Publication Search

Menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, muncul suatu peristilahan yang asing dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum di Indonesia secara umum, yaitu Omnibus Law. Peristilahan tersebut mulai muncul sejak pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan pidato di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pada intinya, Presiden Jokowi mengajak kerja sama kepada DPR dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law. Perkembangan dari penerapan penggunakan metode Omnibus Law ini menjadi polemik, karena tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Banyak desakan dari berbagai golongan untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. namun pada faktanya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Beberapa waktu yang lalu, UU Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Yang pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengarahkan agar pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun kedepan, dan akan otomatis tidak berlaku apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada perubahan. Peneliti akan menganalisis, bagaimana paradigma yang digunakan oleh pemerintah dikaitkan dengan teori Jhon Austin yaitu positif analitis (analytical jurisprudence).

Efektivitas kinerja merupakan ketepatgunaan/kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori Gibson dimana efektivitas kinerja tercapai jika memenuhi aspek produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Temuan dari penelitian ini adalah efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat semakin baik, dengan meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Peneliti juga menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan efektivitas kinerja, meliputi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum stabil setiap tahunnya, pelayanan pembayaran pajak yang belum optimal dan citra buruk instansi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat pentingnya melunasi pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Secara keseluruhan, efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan belum bisa dikatakan baik.

Drug abuse has become a complex problem faced by Indonesia and of course requires a special strategy and the active role of all parties in its prevention and handling. This is evidenced by the rampant cases of drug trafficking and abuse that occur in villages in Kuantan Singingi, one of which is Seberang Taluk Village, Central Kuantan District. This study aims to see the performance of the Village Government in the Clean Drugs (Bersinar) Village program in Seberang Taluk Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. The researcher uses Dwiyanto's theory where the indicators used in measuring organizational performance use 4 (four) indicators, namely, productivity, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of this study indicate that the distribution and abuse of drugs in Seberang Taluk Village has decreased during the program of the Clean Drugs Village (Bersinar) with a percentage of approximately 80%. However, the implementation of the Shining Village Program still faces several obstacles. Researchers found factors that influence the implementation of this program, which include the problem of limited budget, incompetent human resources, and lack of public self-awareness. Overall, the Seberang Taluk Village Government, Central Kuantan District can be said to have been quite good at implementing the Shining Village program in preventing drug trafficking.

 Di penghujung tahun 2019, wabah Covid-19 muncul. Di Indonesia, penyebaran Covid-19 pertama kali terjadi pada Maret 2020. Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia, yakni menyentuh 139.682 orang. Kajian kebijakan publik tentang karantina kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut, bagaimana implementasinya, dan efektivitas kebijakan tersebut selama implementasinya. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus dan dianalisis secara deskriptif. Kajian menyimpulkan bahwa kebijakan karantina kesehatan terkait wabah penyakit menular diwujudkan melalui beberapa undang-undang dan keputusan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka percepatan penanganan penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan karantina kesehatan yang berlaku meliputi pelaksanaan karantina kesehatan, karantina di pintu masuk negara, karantina di wilayah setempat, dan pembatasan kegiatan sosial berskala besar. Kinerja kebijakan yang dilakukan telah memenuhi urgensi kedaruratan kesehatan. Namun, masih ada tumpang tindih antara pendekatan.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Oleh sebab itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir membuat sebuah inovasi layanan perizinan dan non perizinan menggunakan sistem informasi perizinan Rohil (SIPRO). SIPRO ini adalah sebuah sistem yang terprogram dalam perizinan berbasis web yang dirancang untuk mempermudah layanan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan inovasi dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan inovasi di DPMPTSP Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.  Inovasi SIPRO yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dapat disimpulkan bahwa belum berjalan secara maksimal tetapi sudah menjadikan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Hal tersebut dijelaskan di indikator indikator teori Everett M. Rogers Tahap pengetahuan, Tahap persuasi, Tahap pengambilan keputusan, Tahap implementasi, Tahap konfirmasi..

