SciRepID - Scientific Publication Search

Publication Search

50,562 articles from 425 journals · 1,447 citations tracked

Showing 21-40 of 108

Analytics

Aliya Mardhatilla Az-Zahra; Vanessa Hayla Isyqina; Dewi Ratu Fatima Noviany Sutadi; Aghnia Putri Septiani

Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2025 International Forum of Researchers and Lecturers

The rapid growth of urban areas has triggered the rise of unlicensed development or illegal buildings that have a negative impact on spatial planning, the environment, and the social life of the community. Controlling illegal buildings is a big challenge for local governments, especially in applying administrative sanctions effectively and fairly. This article analyzes various problems faced in applying administrative sanctions, including structural constraints, weak legal culture, and socio-economic impacts of the crackdown. Using normative and empirical juridical approaches, this research evaluates the effectiveness of administrative sanctions in a number of cities such as Surabaya, Bekasi, and Pontianak, and highlights the need for regulatory reform, strengthening the capacity of the apparatus, and participatory approaches to the community. The results show that the effectiveness of administrative sanctions is still limited due to slow bureaucracy, lack of coordination between agencies, and low public legal awareness. Therefore, a comprehensive and collaborative strategy is needed to improve administrative law enforcement that is consistent and has a real impact in creating an orderly, sustainable and socially just urban space.

Wahyu Nurhardiyanto Hulopi; Ramdhan Kasim; Roby W. Amu

Majelis : Jurnal Hukum Indonesia 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Law enforcement against criminal acts of companies that do not pay and deposit BPJS contributions based on the Social Security Organizing Agency Law. To determine and analyze the factors that influence the enforcement of criminal acts against companies that do not pay and deposit contributions to the Social Security Organizing Agency. Where this research method is normative juridical and empirical juridical. Normative juridical research is conducted by examining library materials or secondary materials only. This research is also carried out by describing, examining and explaining and analyzing normative provisions associated with the research nisi. While empirical research is based on the reality that researchers get in the field. From the results of this study it is known that the application of criminal sanctions against companies that are in arrears of employment social security contributions in Gorontalo Province has not shown optimal effectiveness or in other words less effective, this is based on the findings showing that the application of criminal sanctions against violations of participation in the employment social security program has not been effective, because 64.48% of workers have not received the protection of the program. Factors that influence companies that do not pay and deposit contributions to the Social Security Organizing Agency, namely: Economic and Financial Factors of the Company, Level of Knowledge and Compliance, Perception of Benefits and Risks, Access and Ease of Payment, Law Enforcement and Sanctions, Social and Cultural Factors.

Moh. Renaldy; Martam, Nurmik K.; Amu, Robby W.

Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Artikel ini membahas secara normatif mengenai ketentuan hukum dan kebijakan sanksi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri menjadi sorotan masyarakat karena meningkatnya jumlah kasus setiap tahun dan berdampak langsung terhadap kredibilitas institusi Polri sebagai penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, serta putusan-putusan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Tindakan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi sering tidak konsisten dengan ketentuan normatif yang berlaku, serta terdapat tumpang tindih mekanisme antara sidang disiplin, sidang peradilan umum, dan sidang kode etik. Penulis menyarankan agar pemerintah dan institusi Polri memperkuat sistem penegakan hukum internal melalui reformasi regulasi dan pelaksanaan sanksi yang tegas, adil, dan transparan demi menjaga marwah institusi Polri serta meningkatkan kepercayaan publik

Mawaddah Mawaddah

Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This study aims to analyze the implementation of sanctions against wealthy customers who delay payments in the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. The study was conducted at PT. BPRS Alwashliyah Gunung Krakatau Medan with a normative and empirical legal approach. The results of the study indicate that the application of sanctions against customers who delay payments is an effort by banks to maintain the smoothness of the financing system. The application of the DSN-MUI fatwa provides a legal basis for Islamic banks in imposing sanctions on wealthy customers who neglect to fulfill their obligations. This fatwa also strengthens the position of banks in the Indonesian civil law system.

Azka Habibah; Tajul Arifin

Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This research examines the sanctions against premeditated murder within the framework of Indonesia's positive law and Islamic law. The study focuses on analyzing Article 340 of the Indonesian Criminal Code and Hadith Sahih al-Bukhari No. 6878 as primary sources. The method employed is descriptive-analytical with a normative juridical approach, using literature review and qualitative analysis. The findings reveal that both legal systems regard premeditated murder as a serious violation of the right to life. The imposed sanctions aim not only to punish but also to protect social stability and uphold human dignity. The maqāṣid al-sharī‘ah approach, particularly the principle of protecting life, serves as a fundamental basis for these sanctions. This study recommends the integration of substantive justice values and the protection of the right to life in the future development of the national criminal law system.

Rifai, Choirur; Haryono, Waty Suwarty; Wiryadi, Uyan

DINAMIKA HUKUM 2025 Universitas Stikubank

Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan deli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika. Dengan demikian tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dimaksud dalam Putusan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., dan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel., yaitu seorang yang tidak berhak atas Narkotika Golongan I atau yang menggunakannya tidak untuk kepentingan pengobatan, tidak mendapatkan izin, dan melakukan perantara jual beli dengan melawan hukum. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana tersebut menurut hukum pidana. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah Teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Jual beli narkotika memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi hukuman karena dalam perkara ini pelaku melakukan tindak pidana.

Elfrida Diana Salut; Karolus K. Medan; Ngongo Dede

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 2025 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This study aims to find out the process of applying customary law sanctions of Wunis Peheng in resolving the criminal act of persecution committed by police and TNI personnel against a resident in Golo Poleng village, Ndoso District, West Manggarai Regency. In addition, it also aims to find out whether the customary sanction of Wunis Peheng in resolving the crime of persecution can provide a sense of justice for residents. This research is categorized as empirical juridical research. The empirical juridical approach aims to analyze problems using legal materials related to problems that occur in the field. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation studies. The data that is processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been determined is then presented in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that there are several stages in the process of applying customary sanctions of wunis peheng in the settlement of criminal acts of persecution, namely reporting cases of persecution to Tu'a Golo, summoning the parties involved in the persecution case, examination and verdicts of customary institutions, handing over Wunis Peheng from the perpetrator, Saying Traditional Prayers, Slaughtering ela (pigs). And several dimensions of justice in the provision of customary law sanctions, namely the rights of victims are fulfilled, restorative justice, and active participation of the community.  

Yunita Lisnaningtyas Utami

Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi 2025 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This research aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance. The population of this research is all individual taxpayers at KPP Pratama Pati. The sampling technique in this research is insidental sampling. Respondents in this study are individual taxpayers who are registered with KPP Pratama Pati and regularly report their tax obligations. Data was taken by distributing questionnaires to 110 individual taxpayers. Data analysis used the Wrap PLS version 6.0 software analysis tool. The results of this research show that taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions have a significant positive effect on individual taxpayer compliance.

Sukron Makmun; Widyarini Indriasti Wardani

Jurnal Akta Notaris 2024 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dapat terjadi karena berbagai alasan. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur administratif yang berbelit, hingga kesalahan dalam pengisian formulir atau persyaratan dokumen. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) Mengapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mengalami keterlambatan dalam Pendaftaran akta peralihan hak? (2) Bagaimana Tanggung Jawab dan Akibat Hukum keterlambatan akta peralihan hak yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?, serta (3) Bagaimana implikasi hukum dan konsekuensi keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak di Kabupaten Batang bagi pihak-pihak yang terlibat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan pendaftaran akta, yang dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana. Faktor utama penyebab keterlambatan adalah ketidak sesuaian administrasi, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum di kalangan PPAT. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas PPAT melalui pelatihan, optimalisasi sistem pendaftaran elektronik, dan peningkatan koordinasi antara PPAT dan Kantor Pertanahan. Keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap para pihak, termasuk kerugian finansial dan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan efisiensi proses pendaftaran akta sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul.

Nazwa Fadillah Cahya Ningrum Holak; Muhammad Robi; Novia Aisatul Oktavina; Nurlita Hidayatun Ni’mah; Emma Yunika Puspasari

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2024 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This research analyzes the administrative sanctions given by the Financial Services Authority (OJK) to PT Maseri Aset Manajemen for governance violations, such as the absence of a physical office, business inactivity, not having professional employees, and not complying with OJK regulations. This research uses normative legal methods and a descriptive approach. The findings in this study show the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) and compliance with regulations. The research recommends increased stringent regulations and increased company compliance with OJK regulations

Munsen Bona Pakpahan; Fajar Fajar; Agustin Agustin

Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 2024 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The application of main and additional criminal witnesses in the PTPK Law has become firm with the existence of legal norms for the return of state financial losses that do not eliminate the criminalization of the perpetrators of criminal acts but only factors that alleviate punishment. This is important so that there is no disparity in punishment. And likewise punish paying restitution if the act is committed jointly, so that a sense of justice occurs,The research method used is normative juridical. Which type of data used is primair legal material obtained from all publications on law, literature that is not an official document. Publications about the law include, among others, the internet, textbooks, law journals, articles, comments, court regulations and other sources; The types of criminal sanctions in the PTPK Law, namely in the form of principal punishment and additional punishment in the form of restitution, are closely related. Aspects of the amount of state financial losses, aspects of the perpetrator's guilt, aspects of the benefits obtained by the perpetrator, the impact caused by the perpetrator and the return of losses made by the perpetrator. Such is the case in imposing additional punishment in the form of paying restitution. In the PTPK Law, the amount of restitution is interpreted as “not merely assessing state financial losses, but assessing how much money is actually received by the perpetrator”, so that the imposition of restitution is in accordance with objective and proportional principles. Likewise, the imposition of restitution in the case of corruption crimes committed jointly and tried simultaneously, the additional restitution cannot be imposed jointly.

