Publication Search

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim dalam perkara pembatalan akta risalah lelang dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajiannya. Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan akta risalah lelang didasarkan pada dua (2) hal, yaitu: (a) adanya perbuatan melawan hukum dari kreditur yang telah serta merta tanpa sepengetahuan debitur mengajukan permohonan lelang. (b) adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang. Akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya akta risalah lelang ada 5 (lima), yaitu: (a) Obyek lelang harus dikembalikan kepada keadaan hukum semula, namun tetap dalam status barang jaminan yang tercatat atas nama kreditur. (b) Hak pemenang lelang atas objek lelang menjadi berakhir. (c) Kreditur harus mengembalikan hasil lelang sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pemenang lelang. (d) Debitur tetap diharuskan memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebesar hutang pada posisi semula. (e) Akta risalah lelang dengan sendirinya batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas adanya pembatalan akta risalah lelang oleh putusan pengadilan yaitu pemenang berhak mendapatkan kembali haknya atas sejumlah uang yang telah dibayarkan dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Keterampilan proses sains sebagai suatu prosedur ilmiah dalam pembelajaran sains. Pentingnya soal KPS dalam pembelajaran melatihkan kemampuan berpikir peserta didik.  Secara khusus, hasil belajar sains dipengaruhi oleh soal KPS untuk menemukan fakta dan konsep sendiri. Studi ini didesain untuk menghasilkan produk soal KPS yang valid dan reliabel dalam materi biologi kelas X SMA. Metode: Pengembangan soal KPS mengikuti langkah-langkah model pengembangan tipe formative research Tessmer (1993). Sejumlah 60 siswa diseleksi secara Cluster Random Sampling dengan kriteria telah mendapatkan materi yang diukur untuk dilibatkan dalam studi ini. Sebanyak 55 butir soal KPS pilihan ganda yang dikembangkan tersebar ke dalam indikator observasi, klasifikasi, komunikasi, prediksi, menerapkan konsep, hipotesis, interpretasi, mengajukan pertanyaan dan merencanakan percobaan. Skor nilai sebagai data kuantitatif dianalisis uji validitas (logis dan empirik), reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan pengecoh dengan MS. Excel. Hasil: Temuan ini berdasarkan validitas empiris menghasilkan 49 soal yang valid (94,23%) serta reliabilitas menyatakan bahwa soal memiliki interpretasi sangat tinggi (0,87). Berdasarkan validasi logis oleh ahli memperoleh kategori sangat layak dengan persentase sebesar 98,01%. Kesimpulan: Tahap menyusun tabel kisi-kisi soal sangat diperlukan dalam mengembangkan soal, sehingga antara indikator soal KPS yang dibuat dengan materi biologi, dapat tersebar secara merata untuk mengukur KPS siswa.

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.    

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah penelitian ini adalah "Bagaimanakah penggunaan Bahasa Gaul di whatsapp pada pelajar SMP?” Tujuan dalam penelitian ini adalah Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Bahasa Gaul di whatsapp pada pelajar SMP. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Siswa SMP adalah siswa atau siswi yang berusia antara 12-15 tahun dan berjumlah 21 siswa. Waktu dan tempat penelitian ini adalah Perpustakaan dan di rumah karena penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi. Instrumen penelitian iniadalah peneliti. Data yang dikumpulkan sesuai dengan data penelitian, peneliti menggunakan alat bantu berupa alat pencatatan atau tabel. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dengan mengumpulkan bukti penulisan dengan foto. Hasil penelitian ini data penggunaan bahasa gaul ada 3 yaitu kosakata khas, pemendekan kata, dan singkatan.

