Publication Search

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pembiayaan syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PT BPRS Baktimakmur Indah, Krian, Sidoarjo serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPRS Baktimakmur Indah berperan dalam pemberdayaan UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan syariah, edukasi keuangan syariah, konsultasi bisnis, dan pendampingan usaha. Jumlah nasabah pembiayaan UMKM dalam tiga tahun mengalami peningkatan, namun, dibandingkan dengan jumlah UMKM terdaftar di Kecamatan Krian jangkauan pembiayaan masih sebesar 34,53%. Temuan penelitian menunjukkan beberapa kendala dalam pemberdayaan UMKM, yaitu rendahnya jumlah UMKM yang memanfaatkan pembiayaan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan administrasi dan manajemen usaha, rendahnya pemanfaatan program pendampingan, terbatasnya kegiatan pemberdayaan, serta tingginya risiko pembiayaan UMKM. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan program pendampingan, pelatihan manajemen usaha, perluasan jaringan kemitraan, serta penguatan sistem monitoring dan manajemen risiko pembiayaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan menyediakan modal usaha, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kemandirian ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu, PT BPRS Baktimakmur Indah perlu mengoptimalkan fungsi intermediasi dan fungsi sosialnya agar mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pengembangan UMKM.

This research aims to determine the influence of quality of work life, interactional justice on the performance of Hotel Neo+ Waru Sidoarjo employees through job satisfaction as an intervening variable. The population of this study were all employees of the Neo+ Waru Sidoarjo Hotel, with a saturated sampling technique totaling 41 people. Data was collected using a questionnaire with a five-graded Likert scale with data analysis using SEM-PLS with SmartPLS version 3 software. Based on the research results, hypothesis testing states that: 1) Quality of Work Life has a positive and significant effect on Employee Performance at the Neo+ Waru Hotel Sidoarjo, 2 ) Interactional Justice has a positive and significant effect on Employee Performance at Hotel Neo+ Waru Sidoarjo, 3) Quality of Work Life has a positive and significant effect on Job Satisfaction for employees of Hotel Neo+ Waru Sidoarjo, 4) Interactional Justice has a positive and significant effect on Job Satisfaction for Hotel employees Neo+ Waru Sidoarjo, 5) Job Satisfaction has a positive and significant effect on Employee Performance at the Neo+ Waru Sidoarjo Hotel, 6) Job Satisfaction cannot mediate the relationship between Quality of Work Life and Employee Performance at the Neo+ Waru Sidoarjo Hotel with a Direct-only mediation effect (no mediation ), 7) Job Satisfaction can mediate or there is an influence between the relationship between Interactional Justice and Employee Performance at the Neo+ Waru Sidoarjo Hotel with a Complementary mediation effect (partial mediation).

The purpose of this article is to explore the impact of human rights violations during the New Order period in Indonesia on the process of seeking justice. Through a qualitative research approach in the form of literature studies and content analysis, it is used to identify patterns of practices that inhibit openness in the Indonesian legal system. The results of the study highlight the importance of comprehensive legal reform to remedy this dark past, as well as to create a fairer and more transparent legal system for all citizens. The implication of this study is the need for concrete actions to strengthen independent and transparent law enforcement agencies and ensure that past human rights violations are prosecuted fairly. Thus, this article emphasizes the urgency to achieve greater justice in the Indonesian legal system.    

Humans in their lives have many interests and goals, so it is inevitable that conflicts and quarrels may occur due to conflicting interests. The Kanjuruhan tragedy was a bloody conflict that claimed hundreds of lives, which was caused by many factors, one of which was the difference in interests that led to abuse of authority. One of the main problems according to the community's perspective in the Kanjuruhan phenomenon was the firing of tear gas by the police. The police at that time became stewards by complying with all the regulations set by FIFA and at the same time had a role as law enforcers and obeyed the laws in force in Indonesia. For this reason, this article aims to discuss how the Kanjuruhan incident occurred, through the analysis of Dahrendorf's conflict perspective theory and how the Authority at that time played its role. This article is prepared with a research method using a qualitative approach, namely the literature study method and analysis of the Watchdoc Documentary Youtube channel.

