendala budaya patriarki, minimnya penegakan hukum, serta ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan institusi penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara efektif.

Penelitian ini berjudul "Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang)". Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi ketentuan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dasar cerai gugat, serta mempertimbangkan faktor-faktor penyebab perceraian yang menjadi alasan yuridis di Pengadilan Agama Kwandang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris (socio-legal research), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan penerapannya di masyarakat melalui studi putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT merupakan alasan sah untuk cerai gugat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan perundang-undangan secara komprehensif telah mengatur KDRT sebagai alasan gugatan cerai. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antara UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, UU PKDRT, dan KHI guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, diperlukan layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban KDRT serta prosedur khusus yang lebih cepat dan sederhana dalam menangani perkara cerai karena KDRT agar perlindungan terhadap korban menjadi lebih efektif.  

The 2024 simultaneous elections in Indonesia are a major challenge in harmonizing regulations covering legislative and executive elections. The background of this research is the existence of overlapping regulations, norm gaps, and technical obstacles in implementation, which have the potential to affect the quality of democracy. This study aims to analyze the effectiveness of harmonization of electoral regulations, identify obstacles in implementation, and provide recommendations for improvement. The type of research used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that regulatory harmonization can be achieved through synchronization between Law No. 7/2017 and implementing regulations, optimizing the role of EMBs, and applying digital technology for transparency and efficiency. The conclusion of this study is that regulatory harmonization is not only important to ensure fairness and equality in the electoral process, but also to increase public confidence in the integrity of elections in Indonesia. The findings are expected to serve as a reference for policymakers in facing the challenges of the 2024 simultaneous elections.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistem pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yang akan datang. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online.  Penelitian ini hendak mengkaji urgensi refornasi administrasi dalam citizen-centric dan e-government di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kwalitatif. Penulis menemukan bahwa penggunaan e-government di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan network service layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Service. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Publik untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat.