Publication Search

ABSTRACT An environmental permit is a permit given to any person or initiator who wishes to undertake a business and / or activity that is required to be UKL-UPL in the framework of environmental protection and management as a condition of obtaining a business and / or activity license. Violations committed by PT. Hadi Putra Makmur related to the issue of obligations and prohibitions, especially regarding licensing, efforts to manage and monitor the environment, hereby the supervision of DLH enforces by giving administrative sanctions. The above is the basis for the author to take the title "ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT ON IMPORTANT ACTIVITIES THAT DO NOT HAVE DOCUMENTS UKL-UPL (Study of PT. Hadi Putra Makmur Semarang City)." In this research, the authors raise the problems, namely: a. How is administrative law enforcement for activities that have no significant impact that do not yet have UKL-UPL documents? b. What are the obstacles that arise in the administration of administrative law for activities that do not have significant impacts that do not have UKL-UPL documents? c. What is the Role of Administrative Law in Enforcement of Environmental Law? The method used is to use the type of juridical normative research with descriptive analytical research specifications, secondary data sources with data collection methods through literature study and interviews, and the method of presentation and data analysis methods using descriptive analytical methods. The purpose of this study is to explain the application of administrative sanctions for activities that do not have significant impacts that do not have UKL-UPL documents. Barriers that arise in the enforcement of administrative sanctions for activities that do not have a significant impact that do not have UKL-UPL documents, and the role of administrative law in environmental law enforcement. The results showed that PT. Hadi Putra Makmur has violated licensing, environmental management and monitoring efforts, DLH Semarang city has imposed administrative sanctions in the form of government coercion in accordance with PP no. 37 of 2012 concerning environmental permits. Administrative sanctions are legal instruments used for the first time by DLH in enforcing cases conducted by PT. Hadi Putra Makmur.   Keywords: Administrative Enforcement, Environmental Permit, UKL-UPL

Vigilantism itself is an offense that still often occurs in the community around us. This violates the provisions of article 170 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, article 351 paragraph (2) and (3) of the Criminal Code, article 354 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Violations of vigilantism are not justified because it is as if the community as the perpetrators of vigilantism ignores the legal process in force in Indonesia. Then there needs to be protection for the suspect or victim of vigilantism even though he is a criminal. It aims to achieve justice and legal processes in this country. The formulation of the problem of this research is What are the factors - factors that cause the occurrence of vigilante actions, How is law enforcement against perpetrators of vigilante acts (Study in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police). The type of research used in this study is juridical normative. The research specifications are analytical descriptive. This study uses two sources of cracked data: primary data and secondary data. The method of presenting data in research is done in a descriptive way. The analysis used in writing this thesis is qualitative. The results showed that, the factors that caused the act of vigilantism were spontaneous arising from a group of people who came from social pressure factors, lack of public trust in law enforcement officials, lack of knowledge of people who conduct vigilante about the law and busy people capture the moment of vigilante with a cellphone rather than having to break up. Law enforcement against perpetrators of vigilante conduct (Studies in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police) by conducting, overcoming, and minimizing the occurrence of vigilante acts both from the policy of penal policy (repressive) in accordance with article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, article 170 paragraph (1) and (2) KUHP, article 351 paragraph (2) and (3) KUHP, article 338 KUHP article 354 paragraph (1) and (2) as well as non-penal (preventive) is done by conducting counseling to the community in the area - areas considered to be the scene of vigilantism and carrying out routine patrols.   Keywords: Factors, Enforcement, Self-Performing Judges.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Biologi melalui model Problem Based Learning pada siswa kelas X MIPA 3 SMA N 1 Jatisrono Tahun pembelajaran 2017/2018. Metode pengumpulan data menggunakan lembar Observasi, metode tes, dan dokumentasi. Indikator kinerja pada aktivitas individual mencapai ?73,07% sedangkan hasil belajar siswa  secara klasikal mencapai ? 88,46 %. Aktivitas siswa pada keterampilan (Psikomotor) di siklus I, II, dan III yaitu (38,46%,69,23%,84,61%) dan sikap (afektif) untuk siklus I, II, dan III yaitu  (46,61%,61,53%,88,61%), peningkatan aktivitas siswa siklus III suadah mencapai indikator kinerja keberhasilan ? 73,07%. Hasil penelitian siklus I ketuntasan belajar siswa yaitu 65,38%. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa mencapai 76, 92%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa 92,30%. Hasil belajar sudah memenuhi nilai KKM dan mencapai indikator kinerja keberhasilan ? 88,46%. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar biologi siswa.Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, Model PBL

