Publication Search

Pelaksanaan pelayanan publik  sebagai salah satu  tanggung jawab pemerintah. Mereka berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dimana   penyediaan pelayanan publik sebagai menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif,   Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Dalam pelayanan publik pemerintah Malaysia mengadopsi beberapa nilai-nilai etis ke dalam manajemen sumber daya manusia (aparat). Melalui management integrity committees, yang diwujudkan dalam The Twelve Pillars” yang meliputi: Menghargai nilai waktu; Keberhasilan karena ketekunan atau kegigihan; Senang bekerja keras; Kesederhanaan; Memiliki karakter yang baik; Kekuatan keramahan; Kekuatan contoh yang kongkrit; Kewajiban melakukan tugas; Kearifan ekonomi; Kesabaran; Perbaikan talenta; Kesenangan untuk terus menghasilkan. Vietnam  merupakan  negara  yang  cukup  berkembang  dalam  melakukan reformasi  birokrasi  pelayanan  khususnya  pelayanan  dalam  hal  membuka  bisnis  atau strating   a business.   Vietnam   memiliki keunggulan   tersendiri yaitu dari segi biaya   dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia  Vietnam  lebih unggul  karena  membutuhkan instansi  yang  lebih  sedikit daripada  Indonesia. Masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatnya, serta peran aktif masyarakat dalam membantu jalannya Pelayanan Publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:1) dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan 2) keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), asas hukum dan doktrin-doktrin sebagai kajiannya. Objek penelitian ini ialah hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual (pedofilia). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasill penelitianl memperlihatkanl bahwal 1)l hukuml  kebiril  kimial (chemicall castration)l terhadapl pelakul tindakl pidanal pedofilial  kepadal anak-anakl menurutl  hukuml pidanal  Indonesial sudahl mencakupl unsurl yangl terdapatl padal suatul  hukuman,l  yaitu:l sebagail upayal pembalasanl (reverenge)l atasl perbuatanl melanggarl  hukuml danl  ketentuanl  yangl sudahl dibuatl ataul ditetapkan.l Penetapanl Sanksil  kebiril  yangl diterapkanl dalaml Undang-Undangl Nomorl 17l Tahunl 2016l Tentangl Perlindunganl  Anakl bertujuanl untukl menjagal kemaslahatanl masyarakatl Indonesial daril pelakul pedofilial danl memberil efekl  jeral kepadal pelakul sertal bentukl pertanggungjawabanl  hukuml bagil pelakul tindakl pidanal pedofilia.l Pihakl kontral atasl pelaksanaanl sanksil kebiril  kimial umumnyal berargumentasil bahwal hall tersebutl bertentanganl denganl prinsip-prinsipl HAMl jugal berpotensil  konflikl denganl Kodel Etikl Profesil Kedokteran;l danl 2)l saatl  inil  kebiril telahl menjadil produkl undang-undangl  yangl baru,l tentunyal dalaml kebijakanl  hukuml pidanal dikenall denganl  kebijakanl denganl pembentukan,l  kebijakanl penegakan,l kebijakanl pelaksanaan.l sementaral penulisanl penelitianl  inil  hanyal terbatasl padal  kajianl  kebijakanl keberadaanl pembentukanl undang-undangl semata.   Kata kunci: hukuman kebiri, kekerasan seksual dan undang-undang Perlindungan Anak

Gangguan jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 terdapat sekitar 7 dari 1000 penderita gangguan jiwa berat atau skizofrenia. Salah satu gejala negatif dari skizofrenia adalah isolasi sosial. Isolasi sosial yaitu keadaan dimana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Individu yang mengalami isolasi sosial akan menunjukkan perilaku seperti menarik diri, apatis, afek tumpul, dan kurang komunikasi verbal. Salah satu tindakan keperawatan yang dapat mengurangi tanda dan gejala isolasi sosial yaitu dengan menggunakan strategi pelaksanaan untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi. Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah menggambarkan peningkatan kemampuan berinteraksi pasien isolasi sosial sebelum dan sesudah diberikan strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus menggunakan 2 orang pasien dengan masalah keperawatan utama isolasi sosial. Penilaian kemampuan berinteraksi diukur dengan menggunakan lembar observasi kemampuan berinteraksi. Hasil studi kasus didapatkan pada Subjek I mendapat skor 0 dan Subjek II mendapat skor 1 sebelum diberikan strategi pelaksanaan. Setelah diberikan strategi pelaksanaan, skor Subjek I menjadi 6 dan Subjek II menjadi 8. Hal ini dapat berarti bahwa strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi pasien isolasi sosial. Sehingga pada kasus isolasi sosial lebih baik diberikan strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai, (2) Strategi promosi investasi di Kota Dumai di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Dumai masa Pandemi Covid-19 adalah Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Program terbaru selalu tayangkan perepisode di media sosial berupa instagram dan Youtube DPMPTSP.