Sri Yunita; Olivia Febriana Gea; Siti Zahara; Happy Simaremare; Christy Sihombing +1 more

Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2024 International Forum of Researchers and Lecturers

Food is a substance consumed by living beings such as humans to obtain the necessary nutrients. When consuming it, food must be ensured to be good for the body's health. Food that contains harmful chemicals will cause damage to the organ systems. This article examines how the law and food business operators who use hazardous substances such as borax, formalin, and Rhodamin-B. A literature review of various regulations shows that business operators are legally obligated to be responsible for such actions. An analysis of the applicable legal framework indicates that business operators can be held civilly liable for the resulting damages. The results of this research have important implications for business operators, consumers, and policymakers in efforts to protect consumers from hazardous food products.

Dewi Murdiawati

JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI 2024 sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang

This study aims to determine the effect of the application of tax penalties, understanding of taxation, tax socialization, and the level of trust on taxpayer compliance of Tlasih Village cracker MSME players. The sample used is 60 respondents. The sampling method use in this study uses saturated sampling. The data in this study were obtained through quisionnaires given directly (offline).. The results showered that the effect of the tax penalties and the level of trust had an effect on taxpayer compliance (Tlasih Village Cracker MSMEs Actors).

Eka Suryani; Nelvitia Purba

Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 2024 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Traffic accidents are a very serious health problem in the world which causes death and is ranked 9th in the world. Indonesia is ranked 5th in the world as the country with the highest traffic accident rate. This research aims to determine the application of criminal sanctions by judges to perpetrators of criminal traffic accidents that result in death. The location for data collection in this research is at the Deli Serdang Police Traffic Unit Gakkum Unit which is located on Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam, North Sumatra, Indonesia. The type of research used in this research is empirical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. These materials are arranged systematically, studied, then a conclusion is drawn in relation to the problem being studied. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis.  Based on the results of research conducted by Government Regulation no. 37 of 2017 also strengthens the importance of supervision and law enforcement in the field of traffic safety, underlining the need for traffic engineering and improved traffic management to prevent accidents. The research concludes that legal regulations are adequate, but their implementation in the field still requires strengthening, especially in consistently enforcing criminal sanctions. In decision 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, there are a number of important factors which are the judge's main considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of traffic accidents that cause death. First, the defendant's negligence factor is the main key in determining sanctions. The judge considered that the defendant's negligence, who was driving the vehicle while tired and sleepy, was the main cause of the accident. Crimes related to traffic accidents also refer to Articles 359 and 360 of the Criminal Code for cases involving death or injury due to negligence. Obligations for public transport companies involved in accidents are also regulated in the LLAJ Law, which includes the obligation to compensate passengers or goods owners. The implementation of this law shows that even though the rules have been stipulated in detail, the effectiveness of law enforcement is still influenced by law enforcement facilities and infrastructure as well as community behavior in complying with applicable rules. It can be concluded that the Criminal Code (KUHP) and Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has provided a clear legal basis. Article 359 of the Criminal Code regulates negligence that results in the death of another person with the threat of a prison sentence of up to five years. In decision 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, there are a number of important factors which are the judge's main considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of traffic accidents that cause death. In its application the judge imposed a lighter sentence compared to the maximum sentence regulated in Article 310 paragraph (4) of the Traffic Law, although he still took into account the serious consequences of the defendant's negligence which caused the fatal accident.

Maximilianus Aldo Ame Ola; Rudepel Petrus Leo; Bhisa V. Wilhelmus

Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 2024 Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Incest is a sexual relationship carried out by two people who are still related by blood or marriage. Incest is described as an incident of sexual intercourse; between individuals who are related by blood, but the term was eventually used more broadly, namely to describe the sexual relationship between father and child, between siblings. Incest is a forbidden act in almost every cultural environment. The main problems in this thesis are: (1) What is the resolution process in providing customary sanctions for acts of la'a sala (incest) in Ulu Belu Village, Golewa District, Ngada Regency? (2) What are the obstacles faced in providing customary sanctions for acts of la'a sala (incest) in Ulu Belu Village, Golewa District, Ngada Regency? This research is empirical normative research, so the data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained from interviews, secondary data was obtained from libraries, journals and the internet, and tertiary data was obtained from dictionaries, Wikipedia and encyclopedias. Data were analyzed descriptively-qualitatively. The results of this research show that (1) The process of resolving cases of granting customary sanctions for acts of la'a sala (incest) was carried out in a non-litigation manner which was accommodated and chaired directly by Mosa and the traditional leader in Ulu Belu village in accordance with the customary rules. applies. (2) the obstacles faced in providing customary sanctions for acts of la'a sala (incest) are external obstacles and internal obstacles.

