Publication Search

Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan yang memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara non tunai (cashless). Produk-produk uang elektronik memberikan solusi kepada konsumen berupa kemudahan bertransaksi. Salah satu produk uang elektronik yang beredar di masyarakat  adalah Brizzi yng diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Seiring meningkatnya penggunaan Brizzi di masyarakat, permasalahan terkait penggunaannya pun seringkali dialami oleh pemegang kartu. Permasalahan tersebut menjadi salah satu resiko yang dihadapi pemegang kartu.     Dalam proses penyelesaian masalah inilah seringkali hak nasabah dalam perlindungan konsumen dikesampingkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu Brizzi menurut Undang-Undang? (2) Apa saja resiko yang ditanggung oleh pengguna kartu Brizzi dalam bertransaksi? (3) Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang merugikan konsumen pengguna kartu Brizzi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma sehingga pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundangan yang bersifat normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, resiko yang dihadapi pengguna kartu antara lain gagal top up tapi saldo terdebet, jaringan offline, Brizzi rusak,hilang, pasif, dan permasalahan biaya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Bank BRI sebagai bank penerbit melalui layanan Call BRI 14017, Customer Service di unit kerja, maupun melalui media sosial BRI. Maksimal penyelesaian adalah 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari diterimanya komplain oleh Bank BRI. Perlindungan hukum bagi nasabah terkait transaksi pembayaran non tunai khususnya kartu BRIZZI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Bank BRI perlu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan keamanan bagi nasabah pemegang kartu Brizzi yang berkebutuhan khusus.

The polemics of pornography legislation passed by the legislature are still centered on the lack of clarity in the definition of "porno" or "pornography". This has led to various conflicts or contradictions between various circles, especially the culture or culture of certain regions, which have an impact on the great potential for disintegration among regions in Indonesia, only because of the unclear and uncertainty of the establishment of the Pornography Act and its application which is inconsistent with Community culture. This evokes the author discusses the discovery of law for the enforcement of the Pornography Act against the diversity of the culture of Indonesian society. The purpose of research is to suppress and reduce the impact and distribution of pornographic material then one of the solutions is through the norms that exist in the community formed by the habits of society, so that at least can be obeyed and carried out in accordance with the norms in the community Because, these norms are a reflection of the habits of behavior (culture) of society in everyday life. Thus the definition of pornography, perception of pornography and application of pornography is different for every region in Indonesia, let alone a diverse culture. The pornography law that has been enacted should be able to ward off a crime or action to make the culprit a culprit, and of course also must meet the sense of community justice. The community's sense of justice here against the Pornography Act is how to balance the customary norms contained within the society which are to provide the moral guidance and moral education of the community.

Sistem jaminan sosial nasional bidang jaminan kesehatan di Indonesia baru mulai serius diurusi pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika”. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah 1) bagaimana tinjauan hukum perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika ?2) Bagaimana Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS ? 3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan dan bagaimana upaya penyelesaiannya ? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Tinjauan hukum perjanjiankerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika diselenggarakan berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1), (2) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. yang menyatakan bahwa: ayat (1) “Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.” Dan ayat (2) “Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.” (2) Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS, yaitu: a) Pesertamengajukan klaim disertai dokumen pendukung sebagai syarat klaim yang telah ditetapkan oleh BPJS, (3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan yaitu berupa kurangnya sosialisasi dari BPJS.

In Indonesia, there has been no unification or no entity which regulates adoption. Fostering or adoption is still causing problems for communities and governments. Not only in terms of the appointment, but also the problem of the division of property of the adoptive parents. Based on this, the authors raised the title "Judicial Review was borrowed against Children Raise In The Compilation of Islamic Law (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg)".The formulation of the problem of legal writing this study is (1) How was borrowed Against Judicial Review Adopted In KHI (Compilation of Islamic Law)? (2) How does the provision of the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number : 029 / Pdt.G/ 2014 / PTA.Smg? This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research, the research aims to describe the legal review inheritance rights of adopted children according to Islamic Law Compilation (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg). Besides, in this study, the authors used secondary data consisting of secondary law and primary legal materials. How to collect data through library research. Library method is done by examining the primary legal materials, and secondary on granting was borrowed against adopted children. Research results obtained are based on a review of juridical was borrowed against the adopted child in Compilation of Islamic Law, a foster child who did not inherit from his adoptive parents can get the name of administration, where the provision of children's lift can be done through was borrowed, as stated in Article 209 KHI , Giving the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg namely, the adopted child can receive inheritance from her adoptive parents or heir through "was borrowed" a maximum the amount of 1/3 (one third) part of the overall property adoptive parents as article 209 Compilation of Islamic Law in Indonesia, with the proviso is not an heir and has not received agrant.