Artikel ini membahas Penerapan pendekatan saintifik dan penilaian autentik dalam pembelajaran PAI pada Kelas VI di SMP Daarul Aitam Palembang mulai dari perencanaan pendekatan saintifik, pelaksanaan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan subyek penelitian Guru PAI, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan siswa. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan telaah dokumen sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman dengan tahapan Data Reduction (Reduksi data), Data Display (Penyajian data), dan Conclusion Drawing/verification (Penarikan kesimpulan dan verifikasi) serta teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian yakni aspek perencanaan diwujudkan dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan mengkaji silabus, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan materi pembelajaran yang berasal dari buku teks, menjabarkan kegiatan pembelajaran yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik yang sesuai. Aspek pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan mendapati kesuliatan pada mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik masih dirasa kurang optimal dikarenakan guru dan siswa perlu penyesuaian dengan kurikulum 2013. Aspek penilaian autentik perlu peningkatan pemahaman tentang pembuatan pedoman penilaian, intrumen penilaian dan format penilaian baik pada penilaian sikap, pengatahuan dan keterampilan.  

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Supervisi Tenaga Pendidik di SD Negeri 1 Lawang Kidul, Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan supervisi tenaga pendidik di SD Negeri 1 Lawang Kidul serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan supervisi tenaga pendidik di SD Negeri 1 Lawang Kidul, Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data dianalisis dengan menggunakan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi tenaga pendidik di SD Negeri 1 Lawang Kidul melaksanakan kegiatan supervisi di tiap awal semester mulai dari melakukan pengarahan dan persiapan supervisi, melakukan pengawasan, pemberian motivasi dan bimbingan terhadap para guru, serta melakukan penilaian dan tindak lanjut terhadap hasil supervisi para guru. Adapun faktor pendukung pelaksanaan supervisi terdiri dari keadaan atau kondisi guru, keahlian dan kecakapan kepala sekolah, serta lingkungan atau budaya sekolah yang kondusif. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan supervisi terdiri dari beban kerja guru dan kepala sekolah, terbatasnya waktu kepala sekolah, dan respon para guru.  

Pandemi covid-19 mulai muncul di Indonesia sejak bulan maret 2020. Untuk menanggulangi COVID-19, pemerintah Indonesia menggencarkan 3T yaitu Testing, Treatment dan Tracing. Pemerintah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk melaksanakan 3T tersebut tidak terkecuali Kecamatan Ujung Batu dengan kasus COVID tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Penanganan COVID-19 Dengan 3T di Kecamatan Ujung Batu. Penelitian ini menggunakan teori Budiani (2007) Efektivitas dengan indikator Ketepatan Sasaran, Sosialisasi , Pencapaian Tujuan dan Pemantauan Kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data purposive sampling yang digunakan yaitu, studi Pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan COVID-19 dengan 3T berjalan dengan efektif namun dalam pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun faktor penghambatnya adalah idak adanya sanksi hukum bagi masyarakat atau pasien yang menolak untuk dikarantina dan akses mobilisasi penduduk dengan daerah yang sulit dijangkau oleh satgas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses pembentukan tim akreditasi sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (3) faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah, (4) quality control dari proses pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (5) tindak lanjut persiapan akreditasi sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur’an Serpong, Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) proses pembentukan tim melalui penunjukan ketua tim oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik melalui menghadiri sosialisasi, melakukan checklist instrumen akreditasi, persiapan data akreditasi dan pemenuhan bukti fisik, (3) faktor penghambat yaitu belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah, keterbatasanya waktu, bukti fisik berupa dokumen yang letak nya tidak beraturan dan terkadang tidak adanya bukti berupa foto, fasilitas yang kurang memadai berupa printer, sedangkan faktor pendukung yaitu bantuan dan motivasi kepala sekolah, kerja sama antar tim, dan bantuan stakeholders sekolah (4) quality control melalui pengecekan dan rapat evaluasi, (5) tindak lanjut persiapan dengan membiasakan kelengkapan perangkat sekolah, membuat program sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah terdapat strategi untuk mendapatkan nilai A dan strategi supaya cepat selesai.