Fahmi Idris, Maulana; Kusuma Putra, Rengga

Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2024 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

B3 waste is the residue of a business activity that contains hazardous or toxic materials due to chemical concentrations, properties and amounts that are harmful to human health and can damage the environment if not managed properly. In Karawang Regency, it is alleged that there is a criminal act of disposing of hazardous and toxic waste (B3) without a permit so that it endangers human health and damages the environment. B3) Without a Permit in Purwakarta Regency The method used in this research is normative juridical with the nature of descriptive research and technical analysis of legal materials used is a qualitative analysis technique, meaning that the analysis does not depend on numbers based on numbers, but collects data from the previously mentioned legal materials, qualifying them, connecting them with the problems discussed, then draw conclusions from the research results. The results of the first study indicate that B3 waste (hazardous and toxic materials) is the residue of a business activity that contains hazardous or toxic materials due to chemical concentrations, properties and amounts that are harmful to human health and can damage the environment if not managed properly. Criminal Sanctions Against Perpetrators of Criminal Acts of Disposal of Hazardous and Toxic Materials (B3) Permit In Purwakarta Regency, in this case the PT Assa Peper case through court decision No. 55/PID.B/LH/2016/PN.PWK, the defendant AS as Director was sentenced to 10 (ten) months in prison and a fine of Rp. 100,000,000. provided that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 2 (two) months.

Indah Dewi Sekar Ayu; Nur Ainiyah; Nurdiana Fitri Isnaini

Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi 2024 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This research aims to examine the influence of tax sanctions, tax knowledge, and transparency of financial reports on taxpayer compliance in women's cooperatives. This research is quantitative in type. The population in this study was the Mojosari District women's cooperative for the 2019-2023 period, totaling 20. The sampling technique used the purposive sampling method so that 14 respondents were obtained. This research uses primary data obtained from distributing questionnaires via Google form with a measuring tool in the form of a Likert scale. The data analysis technique uses descriptive statistics with the SmartPLS data testing tool using outer model and inner model measurement models. The research results show that tax sanctions, tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while financial report transparency has no effect on taxpayer compliance.    

Meilani Heni Tanga Guling; Margaretha Restu Palayukan

Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital 2024 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

The role of taxes is crucial in national development, and taxpayer compliance is a key element of tax revenue. This research aims to determine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on MSME taxpayer compliance at Pasar Segar Makassar. This is a quantitative study using primary data and measured with a Likert scal e. The sample size in this study consists of 51 MSME business actors at Pasar Segar Makassar, determined using the Slovin method. The data analysis technique used in this study employs SPSS version 26 software. The results indicate that taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.  

Apprilia Apprilia; Desi Linggi Allo; Mika Mallisa; Yohanis Tasik Allo

Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital 2024 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

The aim of this research is to determine, firstly, the influence of implementing the e-Samsat system on motor vehicle taxpayer compliance, secondly the influence of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance, thirdly the influence of implementing e-Samsat and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. Data collection techniques used questionnaires and documentation. The number of samples in this study was 93 respondents. The data analysis method uses the classic assumption test and t test. The research results show that there is an influence between e-Samsat and tax sanctions on the level of motor vehicle taxpayer compliance

Syabilal Ali; Adiatma Nugroho; Jimmi Dohar Pandapotan; Irwan Triadi

Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 2024 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Indonesia's land is not doing well now, because there is a lot of pollution, especially air pollution, which is very worrying. It was proven that in Jakarta in 2021, for 3 (three) days, the sky in Jakarta was covered with fog, which turned out to be pollution. It was created by the people of Jakarta, starting from factory fumes, then motor vehicle fumes. Based on the example above, there are actually regulations that regulate the monitoring and/or control of fumes coming out of factories or motorized vehicles, but up to now there are still many people being overlooked regarding air pollution. The method used in this research is normative juridical or library research, with a statutory approach to issues. That protection for the public against air pollution in general already exists in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Jo. Government Regulation Number 41 of 1999 concerning Control of Air Pollution, but the implementation regarding law enforcement by Environmental Law Enforcers is not optimal, so there is a need for cooperation between the community and the government.