Kawasan Wisata Alam Pura Wonogiri Muncar memiliki beragam flora, termasuk pakis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman pakis dan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembelajaran biologi untuk SMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan sistem penempatan stasiun dan plot sesuai dengan lokasi lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 21 jenis pakis (Pteridophyta), di Kawasan Wisata Alam Candi Muncar, terdiri dari tiga kelas, yaitu kelas Filicinae, kelas Equisetinaceae dan kelas Lycopodiinae. Hasil validasi modul "Tumbuhan Paku (Pteridophyta)", diperoleh skor akhir dengan rata-rata 45,22 (skala 56) dengan nilai persentase 81%, dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran biologi "Tumbuhan Paku (Pteridophyta) "dinyatakan memenuhi syarat sangat baik, digunakan sebagai modul pembelajaran biologi SMA.Kata kunci: keanekaragaman pakis, modul pembelajaran biologi, kawasan wisata alam candi Muncar

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas V SDN Ngepeh Kecamaatan Saradan, Kabupaten Madiun dalam menulis surat undangan dengan menggunakan foto.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis data triangulasi, dan dalam kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data menggunakan siklus. Berdasarkan hasil penelitian PTK adalah hasil siklus I keterampilan menulis siswa menunjukkan penguasaan subjek penelitian yaitu 59,2%. Pada siklus II hasil menunjukkan bahwa penguasaan keterampilan menulis siswa mencapai 83,2%, hasil peningkatan keterampilan menulis siklus I ke siklus II sebanyak 24%. Peningkatan kemampuan menulis surat undangan hingga ketepatan viabilitas surat yang sesuai. foto, elemen elemen kelengkapan surat, ketelitian kata sopan, ketepatan kalimat, dan penggunaan ejaan dan tata bahasa alat tulis yang tepat. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa media foto dapat meningkatkan kemampuan menulis surat undangan siswa kelas SDN Ngepeh Kabupaten Saradan Madiun pada tahun akademik 2015/2016.Kata kunci: Media Foto, Keterampilan Menulis

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental yang dilakukan di SDN Kismantoro Miri Kabupaten Wonogiri. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kelas tiga. Kelas tiga SDN Miri berjumlah 20 siswa sebagai kelas eksperimen dan 20 siswa sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah tes dalam bentuk posttest yang disediakan dalam kelompok kontrol atau kelas eksperimen. Data diperoleh dari hasil belajar siswa nilai postes. Uji validitas suatu masalah dengan menggunakan tabel korelasi r, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Spearman-Brown. Berdasarkan penelitian dilakukan perbedaan penelitian dalam hasil yang diperoleh, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai rata-rata. Berdasarkan hasil uji-t dengan ? = 5% diperoleh Tobs = 1.68205> 5.990 dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajar menggunakan pendekatan Appoarch Scientific untuk memperoleh hasil belajar sains lebih baik daripada siswa yang diajar dengan metode konvensional. Jadi penggunaan model ini efek singnifikan pada hasil belajar IPA siswa kelas tiga SDN Kismantoro Miri Kabupaten Wonogiri.Kata kunci: Pendekatan Pembelajaran ilmiah, Keterampilan Proses Sains.