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia.Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Hal yang wajar, pemerintah menyebut bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dinilai kurang efektif dari kajian politik criminal. Permasalahannya bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistikkriminal Badan Narkotika Nasional? Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional? Hasil penelitian mengungkapkan bahwa angka penyebarannya meningkat dari tahun 2010-2013. Baik pada bahan narkotika, jenis tersangka yang terbagi atas jenis pekerjaan, jenis kelamin, kelompok umur. Wilayah penyebarannya melalui bandara, pelabuhan, perbatasan, dan jalur sungai. Penanggulangannya melalui jalur pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang berat ringannya bervariasi. Adanya pidana yang tinggi seperti pidana mati tidak dilaksanakan secara konsisten. Jalur non penal dilakukan dengan memanfaatkan media massa, dan pencegahan tanpa pemidanaan seperti koordinasi instansional nasional dan internasional, pelatihan dan ketrampilan, penanaman nilai-nilai moral dan agama. Jalur penal dan non penal ini dilakukan dalam system masyarakat yang liberal yang rawan berpotensi melahirkan kejahatan narkotika juga.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara dalam menjalankan kegiatan kenegaraan berdasarkan hukum yang berlaku, kegiatan kenegaraan memiliki fungsi dan tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, jika ada rakyat Indonesia yang belum sejahtera dan makmur maka dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh adalah Negara, sejauh mana negara melaksanakan kewajiban untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 ayat (2) pengertian “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan  tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal. Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya.Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses truka ( olah lahan ) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan  status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN. Faktor yang mendorong dilkukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnyaagar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, ari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budayaagar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat). Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulaan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip -prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentangPendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.

Tujuan pengembangan ini adalah menghasilkan bahan ajar matematika dengan pendekatan PMRI (Pendidikan Matematika Realistik Indonesia) materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel untuk Siswa Kelas VIII. Pengembangan bahan ajar ini menggunakan model pengembangan Sadiman yang meliputi 7 tahap yaitu menganalisis kebutuhan siswa dan guru, merumuskan tujuan instruksional, merumuskan butir-butir materi, perumusan alat ukur keberhasilan, penulisan naskah, tes/uji coba dan mengadakan revisi. Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar matematika yang telah di validasi. Validator ahli materi menyatakan cukup valid dengan presentase skor 72,71%, ahli desain menyatakan valid dengan presentase skor 82,49%, ahli praktisi menyatakan cukup valid dengan presentase 75%. Sedangkan hasil uji coba pengguna (user) menyatakan cukup valid dengan presentase skor 77,49%. Dengan demikina, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar matematika yang dikembangakan sudah cukup valid untuk digunakan dalam pembalajaran.