Latar Belakang: lansia yang mengalami nyeri rheumatoid arthritis dengan mengalami gejala pergerakan lutut dan persendian membesar dan kaku, terjadi atropi serabut otot sehingga pergerakan menjadi lamban, nyeri sendi (Priyoto, 2015). RISKESDAS tahun 2018 menunjukkan fakta yang memprihatinkan dimana jumlah penyakit rheumatoid arthritis di Indonesia termasuk dalam golongan penyakit sendi dari total populasi meningkat dari 2,47% menjadi 7,30% berdasarkan tanda dan gejala. Tujuan: untuk mengetahui pengaruh kombinasi back massage dan kompres air hangat terhadap tingkat nyeri rheumatoid arthritis pada lansia di Kelurahan Karangayu. Rancangan penelitian: merupakan penelitian quasi eksperimen dengan menggunakan One-Group Pretest-Posttest Design, yaitu menggunakan satu kelompok eksperimen. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 40 lansia rheumatoid arthritis teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan menggunakan uji Wilcoxon. Kesimpulan: penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian intervensi kombinasi back massage dan kompres air hangat berpengaruh terhadap tingkat nyeri rheumatoid arthritis pada lansia di Kelurahan Karangayu dengan p value 0,000. Rekomendasi: hasil penelitian ini adalah agar lansia diharapkan untuk menerapkan kombinasi back massage dan kompres air hangat untuk menurunkan tingkat nyeri rheumatoid arthritis. Bagi peneliti selanjutnya dapat memodifikasi intervensi sebelumnya seperti pemberian back massage dikombinasikan dengan intervensi lain, yaitu relaksasi nafas dalam maupun aromaterapi.

Menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, muncul suatu peristilahan yang asing dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum di Indonesia secara umum, yaitu Omnibus Law. Peristilahan tersebut mulai muncul sejak pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan pidato di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pada intinya, Presiden Jokowi mengajak kerja sama kepada DPR dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law. Perkembangan dari penerapan penggunakan metode Omnibus Law ini menjadi polemik, karena tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Banyak desakan dari berbagai golongan untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. namun pada faktanya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Beberapa waktu yang lalu, UU Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Yang pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengarahkan agar pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun kedepan, dan akan otomatis tidak berlaku apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada perubahan. Peneliti akan menganalisis, bagaimana paradigma yang digunakan oleh pemerintah dikaitkan dengan teori Jhon Austin yaitu positif analitis (analytical jurisprudence).

Para mahasiswa dituntut untuk menyusun sebuah artikel ilmiah yang mereka refleksikan dalam sebuah publikasi. Keterampilan menulis dimunculkan melalui teori, dan fakta, serta mengkolaborasikan aspek-aspek tersebut mejadi sebuah gagasan ilmiah yang baik. Tantangan untuk meyusun artikel ilmiah membawa peluang bagi konsepsi pembelajaran secara mandiri (PLE). Penelitian ini membahas bagaimana keterlibatan mahasiswa dengan lingkungan belajarnya ketika mereka menyusun artikel ilmiah. Terdapat sembilan belas mahasiswa pascasarjana jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia sebagai peserta penelitian. Metode penelitian yang digunakan berupa observasi, kuesioner, dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik memiliki keterlibatan yang kuat dalam penggunaan teknologi atau perangkat digital untuk mendukung pembelajaran penulisan artikel ilmiah. Namun, kebutuhan untuk memanfaatkan perangkat atau sumber offline juga menunjukkan angka yang signifikan. Implikasi dari penelitian ini ditujukan kepada dosen mata kuliah penulisan akademik sebagai refleksi pengajaran 2.0 dan peserta didik sebagai referensi dan pembelajaran di masa depan.

