Publication Search

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik, fisik, mental maupun sosial.Dalam mengupayakan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera kita tertolong dengan adanya Internet.Sehingga kita juga dapat terhubung dengan pengguna internet diseluruh belahan dunia.Dampak positif yang didapat dari jaringan internet, sebagai media komunikasi, sebagai media pertukaran data dan sebagai media pencari informasi.Tetapi terdapat pula dampak negatif dari penggunaan internet seperti penipuan, perjudian, dan pornografi.Pornografi menjadi perhatian khusus karena anak-anak sekarang dapat mengakses dengan mudah karena kurangnya pengamanan terhadap situs-situs porno itu. Dari latar belakang tersebut maka, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? (2) Apakah terdapat perlindungan khusus serta peran dari Negara atau Pemerintah untuk anak-anak dalam mengakses media online? (3) Apa saja hambatan dan penyelesaian dalam perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Dalam pendekatan In Concreto yaitu memberikangambaran peristiwa hukum konkrit yang terjadi serta mengkaji beberapa undang-undang yang berlaku dan membandingkan.Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Orang tua yang memiliki wewenang dalam memberi batasan penggunaan gadget kepada anak. (2) Negara dan Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada dengan memblokir semua situs-situs porno yang ada di media online. (3) Hambatan yang timbul karena tidak dapat memblokir semua situs porno dengan mudah karena akan terjadi kerusakan dengan situs yang lain. Penyelesaian yang dilakukan dengan memasang internet sehat.

Youth organizations have the potential to build the nation and as agents of change, therefore their existence needs to be managed professionally so that they truly contribute to regional development. Within the village environment, there are many potentials that can be developed as alternative capital for regional development. It is hoped that the implementation of strategic management in its management will produce work programs that are appropriate to the needs and potential resources owned by the village/kelurahan, as capital in developing the village. The concept of strategic management includes how an organization makes strategic plans, coordinates and implements programs and evaluates them. In several kelurahans within the sub-district, the existence of youth organizations tended to show less of their role in promoting village development. The existence of this organization seems to be just a formality to complement activities in the village. The awareness of residents to use this organization as a forum for activities and to participate in developing their area is very lacking. The organizing process requires funds to run the programs that have been planned. In general, the obstacles to realizing work programs include funding issues. With sufficient funding, young people can develop their potential, to empower villages and their communities (carry out the activities needed) and provide added value and increase welfare. However, in reality in society, these organizations are not managed properly and optimally because they are constrained by financing. One of the efforts to attract funds is by submitting proposals for funds to certain institutions, both government and non-government organizations. Most of them do not know how to make a proposal for funding an activity. Furthermore, the regional autonomy policy provides opportunities for regions to develop themselves and their communities in accordance with regional needs/interests, so the role of youth as a nation's potential and development constellation cannot be separated from village/sub-district development.

The purpose of this study are (1) to analyze the factors that cause violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang. (2) To analyze criminological studies of violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City. The approach method is done juridically sociologically, specification descriptively using primary data and secondary data, through interviews and literature, then analyzed qualitatively. The results of the discussion show that (1) the factors that cause violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City are human factors, among others, the driver's indiscipline, the intent of the driver and the pretense of the driver. (2) Criminological study of violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang, namely the presence of awareness, discipline, public interest in having a vehicle, incompetence factor

PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in pension fund insurance and taboo PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in insurance for pension funds and old age savings which refers to Government Regulation Number 20 of 2013 About Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension rights and old age savings because of the things that are needed in the fulfillment of pension rights and old age savings. These matters are concerning the role of PT TASPEN (PERSERO) in organizing pension and old-age savings programs that will later be entitled to receive severance pay and receive other pension rights based on applicable regulations. The problem in this study is about the risk of social insurance juridical for employees of PT TASPEN (PERSERO) Semarang Main Branch Office who apply for early retirement before the specified retirement age limit. This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms. From the results of this study indicate that, the juridical risk when applying for an early retirement is not legal unless the person concerned is in trouble, at the time of retirement will get administrative sanctions in the form of postponement of retirement or severance pay. With old age referring to Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension rights and old age savings because of the things that are needed in the fulfillment of pension rights and old age savings. These matters are concerning the role of PT TASPEN (PERSERO) in organizing pension and old-age savings programs that will later be entitled to receive severance pay and receive other pension rights based on applicable regulations.

Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan yang memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara non tunai (cashless). Produk-produk uang elektronik memberikan solusi kepada konsumen berupa kemudahan bertransaksi. Salah satu produk uang elektronik yang beredar di masyarakat  adalah Brizzi yng diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Seiring meningkatnya penggunaan Brizzi di masyarakat, permasalahan terkait penggunaannya pun seringkali dialami oleh pemegang kartu. Permasalahan tersebut menjadi salah satu resiko yang dihadapi pemegang kartu.     Dalam proses penyelesaian masalah inilah seringkali hak nasabah dalam perlindungan konsumen dikesampingkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu Brizzi menurut Undang-Undang? (2) Apa saja resiko yang ditanggung oleh pengguna kartu Brizzi dalam bertransaksi? (3) Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang merugikan konsumen pengguna kartu Brizzi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma sehingga pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundangan yang bersifat normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, resiko yang dihadapi pengguna kartu antara lain gagal top up tapi saldo terdebet, jaringan offline, Brizzi rusak,hilang, pasif, dan permasalahan biaya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Bank BRI sebagai bank penerbit melalui layanan Call BRI 14017, Customer Service di unit kerja, maupun melalui media sosial BRI. Maksimal penyelesaian adalah 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari diterimanya komplain oleh Bank BRI. Perlindungan hukum bagi nasabah terkait transaksi pembayaran non tunai khususnya kartu BRIZZI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Bank BRI perlu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan keamanan bagi nasabah pemegang kartu Brizzi yang berkebutuhan khusus.

Lending often occurs in a loan agreement (credit), which is a State party to the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed by the lender so that losses on the part of creditors as occur at the KSP Artha True Semarang. As for the purpose of this research is to know and understand what factors being the cause of the occurrence of loans (bad credit) as well as settling the loan (bad credit) happens on the KSP Artha True Semarang. The methods used in the writing of this is empirical method that uses an approach from the aspect arising in field, which has the nature of a real legal who live in thecommunity. Formulation of the problem examined in this thesis is how writing reviews of juridical agreement loan (credit) in cooperative Artha True Semarang, what are the factors that led to the loan (kreditmacet) on Cooperative Artha True Semarang, and how the process of rescue and settlement of loans (kerdit jam) of the true Artha padaKoperasi Semarang Formulation of the problem examined in this thesis is how writing reviews of juridical agreement loan (credit) in cooperative Artha True Semarang, what are the factors that led to the loan (kreditmacet) on Cooperative Artha True Semarang, and how the process of rescue and settlement of loans (kerdit jam) of the true Artha on Cooperative Semarang From this research can generate external factors which are the cause of loan (kerdit jam) is the debtor experienced barriers/difficulties in economic needs due to an accident causing late payment in pay off in installments. While the internal factor is the weak information and oversight in causing the credit turnaround supervision be not maximum. And the efforts made in the settlement of bad debts in the KSP Artha Semarang is True through the settlement outside the Court/non litigation and settlement in court, as well as save existing assets.

Sistem jaminan sosial nasional bidang jaminan kesehatan di Indonesia baru mulai serius diurusi pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika”. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah 1) bagaimana tinjauan hukum perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika ?2) Bagaimana Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS ? 3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan dan bagaimana upaya penyelesaiannya ? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Tinjauan hukum perjanjiankerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika diselenggarakan berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1), (2) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. yang menyatakan bahwa: ayat (1) “Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.” Dan ayat (2) “Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.” (2) Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS, yaitu: a) Pesertamengajukan klaim disertai dokumen pendukung sebagai syarat klaim yang telah ditetapkan oleh BPJS, (3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan yaitu berupa kurangnya sosialisasi dari BPJS.