The development of the economy in Indonesia in the field of trade and industry has given birth to many types of goods and services. Helped with the advancement of information technology and telecommunications in Indonesia, resulting in the vast area of ​​buying and selling transactions to foreign countries. As the largest Muslim population in the world, Indonesia has the potential to become the largest producer of halal food. Business actors not only pay attention to the composition of the medical course, but also need food that is consumed legally. Legal certification of food products as a form of consumer protection against the halal of a product, not only to protect consumers but also as a bulwark to eliminate abuse authorities that harm business actors are only in the interests of consumer protection. The above is the basis for the author to take the title: "LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF FOOD PRODUCTS THAT HAS NOT HALAL CERTIFIED". The problem in this study is how the form of legal protection for consumers of food products that have not been halal certified and the legal consequences for businesses for food products that have not been halal certified. This study uses a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive. The data of this research are secondary data obtained through literature study which are then analyzed using qualitative methods.  The research results obtained despite regulations made by the Government, in Act Number 8 on Consumer Protection in 1999 and Act Number 33 on Halal Product Guarantee in 2014, that the facts that occur there are still food products that have not been halal certified . Based on the results of the study, legal protection for consumers of food products that have not been halal certified is regulated in Article 45 of the Consumer Protection Act which regulates if consumers are harmed by products, consumers can file lawsuits with business actors as a form of legal protection against consumers. The obligation as a business actor to have a halal certificate is regulated in Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Assurance System, as a result of the law received by business actors for the circulation of food products that have not been halal certified, namely by providing administrative sanctions and criminal sanctions that are regulated in Article 62 of the Consumer Protection Act.   Keywords: Consumer Protection, Halal Certificate, Legal Effects

Vigilantism itself is an offense that still often occurs in the community around us. This violates the provisions of article 170 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, article 351 paragraph (2) and (3) of the Criminal Code, article 354 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Violations of vigilantism are not justified because it is as if the community as the perpetrators of vigilantism ignores the legal process in force in Indonesia. Then there needs to be protection for the suspect or victim of vigilantism even though he is a criminal. It aims to achieve justice and legal processes in this country. The formulation of the problem of this research is What are the factors - factors that cause the occurrence of vigilante actions, How is law enforcement against perpetrators of vigilante acts (Study in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police). The type of research used in this study is juridical normative. The research specifications are analytical descriptive. This study uses two sources of cracked data: primary data and secondary data. The method of presenting data in research is done in a descriptive way. The analysis used in writing this thesis is qualitative. The results showed that, the factors that caused the act of vigilantism were spontaneous arising from a group of people who came from social pressure factors, lack of public trust in law enforcement officials, lack of knowledge of people who conduct vigilante about the law and busy people capture the moment of vigilante with a cellphone rather than having to break up. Law enforcement against perpetrators of vigilante conduct (Studies in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police) by conducting, overcoming, and minimizing the occurrence of vigilante acts both from the policy of penal policy (repressive) in accordance with article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, article 170 paragraph (1) and (2) KUHP, article 351 paragraph (2) and (3) KUHP, article 338 KUHP article 354 paragraph (1) and (2) as well as non-penal (preventive) is done by conducting counseling to the community in the area - areas considered to be the scene of vigilantism and carrying out routine patrols.   Keywords: Factors, Enforcement, Self-Performing Judges.  

The application of sanctions for children is not the same as the application of sanctions for adults, criminal sanctions imposed on children are based on justice, truth, welfare, and the child's future, children have special characteristics and characteristics that require guidance in order to ensure their physical and mental growth as a whole. , harmonious and balanced because children are the most important pillar in determining the fate of the nation and state in the future. An addict or narcotic abuser from a legal perspective is also a criminal offender. In this study, the authors raised several problems, namely How to Implement Criminal Sanctions Against Children of Narcotics Abusers and How Judges Considerations in Deciding Narcotics Abusers in Decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smg. The research method used in this research is in concreto. This writing aims to explain the Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Abuse Children and Judge Considerations in Dropping Decisions Against Narcotics Abuse in Decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016.PN Smg, the defendant is sentenced to sanctions for actions namely by medical rehabilitation and social rehabilitation . The sanctions obtained by narcotics criminal offenders in decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smg are in accordance with existing regulations in Indonesia, apart from being accompanied by a person / guardian, the defendant is accompanied by a legal advisor, namely Rizka Abdurrahman SH, MH, during the examination process of the defendant did not receive discriminatory treatment / distinction, the judge in passing the verdict for the defendant has considered things that are burdensome and lighten and consider everything that is best for the child.   Keywords : Children, Narcotics, Abuse, Application of Criminal Sanctions