Kualitas siswa dalam Program Pendidikan Biologi Universitas Veteran Bangun Nusantara tidak dalam kualitas tertinggi. Tetapi kompetensi kelulusan standar diperlukan di tingkat yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterampilan dalam kegiatan belajar. Peningkatan aktivitas pembelajaran telah dilakukan melalui pendekatan saintifik berbasis lesson study pada mata kuliah sistematika tumbuhan tinggi melalui 4 siklus. Setiap siklus memiliki tahapan perencanaan-lihat-lihat. Data diperoleh dari deskripsi tahapan plan-do-see dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rencana itu layak dan teliti. Implementasi do bahwa perkuliahan dapat mengatur waktu dengan baik, memberikan motivasi dan ketepatan pada kesalahpahaman yang disampaikan oleh mahasiswa; selain itu, aktivitas belajar siswa dan kemandirian mereka selama kegiatan belajar semakin meningkat. Implementasi see dapat meningkatkan kolaborasi antar dosen dalam menyusun rencana selanjutnya. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan ilmiah berdasarkan studi pelajaran dapat meningkatkan keterampilan dosen dalam melakukan kegiatan belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar siswa dan meningkatkan kemandirian siswa.Kata kunci: keterampilan belajar, lesson study, pendekatan saintifik

Asphyxia is the failure to initiate and continue breathing spontaneously and regularly when the baby is born or some time after birth. The aim of the research is to determine the description of midwives' knowledge of the meaning of asphyxia, etiology and treatment of asphyxia at the Special Regional Hospital for Women and Children in Pertiwi Makassar. The research was carried out at the Special Regional Hospital for Women and Children in Pertiwi Makassar. The method in this research uses descriptive analytics by taking a sample of 45 midwives with a total sampling technique, namely all midwives who work at the Pertiwi Makassar Regional Special Hospital for Women and Children in 2016. The data used in this research is primary data with the variable studied being knowledge midwives about the meaning of asphyxia, the etiology of asphyxia and the treatment of asphyxia. The results of the research from 45 midwives who were willing to be respondents found 42 respondents (93.33%) who had good knowledge about the meaning of asphyxia, 42 respondents (93.33%) who had good knowledge about the etiology of asphyxia and 40 respondents (88.89%) who had good knowledge about the etiology of asphyxia. good about treating asphyxia. In conclusion, most of the midwives' knowledge is good about the meaning of asphyxia, the etiology of asphyxia and the treatment of asphyxia. It is hoped that midwives will further increase their knowledge, especially in handling asphyxia in newborns to reduce the neonatal mortality rate.    

The WISN and ABK-Kes methods can be used to calculate the workload and staff requirements in the medical record unit. Medical record workers often catch several jobs without calculating the workload, so they feel a high workload. The purpose of this research is to analyze the need for medical personnel using the WISN and ABK-Kes methods. This study uses a type of qualitative research with a descriptive research design. The population in this study were all medical record officers. With eight medical record officers as samples. The results showed that based on calculations using the WISN and ABK-Kes methods, ten medical record officers were needed. So the proposed solution is to add expert medical record officers who are competent in their fields according to the calculation of the need for medical personnel according to the ABK-Kes method. This makes the medical record unit more reliable and ideal, because it is in accordance with PMK No. 33 of 2015 the addition of SDMK.    

Latar Belakang: Pemilihan kontrasepsi yang digunakan oleh wanita perlu mempertimbangkan pengaruh metode tersebut terhadap fungsi reproduksi sekaligus kesejahteraan umum. Alat kontrasepsi pil dan suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping paling utama yaitu gangguan pola haid. Hasil studi pendahuluan pada akseptor KB pil dan suntik kombinasi didapatkan 2 dari 5 akseptor KB Pil Kombinasi mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Sedangkan akseptor KB Injeksi Kombinasi 1 dari 5 orang mengalami siklus haid yang tidak teratur. Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan siklus menstruasi akseptor KB pil dan injeksi kombinasi. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan Survey Analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Puskesmas Kerjo. Sampel yang diambil adalah akseptor KB pil dan injeksi kombinasi. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 60, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Quota Sampling. Instrumen penelitian menggunakan angket. Teknik analisa data pada analisis bivariat menggunakanT test. Hasil Penelitian: Hasil penelitian didapatkan siklus menstruasi akseptor KB pil kombinasi mayoritas normal (90%). Sedangkan siklus menstruasi pada akseptor KB injeksi kombinasi mayoritas juga normal (90%). Analisa bivariat padaperbedaan siklus menstruasi akseptor kb pil dan injeksi kombinasi menunjukkan nilait hitung lebih kecil dari t tabel (0,192 < 1,67065). Sehingga tidak ada perbedaan siklus menstruasi antara KB pil dan injeksi kombinasi. Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan siklus menstruasi akseptor KB pil dan injeksi kombinasi.