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Kepemimpinan yang efektif dalam konteks ini memegang peranan kunci dalam memastikan pengalaman belajar yang bermakna dan berkualitas bagi siswa. Artikel ini membahas konsep kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islami dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, artikel ini mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai Islam dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan efektivitas guru dalam mengajar PAI. Temuan dari artikel ini menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik kepemimpinan sekolah dasar, seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan empati, untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa para pemimpin sekolah dasar perlu memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam dalam strategi kepemimpinan mereka guna memperbaiki kualitas pendidikan agama Islam dan membentuk karakter yang kuat pada generasi muda Muslim.

Di era digital saat ini, media sosial semakin populer sebagai alat komunikasi. Namun, penggunaan media sosial sering kali dikaitkan dengan tindakan-tindakan tidak bermoral seperti melecehkan, menghina, atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Cara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika di media sosial masih belum ideal. Sementara beberapa pengguna media sosial mampu memenuhi cita-cita seperti keadilan, kebersamaan, dan kerja sama, ada juga pengguna lain yang sering melanggar standar-standar ini. Beberapa elemen yang menyulitkan penerapan nilai-nilai Pancasila di media sosial adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ini, tidak adanya pengawasan dan kontrol, dan hak untuk bebas berpendapat yang sering disalahgunakan. Hal ini membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam etika media sosial. Untuk mencegah perilaku berbahaya di media sosial, pengguna dapat dilindungi dengan penegakan peraturan yang lebih ketat dan pendidikan serta sosialisasi yang lebih menyeluruh tentang nilai bertindak secara etis di platform ini.

Technological advancements have increased the forms and types of crimes, including online gender-based violence (GBV). The COVID-19 pandemic has driven Indonesian society to engage in online activities, leading to a 23% increase in internet usage by April 2020, but also triggering a surge in cyberattacks, with 190 million cases recorded during the same period. Cases of online GBV have risen from 281 in 2020 to 1697 in 2023.   This research examines the vulnerability of women to online GBV and the challenges faced by the Gender Justice Advocates Collective (KAKG) in providing legal protection. Factors such as patriarchal culture, lack of digital literacy, objectification of women, and victim-blaming culture exacerbate women's vulnerability. KAKG faces obstacles including limited human resources, insufficient family support, and difficulties in determining the location of crimes.   This study employs a non-doctrinal method, examining the implementation of laws in society. Interview data indicate that the majority of online GBV victims are women, with a significant increase in complaints from 2022 to 2023. The study highlights the importance of digital literacy education and training for law enforcement officers with a victim-centered and gender-equitable perspective to effectively handle online GBV cases.

Pancasila as the legal basis for realizing social justice in Indonesia.  Pancasila is also the basis of the State in Indonesia, which contains the values ​​of justice, democratic unity and social welfare. Social justice is a fundamental principle in the legal system in Indonesia which aims to create equality, balance and prosperity for all citizens. Pancasila is the basis for the formation of legal regulations oriented towards social justice, as well as how to implement Pancasila values ​​in social and political life in Indonesia. Through legal analysis and literature review, it is hoped that this journal will provide a deeper understanding of the relationship between Pancasila and realizing social justice in the legal context in Indonesia.

Tax is an important source of income for the state because it plays a major role in the development of the country. However, taxes that must be paid through tax evasion violations must still be reduced. Indonesians are very social, so that increasing tax evasion is considered normal, especially for matters relating to personal taxes. This study investigates how religiosity, love of money, and fairness of the tax system impact tax evasion. This study uses a Structural Literature Review (SLR) to systematically analyze a number of articles published from 2018 to 2024. The literature is categorized based on relevant concepts and then grouped as incongruent themes to discuss additional issues about the influence of religiosity, love of money, and fairness of the tax system on tax evasion. The results and discussion show that Religiosity, Love of Money, and Fairness of the Tax System have a significant effect on tax evasion.

Seorang pencari keadilan melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materi Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 dari Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah terhadap UUD-1945 dengan Nomor 10/PUU XIX/2021, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: 1)Bagaimana perlindungan hukum Kreditur Atas Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PU-XIX/2021) ? 2) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIX/2021 ? 3) Apa saja hambatan dalam perlindungan hukum Kreditur Atas Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank serta solusinya ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur menurut Undang-Undang berupa Akta atau Perjanjian Kredit di bawah tangan dan Akta atau Perjanjian Kredit autentik. 2) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIX/2021 permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 3) Hambatan dalam Eksekusi Hak Tanggungan adalah meliputi hambatan yuridis dan non yuridis, Upaya pemecahan hambatan yuridis dilakukan menurut ketentuan hukum yang ada, hambatan non yuridis upaya pemecahannya dengan melakukan koordinasi antara pihak-pihak terkait dan menambah aparat keamanan.