Freight of goods and passengers in Indonesia With the availability of goods and transportation needed by transportation, there are many entrepreneurs or transportation service companies in the three transportation routes. PT. Pandu Logistik is a company engaged in the transportation of goods which is a legal entity in the Commercial Postal Service as stipulated in article 18 paragraph (1) of Law Number 38 of 2009 concerning Postal. During the process of shipping goods sometimes it does not need to be done with problems, for example regarding expenditures, both originating from nature, human actions or from the nature of the goods themselves. In answering this law, the approach method is carried out using the sociological juridical method with descriptive analytical specifications and the analysis is done qualitatively. The results of this study indicate that the standard agreement in the transportation agreement determined by the carrier according to the position of the parties is not balanced and there is no freedom of transfer to determine the contents of the agreement. Factors that cause ownership change, damage or loss of goods in PT. Pandu Logistics is 2 factors, the first factor which is a factor of PT. Pandu Logistik itself and the second is external factors such as circumstances and accidents that cannot be done in the transportation of goods. The responsibility of PT. Pandu Logistics Semarang for lost or damaged goods that is by way of compensation of 10 times the shipping fee or a maximum of Rp. 1,000,000 (one million rupiah), except if PT. Pandu Logistik Semarang can prove right and wrong that PT. Pandu Logistik Semarang, apart from the negligence and mistakes of the sender of the goods or because there is something about the cargo that does not reach the recipient of the goods, this is what frees PT. Pandu Logistik from Semarang sent by the goods sender. This is in accordance with article 10 paragraph (2) letter i Government Regulation Number 15 Year 2013 concerning Regulation Number 38 Year 2009 concerning Postal   Keywords: Standard Agreement, Factors, Responsibility, Delivery of Goods

Perdarahan postpartum menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia terutama atonia uteri dan ruptur perineum. Tujuan studi kasus ini meresume asuhan kebidanan ibu bersalin primigravida dengan senam hamil terhadap pencegahan ruptur perineum dan mengidentifikasi efektivitas senam hamil terhadap ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida. Metode penelitian studi kasus ini menggunakan metode observasional deskriptif  yang dilakukan di Puskesmas Kebakkramat I pada bulan Maret sampai April 2016 pada ibu bersalin primigravida dengan senam hamil melalui teknik pengumpulan  data primer dan sekunder dengan format asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan 7 langkah varney dan melaksanakan latihan senam hamil sesuai dengan SOP serta nama inisial dan surat persetujuan. Hasil penelitian didapatkan responden yang mengikuti senam hamil sejak usia kehamilan 28 minggu dengan frekuensi dan ketepatan pelaksanaan mampu mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum sampai dengan derajat IV bersamaan dengan pelaksanaan persalinan yang aman dan nyaman. Kesimpulan senam hamil cukup efektif untuk mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida.

E-commerce has been giving a lot of benefits to small andmedium enterprises (SMEs), but there are only a few SMEs whichhave adopted it. Therefore, it is necessary to find out what are thefactors that support SMEs to adopt E-commerce. So far, researcheson E-commerce have been done on foreign-large-scale businesses,while researches on SMEs especially about the adoption of E-commerce have been a few. That is why this research will discussthe adoption of E-commerce on Indonesian SMEs and will includethe factors that support E-commerce adoption. The problems in thisresearch are elaborated into research questions, i.e. do, topmanagement support, organizational readiness, external pressure,and perceived benefits have significant positive effect to E-commerce adoption? And does the adoption have significantpositive effect to company’s performance? The purpose of thisresearch is to analyze factors that support E-commerce adoption onIndonesian SMEs and to analyze whether the adoption improves theperformance of the SMEs. This technique is chosen because it is thesecond generation of multivariate analyzing technique that enablesresearchers to test the relation between complex variables to get anoverall view of the whole model. Besides, SEM can also test a seriesof a complicated relation simultaneously. The results of thisresearch explain that top management support, organizationalreadiness, external pressure, and perceived benefits haveSignificant positive effect to E-commerce adoption, and theadoption have significant positive effect to company’s performance.