Politik dalam Islam adalah sesuatu yang mengacu pada konsep dalam ajaran Islam. Cara pemerintahan periode Nabi muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, mencontohkan praktik politik didalam Islam. Etika politik tampaknya sudah usang di masa sekarang. Etika politik sudah hilang dan tidak ada lagi. Fakta ini menunjukkan bahwa politik adalah arena atau kontes dalam perebutan kekuasaan dan kepentingan individu, ada kecenderungan umum dan pembenaran dari berbagai pendekatan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Salah satu strategi untuk mempertahankan dan menegakkan ajaran Islam adalah melalui gerakan massa politik, yaitu politik Islam. Dalam arti luas, politik dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh agama Islam. Politik dalam Islam bertujuan untuk memajukan seluruh umat, khususnya Muslim di dunia. Faktanya, Islam telah membentuk kehidupan sosial bagi manusia. Kita tidak dapat terus memperjuangkan hak-hak Muslim di masyarakat saat ini tanpa berpolitik. Dapat dikatakan bahwa politik dalam agama Islam adalah salah satu cara untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan konteks dan keadaan yang sudah ada. Politik tanpa Islam akan mengakibatkan terbentuknya umat Islam yang tidak memiliki kebebasan untuk mengamalkan syariat Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan aplikasi e-kelurahan di Kelurahan Gunung Pangilun Kota Padang dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menggambarkan subjek dan objek terhadap fakta yang ditemukan. Purposive sampling, atau metode pemilihan sumber data untuk diwawancarai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu digunakan dalam penarikan informan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara, studi observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik manual data analysis procedure (MDAP). Keabsahan data ini diuji dengan triangulasi sumber lalu kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil temuan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan aplikasi e-kelurahan di kelurahan Gunung Pangilun Kota Padang belum berjalan secara maksimal. Hal ini  karena belum terpenuhinya variabel-variabel teori kebijakan yang digunakan George C. Edward III, yaitu variabel komunikasi dan sumber daya, penyebabnya ialah terdapat kendala-kendala yang menghambat implementasi kebijakan aplikasi e-kelurahan diantaranya yaitu kurangnya pemberian sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait, kurangnysa staff yang bertugas dalam membantu pekerjaan di kelurahan, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, nik masyarakat yang tidak valid dan tidak terdaftar di Disdukcapil, aplikasi e-kelurahan yang belum sempurna, masyarakat yang tidak memiliki smartphone android, dan tidak lengkapnya syarat-syarat pengurusan surat masyarakat yang ingin mengurus ke kelurahan.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian eksperimen dengan tindakan kuantitatif yang diukur adalah keterampilan sepak kuda secara berpasangan. Menurut (Ihsan et al., 2017:117) metode penelitian eksperimental digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh suatu perlakuan (variabel bebas) terhadap objek tertentu yang diamati (variabel terikat) sebagai akibat yang diberikan. Intrumen yang digunakan untuk memperoleh nilai sepak kuda adalah menggunakan latihan sepak kuda berpasangan. Dengan prosedur Pretest - Perlakuan -Posttest.Dalam melaksanakan penelitian ini, setiap pertemuan diadakan tes Ketika menjelang akhir latian. Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sepak kuda. Adapun jumlahsiswa di ekstrakulikuler sepak takraw MTs Muhammadiyah 3 Tretep adalah 25 siswa. Dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria 15 siswa. Sepak kuda atau sepak kura adalah sepakan menggunakan tubuh kaki yang digunakan untuk menimang,mengontrol, dan mengembalikan bola ke musuh. Oleh karena itu,sepak kuda merupakan salah satu Gerakan penting dalam permainan sepak takraw.Berdasarkan perhitungan data hasil penelitian menunjukkan bahwa metode variasi berpasangan meningkatkan Control keterampilan sepak kuda pada ekstrakulikuler sepak takraw MTs Muhammadiyah 3 Tretep Temanggung. Diperoleh data hasil dari pretest 21,93 dan posttest mencapai 39,93 sehingga dapat disimpulkan bahwa metode variasi berpasangan meningkatkan keterampilan sepak kuda pada ekstrakulikuler sepak takraw MTs Muhammadiyah 3 Tretep Temanggung sebagian besar cukup. Berarti cocok dengan hipotesis yang tertulis terdapat pengaruh metode variasi berpasangan meningkatkan keterampilan sepak kuda pada siswa ekstrakulikuler sepak takraw MTs Muhammadiyah 3 Tretep Temanggung.

Latar Belakang: Data Susenas menunjukkan bahwa satu diantara dua bayi usia 0-5 bulan diberi ASI eksklusif. Persentase bayi yang diberi ASI eksklusif relatif lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 57,22% berbanding 54,77%. Kendala ibu dalam menyusui ada dua faktor yaitu faktor internal kurangnya pengetahuan ibu tentang manajemen laktasi dan faktor eksternal ASI belum keluar pada hari-hari pertama sehingga ibu berpikir perlu tambahan susu formula, ketidakmengertian ibu tentang kolostrum, banyak ibu yang masih beranggapan bahwa ASI ibu kurang gizi dan kualitasnya tidak baik. Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah desain cross sectional. Populasi adalah seluruh ibu yang memiliki bayi 7-12 bulan di Praktek Bidan Nurhamimah. Jumlah sample yang digunakan sebanyak 38 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan Total Sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode analisa data dengan menggunakan chi square test. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dan pekerjaan ibu dengan pemberian ASI Ekslusif dengan hasil uji chi-square di dapat hasil nilai p value 0,000 < 0,05. Kesimpulan: Ada hubungan tingkat pengetahuan dan pekerjaan ibu tehadap pemberian ASI ekslusif di Praktek Bidan Nur Hamimah Kecamatan Deli Tua Tahun 2020, hipotesis penelitian terbukti atau dapat di terima. Di harapkan kepada Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini lebih baik dengan menggunakan varibel-varibel lain.

