Publication Search

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor  : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004.Salah satu kasus dipailitkannya Koperasi Persada Madani(KPM) yaitu berdasarkan  Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa Koperasi Persada Madani (KPM) mengalami kasus gagal bayar dan sedikitnya Rp.1,35 triliun dana nasabah menyangkut di koperasi simpan pinjam ini. Dari  putusan  PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/P.Niaga Jkt-Pst,  tidak serta merta diketahui Koperasi Persada Mandiri (KPM) bubar demi hukum. . Akibat hukum keputusan kepailitan terhadap koperasi Persada Mandiri memang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sebab keputusan kepailitan hanya mengadili masalah utang piutang antara debitor dan kreditor. Sedangkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah tersebut mengatur tentang pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.

 Human Trafficking is an act of recruitment, shelter, sending, transferring, or accepting someone with the threat of violence, using violence, kidnapping, confinement, counterfeiting, fraud, abuse of power or vulnerable positions, debt bondage or paying or benefits, so obtain approval from the person who holds control over the other person, whether carried out within the state or between countries, for the purpose of exploitation or to result in exploitation (Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Crimes in Trafficking in Persons).           This study aims to analyze aspects of judges' consideration of the criminal termination of perpetrators of trafficking in persons in Decision Number 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016, covering juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridical aspects are based on the existing legal umbrella and judge as the applicator, sociological aspects, namely the application of the law concerning the values ​​of society in order to create legal justice, and philosophical aspects that are based on the value of truth and justice.           This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms.           The problem in this study regarding the basis of the judge's consideration in imposing criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons and the comparison of judges' considerations related to criminal imposition of perpetrators of human trafficking in decisions No. 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016.           From the results of this study indicate that, the application of the law where the judge as the applicator is in accordance with the values ​​of the law, and the community, but still very minimal or the need for more policies on victims of trafficking, namely the right to restitution (restoration of the rights of victims from trafficking).

Vigilantism itself is an offense that still often occurs in the community around us. This violates the provisions of article 170 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, article 351 paragraph (2) and (3) of the Criminal Code, article 354 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Violations of vigilantism are not justified because it is as if the community as the perpetrators of vigilantism ignores the legal process in force in Indonesia. Then there needs to be protection for the suspect or victim of vigilantism even though he is a criminal. It aims to achieve justice and legal processes in this country. The formulation of the problem of this research is What are the factors - factors that cause the occurrence of vigilante actions, How is law enforcement against perpetrators of vigilante acts (Study in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police). The type of research used in this study is juridical normative. The research specifications are analytical descriptive. This study uses two sources of cracked data: primary data and secondary data. The method of presenting data in research is done in a descriptive way. The analysis used in writing this thesis is qualitative. The results showed that, the factors that caused the act of vigilantism were spontaneous arising from a group of people who came from social pressure factors, lack of public trust in law enforcement officials, lack of knowledge of people who conduct vigilante about the law and busy people capture the moment of vigilante with a cellphone rather than having to break up. Law enforcement against perpetrators of vigilante conduct (Studies in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police) by conducting, overcoming, and minimizing the occurrence of vigilante acts both from the policy of penal policy (repressive) in accordance with article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, article 170 paragraph (1) and (2) KUHP, article 351 paragraph (2) and (3) KUHP, article 338 KUHP article 354 paragraph (1) and (2) as well as non-penal (preventive) is done by conducting counseling to the community in the area - areas considered to be the scene of vigilantism and carrying out routine patrols.   Keywords: Factors, Enforcement, Self-Performing Judges.  

