OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Susianawati ; Aulya Tri ; Faozi ; Safik
DINAMIKA HUKUM 📅 2022 Vol 23, No 2 🔗 DOI: 10.35315/dh.v23i2.9082
Abstract
Fakta bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang, dikarenakan masih adanya hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking perlu adanya upaya-upaya yang konkrit agar lebih optimal memberikan perlindungan kepada korban trafficking. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrimmum Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat serta melalui kepustakaan. Bentuk perlindungan hukum korban trafficking dalam hasil penelitian yang diberikan oleh pihak PPT Seruni meliputi 5 (lima) layanan dasar, yaitu : layanan pengaduan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum korban trafficking yang diberikan oleh Kepolisian berupa : pelaporan/pengaduan korban; diberitahukan bentuk perlindungan dan hak- hak korban; dalam kesaksiannya dapat didampingi advokat/pendamping lainnya; dirahasiakan identitas; proses penyelidikan dilakukan di RPK dan ditangani oleh penyidik khusu; menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter. Untuk optimalnya perlindungan hukum korban sangat diperlukan meningkatkan komitmen lembaga/instansi; penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang di masyarakat; lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam permohonan dan pengumpulan bukti penuntutan restitusi dan kompensasi; pemenuhan hak korban; menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat penyelidikan.
Kata Kunci : Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang
How to Cite

Susianawati, et al. (2022). OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. DINAMIKA HUKUM, 23(2). https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9082

Susianawati, Aulya Tri; Faozi, Safik, "OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," DINAMIKA HUKUM, vol. 23, no. 2, 2022.

Susianawati, Aulya Tri; Faozi, Safik. "OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." DINAMIKA HUKUM, vol. 23, no. 2, 2022.

Susianawati, Aulya Tri; Faozi, Safik. "OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." DINAMIKA HUKUM 23, no. 2 (2022).

Susianawati, et al. (2022) 'OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG', DINAMIKA HUKUM, 23(2). doi: 10.35315/dh.v23i2.9082.

Susianawati, Aulya Tri; Faozi, Safik. OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. DINAMIKA HUKUM. 2022;23(2).

Artikel Terkait

ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS MALPRAKTIK MEDIS PADA BALITA DI BIMA

Elita, Carlene Amalia; Salsabilla, Islama A’la Syifa; Ramadhani, Novalina Rizka Brillian; Ismawati, Rusida; Ramadhani, Zulfa Rozin

HARMONISASI PENGATURAN HUKUM INVESTASI SURAT BERHARGA DAN INVESTASI LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK) DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH

Makruf, Solihan; Anwari, Amalia Nur; Aula, Muhammad Iqbal; Yusup, Deni Kamaludin

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ROKOK ILEGAL OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI KUDUS

Syaharani, Pramitha Putri; Hernanda, Trias; Novitasari, Arina

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN DEEPFAKE SEKSUAL TERHADAP PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK DI INDONESIA

Budoyo, Sapto; Khansa Pramesti, Fahrinda

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Okta Putri, Ni Putu Clara Devina; Senastri, Ni Made Jaya; Antaguna, Nyoman Gde

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR

Nur’Aini, Latifah; Nugroho, Sigit Sapto; Pradhana, Angga Pramodya
Tren Sitasi Jurnal