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan, karena tanpa sumber daya manusia suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat diperlukan berbagai aspek penting, seperti pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengaruh  pelayanan  prima, profesionalisme dan budaya kerja secara bersama-sama pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex post facto. Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan perlakuan terhadap variabel penelitian tetapi meneliti fakta-fakta yang telah terjadi dan telah dilakukan oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelayanan prima berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat artikan sebagai bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakuan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lain yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimestris). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 (dua) rumusan masalah. Antara lain; 1) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadi pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertimbangan hokum yang diberikan oleh hakim sesuai dengan unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal yang mengikutinya, keterangan saksi, surat dan melihat dari fakta- fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan meringankan.   Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Fakta bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang, dikarenakan masih adanya hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking perlu adanya upaya-upaya yang konkrit agar lebih optimal memberikan perlindungan kepada korban trafficking. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrimmum Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat serta melalui kepustakaan. Bentuk perlindungan hukum korban trafficking dalam hasil penelitian yang diberikan oleh pihak PPT Seruni meliputi 5 (lima) layanan dasar, yaitu : layanan pengaduan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum korban trafficking yang diberikan oleh Kepolisian berupa : pelaporan/pengaduan korban; diberitahukan bentuk perlindungan dan hak- hak korban; dalam kesaksiannya dapat didampingi advokat/pendamping lainnya; dirahasiakan identitas; proses penyelidikan dilakukan di RPK dan ditangani oleh penyidik khusu; menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter. Untuk optimalnya perlindungan hukum korban sangat diperlukan meningkatkan komitmen lembaga/instansi; penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang di masyarakat; lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam permohonan dan pengumpulan bukti penuntutan restitusi dan kompensasi; pemenuhan hak korban; menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat penyelidikan. Kata Kunci : Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang

Abstrak. Angka kematian ibu dan Bayi di Kabupaten Banyuwangi cukup memprihatinkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi mencatat tahun 2021 angka kematian Ibu dan Bayi melonjak cukup tinggi sebanyak 47 kasus dikarenakan banyaknya ibu hamil yang meninggal karena terpapar virus covid-19, tahun 2020 berhasil ditekan menjadi 19 kasus, sebelumnya tahun 2019 berada pada angka 33 kasus per 1000 kelahiran hidup. Masalah ini menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Banyuwangi namun program OSOC ini menghilang begitu saja. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab hilangnya program OSOC ini di Banyuwangi. Dengan membangun pola pikir bernalar kritis milik Jurgen Habermas  agar mampu menyampaikan argumentasi secara komunikatif untuk menyajikan kesepakatan bersama atas fakta yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Didapatkan hasil analisis yaitu Pertama pembatasan berskala besar membuat setiap aktivitas masyarakat termasuk proses pendampingan Ibu Hamil yang selama ini menggunakan metode tatap muka harus juga di batasi. Kedua, pendampingan menjadi tidak maksimal karena ketidakjelasan pembagian wilayah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pendamping dan ibu hamil. Ketiga tidak adanya anggaran yang jelas dari pemerintah untuk proses pendampingan sehingga dirasa sangat memberatkan mahasiswa. Keempat, yang terpenting lagi yaitu program OSOC ini belum memiliki kebijakan publik yang jelas dan tertulis serta terarah.

  Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat adalah kerentanan ekonomi, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan. Prediksi sebuah studi menunjukkan bahwa angka kemiskinan akan meningkat akibat Covid-19 dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang terjadi saat ini merupakan permasalahan dunia. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi Global oleh WHO. Tujuan penelitian ini adalah mendekripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat pada program Gubernur Jawa Tengah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah Jawa Tengah telah menguarkan program Jogo Tonggo dalam menangani wabah Covid-19, namun faktanya hingga saat ini permasalahan belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat terhadab bahaya wabah Covid-19, sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas anggota Jogo Tonggo, adanya evaluasi dan pemilihan media sosial.