ABSTRACT An environmental permit is a permit given to any person or initiator who wishes to undertake a business and / or activity that is required to be UKL-UPL in the framework of environmental protection and management as a condition of obtaining a business and / or activity license. Violations committed by PT. Hadi Putra Makmur related to the issue of obligations and prohibitions, especially regarding licensing, efforts to manage and monitor the environment, hereby the supervision of DLH enforces by giving administrative sanctions. The above is the basis for the author to take the title "ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT ON IMPORTANT ACTIVITIES THAT DO NOT HAVE DOCUMENTS UKL-UPL (Study of PT. Hadi Putra Makmur Semarang City)." In this research, the authors raise the problems, namely: a. How is administrative law enforcement for activities that have no significant impact that do not yet have UKL-UPL documents? b. What are the obstacles that arise in the administration of administrative law for activities that do not have significant impacts that do not have UKL-UPL documents? c. What is the Role of Administrative Law in Enforcement of Environmental Law? The method used is to use the type of juridical normative research with descriptive analytical research specifications, secondary data sources with data collection methods through literature study and interviews, and the method of presentation and data analysis methods using descriptive analytical methods. The purpose of this study is to explain the application of administrative sanctions for activities that do not have significant impacts that do not have UKL-UPL documents. Barriers that arise in the enforcement of administrative sanctions for activities that do not have a significant impact that do not have UKL-UPL documents, and the role of administrative law in environmental law enforcement. The results showed that PT. Hadi Putra Makmur has violated licensing, environmental management and monitoring efforts, DLH Semarang city has imposed administrative sanctions in the form of government coercion in accordance with PP no. 37 of 2012 concerning environmental permits. Administrative sanctions are legal instruments used for the first time by DLH in enforcing cases conducted by PT. Hadi Putra Makmur.   Keywords: Administrative Enforcement, Environmental Permit, UKL-UPL

The application of sanctions for children is not the same as the application of sanctions for adults, criminal sanctions imposed on children are based on justice, truth, welfare, and the child's future, children have special characteristics and characteristics that require guidance in order to ensure their physical and mental growth as a whole. , harmonious and balanced because children are the most important pillar in determining the fate of the nation and state in the future. An addict or narcotic abuser from a legal perspective is also a criminal offender. In this study, the authors raised several problems, namely How to Implement Criminal Sanctions Against Children of Narcotics Abusers and How Judges Considerations in Deciding Narcotics Abusers in Decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smg. The research method used in this research is in concreto. This writing aims to explain the Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Abuse Children and Judge Considerations in Dropping Decisions Against Narcotics Abuse in Decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016.PN Smg, the defendant is sentenced to sanctions for actions namely by medical rehabilitation and social rehabilitation . The sanctions obtained by narcotics criminal offenders in decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smg are in accordance with existing regulations in Indonesia, apart from being accompanied by a person / guardian, the defendant is accompanied by a legal advisor, namely Rizka Abdurrahman SH, MH, during the examination process of the defendant did not receive discriminatory treatment / distinction, the judge in passing the verdict for the defendant has considered things that are burdensome and lighten and consider everything that is best for the child.   Keywords : Children, Narcotics, Abuse, Application of Criminal Sanctions

The occurrence of crime is caused by several factors, namely criminal biology, criminal psychology, and criminal sociology. Even though there are many factors related to an offender committing an act of sexual abuse based on that basis, I took a research entitled: "Criminological review of the causes of people committing an act of sexual immorality (Study of the Demak State Decision No.115.Pid.Sus / PN / Dmk August 10, 2016) ". Formulated as follows what factors cause people to commit criminal acts of sexual abuse? And what about the criminology review of the perpetrators of obscene criminal acts in the Demak District Court for the study of obscene decisions based on the decision of the Demak District Court No.115.Pid.Sus / 2016 / PN / Dmk 10 August 2016 ?. A type of sociological juridical study, the specifications of this study are analytical descriptive. Descriptive qualitative analysis data with the aim of describing the exact characteristics, state of symptoms of a particular individual or group can be concluded later stages. Based on the research results obtained: the conclusion of biological factors, psychological factors, sociocultural factors. Criminal psychology factors on the condition of the perpetrators can be seen from the way they do, sociocultural factors seen from the economic conditions, changes in the social status of rural communities to the city. Crimes related to criminal psychology, criminal biology, sociocultural: 46 year old convict R as a criminal biologist who committed crimes such as sexual abuse, convicted R male sex. Biologically criminal acts of sexual abuse committed by men rather than women, convict R has a normal mental state that psychologically has the ability to be responsible for the crimes committed.   Keywords: Criminology, Causes of Crimes, Crimes for obscenity.  

