Publication Search

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam sengketa gadai syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian barang jaminan setelah pelunasan utang. Perkembangan industri gadai syariah di Indonesia yang sangat pesat menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Namun, di sisi lain, dinamika ini juga memunculkan tantangan baru dalam aspek perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi, kesalahan administrasi, atau kelalaian lembaga gadai dalam menjaga serta mengembalikan barang jaminan milik nasabah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk tanggung jawab hukum lembaga gadai serta perlindungan yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak yang dirugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum syariah, barang gadai (marhun) memiliki kedudukan hukum sebagai amanah yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pihak penerima gadai (murtahin). Apabila lembaga gadai lalai dalam menjaga atau gagal mengembalikan barang tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak-hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam transaksi gadai syariah dapat terwujud secara menyeluruh.

The rapid rise of Indonesia’s digital economy is changing how people participate as citizens and how their consumer rights are protected. This study explores the legal dimensions of digital citizenship through a normative juridical review of the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law. Although these laws provide basic safeguards, significant problems remain such as data privacy violations, unclear algorithmic practices, cross-border legal barriers, and deceptive online advertising. Low public legal awareness and the absence of a unified dispute-resolution system further leave consumers vulnerable to powerful global digital platforms. The study argues that stronger protection requires embedding digital citizenship principles into Indonesia’s legal framework, harmonizing national rules with international standards, enhancing platform oversight, and improving digital literacy. In conclusion, a flexible and forward-looking legal approach is crucial to making consumer protection a core part of digital citizenship and ensuring public trust and human rights in the digital era.

Consumer protection in Indonesia is regulated in Law No. 8/1999 on Consumer Protection (UUPK), which emphasizes consumers' basic rights to safe and quality goods. This research focuses on the violation of consumer rights in the “Daun Suji” brand rice oplosan case, which came to light in February 2025. The results show that the oplosan “Daun Suji” rice does not meet the promised premium rice quality standards. This resulted in a violation of consumer rights, specifically Article 4 letters b and c of the Consumer Protection Law. These violations include the right of consumers to choose goods according to exchange value and guarantees, as well as the right to correct and clear information. This fraudulent practice harms consumers who expect quality products at the price paid.

This study aims to determine and analyze the form of fulfillment of consumer rights of IndiHome service provider users in the Laws and Regulations in Indonesia due to the FUP system and the responsibility of the IndiHome provider towards consumers due to the FUP system. This study is classified as normative research with a historical approach, comparative approach and conceptual approach. Legal materials are collected through document studies, then analyzed prescriptively. The results of the study indicate that consumer rights and the responsibilities of business actors, namely Indihome, have been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Although it has been regulated in the Laws and Regulations, this situation is no longer effective because when an error occurs, Indihome can be released from its responsibility. For this reason, it is necessary to revise Article 27 letter b of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Informasi yang benar dan akurat sangat diperlukan bagi bisnis mengenai hal menghormati hak pada pembeli. Suatu barang untuk hak-hak konsumen, dibeli di tempat lain untuk dijual kembali disertifikasi untuk menjadi tidak asli, melewatkan pemeriksaan orisinalitas toko. Penemuan pembelian pembeli di gerai yang beda ternyata palsu, serta barang yang terbeli oleh pembeli terlewatkan saat toko memeriksa keasliannya. Menghormati hak-hak konsumen sangat penting mengenai pemilik usaha dalam memberikan sebuah informasi tentang keakuratan barang dan jasa, oleh karena itu, persoalan tersebut diatasi dengan aturan pada Undang-undang yang ada dalam Nomor 8 Tahun 1999 mengenai tujuan memproteksi terhadap pembeli. Maksud dari penelitian ini adalah suatu bentuk mengenai perlindungan pembeli di e-commerce serta mencari jalan keluar pertanggungjawaban pemilik toko terhadap pembelinya. Metode mengenai penelitian ini penggunaannya dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan sifatnya yang berbentuk deskriptif menggunakan studi pustaka. Mengenai suatu hasil dari penelitian ini terdapat peraturan yang mengingat mengenai penjualan barang di e-commerce dengan merek tertentu karena telah dilindungi HAKI. Para penjual e-commerce dan konsumen dituntut untuk lebih bijak saat menjual dan membeli barang.  

penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukumPelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Hal ini dikemukakan oleh Edmon Makarim pada buku hukum perlindungan konsumen.  Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Dari latar belakang masalah diatas maka didapat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :(1).Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)? (2). Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilaksanakan eksekusinya? (3). Adakah hambatan yang muncul saat pelaksanaan eksekusi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sedangkan pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut : (1). Putusan BPSK yang diambil berdasarkan penyelesaian konsiliasi dan mediasi tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase adalah yang memiliki kekuatan hukum.(2).Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK, pelaksanaan eksekusi putusan BPSK dilakukan dengan melalui penetapan putusan BPSK. BPSK tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi putusannya sendiri, sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK. (3).Hambatan yang muncul saat pelaksanaan eksekusi antara lain adalah BPSK berpendapat bahwa seharusnya konsumenlah yang mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Selain itu ada kerancuan dalam sisi aturan, dimana jika dalam permintaan pengesahan Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK didapati adanya upaya hukum keberatan, maka Pasal3 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sementara pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK membuka peluang pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. UU No . 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.