Publication Search

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor  : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia.Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Hal yang wajar, pemerintah menyebut bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dinilai kurang efektif dari kajian politik criminal. Permasalahannya bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistikkriminal Badan Narkotika Nasional? Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional? Hasil penelitian mengungkapkan bahwa angka penyebarannya meningkat dari tahun 2010-2013. Baik pada bahan narkotika, jenis tersangka yang terbagi atas jenis pekerjaan, jenis kelamin, kelompok umur. Wilayah penyebarannya melalui bandara, pelabuhan, perbatasan, dan jalur sungai. Penanggulangannya melalui jalur pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang berat ringannya bervariasi. Adanya pidana yang tinggi seperti pidana mati tidak dilaksanakan secara konsisten. Jalur non penal dilakukan dengan memanfaatkan media massa, dan pencegahan tanpa pemidanaan seperti koordinasi instansional nasional dan internasional, pelatihan dan ketrampilan, penanaman nilai-nilai moral dan agama. Jalur penal dan non penal ini dilakukan dalam system masyarakat yang liberal yang rawan berpotensi melahirkan kejahatan narkotika juga.

Nugget merupakan produk olahan makanan dalam bentuk beku yang mengalami pemasakan sampaisetengah masak (precooked), siap saji, serta telah berkembang di dunia dan diminati oleh masyarakat luas.Tekstur nugget pada dasarnya empuk khas daging serta tergantung pada bahan dasar pengisinya. Beberapapenelitian tentang nugget untuk membentuk tekstur yang disukai konsumen, nugget banyak disubtitusidengan banyak jenis ikan dan sayuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi yang optimaldalam pembuatan nugget ikan hiu dengan penambahan jamur tiram terhadap karakteristik kimiawi danorganoleptiknya.Perlakuan yang diterapkan meliputi perbandingan ikan hiu: tepung terigu (105g:60g; 75g:90g; dan45g:120g) dan jamur tiram (Putih, Kuning, dan Coklat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahanikan hiu dan jamur tiram berpengaruh nyata terhadap karakteristik kimia (karbohidrat, kadar abu, kadarair, kadar lemak, dan kadar protein). Hasil uji organoleptik dari nugget berbeda tidak nyata. Hasil penelitiandiperoleh kadar karbohidrat total (by difference) 29,97-57,42%, kadar air 27,7-59,31%, kadar abu 1,38-2,40%,kadar protein 6,13-24,31%, kadar lemak 0,06-0,08%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaikadalah perlakuan ikan hiu : tepung terigu 105g : 60g dan jamur tiram putih yang menghasilkan nugget ikanhiu dengan kadar air 43,2%, kadar abu 1,85%, kadar protein 24,21%, kadar lemak 0,06%, kadar karbohidrat3,58%, rasa jamur (1,30), tekstur juicines (0,88), aroma ikan hiu (1,43), dan kesukaan keseluruhan (2,56).Kata kunci : Nugget, ikan hiu, tepung terigu, variasi jamur tiram.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan  tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal. Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya.Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses truka ( olah lahan ) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan  status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN. Faktor yang mendorong dilkukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnyaagar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, ari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budayaagar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat). Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulaan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip -prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentangPendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan, apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 sudah memuat kriteria ganti rugi bagi korban dampak lingkungan, namun pelaksanaannya belum dilakukan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskankriteria ganti rugi terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup, kelayakan ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat pencemaran lingkungan hidup dan hambatan dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif Kriteria ganti rugi untuk korban akibat pencemaran lingkungan hidup pengaturannya didasarkan pada perubahan nilai property sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, metode penghitungan aset masyarakat, penghitungan biaya tambahan dan biaya pencegahan, hilangnya pendapatan, adanya perubahan aktifitas dan pendapatan akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan biaya sakit. Ganti rugi dianggap layak jikapencemar selain membayar ganti rugi yang disepakati juga wajib memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan).Hambatan yang muncul dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang ada sesuai bidang seperti ahli dalam penghitungan ganti rugi lingkungan. Selain itu masyarakat lebih senang menyelesaikan sendiri dengan pihak pencemar dan enggannya DLH dalam menentukan aspek ganti rugi seperti dalam peraturan menteri lingkungan hidup mengenai ganti rugi

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara dalam menjalankan kegiatan kenegaraan berdasarkan hukum yang berlaku, kegiatan kenegaraan memiliki fungsi dan tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, jika ada rakyat Indonesia yang belum sejahtera dan makmur maka dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh adalah Negara, sejauh mana negara melaksanakan kewajiban untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 ayat (2) pengertian “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Masyarkat Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tambak dan nelayan tradisional yang masih menggantungkan hasil tangkapan dialam yang berupa kepiting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Oleh karena itu penulis membahas mengenai Tinjaun Hukum Lingkungan Terhadap Penangkapan Kepiting Bertelur di Dusun Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.Adapun yang menjadi permasalahan menurut penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana dampak penangkapan kepiting bertelur dalam lingkungan hidup  masyarakat Desa Menco? (2)Bagaimana tinjauan hukum lingkungan terhadap penangkapan kepiting bertelur?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak dari penangkapan kepiting bertelur dalam lingkungan hidup masyarakat Menco dan untuk menjelaskan mengenai tinjauan hukum lingkungan terhadap penangkapan kepiting bertelur Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis sosiologis.Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam lingkup hidup masyarakat Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat menjawab permasalahan yang ada bahwa penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peratutan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Dampak yang ditimbulkan dari penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco beragam dari ekonomi sampai populasi dari kepiting yang berada dialam bebas.Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco baik nelayan maupun pemilik tambak tergolong melanggar peraturan yang ada dan merugikan mayarakat itu sendiri terutama masyarakat Menco.