The polemics of pornography legislation passed by the legislature are still centered on the lack of clarity in the definition of "porno" or "pornography". This has led to various conflicts or contradictions between various circles, especially the culture or culture of certain regions, which have an impact on the great potential for disintegration among regions in Indonesia, only because of the unclear and uncertainty of the establishment of the Pornography Act and its application which is inconsistent with Community culture. This evokes the author discusses the discovery of law for the enforcement of the Pornography Act against the diversity of the culture of Indonesian society. The purpose of research is to suppress and reduce the impact and distribution of pornographic material then one of the solutions is through the norms that exist in the community formed by the habits of society, so that at least can be obeyed and carried out in accordance with the norms in the community Because, these norms are a reflection of the habits of behavior (culture) of society in everyday life. Thus the definition of pornography, perception of pornography and application of pornography is different for every region in Indonesia, let alone a diverse culture. The pornography law that has been enacted should be able to ward off a crime or action to make the culprit a culprit, and of course also must meet the sense of community justice. The community's sense of justice here against the Pornography Act is how to balance the customary norms contained within the society which are to provide the moral guidance and moral education of the community.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004.Salah satu kasus dipailitkannya Koperasi Persada Madani(KPM) yaitu berdasarkan  Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa Koperasi Persada Madani (KPM) mengalami kasus gagal bayar dan sedikitnya Rp.1,35 triliun dana nasabah menyangkut di koperasi simpan pinjam ini. Dari  putusan  PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/P.Niaga Jkt-Pst,  tidak serta merta diketahui Koperasi Persada Mandiri (KPM) bubar demi hukum. . Akibat hukum keputusan kepailitan terhadap koperasi Persada Mandiri memang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sebab keputusan kepailitan hanya mengadili masalah utang piutang antara debitor dan kreditor. Sedangkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah tersebut mengatur tentang pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit.

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia.Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Hal yang wajar, pemerintah menyebut bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dinilai kurang efektif dari kajian politik criminal. Permasalahannya bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistikkriminal Badan Narkotika Nasional? Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional? Hasil penelitian mengungkapkan bahwa angka penyebarannya meningkat dari tahun 2010-2013. Baik pada bahan narkotika, jenis tersangka yang terbagi atas jenis pekerjaan, jenis kelamin, kelompok umur. Wilayah penyebarannya melalui bandara, pelabuhan, perbatasan, dan jalur sungai. Penanggulangannya melalui jalur pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang berat ringannya bervariasi. Adanya pidana yang tinggi seperti pidana mati tidak dilaksanakan secara konsisten. Jalur non penal dilakukan dengan memanfaatkan media massa, dan pencegahan tanpa pemidanaan seperti koordinasi instansional nasional dan internasional, pelatihan dan ketrampilan, penanaman nilai-nilai moral dan agama. Jalur penal dan non penal ini dilakukan dalam system masyarakat yang liberal yang rawan berpotensi melahirkan kejahatan narkotika juga.

In Indonesia, there has been no unification or no entity which regulates adoption. Fostering or adoption is still causing problems for communities and governments. Not only in terms of the appointment, but also the problem of the division of property of the adoptive parents. Based on this, the authors raised the title "Judicial Review was borrowed against Children Raise In The Compilation of Islamic Law (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg)".The formulation of the problem of legal writing this study is (1) How was borrowed Against Judicial Review Adopted In KHI (Compilation of Islamic Law)? (2) How does the provision of the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number : 029 / Pdt.G/ 2014 / PTA.Smg? This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research, the research aims to describe the legal review inheritance rights of adopted children according to Islamic Law Compilation (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg). Besides, in this study, the authors used secondary data consisting of secondary law and primary legal materials. How to collect data through library research. Library method is done by examining the primary legal materials, and secondary on granting was borrowed against adopted children. Research results obtained are based on a review of juridical was borrowed against the adopted child in Compilation of Islamic Law, a foster child who did not inherit from his adoptive parents can get the name of administration, where the provision of children's lift can be done through was borrowed, as stated in Article 209 KHI , Giving the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg namely, the adopted child can receive inheritance from her adoptive parents or heir through "was borrowed" a maximum the amount of 1/3 (one third) part of the overall property adoptive parents as article 209 Compilation of Islamic Law in Indonesia, with the proviso is not an heir and has not received agrant.

