Publication Search

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

This qualitative study aims to explore the effectiveness of reward-and-punishment-based Islamic Religious Education in strengthening students' learning motivation at SMA Negeri 1 Bukateja using Travis Hirschi's social control theory framework. This research was conducted through a case study approach in one of the public high schools in Purbalingga Regency. Data were collected through interviews, participant observation, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of rewards and punishments functions as a social control mechanism that is able to activate four elements of social bonds: attachment, commitment, involvement, and trust. The reward system in the form of praise, certificates, and gifts has been proven to strengthen the emotional bond between students and teachers, thereby increasing active participation and enthusiasm for learning. Meanwhile, educational punishments, such as reprimands, additional assignments, and community service, are able to build student commitment to rules and reduce indiscipline behavior.This study contributes to the development of Islamic education theory through a social control perspective and serves as a practical reference for Islamic Religious Education teachers in designing effective, fair, and sustainable learning systems.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Simpang empat tak bersinyal memiliki peran penting dalam mengatur pergerakan lalu lintas, namun sering menimbulkan permasalahan ketika volume kendaraan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja simpang empat tak bersinyal di Simpang Jalan DR. Sutomo, Jalan Lintas Utama Sumatera, dan Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan, Kota Baturaja, dengan menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui survei selama tiga hari dengan pengamatan pada jam puncak pagi pukul 07.00-09.00 Wib, siang pukul 12.00-14.00 Wib, dan sore pukul 16.00-18.00 Wib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Senin pukul 08.30–08.45 WIB dengan Qtot = 2.932 SMP/jam dan kapasitas simpang C = 3.446 SMP/jam. Perhitungan kinerja simpang menghasilkan derajat kejenuhan (DJ) = 0,85, tundaan rata-rata = 14,57 detik/SMP, dan peluang antrean berkisar 29%–57%. Berdasarkan kriteria PKJI 2023, simpang ini termasuk dalam Tingkat Pelayanan E Situasi ini menunjukkan bahwa kinerja simpang berada pada kondisi kritis dan tidak stabil.  

Bendung Ranggah merupakan bendung yang terletak di DAS Sungai Ngeluk, Desa Materaman, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yang mengairi daerah irigasi seluas 1,163,20 Ha. Bendung Ranggah  memiliki kerusakan pada komponen struktural yang dapat menurunkan kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bendung Ranggah berdasarkan kondisi fisik komponen utama bendung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui observasi lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) guna menentukan tingkat kepentingan per komponen terhadap kinerja bendung secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bobot komponen pada mercu sebesar 56,81%, bangunan pengambilan 24,10%, bangunan penguras 13,33%, dan sayap 5,76%. Berdasarkan analisis kondisi, Bendung Ranggah mengalami kerusakan sebesar 26,56% dan masuk dalam tingkat kerusakan sedang. Secara keseluruhan bendung masih berfungsi, namun memerlukan rehabilitasi struktural secara terencana dan berkelanjutan agar kinerja bendung mampu mendukung sistem irigasi secara optimal.

Bendungan Cabean direncanakan untuk mendukung kebutuhan air irigasi, penyediaan air baku, serta pengendalian banjir di wilayah hilir. Penelitian ini bertujuan menghitung debit banjir rencana pada Bendungan Cabean, Kabupaten Blora, sebagai dasar perencanaan infrastruktur pengendali banjir. Analisis dilakukan menggunakan data curah hujan maksimum 14 tahun dari tiga stasiun hujan, yang diolah melalui analisis hujan rata-rata, penentuan distribusi frekuensi, serta uji kesesuaian menggunakan Chi-Kuadrat dan Smirnov–Kolmogorov. Distribusi Log Pearson Tipe III terpilih sebagai metode paling sesuai untuk menentukan hujan rencana pada kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Hujan rencana kemudian dikonversi menjadi curah hujan efektif dengan memperhitungkan koefisien limpasan DAS, dan dihitung debit banjir rencana menggunakan metode Hidrograf Satuan Sintetik (HSS) Nakayasu. Hasil penelitian menunjukkan debit puncak meningkat seiring bertambahnya kala ulang, yaitu Q2 = 16.169  m³/s; Q5 =20.325 m³/s; Q10 =23.086 m³/s; Q25 =26.535 m³/s; Q50=29.106 m³/s; Q100 =31.666 m³/s.