Pola penyakit mengalami transisi epidemilogi yang awalnya didominasi oleh penyakit menular berubah menjadi penyakit tidak menular (PTM). WHO melaporkan tahun 2013 PTM merupakan penyebab utama kematian di dunia. Data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2017 juga menyebutkan 55,76 % PTM didominasi penyakit hipertensi, peringkat ke dua diduduki Diabetes Melitus sebesar 20,57% dan sisanya PTM lainnya. Tingginya kejadian PTM ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang kurang sehat, sehingga pemerintah melaksanakan tindakan pengendalian PTM dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan  paradigma  sehat  melalui  GERMAS.     GERMAS  merupakan gerakan nasional yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, dengan cara 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin. Deteksi dini PTM melalui pemeriksaan kesehatan rutin merupakan salah satu upaya pengendalian PTM yang perlu digencarkan  untuk  mencegah  timbulnya  penyakit  yang  lebih  lanjut  karena  tidak semua penyakit mempunyai gejala yang jelas dan baru diketahui setelah pemeriksaan kesehatan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan tempat pemeriksaan kesehatan yang kurang strategis menjadikan masyarakat   enggan   memeriksakan   diri   sehingga   memicu   peningkatan   PTM. Intervensi keperawatan yang disusun untuk mengatasi masalah pemeliharaan kesehatan  tidak  efektif  di  atas  antara  lain  melalui  pelaksaaan  “Pemeriksaan Kesehatan   untuk   Deteksi   Dini   PTM   sebagai   Upaya   Mewujudkan   Program GERMAS” oleh Tim Pengabdian Masyarakat Akper Kesdam IV/Diponegoro.

Hipertensi merupakan penyakit yang sering ditemukan pada lansia dengan umur di atas 60 tahun. Hipertensi terjadi dikarenakan kekakuan pada arteri hingga akhirnya tekanan darah cenderung tinggi. Populasi orang dewasa di dunia sekitar 25% terkena hipertensi  dan  akan  cenderung  meningkat  29% pada tahun  2025. Prevalensi hipertensi bahkan lebih tinggi di beberapa negara berkembang. Kurangnya kepedulian warga serta ketidakmauan lansia dalam memeriksakan tekanan   darahnya   membuat   sebagian   besar   lansia   tidak   menyadari   betapa pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara dini. Data pengkajian di RW XVIII Kelurahan Meteseh menunjukkan bahwa lansia di daerah tersebut kurang kesadaran dalam memeriksakan tekanan darahnya. Data laian menunjukkan bahwa beberapa lansia  di  wilayah  tersebut  masih  mengkonsumsi  makanan  tinggi  lemak,  asin, kurang aktivitas. Beberapa lansia juga mengalami obesitas serta stress. Intervensi keperawatan dilaksanakan untuk mengatasi masalah defisiensi kesehatan komunitas lansia di atas diantaranya melalui kegiatan “Kombinasi Self-Help Group (SHG) dan Self-Hypnosis dalam Perawatan Hipertensi pada Lansia” oleh Tim Pengabdian Masyarakat Akper Kesdam IV/Diponegoro.    

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit dengan jaminan fidusia. Penyerahan jaminan fidusia tersebut dilaksanakan secara Constitutum Prossessorium, yang artinya, penyerahan ” hak milik ” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Polemik yang terjadi pada masyarakat adalah saat proses kredit terjadi BPKB yang dijadikan jaminan fidusia dalam kredit tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Jalan ini ditempuh guna mendapat proses pencairan kredit yang cepat atau alih-alih sudah menjadi pelanggan lama atau menjadi prioritas pada lembaga pembiayaan tersebut. Maka pada prakteknya dilapangan para penerima fidusia sering kali menemui kesulitan dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dipegangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, mengetahui eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang dilakukan oleh kreditur jika debitur wanprestasi, dan mengetahui yang dialami debitur dan kreditur atas eksekusi yang dilakukan atas akta fidusia yang tidak didaftarkan dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data adalah data sekunder dan primer dari wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Akibat hukum apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat, sehingga tidak akan dianggap sah atau sering dikatakan sebagai akta di bawah tangan. Penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (ex officio) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. Hambatan yang timbul akibat eksekusi yang dilakukan akibat fidusia yang tidak didaftarkan adalah objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia dan nilai objek jaminan fidusia berubah. Akibat kalau di eksekusi tanpa didaftarkan adalah dapat dikenakan sanksi pidana perampasan dan mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan  diantara unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup  dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan  hidup. Budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan  diimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan  suatu kelemahan yang pada akhirnaya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan ”tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita” dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hakim tidak hanya berpedoman pada pemikiran tradisioanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (law in books), tetapi hakim perlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (law in action). Hakim wajib mengggali hukum yang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis.