Hubungan hukum dalam pengelolaan lingkungan satuan rumah susun, melibatkan pengelola yang ditunjuk oleh penjual atau perhimpunan pemilik dan penghuni yang dibentuk oleh pemilik dan penghuni satuan rumah susun itu sendiri. Substansi sengketa berkisar mengenai penetapan service charge/IPL (luran Pengelolaan Lingkungan), retribusi dan beban-beban lain yang dianggap oleh pemilik/penghuni rumah susun tidak memperhatikan rasa keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik?, 2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 687/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr.?, 3) Bagaimana akibat hukum putusan tersebut bagi pengelola dengan pemilik? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu melalui mediasi dan gugatan di pengadilan. Pertimbangan hukum majelis hakim penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 687/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr. berdasarkan keabsahan kedudukan pengelola dan keabsahan perjanjian pengelolaan. Putusan pengadilan memiliki akibat hukum bagi pengelola dan pemilik, yaitu pengelola haus memiliki legal standing sementara  pemilik wajib memenuhi kewajiban.

Perkembangan teknologi informasi ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan yang memberikan kemudahan dan efisiensi antara manusia tidak terbatas. Salah satu aspek yang terdampak adalah di bidang hukum terutama di bidang Kenotariatan. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik adalah adanya Cyber Notary. maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN” permasalahanna Bagaimana pengaturan pelaksanaan keabsahan Akta Autentik yang terbit melalui praktik Cyber Notary, Bagaimana penerapan konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik menurut UUJN dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan Cyber Notary di Indonesia. Notaris Menurut Pasal 1 (1) UUJN ialah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik yang tidak dimilik pejabat yg lain. Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif Empiris, Spesifikasi penelitian deskriptif analisis berfokus pada sumber data primer dengan Teknik pengambilan Non-Random Sampling. sumber data ini menggunakan data sekunder. Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Pelaksanaan Keabsahan Akta Autentik Yang Terbit Melalui Praktik Cyber Notary secara umum telah diatur di dalam ketentuan UU ITE). Namun secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary belum terdapat UU yang mengaturnya. Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN menjadi sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan perkembangan ITE telah memberikan dampak ke berbagai aspek, salah satunya adalah di bidang Notaris. penerapan cyber notary akan lebih memudahkan bagi Notaris maupun para pihak yang lain terutama jika terdapat kondisi seperti adanya pandemi. Hambatan dalam penerapan cyber notary di Indonesia adalah tidak adanya aturan yang secara khusus tentang cyber notary terutama dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya menjadi alat bukti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: a)  kedudukan anak di luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; b) akibat hukum pengakuan anak di luar kawin setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010; dan c) hambatan yang ditemui terhadap adanya pengakuan anak di luar kawin setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu anak yang lahir di dalam perkawinan yang tidak tercatat termasuk dalam anak yang lahir di luar perkawinan, karena perkawinan tidak tercatat maka tidak sah dalam kacamata hukum positif di Indonesia; b) akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, maupun anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan menurut Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 kedudukannya sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, sepanjang ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum; dan c) hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dapat diimplementasikan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini disebabkan putusan MK tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh para hakim maupun nilai-nilai agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahkan Undang-undang Perkawinan. Sedangkan di Pengadilan Agama Semarang, Putusan MK tersebut berjalan secara efektif, khususnya terhadap pernikahan yang sah menurut agama Islam, tetapi tidak dicatatkan. Namun terhadap keturunan dari hasil hubungan tanpa dilangsungkannya pernikahan (zina), tidak dapat memperoleh pengakuan sebagai anak sah.