Kualitas siswa dalam Program Pendidikan Biologi Universitas Veteran Bangun Nusantara tidak dalam kualitas tertinggi. Tetapi kompetensi kelulusan standar diperlukan di tingkat yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterampilan dalam kegiatan belajar. Peningkatan aktivitas pembelajaran telah dilakukan melalui pendekatan saintifik berbasis lesson study pada mata kuliah sistematika tumbuhan tinggi melalui 4 siklus. Setiap siklus memiliki tahapan perencanaan-lihat-lihat. Data diperoleh dari deskripsi tahapan plan-do-see dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rencana itu layak dan teliti. Implementasi do bahwa perkuliahan dapat mengatur waktu dengan baik, memberikan motivasi dan ketepatan pada kesalahpahaman yang disampaikan oleh mahasiswa; selain itu, aktivitas belajar siswa dan kemandirian mereka selama kegiatan belajar semakin meningkat. Implementasi see dapat meningkatkan kolaborasi antar dosen dalam menyusun rencana selanjutnya. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan ilmiah berdasarkan studi pelajaran dapat meningkatkan keterampilan dosen dalam melakukan kegiatan belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar siswa dan meningkatkan kemandirian siswa.Kata kunci: keterampilan belajar, lesson study, pendekatan saintifik

Asphyxia is the failure to initiate and continue breathing spontaneously and regularly when the baby is born or some time after birth. The aim of the research is to determine the description of midwives' knowledge of the meaning of asphyxia, etiology and treatment of asphyxia at the Special Regional Hospital for Women and Children in Pertiwi Makassar. The research was carried out at the Special Regional Hospital for Women and Children in Pertiwi Makassar. The method in this research uses descriptive analytics by taking a sample of 45 midwives with a total sampling technique, namely all midwives who work at the Pertiwi Makassar Regional Special Hospital for Women and Children in 2016. The data used in this research is primary data with the variable studied being knowledge midwives about the meaning of asphyxia, the etiology of asphyxia and the treatment of asphyxia. The results of the research from 45 midwives who were willing to be respondents found 42 respondents (93.33%) who had good knowledge about the meaning of asphyxia, 42 respondents (93.33%) who had good knowledge about the etiology of asphyxia and 40 respondents (88.89%) who had good knowledge about the etiology of asphyxia. good about treating asphyxia. In conclusion, most of the midwives' knowledge is good about the meaning of asphyxia, the etiology of asphyxia and the treatment of asphyxia. It is hoped that midwives will further increase their knowledge, especially in handling asphyxia in newborns to reduce the neonatal mortality rate.    

Perdarahan postpartum menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia terutama atonia uteri dan ruptur perineum. Tujuan studi kasus ini meresume asuhan kebidanan ibu bersalin primigravida dengan senam hamil terhadap pencegahan ruptur perineum dan mengidentifikasi efektivitas senam hamil terhadap ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida. Metode penelitian studi kasus ini menggunakan metode observasional deskriptif  yang dilakukan di Puskesmas Kebakkramat I pada bulan Maret sampai April 2016 pada ibu bersalin primigravida dengan senam hamil melalui teknik pengumpulan  data primer dan sekunder dengan format asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan 7 langkah varney dan melaksanakan latihan senam hamil sesuai dengan SOP serta nama inisial dan surat persetujuan. Hasil penelitian didapatkan responden yang mengikuti senam hamil sejak usia kehamilan 28 minggu dengan frekuensi dan ketepatan pelaksanaan mampu mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum sampai dengan derajat IV bersamaan dengan pelaksanaan persalinan yang aman dan nyaman. Kesimpulan senam hamil cukup efektif untuk mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida.