In the legislative system, Pancasila is a basic norm (staatsfundamental), which successively then verfassungnorm UUD 1945, grundgezetznorm or MPR provisions, and gezetznorm or the Act. But in reality, Pancasila is equalized and equated with the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is then referred to as the Four Pillars of Nation and State. The Constitutional Court as the constitution gatekeeper institution returns the position of the Pancasila as the state foundation through the Decision of the Constitutional Court Number 100/PUU-XI/2012. The decision is part of the implementation of the authority of the Constitutional Court which has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation as stipulated in Article 24C paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution. In addition to being a guardian of democracy ) The Constitutional Court is also the Protector of the state's foundation and legal source.

The journey of the Regional Representative Council (DPD) in the constitution is considered to still not compensate for the dynamics of proliferation of legislation. The reason is that the function of the DPD with the DPR in the field of legislation has been tugging and there has been intense competition in the formation of legislation, on the one hand the existence of the DPR as an institution holding a legislative function born earlier is considered to dominate the formation of legislation. On the other hand, the existence of the DPD as a new institution that is also given a legislative function, its authority is considered to be too small when compared to the authority of the DPR in the process of establishing legislation. Even the DPD is considered to add to the problem of over regulation in Indonesian legislation. Borrowing the term Richard Susskind mentions that hyper regulations or obesity are legal and over regulation. This situation led to the implementation of the DPD's legislative function not being optimal because it tends to be half-hearted. In other words, the existence of the DPD as the holder of legislative power is still under the shadow of the DPR, so it has not been taken into account in the process of establishing legislation in Indonesia, even though it has been corrected by the Constitutional Court through Decision of the Constitutional Court Number 92/PUU-X/2012 and Decision Constitutional Court Number 15/ PUU-XIII/2015, but the decision was ignored.

Sampai saat ini perkakaoan Indonesia cenderung meningkat baik luas areal maupun jumlah produksidan masih didominasi oleh Perkebunan Rakyat, namun peningkatan produksi tersebut ternyata tidakdiimbangi dengan penyiapan sarana pengolahan yang memadai dan cocok untuk diterapkan di PerkebunanRakyat. Permasalahan di tingkat internasional mutu biji kakao Indonesia adalah mutu yang masih dianggaprendah. Salah satu penyebab rendahnya mutu biji kakao Indonesia adalah keasaman relatif tinggi (pHkurang dari 5,5). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi antara pemeraman buah denganmodifikasi kotak fermentasi yang menghasilkan pH biji kakao kering 5,5. Perlakuan dalam penelitian ini:fermentasi biji kakao di dalam kotak kecil (K), fermentasi biji kakaodiantara kotak dalam dan kotak luar (A),dan fermentasi dalam kotak tanpa sekat (B). Yangdikombinasikan dengan pemeraman buah dengan variasilama pemeraman; 0 hari (H0); 4 hari (H4)dan 6 hari (H6). Rancangan dalam penelitian ini menggunakanmetode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, dengan 3 kali ulangan yang berarti ada 27 unit percobaan(3x3x3). Pengamatanselama fermentasi adalah pH dan suhu timbunan biji.Analisa yang dilakukan padabiji kakao kering:kadar air,pH, indeks fermentasi dan nilai uji-belah.Data yang diperoleh ditabulasi dandianalisis varian. Jika terjadi perbedaan nyata dengan selang kepercayaan 5% dilanjutkan dengan Uji Duncan’sMultiple Range Test. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pemeraman buah 4 hari dalam kotak antara(A)menghasilkan biji kakao kering dengan pH berkisar 5,5 dan kadar air 7,5 % yang sesuai StandarMutu(SNI: 2323:2008) yang ditetapkan.Kata kunci : fermentasi;kakao;pemeraman buah