Aset sangat penting bagi suatu organisasi karena dapat menunjang kegiatan yang dilakukan seperti pada Yayasan Assanusiyah. Banyaknya lembaga pendidikan dan perusahaan yang dikelola, aset yang dimiliki Yayasan pun cukup banyak. Supaya aset dapat bernilai tinggi, perlu adanya pengelolaan aset. Kegiatan inventarisasi merupakan salah satu pengelolaan aset yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Assanusiyah. Namun kegiatan inventarisasi masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Sehingga data aset Yayasan tidak realtime dan sering terjadi kehilangan maupun penumpukan aset pada satu lokasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi yang tepat untuk membantu kegiatan inventarisasi aset Yayasan dengan menggunakan teori The Unified of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang terdiri dari empat dimensi, diantaranya performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan data mengenai kebutuhan sistem informasi yang sesuai untuk digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi aset di Yayasan Assanusiyah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor 10 Tahun 1961. Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan melaksanakan pendaftaran tanah, sebuah bidang tanah dan pemilik atas hak tanah tersebut akan mendapatkan jaminan kepastian hukum. Selain itu, manfaat dari pendaftaran tanah ialah untuk mengetahui siapa pemilik dari tanah, berapa luas tanah, dan data-data yang berkaitan dengan tanah tersebut, sehingga kejelasan dari data tersebut akan meminimalisir munculnya sengketa dan sebagai alat bukti yang kuat. Berbagai faktor mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Karena itu permasalahannya adalah, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Padangsidiampuang. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang- undangan, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan peraturan pelaksananya dimana disini peraturan pelaksana yang didapat penulis adalah SPOPP yaitu Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Pihak Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang selalu mengoptimalkan pelayanannya dalam proses pendaftaran tanah sehingga dapat memudahkan baik itu dari Kantor Pertanahan maupun dari masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang. Faktor yang menjadi pengahmbat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut sehingga tidak berjalan dengan baik yaitu dari masyarakatsendiri yang ingin melakukan pendaftaran tanah secara sporadik adalah masih banyak persyaratan yang belum lengkap sehingga proses pendaftaran tanah memakan waktu yang lebih lama dari yang biasanya. Upaya atau solusi dari Kantor Pertanahan Padangsimpuan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kata Kunci: pendaftaran tanah, secara sporadik

Penetapan pemberian Hak Milik dilakukan secara umum kepada warga negara Indonesia yang menguasai tanah dengan status Hak Guna Bangunan bagi rumah tinggal yang jangka waktunya telah habis, atau akan peningkatan status dengan ketentuan luas tanah yang bersangkutan tidak lebih daripada 600 m² dan masih dikawal oleh bekas pemegang hak. Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 menyatakan permohonan Hak Milik bagi rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi   persyaratan   yang   ditetapkan   dalam   peraturan   tersebut   akan   diproses berdasarkan ketentuan umum. Tujuan kajian ini antara lain adalah untuk mengetahui pemberian Hak Milik rumah tinggal kepada masyarakat khususnya pemberian Hak Milik yang tanahnya berasal dari HGB yang bersumber dari Hak Pengelolaan / HPL  Perum Perumnas Kota Semarang, melalui SPPT / Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, mengetahui prosesnya dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak milik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan   yuridis normatif. Data kajian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari informasi, bahan perpustakaan  seperti  buku,  jurnal  dan  arsip  yang terkait  dengan pokok penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  status  kepemilikan  Hak Milik  atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari hak pengelolaan Perumnas Kota Semarang sebagian besar berasal dari status HGB, namun terdapat sebagian kecil yang masih memiliki Hak Pengelolaan. Proses pelaksanaan hak milik yang sumbernya dari HGB dilakukan  dengan  mengajukan permohonan  di pejabat tanah kota semarang dengan melampirkan surat permohonan pendaftaran hak milik (HM) diatas HGB yang berasal dari HPL, SPPT (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, perjanjian jual beli / surat ikatan jual beli,  fotokopi sertipikat  Hak Guna  Bangunan (HGB) yang telah disahkan kesahihannya,  Salinan  tanda  Pengenalan  (KTP),  Fotokopi  pembayaran PBB tahun terakhir, Bukti deposit Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surat persetujuan Perum Perumnas, Surat persetujuan pemegang Hak Tanggungan (HT) jika dibebani  HT,  Ijin  Permit  Bangunan  (IMB)  dari  developer tersebut,  Membayar  biaya  ukur       petak  tanah  mengikut  jumlah  yang  ditentukan Pendaftaran Tanah. Kendala yang ada adalah Kurang lengkapnya persyaratan-persyaratan, tanah dalam sengketa, Salinan buku tanah tidak sesuai, PBB untuk tnah kosong, persyaratan seperti SPPT / Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, tidak lengkap. Kata Kunci: Hak pengelolaan, Hak Milik, dan Perumahan  

Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja tenaga kependidikan di UPT SMP Negeri 2 Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui Pengembangan Sumber daya manusia Tenaga kependidikan di UPT SMP Negeri 2 Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observation), wawancara (interview) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan aplikasi NVIVO 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja tenaga kependidikan di UPT SMPN 2 Kulo Kabupaten Sidenrang Rappang menggunakan indikator menurut Stephen P. Robbins (2012) yaitu: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas dan kemandirian diketahui tingkat kualitas kerja, kuantitas kerja dan kemandirian kerja tenaga kependidikan sudah dapat dikatakan cukup memadai meskipun dalam pelaksanaannya masih perlu pengembangan sedangkan efektifitas kerja dan ketepatan waktu penyelesaian kerja belum dapat dikatakan memadai ini dikarenakan jumlah tenaga kependidikan yang masih minim. Pengembangan Sumber Daya Manusia tenaga kependidikan UPT SMPN 2 Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan 2 tahapan yakni : langkah – langkah pengembangan sumber daya manusia tenaga kependidikan dan metode pengembangan sumber daya manusia tenaga kependidikan. Langkah – langkah pengembangan sumber daya manusia tenaga kependidikan meliputi: a. Menyusun program/merencanakan pengembangan, b. Penentuan sasaran, c. Penentuan kebutuhan, d. Penetapan program, e. Identifikasi prinsip belajar, f. Pelaksanakan program, dan g. Penilaian pelaksanaan program. Sedangkan metode pengembangan sumber daya manusia berupa : a. metode on the job dan b. metode off the job. Metode on the job meliputi : 1)rotasi jabatan, 2)pelatihan(training), 3)bimbingan/penyuluhan, 4)Latihan instruktur pekerjaan

Manajemen koleksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisiran, pendistribusian, serta pemeliharaan dan perawatan terhadap koleksi maupun sumber informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Dimana tujuan dari diterapkannya manajemen koleksi yaitu untuk mengelola koleksi secara terogranisir dan sistematis sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk meninjau manajemen koleksi khususnya pada layanan Repositori Online Perpustakaan O. Notohamidjojo Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu direktur dan kepala bagian teknis Perpustakaan O. Notohamidjojo. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan dua metode penelitian yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa manajemen koleksi pada layanan repositori Perpustakaan O. Notohamidjojo Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga sudah terlaksana sesuai dengan fungsi manajemen pada umumnya, namun dalam pelaksanaanya masih membutuhkan beberapa hal terkait dengan pengembangan jenis item atau publikasi yang diserahkan dari lingkup sivitas akademika dan tenaga kependidikan UKSW ke pihak perpustakaan. Selain TA (tugas akhir) pihak perpustakaan juga ingin mengembangkan pada penelitian dosen-dosen dan hal tersebut sedang berjalan dengan mendorong peraturan rektor terkait dengan wajib serah-simpan dari karya-karya ilmiah.

Masjid biasa diartikan tempat sujud, dan sebutan masjid di Indonesia adalah musala, langgar, atau surau, yang diperuntukkan bagi masjid yang tidak digunakan untuk salat Jumat, dan biasanya berukuran kecil. Potensi dalam perancangan Masjid Raya di Pulau Madura diantaranya banyaknya Masyarakat yang mayoritas beragama Muslim juga banyaknya pondok pesantren yang tersebar di Pulau Madura, kemudian dengan menanggapi adanya potensi wisata religi juga wisata alam. Pendekatan filosofi terhadap Masjid Raya Jawa Timur di Pulau Madura yaitu merupakan bangunan yang menjadi pusat dari pelaksanaan ibadah berjamaah yang berisi ruang lapang yang berisi shaf luas sebagai tempat untuk ibadah. Mempunyai tujuan memberikan wadah kepada masyarakat Indonesia khususnya wilayah Provinsi Jawa Timur di Pulau Madura dalam memfasilitasi kegiatan peribadatan. Dengan menggunakan Konsep Arsitektur Modern dan Arsitektur Islam membuat desain Masjid Raya ini memberikan kesan yang elegant dan simetris, serta penggunaan material batu alam dari kearifan lokal menjadi desain Masjid Raya ini semakin terlihat sederhana dengan mementingkan fungsi agar terlihat kontekstual dan ikonik. Masjid Raya ini mewadahi sebuah kegiatan ibadah islami pada masyarakat sekitar yang berfungsi untuk melakukan kegiatan peribadatan juga menjalin ukhuwah Islamiyah dan insaniyah. Pengaplikasiannya dilakukan baik secara zoning, denah, sirkulasi, maupun fasad. Diharapkan rancangan ini dapat berguna dan memberikan inspirasi bagi pembaca.