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Di era Industri 5.0, adaptabilitas tenaga kerja menjadi urgensi utama karena terjadinya pergeseran paradigma dari fokus pada otomatisasi dan efisiensi menuju kolaborasi harmonis antara manusia dan teknologi yang berpusat pada manusia (human-centric), berkelanjutan, dan resilien. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 40 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan tahun 2020–2025 dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi strategi upskilling dan reskilling yang efektif sebagai mekanisme adaptabilitas tenaga kerja terhadap disrupsi AI dan otomatisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan keterampilan global merupakan ancaman nyata dengan 50% karyawan membutuhkan reskilling pada 2025; (2) strategi upskilling dan reskilling yang efektif mencakup pembelajaran berbasis proyek, microlearning, platform digital adaptif, dan kemitraan industri; (3) dukungan organisasi, kepemimpinan transformasional, dan budaya belajar berkelanjutan merupakan faktor penentu keberhasilan; serta (4) hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, dan kesenjangan infrastruktur digital. Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada pengembangan modal manusia melalui program upskilling dan reskilling merupakan imperatif strategis untuk menjaga ketahanan organisasi dan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan pendidikan dan promosi terhadap keputusan mendaftar menjadi mahasiswa di Politeknik Bumi Akpelni Semarang, sebuah institusi pendidikan vokasi yang berfokus pada bidang kemaritiman. Fenomena penurunan jumlah pendaftar dari 944 orang pada 2019 menjadi 352 orang pada 2023 menjadi latar belakang yang mendorong urgensi penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah 846 taruna aktif Politeknik Bumi Akpelni, dan sampel sebanyak 140 responden diperoleh menggunakan formula Hair. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mendaftar dengan koefisien regresi 0,453 dan nilai t hitung 5,853 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); (2) promosi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi 0,376 dan nilai t hitung 4,855 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); dan (3) secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 96,462 > F tabel 3,060 serta koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,579 atau 57,9%. Lingkungan pendidikan terbukti menjadi faktor dominan dibandingkan promosi. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur yang selama ini mengkaji kedua variabel tersebut secara terpisah, serta menambahkan perspektif spesifik pendidikan vokasi kemaritiman yang masih sangat terbatas. Implikasi manajerial mencakup peningkatan kualitas fasilitas kampus secara berkelanjutan dan transformasi strategi promosi menuju pendekatan digital yang lebih inovatif.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah mencapai 171.264 unit usaha pada tahun 2023. Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pendampingan usaha. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menginisiasi Program KURDA SAYANG melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 yang dilaksanakan bersama BPR Delta Artha. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program KURDA SAYANG menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi didukung struktur kelembagaan yang cukup jelas, meskipun koordinasi dan sinkronisasi data UMKM belum optimal. Dari aspek interpretasi, regulasi program berkembang dari Perbup No. 95/2020, No. 52/2023, hingga No. 8/2025, namun masih terdapat perbedaan pemahaman kriteria penerima dan sosialisasi yang belum merata. Pada aspek aplikasi, program memberikan dampak positif terhadap kapasitas usaha, perluasan pasar, dan pertumbuhan omzet UMKM, dengan kendala kredit macet, minimnya pendampingan pascapencairan, dan monitoring berbasis dampak yang belum optimal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dan kedisiplinan pegawai terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 41 responden pengguna layanan. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 2,791 lebih besar dari t tabel 2,023. Disiplin pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 5,826 lebih besar dari t tabel 2,023. Secara simultan, transformasi digital dan disiplin pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai F hitung sebesar 16,714 lebih besar dari F tabel 3,24. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan integrasi transformasi digital dan peningkatan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

Pengelolaan arsip dokumen klaim merupakan aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas administrasi perusahaan penjaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dokumen klaim berdasarkan prinsip good governance dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan pencatatan lapangan reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dokumen klaim belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dari sistem penemuan kembali arsip yang masih dilakukan secara manual serta rendahnya pemanfaatan Electronic Document Management System (EDMS) dalam praktik kerja sehari-hari. Optimalisasi EDMS disertai penguatan SOP dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi solusi strategis yang direkomendasikan.