Perdarahan postpartum menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia terutama atonia uteri dan ruptur perineum. Tujuan studi kasus ini meresume asuhan kebidanan ibu bersalin primigravida dengan senam hamil terhadap pencegahan ruptur perineum dan mengidentifikasi efektivitas senam hamil terhadap ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida. Metode penelitian studi kasus ini menggunakan metode observasional deskriptif  yang dilakukan di Puskesmas Kebakkramat I pada bulan Maret sampai April 2016 pada ibu bersalin primigravida dengan senam hamil melalui teknik pengumpulan  data primer dan sekunder dengan format asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan 7 langkah varney dan melaksanakan latihan senam hamil sesuai dengan SOP serta nama inisial dan surat persetujuan. Hasil penelitian didapatkan responden yang mengikuti senam hamil sejak usia kehamilan 28 minggu dengan frekuensi dan ketepatan pelaksanaan mampu mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum sampai dengan derajat IV bersamaan dengan pelaksanaan persalinan yang aman dan nyaman. Kesimpulan senam hamil cukup efektif untuk mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida.

Depression Breast milk is the best food for babies, because it contains all the nutrients the ideal amount  and  composition  required  by  infants.  One  of  the  obstacles  in  the  early breastfeeding is the production of breast milk in small quantities on the first day after birth. Ways that can be done toincrease milk production is the oxytocin message. The purpose of case study to improve sepending colostrum at maternal post partum after doing oxytocin message. This type of research is descriptive using a case study approach. Subjects in this study were two patients maternal post partum. The result of the analysis to subject 1 spending colostrum time this is 5.00 hours with fast   categori, while to subject  2  spending  colostrum  time  this  is  06.20  hours  with  low  categori.  Can  be concluded there oxytocin message effect on the time spending colostrum.nurse have to apply message oxytocin to the mother post partum to give colostrum on her baby soon after birth.

Depression is one form of psychiatric disorders in nature of feeling (affective or disorder) is characterized by melancholy, lethargy, feeling of no use, and despair. A nursing action that needs to be administered to patients with depression disorder with the provision of music therapy. Music therapy is a therapy that can improve the effects of analgesics, comfort effects that can reduce depression. Musik used with dangdut music fast rhythm. The purpose of this case study illustrates the changes in depression levels before and after the dangdut music therapy performed rapidly in the space Gatot Kaca RSJD Dr. Amino Gondhohutomo. This type of research is descriptive by using case study approach method. Subyek in this case study were two patients with mild to moderate depression, 18 to 20 years og age, and like dangdut music. Analysis was done descriptively and measured using an HRS-D scale assessment. The result of analysis after the music therapy dangdut fast rhythm for 4 times on subjects I and subjects II, showed that the occurrence of decreased depression rate with subjects I score 13 (mild depression) to 6 (normal) and subjects II 16 (moderate depression) to 12 (mild depression). Recommendations for nurse may continue nursing actions to lower dep levels.