Latar Belakang: Pemilihan kontrasepsi yang digunakan oleh wanita perlu mempertimbangkan pengaruh metode tersebut terhadap fungsi reproduksi sekaligus kesejahteraan umum. Alat kontrasepsi pil dan suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping paling utama yaitu gangguan pola haid. Hasil studi pendahuluan pada akseptor KB pil dan suntik kombinasi didapatkan 2 dari 5 akseptor KB Pil Kombinasi mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Sedangkan akseptor KB Injeksi Kombinasi 1 dari 5 orang mengalami siklus haid yang tidak teratur. Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan siklus menstruasi akseptor KB pil dan injeksi kombinasi. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan Survey Analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Puskesmas Kerjo. Sampel yang diambil adalah akseptor KB pil dan injeksi kombinasi. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 60, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Quota Sampling. Instrumen penelitian menggunakan angket. Teknik analisa data pada analisis bivariat menggunakanT test. Hasil Penelitian: Hasil penelitian didapatkan siklus menstruasi akseptor KB pil kombinasi mayoritas normal (90%). Sedangkan siklus menstruasi pada akseptor KB injeksi kombinasi mayoritas juga normal (90%). Analisa bivariat padaperbedaan siklus menstruasi akseptor kb pil dan injeksi kombinasi menunjukkan nilait hitung lebih kecil dari t tabel (0,192 < 1,67065). Sehingga tidak ada perbedaan siklus menstruasi antara KB pil dan injeksi kombinasi. Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan siklus menstruasi akseptor KB pil dan injeksi kombinasi.

Kelulusan merupakan hal yang pasti terjadi dalam akhir proses sebuah pendidikan. Mendapatkan predikat wisudawan terbaik merupakan kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa diakhir masa studinya. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank, setiap semester selalu dihadapkan pada proses tersebut. Penetapanwisudawan terbaik dari FTI Unisbank memiliki lebih dari satu kriteria yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK),Nilai Prestasi yang diperoleh dari Kartu Rencana Prestasi (KRP), masa studi siswa yang bersangkutan, dansertifikasi kompetensi atau sertifikasi pelatihan bertaraf internasional. Metode yang digunakan untuk membantu menentukan wisudawan terbaik adalah metode TOPSIS. Pemilihan metode tersebut karena beberapa alasan salah satunya adalah kemudahan penerapan. Implementasi metode TOPSIS atas masalah tersebut diterapkan dengan membuat sebuah aplikasi berbasis web. Hasil yang diperoleh dengan menerapkan metode TOPSIS, adalah alternatif/wisudawan yang memiliki skor tertinggi dari hasil perhitungan akhir.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negaraterutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadappendapatan daerah. Objek PBB meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hal tersebut penelitian inidilakukan dengan menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan yangdigunakanadalah Statute Approach dan Case Approach.Upaya yang dilakukan untukmeningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB yakni dengan memberikanpenyuluhan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak,dengan memberikan penghargaan.Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan, Warga Negara

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru PPKndalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembelajaran PPKn terhadappembentukan karakter disiplin siswa. Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 6Surakarta.Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatankuantitatif dengan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif assosiatif.Populasipenelitian siswa Kelas X SMA Negeri 6 Tahun Pelajaran 2017-2018 sebanyak 136siswa dan keseluruhannya digunakan sebagai sampel dengan teknik sensus. Teknikpengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan studi pustaka.Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa peran guru PPKn dalam melakukan perencanaan pembelajaranberpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan karakter disiplin siswadengan nilai t hitung 3,148 dan p value 0,002 < 0,05. Peran guru PPKn dalammelakukan pengelolaan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadappembentukan karakter disiplin siswa dengan nilai t hitung 2,561 dan p value 0,012 <0,05. Peran guru PPKn dalam melakukan evaluasi pembelajaran berpengaruh positif dansignifikan terhadap pembentukan karakter disiplin siswa dengan nilai t hitung 3,120 danp value 0,002 < 0,05. Peran guru PPKn dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan danevaluasi Pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap pembentukan karakter disiplin siswasebesar 32,3% sedang sisanya sebesar 67,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar modelpenelitian.Kata kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pembelajaran dan KarakterKedisiplinan