This study reveals how the relationship between the establishment of the monument and the traditional belief system of the Toba Batak people who still believe in the existence of the spirits of their ancestors. The actualization of this belief is manifested in the construction of an ancestral monument which is considered an embodiment of respect for the descendants of the clan that founded it. To reveal these data, in this study the authors used qualitative research. The data in the field were obtained through participatory observation techniques, interviews, and literature studies. The purpose of this study was to reveal the background of the establishment of monuments in clan groups in Balige District, Toba Samosir Regency which represents the function and meaning of the erection of clan monuments in Balige District. Toba Samosir Regency also describes the organization and implementation of the case for the establishment of the Siraja Nababat, Manurung, Nommensen, Siagian, Sonakmalela and Sisimangaraja XII monuments in and analyzes the conception of the construction of the monument in the Toba Batak community. based on the conception of traditional beliefs that believe in the existence of their ancestral spirits in people's lives. The worship of ancestral spirits is manifested in the construction of monuments. This research was conducted in the Tourism Area in the City of Balige and Porsea – North Sumatra. The aims of this study include: (1) As a deeper learning material about the reasons why Batak Culture built the Tugu, and (2) To explore and promote the richness of culture, tradition, history in the Batak tribe. The results showed that (1) all visitors who came were very enthusiastic about the history of the construction of each existing monument, (2) the role of both local and foreign tourists had a positive impact on the community, namely the development of local community knowledge systems, the emergence of new livelihoods, getting to know language diversity, technological progress, the formation of social organizations, the emergence of the commercialization of hospitality, the shift in the value of solidarity in agriculture. Cultural tourism is a travel activity carried out by certain parties (a person or group of people) by visiting certain places with the aim of learning about cultural attractions or taking advantage of the cultural potential of the places visited.

Humans have the ability to think and always try to improve their knowledge. Human nature is naturally full of curiosity so humans are always looking for answers to their curiosity. Humans seek answers to their curiosity through knowledge, and through knowledge will lead to its own satisfaction according to the demands of the times. The knowledge gained is not only knowledge, but is emphasized on knowledge and truth. Learning everything by studying the right scientific foundation is one of the efforts made by humans to obtain the truth. This study aims to determine the nature of the philosophy of education in the development of science based on local wisdom. The surrounding nature gives birth to local wisdom that is unique and is a potential in the development of science. Science or science which includes physics, chemistry, biology using scientific steps, scientific thinking, and using scientific frameworks. This is the beginning of the philosophy of science used to study, uncover, and solve scientific problems for human life. This study discusses the importance of a person in developing science based on local wisdom as a means of maintaining natural resources, culture, customs that exist in people's lives.

Penyalahgunaan NARKOBA (singkatan dari Narkotika, Psikotropiks, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku dari seseorang. NARKOBA dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya bila remaja tidak mampu menjalankan tugasmya dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti ; menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan, bebas, peminum alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia Narkotika.Psikotropika, Obat-Obatan Terlarang dan Zat Adiktif lainya. Berdasarkan latar belakang masalah  di atas maka dapat di rumuskan masalah sebaga berikut ;Bagaimanakah Caranya Mencegah, Pengendalian Terhadap Pengedar,  Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang  ?Bagaimanakah  Caranya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pengedar, Penyalahgunaan Narkoba Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?  

Lalu lintas memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pengguna jalan, namun masih banyak pengguna jalan lalai dengan peraturan lalu lintas. Permasalahan penelitian yaitu urgensi pengaturan pukum terhadap perkara kealpaan lalu lintas berdasarkan Studi Kasus putusan Hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD dan analisis Putusan Hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD mengenai Perkara Kealpaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Metode Analisis Data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian pada perkara ini secara postivistik telah melanggar ketentuan yaitu perbuatan kelalaian Terdakwa menyebabkan korban luka berat dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan membayar biaya sebanyak Rp. 2.500,-. Untuk tidak terjadi hal seperti ini lagi penegak hukum harus siap membantu untuk mengadili dengan seadil-adilnya agar mendapat efek jera kepada pelaku dan hal ini tidak terjadi lagi kepada orang lain.   Kata kunci : Perspektif Yuridis, Lalu Lintas, Perkara Kealpaan

This study examines the implementation of article 24 number 7 of 2013 regarding the regional regulation of Tulungagung Regency regarding the utilization of the road section. This research uses empirical law method. Based on this research, it was found that the goals and objectives to be achieved in controlling road use have almost been achieved, this is done by the Department of Transportation by controlling violations that have been shown for street vendors and illegal parking. The actions that have been taken are in accordance with the policies that have been implemented based on several things that have been stated in the Tulugagung Regency Regional Regulation No. 7 of 2013, which states that the Department of Transportation formed a team to conduct a raid aimed at bringing order to the violators.