E-commerce has been giving a lot of benefits to small andmedium enterprises (SMEs), but there are only a few SMEs whichhave adopted it. Therefore, it is necessary to find out what are thefactors that support SMEs to adopt E-commerce. So far, researcheson E-commerce have been done on foreign-large-scale businesses,while researches on SMEs especially about the adoption of E-commerce have been a few. That is why this research will discussthe adoption of E-commerce on Indonesian SMEs and will includethe factors that support E-commerce adoption. The problems in thisresearch are elaborated into research questions, i.e. do, topmanagement support, organizational readiness, external pressure,and perceived benefits have significant positive effect to E-commerce adoption? And does the adoption have significantpositive effect to company’s performance? The purpose of thisresearch is to analyze factors that support E-commerce adoption onIndonesian SMEs and to analyze whether the adoption improves theperformance of the SMEs. This technique is chosen because it is thesecond generation of multivariate analyzing technique that enablesresearchers to test the relation between complex variables to get anoverall view of the whole model. Besides, SEM can also test a seriesof a complicated relation simultaneously. The results of thisresearch explain that top management support, organizationalreadiness, external pressure, and perceived benefits haveSignificant positive effect to E-commerce adoption, and theadoption have significant positive effect to company’s performance.

AbstractThis research has purposes of knowing the interpretation of the supplementary worker rights definition after Constitutional Court Decision Number 67/PUU/XI/2013. This research has also purposes of knowing the preventive legal protection of the supplementary worker rights after the Decision of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013. The results of this research are, firstly, the supplementary rights of worker are classified into: (a) normative, meaning that the supplementary rights which are provided and regulated by acts, such as severance payment, gratuity and compensative payment. (b) non-normative rights, meaning other rights are provided and regulated by the parties in accordance with the agreement in the employment agreement or collective labor agreement. Secondly, there are already legal protection of supplementary non-salary rights in Decision of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013 but they are not completely protective because the supplementary rights of the worker are not included in separatist creditor payment.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, penafsiran definisi hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013. Penelitian ini juga untuk mengetahui, perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013. Hasil penelitian ini adalah pertama, hak-hak lainnya pekerja/buruh dibagi menjadi: (a). bersifat normatif, adalah hak-hak lain yang diberikan dan diatur oleh Undangundang, misalnya uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan (b). Hak hak lainnya yang tidak bersifat normatif, berarti diberikan dan diatur oleh para pihak menurut kesepakatan baik dalam Perjanjian Kerja (PK) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kedua, perlindungan hukum hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Nomor 67/PUU-XI/2013 sudah ada namun tidak sepenuhnya terlindungi, dikarenakan hak-hak non upah pekerja/buruh dikecualikan pembayarannya oleh kreditur Separatis.

Based on analysis in this research, shows that: First, The Mechanism of Filling the Deputy Head of Region is done in the perspective of Government Regulation Number 49 of 2008 regarding the third amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 regarding the Election, Approval, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region, Second, The direct impact to the community due to the absence of a deputy head of the region can be seen from the heavy workload of regional heads in managing local governments that have many problems where it can not be resolved without the help of a representative, so that many services and development will be disrupted.

The mechanism for removing The Head of local goverment from the Office based on Article 83 Subsection (1) of Law Number 23 Year 2014 on local Government begins with the status of a head of local goverment being charged with criminal offense, followed by temporary removal from his/her office based on a register at a Court. It is also found that the officer in charge of removing a Head of local goverment is the President for an offending Governor and a Minister for an offending Regent or Mayor, without the need for a consultation with the local House of Representatives. Meanwhile, the legal consequences of a removal of a Head of local goverment  that the offender’s rights and responsibilities are assumed by Vice Head of local goverment, until a legally binding verdict on the matter has been issued by the Court. Whenever a Head of local goverment being indicted is not removed from his/her office, then the President or the Minister concerned may be charged of unlawful conduct that cause legal uncertainties within the bureaucracy of the regional government involved.