Communities with lower levels of well-being tend to disregard the norms or rules of the applicable law. Seeing these conditions to meet the needs of a tendency to use all means so that these needs can be met. Of the ways used there is a violation and does not violate the norms hukum.Salah a form of crime that often occurs in the community is a criminal offense committed by a robber. Robber or in legal terms is theft with violence. The term phenomenon begal legislation criminal penalties stipulated in Article 365 CriminalCode.             The problem according to the author in this study is how countermeasures against the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the jurisdiction Polrestabes Semarang and obstacles faced by the police in combating the criminal acts of theft by weighting (nozzle) conducted by begal in Semarang Polrestabes jurisdictions as well as efforts to overcome the problems.             The method used in this research is sociological juridical is an approach that uses the principles and legal principles derived from the rules written, sociological is an approach that aims to clarify the real situation in society towards the issues examined in other words give meaning important on the steps of observation. The use of sociological juridical methods conducted by the researchers is not only based on laws and legal provisions relating to countermeasures against acts pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of ​​Law Polrestabes Semarang.             The results showed that the prevention of the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of ​​Law Polrestabes Semarang, namely by attempts non penal or preventive such as by making banners that contain extension or an appeal to the people to always remember safety self-owned assets, and outreach to the community. Efforts penal or repressive efforts undertaken by performing operations that continuously patrol Eagle Team Anti robber, Razia vehicle at night, arrest the perpetrators, and take action-action firmly against the perpetrators under criminal law. The obstacles faced by the police in response to acts of pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of ​​Law Polrestabes Semarang. Barriers that are internal police investigators is the lack of personnel, so that the number of police investigators are not proportional to the number of population in a large area. Furthermore, the operational funds are extremely limited. Barriers that are external, namely a less litigious society, people with low education, people are less concerned with environmental safety.

Daun simpor (Dillenia suffruticosa) diketahui mengandung banyak senyawa yang memiliki aktivitasfarmakologi seperti antioksidan. Etil asetat merupakan pelarut yang bersifat semi polar sehingga dapatmenarik senyawa yang bersifat polar maupun nonpolar. Skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahuigolongan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etil asetat daun simpor segar dan kukus. Penelitian diawalidengan ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol 80% selama 48jam. Ekstrakmetanol daun simpor simpor dipartisi cair-cair dengan etil asetat. Ekstrak yang didapat kemudian dilakukanskrining fitokimia. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun simpor segar dankukus mengandung senyawa golongan tanin, polifenol, dan triterpenoid. Senyawa golongan saponin dantriterpenoid tidak terdeteksi pada daun simpor segar dan kukus. Perlakuan pengukusan tidak berpengaruhterhadap kandungan senyawa daun simpor.Kata Kunci : daun simpor; Dillenia suffruticosa, skrining fitokimia

Tanaman mangsi (Phyllanthus reticulatus) merupakan tanaman perdu yang tumbuh liar dengan buahyang berwarna ungu kehitaman yang diduga berasal dari antosianin. Antosianin yang bersifat polar danlarut dengan baik dalam pelarut-pelarut polar. Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan pelarut etanol96%, asam asetat dan aquades dengan perbandingan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mencariperbandingan pelarut (campuran etanol 96%, asam asetat dan aquades) yang tepat untuk ekstraksi antosianindan mengetahui stabilitas ekstrak warna antosianin buah mangsi yang dihasilkan. Penelitian ini terdiri daridua tahap yaitu tahap I adalah ekstraksi zat warna alami dari buah mangsi (phyllanthus reticulatus) denganberbagai proporsi pelarut (etanol 96 %, asam asetat dan aquades) (49:1:50 ; 39:1:60 ; 29:1:70 ; 19:1:80 ; 9:1:90).Hasil penelitian tahap I menunjukkan bahwa perlakuan terbaik yang digunakan adalah perbandingan jenispelarut etanol 96% : asam asetat : aquades (9:1:90) menghasilkan nilai pH tertinggi yaitu 5,380 ; konsentrasiantosianin 0,455 mg/l ; rendemen ekstrak 74,40 % ; tingkat kecerahan 23,73 ; tingkat kemerahan 9,07 ;tingkat kekuningan 10,23. Hasil analisa tahap II, menunjukkan bahwa ekstrak antosianin buah mangsimengalami penurunan stabilitas yang dipengaruhi oleh pH, suhu, dan waktu pemanasan. Peningkatannilai pH menyebabkan nilai absorbansi ekstrak makin menurun, sedangkan semakin tinggi suhu dan lamawaktu pemanasan menyebabkan stabilitas warna kurang optimum.Kata kunci: Antosianin, Stabilitas warna, Ekstraksi, Buah mangsi