Execution auctions have the characteristics of the seller of the goods being an agency or institution. This character has implications for legal substances that serve as guidelines in the auction process, which must conform to statutory regulations. The purpose of this research is to know and analyze the relevance of the principles of justice, the opportunities for the principles of justice and the challenges of the principles of justice in the execution of civil cases at auctions for the sale of goods. The research method uses a normative juridical approach. Legal norms which are the legal substance of execution in the law of goods auctions are analyzed through a concept and law approach. This research finds that first, the principle of law (fairness) is very relevant to the law of execution auctions. This relationship is caused by the need for auction legal norms which require the legal principle of justice as a guide if there is a conflict of legal norms in its implementation or application. Second, the opportunity for the legal principle of justice, in the philosophical realm to become a legal principle in the treatises on auctions, namely for the sake of justice in the belief in the One Almighty God. The sociological domain is a guide and guideline for the eroding of the jungle law of disputes over auction results. The juridical realm becomes a guideline if there is a conflict of norms in every statutory regulation related to auction law. Third, challenges to the legal principle of justice originate from the debtor's rights, legal substance (contents of credit agreements) and legal structures (auction agencies and their implementation).

Philosophical study of social justice from Plato's thought Throughout the history of philosophy, the topic of justice has been a very important topic. Theoretical thinkers such as utilitarianism, intuitionism, eudaimonism, perfectionism, liberalism, communitarianism, and socialism have discussed this topic. The core of political research from the time of Plato to the present is justice. Questions of fairness cannot be determined by the standards used to determine whether something is fair. Different versions of answers regarding the meaning of justice are often considered unsatisfactory, so they cannot be separated from the debate which ultimately constructs the meaning of justice itself, even into a relative formulation. This problem ultimately encouraged many groups to take an alternative path by returning the meaning of justice to those who set the laws and regulations and to judges who will develop their own considerations. This article will discuss the concept of justice from the perspective of Pre-Christian philosophers, especially Plato. Philosophically, there are two ways of expressing justice: First, the view that justice means harmony between the implementation of rights and the implementation of obligations according to the "balance of law" clause, namely "the scope of rights and obligations". The view of legal experts basically holds that justice is harmony between legal certainty and legal comparability. There are even those who argue that law must be combined with justice for it to truly have legal meaning. This is related to the answer that law is part of human efforts to create ethical coexistence in the world. Only through a just legal system can society live peacefully towards happiness, because the essence of law is to create fair rules in society.                                                                                                                     

Justice is often debated in a legal context, with an emphasis on integrity, procedural fairness and balance of power. This article explains how judges deal with the pressure to ensure justice while overcoming various challenges, including bias, politicization, and external pressure. The role of judges' ethics and social responsibility in maintaining judicial integrity and independence is also discussed. Through this review, it is hoped to gain a deeper understanding of the complexities and challenges faced by judges in ensuring justice in the justice system. The role of judges is not only as enforcers of the law but also as guardians of justice. The challenges judges face include political pressure, difficult decisions, and a changing society. Judges' ethics are key in maintaining the integrity of the justice system, including independence, fairness, and transparency. In addition, to analyze the impact of judges' roles, challenges, and ethical practices on public trust in the justice system. In this context, the main goals are to provide justice to all parties involved, protect human rights, and maintain social order. However, challenges such as corruption, bias and limited resources often stand in the way of achieving these goals. In addition, ethics play a crucial role in maintaining the integrity of the justice system, including principles such as independence, objectivity and transparency.  

Judgment is often viewed as a frightening and controversial concept in Christian life. However, when properly understood, judgment is a manifestation of God's justice and love. In Christian living, it is important to strike a balance between justice and love in judgment. Justice is necessary to uphold moral standards and maintain order, while love teaches forgiveness and compassion. By embracing both, Christians can create an environment that is fair yet understanding, while still adhering to the principles of faith.