The journey of the Regional Representative Council (DPD) in the constitution is considered to still not compensate for the dynamics of proliferation of legislation. The reason is that the function of the DPD with the DPR in the field of legislation has been tugging and there has been intense competition in the formation of legislation, on the one hand the existence of the DPR as an institution holding a legislative function born earlier is considered to dominate the formation of legislation. On the other hand, the existence of the DPD as a new institution that is also given a legislative function, its authority is considered to be too small when compared to the authority of the DPR in the process of establishing legislation. Even the DPD is considered to add to the problem of over regulation in Indonesian legislation. Borrowing the term Richard Susskind mentions that hyper regulations or obesity are legal and over regulation. This situation led to the implementation of the DPD's legislative function not being optimal because it tends to be half-hearted. In other words, the existence of the DPD as the holder of legislative power is still under the shadow of the DPR, so it has not been taken into account in the process of establishing legislation in Indonesia, even though it has been corrected by the Constitutional Court through Decision of the Constitutional Court Number 92/PUU-X/2012 and Decision Constitutional Court Number 15/ PUU-XIII/2015, but the decision was ignored.

Sampai saat ini perkakaoan Indonesia cenderung meningkat baik luas areal maupun jumlah produksidan masih didominasi oleh Perkebunan Rakyat, namun peningkatan produksi tersebut ternyata tidakdiimbangi dengan penyiapan sarana pengolahan yang memadai dan cocok untuk diterapkan di PerkebunanRakyat. Permasalahan di tingkat internasional mutu biji kakao Indonesia adalah mutu yang masih dianggaprendah. Salah satu penyebab rendahnya mutu biji kakao Indonesia adalah keasaman relatif tinggi (pHkurang dari 5,5). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi antara pemeraman buah denganmodifikasi kotak fermentasi yang menghasilkan pH biji kakao kering 5,5. Perlakuan dalam penelitian ini:fermentasi biji kakao di dalam kotak kecil (K), fermentasi biji kakaodiantara kotak dalam dan kotak luar (A),dan fermentasi dalam kotak tanpa sekat (B). Yangdikombinasikan dengan pemeraman buah dengan variasilama pemeraman; 0 hari (H0); 4 hari (H4)dan 6 hari (H6). Rancangan dalam penelitian ini menggunakanmetode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, dengan 3 kali ulangan yang berarti ada 27 unit percobaan(3x3x3). Pengamatanselama fermentasi adalah pH dan suhu timbunan biji.Analisa yang dilakukan padabiji kakao kering:kadar air,pH, indeks fermentasi dan nilai uji-belah.Data yang diperoleh ditabulasi dandianalisis varian. Jika terjadi perbedaan nyata dengan selang kepercayaan 5% dilanjutkan dengan Uji Duncan’sMultiple Range Test. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pemeraman buah 4 hari dalam kotak antara(A)menghasilkan biji kakao kering dengan pH berkisar 5,5 dan kadar air 7,5 % yang sesuai StandarMutu(SNI: 2323:2008) yang ditetapkan.Kata kunci : fermentasi;kakao;pemeraman buah

Tepung mokaf dan tepung garut dapat dikembangkan sebagai sumber karbohidrat non beras padapembuatan beras analog.Tepung kacang merah digunakan sebagai sumber protein dan kandungan amilosanyayang tinggi dapat membantu membentuk butiran beras analog..Pembuatan beras analog menggunakanteknologi ekstrusi sehingga menghasilkan karakteristik produk seperti beras. Tujuan penelitian ini adalahuntuk menentukan indeks glikemik beras analog berbasis tepung mokaf, tepung garut dan tepung kacangmerah sebagai pangan alternative bagi penderita diabetes. Penelitian ini menggunakan Rancangan AcakLengkap, satu faktor yaitu perbandingan tepung mokaf, tepung garut dan tepung kacang merah dengan5 taraf perlakuan, yaitu B1: 90%: 0% : 10%; B2 80%:10%: 10%; B3 70% : 20% : 10%; B4 60%: 30%; 10%; danB5 50%: 40%: 10%.Penelitian ini terdiri dari tahapan: persiapan bahan, formulasi tepung komposit sesuaiperbandingan untuk pembuatan beras analog dan pengujian indeks glikemiknya. Formula terbaik beras analogdengan indeks glikemik 74 diperoleh dari perlakuan B5 yaitu perbandingan tepung mokaf, tepung garut dantepung kacang merah 50%:40%:10%.