Tujuan dari riset ini ialah mengevaluasi proses belajar dengan menggunakan pendekatan Model Context, Input, Process, Product pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Dalam pra penelitian di SMP Negeri 12 Kupang, peneliti menemukan guru belum mengetahui kebutuhan dasar siswa. Guru belum mengetahui latar belakang siswa serta kurangnya penggunaan media pembelajaran. Tipe riset ini menggunakan pendekatan context, input, process, product. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, pelaksanaan proses belajar dilihat dari segi konteks tergolong baik. Kedua, perencanaan program, ditemukan tidak terdapat analisis kebutuhan. Pelaksanaan program pembelajaran ditinjau dari segi input masuk dalam kategori baik. ketiga, pelaksanaan pembelajaran masih dalam kategori kurang efektif ditinjau dari segi proses. Keempat, guru melaksanakan pendahuluan dengan baik dan benar sesuai dengan rancangan yang ada di dalam RPP. Kelima, program pembelajaran perlu dirancang terstruktur sesuai dengan alokasi waktu karena menjadi faktor penentu dalam proses pembelajaran, keluasan dan kedalam materi pelajaran.

Konsep ketahanan nasional merupakan pengetahuan dan pelaksanaan kesejahteraan serta keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam segala aspek kehidupan bangsa. Pembangunan kesejahteraan diperlukan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Karena, pembangunan kesejahteraan sangat memberikan peran untuk pencapaian pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan pendekatan kesejahteraan dalam ketahanan nasional dibidang ekonomi. Untuk melakukan penelitian, digunakan metode kualitatif dan metode studi kasus. Terkait dengan penelitian ini, objek analisisnya adalah indikator metode kesejahteraan dan klasifikasi tertentu terhadap elastisitas nasional dalam sektor ekonomi sebagai geostrategi Indonesia. Hasil kajian ini menunjukan beberapa indikator penting terhadap ketahanan nasional melalui pendekatan kesejahteraan di bidang ekonomi ialah : (1) Indikator Pendapatan; (2) Indikator Pendidikan; (3) Indikator Kesehatan. Cara pandang kesehatan ekonomi rakyat sangat diperlukan demi peningkatan kesejahteraan ekonomi tersebut yang selama ini dianggap dapat memenuhi program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya sampai sejauh ini masih kurang menyenangkan. Dalam hal itu sangat diperlukan adanya solusi masalah untuk semua golongan dan gotong- royong yang baik dari seluruh elemen masyarakat supaya tidak bergantung pada pemerintah dalam membantu kehidupan perekonomian masyarakat tersebut.

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah menggunakan metode E-Voting sebagai sarana demokrasi,  walaupun  baru  diterapkan  di  tingkat  pemilihan  kepala  dusun  dan  kepala  desa. Sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) harus diseriusi dan menjamin transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem e-voting ini ke depannya. Ketidaksiapan  dan  kurangnya  sosialisasi  pemerintah  terhadap  e-voting  juga  dapat  menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini. Sejak pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh  dunia,  melumpuhkan  kegiatan  manusia  khusus  di  Indonesia.  Pemilihan  Kepala Daerah  di  Indonesia  yang  diselenggarakan  pada  9  Desember  2020  mengalami  polemik physical  distancing  ditengah pandemi Covid-19.  Penerapan sistem E-Voting telah dilakukan oleh beberapa negara misalkan di Brajil, India, Swiss dan Australia mendapatkan respon positif dalam masyarakat, namun juga terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian diskriptif kwalitatif  dengan pendekatan perbandingan data sekunder. Hasil penelitian ini, sistem E-Voting dalam Pemilihan Umum dapat meningkatkan nilai demokrasi khusus peningkatan partisipasi masyarakat dan memberikan keefektivan serta keefesienan dalam proses pemilihan berlangsung.  Namun,  penerapan  sistem  E-Voting  masih  terkendala  dengan  adanya  hacker yang bisa membobol sistem serta kesiapan pemerintah dalam penggunaan E-Voting.