Social justice has an important role in safeguarding human rights. The Social Justice Precepts are the main objectives that form the foundation for the previous four precepts, and also become a national goal for the Indonesian nation in the formation of a state whose realization is to create a just and prosperous society based on the principles of Pancasila. Catholic education also has an important role to increase awareness of the importance of social justice in creating welfare. The method used in this study is descriptive qualitative, with the main focus on investigation through literature study. In his analysis, it was concluded that social justice has an important role in maintaining the welfare of the nation's community.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak pidana yang merusak harkat dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus diberantas. Undang-Undang Tahun 2022 No. 12 (Undang-Undang TPKS) mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta tindak kekerasan seksual lainnya sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah kasus TPKS, menciptakan keadilan bagi korban, serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual adalah faktor internal, yakni kedekatan emosional antara pelaku dan korban, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi atau lingkungan sekitar korban. Penelitian ini difokuskan pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia saat ini dan upaya-upaya pencegahannya. Dukungan khusus sangat diperlukan untuk korban yang umumnya berasal dari lingkungan dengan perkembangan mental yang belum sempurna.

The current criminal law policy for illegal fishing in the Exclusive Economic Zone provides different sanctions between local fishermen and foreign fishermen, giving rise to social impacts, namely injustice for local fishermen. This research aims to examine the current illegal fishing criminal law policy and then review it from social justice theory to seek justice for local fishermen in terms of imposing sanctions. This research uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that current criminal law policies still do not fulfill the concept of social justice in law enforcement. In the context of social justice theory, we must pay attention to the principle of equality So both local fishermen and foreign fishermen should be involved illegal fishing have the same rights, obligations and position before the law. Efforts to implement bilateral agreements and prioritize administrative sanctions can achieve social justice for local fishermen.

This article discusses the principle of justice in teaching and learning interactions (study of Qur'an Surah Al-Maidah Verse 8) and aims to find out the principle of justice in learning interactions according to Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 8 and the relevance of justice in teaching and learning interactions according to Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 8. Data is taken from books or scientific works related to the problems to be discussed in the form of tafsir, the Qur'an, education and justice. Tafsir tahlili is used to interpret the verses of the Qur'an by describing all aspects contained in the verses being interpreted and explaining the meanings included in it according to the expertise and tendency of the mufassir who interpreted the verses. Surah Al-Maidah verse 8 explains about a fair attitude in an effort to uphold the truth because of Allah SWT. In the educational process, educators have a very important role to provide teaching and learning to students. Learners deserve a proper education. Education that does not look at the social level that students have. As a mandate holder, educators are very responsible for educating their students fairly and thoroughly and educating as well as possible and paying attention to humanism values. Because later in time will be held accountable for his work.

Provisions that protect human freedom in the continuation of their lives, as well as obtaining adequate housing, especially in maintaining what has belonged to them from the start. In the case of residential evictions in the Kampung Bayam area, legal protection for human rights has not been realized to date. The evictions carried out by the DKI Jakarta Government were carried out arbitrarily without considering the impact on residents who lost their homes and also as a form of deprivation of the economic, social and cultural (ekosob) rights of the people of Kampung Bayam. Apart from that, until now too There is no real effort yet to be seen from the government to try to restore the housing rights of the residents of Kampung Bayam. Moreover, Indonesia is a country based on the supremacy of law, which means that Indonesia should make protection and respect for human rights its main focus.

This research examines the importance of transparency and fairness in the distribution of inheritance according to Islamic law in the modern era. The main problem faced is dissatisfaction and conflict between heirs due to unfair and non-transparent distribution. The purpose of this research is to identify how the principles of transparency and fairness can be applied in the distribution of inheritance in accordance with Islamic law, in order to maintain harmony and justice in the family and society. The research method used is a qualitative approach with a literature study, which involves collecting data from various literatures related to Islamic inheritance law. The results showed that transparency can be achieved through clear documentation, open communication, and the use of technology to digitize inheritance documents. Fairness in inheritance distribution emphasizes that gender differences do not affect inheritance rights, with men and women having equally strong rights, although there are differences in the amount of shares received based on utility and need. In conclusion, applying the principles of transparency and fairness in the distribution of inheritance according to Islamic law is crucial to avoid conflicts and ensure justice in families and societies in the modern era.