Nori merupakan olahan yang berbentuk lembaran kering yang terbuat dari rumput laut merah berjenisPorphyra. Rumput laut jenis ini tidak dapat ditemukan di Indonesia, karena hanya dapat tumbuh di Negarayang beriklim sub-tropis. Penelitian ini merupakan upaya inovasi untuk mengganti bahan baku pembuatannori menggunakan daun kangkung yang banyak dan mudah ditemukan di Indonesia. Tujuan penelitianini adalah untuk memperoleh produk nori kangkung dengan perbedaan lamanya waktu pengeringan danpenambahan konsentrasi karagenan terhadap karakteristik nori daun kangkung.Penelitian ini dilakukan dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktoryaitu lama waktu pengeringan (8, 10, dan 12 jam) dan perbandingan penambahan karagenan (0,5; 1; dan 1,5%).Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan lamanya waktu pengeringan 12 jam dengan penambahankaragenan 1% yang hampir menyerupai nori komersial dan paling disukai. Nori kangkung dengan perlakuantersebut memiliki kadar air 12,673%; kadar abu 5,230%; kadar gula total 5,676%; kadar serat kasar 7,603%;uji kekuatan tarik 7,7167 N/; warna (3,8533); kerenyahan (2,900); tekstur (3,700); flavor kangkung (2,513);dan tingkat kesukaan keseluruhan (3,113).Kata kunci: Karagenan, pengeringan,nori, kangkung

Moringa olifiera yang kita kenal dengan nama Kelor adalah salah satu tanaman yang bergizi, sejakdahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tanaman yang berkhasiat. Daun kelor dalam pembuatanteh sangat bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung kandungan flavonoid sebagai antioksidan danantiinflamasi. Tanaman kelor sudah dikenal luas di Indonesia, khususnya didaerah pedesaan, tetapi belumdimanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian dilakukan dengan menggunakanRancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama dengan rasio daun kelordan rosela (1:1, 2:1, 1:2) sedangkan faktor yang kedua lama pengeringan (60, 80, 120 menit). Tujuan penelitianini adalah untuk menghasilkan teh kering yang bersifat fungsional dan mengandung antioksidan tinggiserta disukai konsumen. Hasil penelitian menunjukan kombinasi perlakuan rasio daun kelor dan rosela 1:2adalah yang paling optimal, selain karena aktivitas antioksidan yang tinggi dan agak disukai berdasarkanuji organoleptik. Pada perlakuan ini dihasilkan kadar abu 6,33%, aktivitas antioksidan 64,59%, fenol 2,21%,pH 4,79, serta uji organoleptik terhadap kesukaan keseluruhan yaitu 2,87 (sedikit suka).Kata kunci: Antioksidan, teh, kelor, rosela, pengeringan.

Zea mays L. sacharata adalah nama latin dari tanaman jagung yang banyak dibudidayakan oleh petanidi Indonesia. Bagian yang sering dimanfaatkan adalah bagian buah, sedangkan rambut jagung masih banyakdibuang atau menjadi limbah. Rambut jagung mempunyai kandungan vitamin B (niasin, riboflavin dantiamin) dan kaya akan mineral (abu, alumunium, krom, kobalt, zat besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium,selenium, natrium, saponin, tanin, dan flavonoid). Selain itu rambut jagung dapat digunakan sebagai obattradisional sebagai peluruh air seni, penurun tekanan darah tinggi dengan senyawa yang diduga berperanadalah saponin.Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan kombinasi perlakuan konsentrasi rambut jagung-roseladan lama pengeringan yang mempunyai aktivitas antioksidan tinggi dan disukai konsumen. Penelitiandilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktorpertama dengan konsentrasi rambut jagung dan rosela (85:15, 70:30, 55:45) sedangkan faktor yang kedua lamapengeringan (1,5; 2; 2,5 jam). Hasil penelitian menunjukan kombinasi perlakuan konsentrasi rambut jagungdan rosela 55:45 dengan lama pengeringan 2,5 jam adalah yang paling optimal, karena kandungan aktivitasantioksidan yang tinggi dan disukai berdasarkan uji organoleptik. Pada perlakuan ini dihasilkan kadar air1,72%, aktivitas antioksidan DPPH 90,63%, aktivitas antioksidan FRAP 97,35%, total fenol 24,24 mg asamgalat/100ml, vitamin C 0,50 mg/100g, pH 2,00 serta uji organoleptik terhadap kesukaan keseluruhan yaitu3,67 (suka). Lama pengeringan berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan DPPH, FRAP, vitamin Cdan pH, sedangkan pada kadar air dan total fenol lama pengeringan tidak berpengaruh.Kata kunci: Antioksidan, teh, rambut jagung, rosela, pengeringan.