Pengabdian ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan para guru di TK Negeri Gemolong akan variasi metode pembelajaran yang diterapkan oleh para guru TK Negeri Gemolong. TK Negeri Gemolong terus melakukan pengembangan baik fasilitas maupun SDM. Salah satu upaya yang dilakukan pihak sekolah yaitu menjalin kerjasama dengan tim pengabdian Program Studi Bahasa Inggris UNISRI untuk mengadakan workshop tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak-anak dan secara bervariasi diimplementasikan di kelas membuat anak-anak belajar tanpa beban dan tidak mudah bosan. Metode pelaksanan pengabdian dilakukan dengan cara ceramah dan praktek latihan menggunakan metode Whole Brain Teaching dengan rekan sejawat. Tim pengabdian UNISRI memberikan teori dalam bentuk ceramah, memberi contoh penerapan Whole Brain Teaching di kelas, kemudian para guru diminta menirukan dan mempraktekkan penerapan metode tersebut. Hasil dari pengabdian ini diharapkan bahwa kesadaran akan pentingnya penggunaan metode yang tepat dapat meningkat. Para guru dapat menggunakan metode Whole Brain Teaching sebagai salah satu metode alternatif yang dapat diterapkan dikelas.Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Whole Brain Teaching, Taman Kanak-Kanak

This paper develops a research model to examine the relationshipamong e-service quality, quality customer problem management, customersatisfaction and customer loyalty. Data from a survey of Bukalapakcustomers were used to test the research model. Confirmatory factoranalysis was conducted to examine the reliability and validity of themeasurement model, and the structural equation modelling technique wasused to test the research model. The analytical results showed that thedimensions of e-service quality, quality customer problem management,affect overall customer satisfaction and customer loyalty. Moreover, thelatter in turn are significantly related to customer customer loyalty.

The purpose of this study was to determine the role of celebrity endorsers on buying decisions. Using purposive sampling technique with 70 respondents which obtained from distributing questionnaires to buyers at PT. Timbul Jaya Motor Boyolali. Based on the multiple linear regression analysis method, either partially or jointly, it shows that the variables of attractiveness, credibility, and expertise of the celebrity endorser studied have a significant effect on buying decision. The Adjusted R-Square value is 0.670, which means that 67% of the buying decision variables can be explained by the attractiveness, credibility, and expertise of celebrity endorsers, while the remaining 33% is explained by other variables that not examined in this study.

The development of information technology is currently growing very rapidly along with the discovery and development of knowledge in the field of information and communication so as to create tools that support the development of information technology, ranging from communication systems that are unidirectional and two-way (interactive). Every machine that is able to receive data, process data, store data, and produce output in the form of text, symbols, numbers and sounds can be categorized as a computer. CV. Java Mini Semarang is well aware of the importance of information technology for the smooth running of its business. Fast and accurate information is needed by the company in making decisions in the field of product promotion offered. Promotional media using brochures at this time are still experiencing problems, because of the limited delivery of information in terms of information about the latest products and product prices offered by the company, so it requires a lot of time and is less efficient. To overcome the problems in the CV. Java Mini Semarang needs new promotional media which is faster and more accurate in conveying information, this new promotional media is expected to complement the old promotional media that still uses brochures. Promotional media using brochures are still considered to be lacking because the scope is less extensive. And one of the media that can provide information quickly, accurately and a very broad reach is to use website media.Based on the description above in the preparation of this thesis, the author takes the title "SALES INFORMATION SYSTEM ONLINE (Case Study in CV. Java Mini Semarang)"

This research is about the value of manufacture company in Indonesian stock exchange from 2012 until 2016. The purpose of this research is to analyze profitability, and good corporate governance in mediating the influence of company growth and capital structure to firm value. The sample is selected through purposive sampling as many as 46 manufacturing companies in Indonesian stock exchange. The data obtained by analyzing the company's financial statements of the year 2012 to 2016. Data analysis is using multiple linear regression with SEM-PLS 4.0 program. The result showed that company growth has a significant positive effect to profitability, capital structure has positive effect not significant to profitability. The company growth has a negative effect not significant to good corporate governance, capital structure has positive effect not significant to good corporate governance. The company growth has positive effect not significant to firm value, capital structure has negative effect not significant to firm value. Profitability, and good corporate governance have a significant positive effect on firm value. Profitability mediates the influence of company growth, and the capital structure to firm value. Good corporate governance does not mediate the effect of company growth, and the capital structure to firm value, good corporate governance mediates the influence of capital structure to firm value.