Labu siam mengandung mineral, sedikit gula dan air. Selain itu labu siam juga mengandung zatantioksidan seperti flavanoid dan vitamin C yang baik untuk menangkal radikal bebas dan mencegahkanker. Tekstur permen jelly sangat tergantung pada bahan pembentuk gel serta komponennya. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui formulasi terbaik antara konsentrasi ekstrak labu siam, variasi agar-gelatinyang menghasilkan permen jelly dengan aktivitas antioksidan yang tinggi serta kadar gula yang rendah dandisukai konsumen.Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor. Faktor 1adalah ekstrak labu siam 5, 10, dan 15g serta faktor 2 adalah variasi agar-gelatin 2,5g+37,5g, 5g+35g, 7,5g+32,5g.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik adalah perlakuan ekstrak labu siam 15g dan variasiagar-gelatin 7,5g+32,5g yang menghasilkan permen jelly dengan kadar air 18,6%, kadar abu 2,76% kadargula reduksi 0,55% dan aktivitas antioksidan 8,64%, warna kuning muda (2,06), rasa manis (2,26), tingkatkekenyalan (1,66), dan disukai (2,46).Kata kunci : Labu siam, agar, gelatin, permen jelly.

Nugget merupakan produk olahan makanan dalam bentuk beku yang mengalami pemasakan sampaisetengah masak (precooked), siap saji, serta telah berkembang di dunia dan diminati oleh masyarakat luas.Tekstur nugget pada dasarnya empuk khas daging serta tergantung pada bahan dasar pengisinya. Beberapapenelitian tentang nugget untuk membentuk tekstur yang disukai konsumen, nugget banyak disubtitusidengan banyak jenis ikan dan sayuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi yang optimaldalam pembuatan nugget ikan hiu dengan penambahan jamur tiram terhadap karakteristik kimiawi danorganoleptiknya.Perlakuan yang diterapkan meliputi perbandingan ikan hiu: tepung terigu (105g:60g; 75g:90g; dan45g:120g) dan jamur tiram (Putih, Kuning, dan Coklat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahanikan hiu dan jamur tiram berpengaruh nyata terhadap karakteristik kimia (karbohidrat, kadar abu, kadarair, kadar lemak, dan kadar protein). Hasil uji organoleptik dari nugget berbeda tidak nyata. Hasil penelitiandiperoleh kadar karbohidrat total (by difference) 29,97-57,42%, kadar air 27,7-59,31%, kadar abu 1,38-2,40%,kadar protein 6,13-24,31%, kadar lemak 0,06-0,08%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaikadalah perlakuan ikan hiu : tepung terigu 105g : 60g dan jamur tiram putih yang menghasilkan nugget ikanhiu dengan kadar air 43,2%, kadar abu 1,85%, kadar protein 24,21%, kadar lemak 0,06%, kadar karbohidrat3,58%, rasa jamur (1,30), tekstur juicines (0,88), aroma ikan hiu (1,43), dan kesukaan keseluruhan (2,56).Kata kunci : Nugget, ikan hiu, tepung terigu, variasi jamur tiram.