Penelitian ini bertujuan membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Kehilangan Hak Pilihnya dalam Pemilu.” Latar belakang penelitian ini adalah sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam hal ini hak memilih merupakan hak fundamental warga negara di mana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang turut berpartisipasi mewujudkan pelaksanaan negara yang demokratis. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat adalah melalui kegiatan pemilihan umum. Pemilihan umum bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dengan memilih wakil rakyat guna membentuk pemerintahan yang demokratis dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan observasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian terkait perlindungan hukum, dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap seseorang yang kehilangan haknya tetap dapat menggunakan hak memilihnya dengan menunjukkan KTP dan datang pada waktu yang telah ditentukan yaitu di atas jam 12.00 WIB. Ketentuan perlindungan hukum sendiri diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.   Kata Kunci : pemilihan umum, perlindungan hukum, upaya pemerintah

Pengadaan tanah adalah kegiatan memperoleh tanah dengan cara memberikan kompensasi kepada mereka yang telah melepaskan atau meninggalkan tanah, bangunan, tanaman, atau barang- barang yang berhubungan dengan tanah. Kajian yang berjudul Pemberian Penggantian Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012, ini menjelaskan bagaimana cara pemberian ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta dan Bagaimana proses penyelesaian terhadap masyarakat yang tidak setuju terhadap pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo- Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012.Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologishukum. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data menggunakan sifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut 1. Dalam expositions pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta telah melalui beberapa tahapan yakni, Perencanaan, Penetapan lokasi, Penyuluhan/ Sosialisasi, Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, Musyawarah, Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak. 2. Penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besamya ganti rugi yang telah ditetapkan, menurut pasal 87 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besamya ganli rugi dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf a, ganti kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah, dan menurut pasal 88 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besamya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri/ mahkamah agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf b, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap tetapi membawa surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah.   Kata Kunci : Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:1) dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan 2) keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), asas hukum dan doktrin-doktrin sebagai kajiannya. Objek penelitian ini ialah hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual (pedofilia). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasill penelitianl memperlihatkanl bahwal 1)l hukuml  kebiril  kimial (chemicall castration)l terhadapl pelakul tindakl pidanal pedofilial  kepadal anak-anakl menurutl  hukuml pidanal  Indonesial sudahl mencakupl unsurl yangl terdapatl padal suatul  hukuman,l  yaitu:l sebagail upayal pembalasanl (reverenge)l atasl perbuatanl melanggarl  hukuml danl  ketentuanl  yangl sudahl dibuatl ataul ditetapkan.l Penetapanl Sanksil  kebiril  yangl diterapkanl dalaml Undang-Undangl Nomorl 17l Tahunl 2016l Tentangl Perlindunganl  Anakl bertujuanl untukl menjagal kemaslahatanl masyarakatl Indonesial daril pelakul pedofilial danl memberil efekl  jeral kepadal pelakul sertal bentukl pertanggungjawabanl  hukuml bagil pelakul tindakl pidanal pedofilia.l Pihakl kontral atasl pelaksanaanl sanksil kebiril  kimial umumnyal berargumentasil bahwal hall tersebutl bertentanganl denganl prinsip-prinsipl HAMl jugal berpotensil  konflikl denganl Kodel Etikl Profesil Kedokteran;l danl 2)l saatl  inil  kebiril telahl menjadil produkl undang-undangl  yangl baru,l tentunyal dalaml kebijakanl  hukuml pidanal dikenall denganl  kebijakanl denganl pembentukan,l  kebijakanl penegakan,l kebijakanl pelaksanaan.l sementaral penulisanl penelitianl  inil  hanyal terbatasl padal  kajianl  kebijakanl keberadaanl pembentukanl undang-undangl semata.   Kata kunci: hukuman kebiri, kekerasan seksual dan undang-undang Perlindungan Anak