Musi Rawas Utara Regency is categorized as an underdeveloped, frontier, and outermost (3T) region that still faces serious challenges in human development, particularly within the education dimension. Although the Human Development Index (HDI) indicates an upward trend, the School Enrollment Rate (SER) and the mean years of schooling at the secondary education level remain relatively low and lag behind other regions. This condition is influenced by limited access to secondary education, household economic vulnerability, and disparities in the quality and distribution of educators in remote areas. This policy paper aims to analyze secondary education issues as a primary obstacle to increasing the HDI of Musi Rawas Utara Regency and to formulate effective and sustainable policy alternatives. The method used is a qualitative descriptive analysis through a literature study, utilizing data from the Central Bureau of Statistics (BPS), regional planning documents, as well as relevant national regulations and policies. The analysis was conducted using a SWOT approach to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the regional education policy. The results of the study show that improving the HDI requires integrated, affirmative, and region-based education policies. Three main policy alternatives recommended include expanding and equalizing access to secondary education, strengthening educational assistance and social protection for vulnerable families, and sustainably distributing and improving teacher quality. The implementation of these policies is expected to increase the SER, extend the mean years of schooling, and strengthen the quality of human resources as a foundation for sustainable development in Musi Rawas Utara Regency.

Mie basah bebas gluten umumnya memiliki kandungan protein yang relatif rendah karena didominasi oleh bahan berpati, sehingga diperlukan upaya peningkatan nilai gizi tanpa menurunkan tingkat penerimaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ikan teri medan (Stolephorus sp.) terhadap tingkat kesukaan mie basah bebas gluten serta mengetahui karakteristik kimia pada perlakuan terbaik. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat taraf penambahan tepung ikan teri medan, yaitu P0 (0 g), P1 (5 g), P2 (10 g), dan P3 (15 g). Tingkat kesukaan dinilai oleh 40 panelis pada parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur menggunakan uji hedonik. Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Perlakuan terbaik ditentukan menggunakan metode indeks efektivitas dan selanjutnya dianalisis secara proksimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung ikan teri medan berpengaruh terhadap tingkat kesukaan mie basah bebas gluten. Perlakuan terbaik diperoleh pada P1 (5 g) berdasarkan nilai indeks efektivitas tertinggi. Hasil analisis kimia pada P1 menunjukkan kadar air 37,33%, kadar abu 1,71%, kadar lemak 3,34%, kadar protein 9,76%, dan kadar karbohidrat 47,86%. Kadar protein telah memenuhi persyaratan mutu mie basah berdasarkan SNI 2987:2015, meskipun kadar air masih melebihi standar. Penambahan tepung ikan teri medan berpotensi meningkatkan nilai gizi mie basah bebas gluten dengan tetap mempertahankan tingkat penerimaan konsumen.

This study aimed to determine the effect of different levels of beef liver addition on the nutritional, physicochemical, and color characteristics of chicken patties. Beef liver, an underutilized animal by-product with high nutritional value, was incorporated at different levels (0%, 20%, 40%, and 60%) into chicken patty formulations. The experiment was conducted using a Completely Randomized Design with four treatments and five replications. The collected data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and followed by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The results showed that the addition of beef liver had no significant effect (P>0.05) on protein content, water activity (aw), and b* values, but had a highly significant effect (P<0.01) on moisture content, fat content, cooking loss, texture, and color characteristics (L* and a*). Increasing beef liver levels improved the nutritional profile and modified the physical and visual characteristics of the patties. These findings demonstrate the potential of beef liver as a value-added functional ingredient for developing nutritious chicken patties while promoting the sustainable utilization of underutilized livestock by-products.