Buah naga merah merupakan buah tropis yang kaya akan antioksidan, namun kurang disukai karenarasanya yang tidak begitu manis. Buah naga merah juga sangat mudah mengalami kerusakan karenakandungan kadar air yang tinggi. Fruit leather adalah jenis olahan produk makanan yang berasal dari buburdaging buah yang dikeringkan sampai kadar air berkisar 10-15%. Pembuatan fruit leather memerlukan buahyang memiliki kandungan serat yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristikfruit leather dengan perbandingan buah naga merah dan pepaya serta mengkaji suhu pengeringan yangtepat untuk mendapatkan karakteristik fruit leather yang baik.Perlakuan yang diberikan meliputi perbandingan buah pepaya: naga merah, yaitu 20:80, 30:70,dan 40:60. Perlakuan yang kedua adalah suhu pengeringan, yaitu 140, 150, dan 1600C. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa perbandingan buah naga merah - pepaya dan suhu pengeringan berpengaruh nyataterhadap karateristik kimia dan organoleptik fruit leather. Berdasarkan tujuan penelitian diperoleh fruitleather terbaik pada perlakuan perbandingan daging buah pepaya:daging buah naga (20:80) dan suhupengeringan 1400C. Fruit leather yang dihasilkan memiliki kadar air 14,41%, kadar abu 2,91%, kadar gula total48,91%, kadar vitamin C 25,24 mg/100, dan derajat keasaman (pH) 4,83. Uji sensori yang didapatkan padaperlakuan tersebut adalah warna orange kemerahan dengan nilai 3,51, rasa tidak begitu manis dengan nilai3,71, tekstur agak kenyal dengan nilai 2,93, kesukaan keseluruhan sangat suka dengan nilai 3,67.Kata kunci: buah naga merah, pepaya, fruit leather, suhu pengeringan.

Tomat adalah salah satu sumber antioksidan alami. Dibalik manfaat buah tomat yang baik untukkesehatan. Buah tomat sangat mudah mengalami kerusakan. Penelitian ini memanfaatkan buah tomatuntuk dijadikan manisan tomat (kurma tomat). Tomat pada umumnya memiliki kandungan antioksidanyang tinggi tetapi perlakuan pemanasan akan mengurangi jumlah antioksidan, sehingga penambahan bahanlain yang memiliki kandungan antioksidan sangat diperlukan. Jahe merupakan bahan yang mengandungantioksidan yang cukup tinggi dan akan ditambahkan pada kurma tomat. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui karakteristik dan aktivitas antioksidan tertinggi pada kurma tomat dengan penambahanjenis jahe dan lama pengeringan serta disukai konsumen.Perlakuan yang diberikan meliputi penambahan jenis jahe, yaitu jahe gajah, emprit, dan jahemerah. Perlakuan yang kedua adalah lama pengeringan, yaitu selama 18, 20, dan 22 jam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa penambahan jenis jahe dan lama pengeringan berpengaruh nyata terhadap karateristikkimia dan organoleptik kurma tomat. Aktivitas antioksidan tertinggi adalah 27,12%, untuk kadar air sebesar20,76%, kadar β karoten sebesar 11,51%, kadar gula total sebesar 39,23%, pH 5,8; warna (2,7); rasa (1,7) aroma(2,2); kealotan (1,6); kesukaan keseluruhan (2,8). Nilai kesukaan paling tinggi dihasilkan pada perlakuanpenambahan jenis jahe gajah dengan lama pengeringan selama 18 jam.Kata kunci: kurma tomat, jahe, antioksidan.

Chicken Ranch venture is a business that is environmentally friendly and efficient, the management of maintenance, cage, and the handling of waste should always be considered. But the farm that stood in the village of Wonosobo Mojotengah Candirejo not in accordance with the applicable rules on the farm, a location close to settlements and ignore the handling of waste and effort. .This Method approach used in this study is the sociological juridical approach. To approach the problem in this study the author uses descriptive analytical research specifications. The collection of data through primary data and secondary data. Methods of presenting data in research conducted in a descriptive way. The analysis used in this thesis is qualitative. The results showed that (1) Overview of the Business Environment Poultry in the village of Wonosobo Mojotengah Candirejo terms of Environmental Aspects, regulated by Law No. Law No. 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health and Licensing Guidance And Business Registration Ranch, which states that the livestock company and certain parties who seek cattle to scale certain businesses are obliged to follow the procedures for aquaculture animals is not well with disturbing public order in accordance with the guidelines set by the minister in addition to the licensing process must be approved by the farm community about the location where the livestock business to be established. (2) An environmental impact arising from the chicken farm that is a negative impact in the form of environmental pollution, odor, chicken health while the positive impact chicken farm can boost the empowerment of local communities. Thus in maintaining farm Candirejo Mojotengah Wonosobo should implement procedures Efforts Environmental Sustainability and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL) if the procedure Efforts Environmental Sustainability and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL) is not implemented then it will be penalized environmental law in this case will be in wear business license revoked.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.