Fakta bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang, dikarenakan masih adanya hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking perlu adanya upaya-upaya yang konkrit agar lebih optimal memberikan perlindungan kepada korban trafficking. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrimmum Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat serta melalui kepustakaan. Bentuk perlindungan hukum korban trafficking dalam hasil penelitian yang diberikan oleh pihak PPT Seruni meliputi 5 (lima) layanan dasar, yaitu : layanan pengaduan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum korban trafficking yang diberikan oleh Kepolisian berupa : pelaporan/pengaduan korban; diberitahukan bentuk perlindungan dan hak- hak korban; dalam kesaksiannya dapat didampingi advokat/pendamping lainnya; dirahasiakan identitas; proses penyelidikan dilakukan di RPK dan ditangani oleh penyidik khusu; menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter. Untuk optimalnya perlindungan hukum korban sangat diperlukan meningkatkan komitmen lembaga/instansi; penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang di masyarakat; lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam permohonan dan pengumpulan bukti penuntutan restitusi dan kompensasi; pemenuhan hak korban; menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat penyelidikan. Kata Kunci : Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang

Kekerasan dalam rumah tangga dapat artikan sebagai bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakuan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lain yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimestris). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 (dua) rumusan masalah. Antara lain; 1) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadi pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertimbangan hokum yang diberikan oleh hakim sesuai dengan unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal yang mengikutinya, keterangan saksi, surat dan melihat dari fakta- fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan meringankan.   Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Indonesia is one of the countries that has implemented the telex release process in the implementation of the transportation of goods by sea. Telex release is the process of digitizing the bill of lading because the delivery of the document is sent via email from the carrier to the sender. However, the regulations governing the operation of sea transportation in Indonesia have not explicitly accommodated telex releases, even though in practice telex releases have been used in the implementation of sea transportation in Indonesia. Efforts that can be made to optimize the use of telex releases are by accommodating the principles contained in international instruments related to sea transportation law, making rules and norms related to the use of telex releases, considering Indonesia's membership in international organizations in the field of sea transportation, and creating the process of organizing sea transportation in Indonesia becomes more effective and efficient through the use of telex releases.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai, (2) Strategi promosi investasi di Kota Dumai di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Dumai masa Pandemi Covid-19 adalah Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Program terbaru selalu tayangkan perepisode di media sosial berupa instagram dan Youtube DPMPTSP.

City DNA is the elements that make up the uniqueness of a city. It is formed over a long period of time and passed down from one generation to the next. Heritage or heritage that forms the uniqueness of this city is in the form of physical / objects and intangible that strengthen each other. The purpose of socializing the DNA of the City is an understanding of the uniqueness of a place that is ultimately able to provide uniqueness to a place that is a destination for tourists. For international researchers, the introduction of City DNA is a way to be able to recognize the competitive ability of a place. Using the method of field visits and discussions with local communities, it is expected to get a direct picture of the authenticity of the city which is bottom up and used as a basic perception of foreign tourists and researchers in the city of Semarang.

Healthy children are in perfect condition both physically, mentally/psychologically and socially (free from disease, weakness and disability). In order for children to grow and develop optimally, children must also be accustomed to healthy living behavior and the Childhood Phase is the developmental phase from the age of 1 or 2 years to 10-12 years, this phase is further classified into two, namely early childhood (small children) between 1-6 years, and later childhood (big children) between 6-12 years. According to the Ministry of Education and Culture, reading mastery is not mandatory for PAUD age children (3-5 years) because this skill will only be taught formally at elementary school level. Children should actually start being taught to read maximally at the age of 4-6 years. Because, this is a golden period for the cognitive development of the brain. In other words, they can absorb lessons and imitate quickly. Brain gym or brain exercise is a touch that can stimulate the work and functioning of the brain optimally, namely further activating the abilities of the right and left brain, so that cooperation between the right and left brain hemispheres can be established. This can improve memory in the child's brain to learn to read.

The highest of indonesian musician to develop Indonesia’s song force them to recycle a popular song into two version (Javanese and indonesia). This paper focused in analysing how the process of transalation is and what ideology that was used in transalting these songs. Qualitative is the method that was used in this research. The data of this research is dangdut songs entitile “layang sworo” and ”oplosan”. In gathering the data, researcher used observation and questioner and in analyzing the data researcher used analysing and clasifiying. The result of the analsis shows that the translator used foreignisation ideology in translating these songs. It goes to that conclusion because the characteristic and the use of method in translating the songs. The characteristics are the translator put some word in source language in the target language, the target language text is like a translation text, and the translator almost did not add or reduce the source language text in the target language text. Then the methods were used are word for word, literal translation and semantic translation.