Moringa olifiera yang kita kenal dengan nama Kelor adalah salah satu tanaman yang bergizi, sejakdahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tanaman yang berkhasiat. Daun kelor dalam pembuatanteh sangat bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung kandungan flavonoid sebagai antioksidan danantiinflamasi. Tanaman kelor sudah dikenal luas di Indonesia, khususnya didaerah pedesaan, tetapi belumdimanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian dilakukan dengan menggunakanRancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama dengan rasio daun kelordan rosela (1:1, 2:1, 1:2) sedangkan faktor yang kedua lama pengeringan (60, 80, 120 menit). Tujuan penelitianini adalah untuk menghasilkan teh kering yang bersifat fungsional dan mengandung antioksidan tinggiserta disukai konsumen. Hasil penelitian menunjukan kombinasi perlakuan rasio daun kelor dan rosela 1:2adalah yang paling optimal, selain karena aktivitas antioksidan yang tinggi dan agak disukai berdasarkanuji organoleptik. Pada perlakuan ini dihasilkan kadar abu 6,33%, aktivitas antioksidan 64,59%, fenol 2,21%,pH 4,79, serta uji organoleptik terhadap kesukaan keseluruhan yaitu 2,87 (sedikit suka).Kata kunci: Antioksidan, teh, kelor, rosela, pengeringan.

Pengelolaan jamur tiram memang masih memiliki komoditas andalan bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Namun beragam kendala telah menghadapkan petani pembudidaya dengan berbagai upaya penerapan teknologi kekinian. Salah satunya adalah pengendalian dan pengelolaan area kumbung jamur dengan pengaturan teknologi elektronik. Perlunya penerapan standar operasional dan prosedur guna mendukung penerapan teknologi ini sebagai salah satu upaya pendekatan kondisi alamiah diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap produktifitas budidaya yang berkelanjutan dan tidak mengenal musim. Beberapa standar yang diterapkan adalah penggunaan perangkat elektronik dengan merek “UNOUMI” telah terimplementasi dan mampu mendukung pembudiaya di berbagai lokasi seperti Pati, Malang, Semarang, Tegal dan Ambarawa.

Indonesia telah menerapkan Open Government Data (OGD) sejak tahun 2008, yaitu ketika Undang-UndangKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 tahun 2008 disahkan. Penerapan UU KIP bagi segenap badanpublik, termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai diberlakukan pada tahun 2010, melalui PPNomor 61 tahun 2010. Pengelola KIP di Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID), yang dilaksanakan melalui surat keputusan (SK) pimpinan tertinggi pada badan publik, dimana ketikakonteksnya adalah pemerintah daerah, maka SK ditandatangani oleh Walikota atau Bupati. Secara faktual, Indonesiadimasukkan ke negara yang telah menginisiasi penerapan KIP tetapi berpotensi menghadapi kendala keberlanjutanpenerapannya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah kota yang telah menunjuk dan memiliki PPID masih sebesar86,73% (85 kota dari 98 kota) se Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya persoalan atau faktor-faktor yangmempengaruhi kesediaan atau kesiapan (readiness) untuk mengadopsi sistem baru di dalam ruang lingkupkelembagaannya. Penelitian ini bermaksud untuk untuk mengeksplorasi tentang kesiapan (readiness) untukmengadopsi pengelolaan KIP untuk memberikan layanan informasi dan dokumen kepada masyarakat. Hasilnyadiketahui bahwa faktor komitmen organisasi dan pengelola menjadi bagian dari rendahnya kualitas readinesspengelolaan KIP. Direkomendasikan melalui hasil pendekatan Soft Systems Methodology (SSM), agar dilakukanstrategi readiness organisasi dan pengelola melalui penguatan tata kelola dan penguatan individu dengan dukunganinfrastruktur dan pendanaan yang memadai.

Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah merupakan kota pusat perdagangan dan industri dengan sektor unggulan di bidang manufaktur, agrikultur dan pariwisata. Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi (LPE), kota Semarang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu 5,7 di tahun 2015 menjadi 5,8 di tahun 2016. Artinya laju pertumbuhan ekonomi masyarakatnya sangat tinggi, khususnya di sektor pariwisata. Banyak industri kecil tumbuh yang menopang laju pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat, seperti di bidang makanan dan minuman olahan dan kerajinan. Beberapa wilayah dikhususkan dalam pengembangan industri tersebut, namun demikian tidak semua dapat menjadi sentra dari setiap bidang industri tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, seperti contoh dalam usaha kerajinan batik ada di beberapa lokasi demikian juga dengan industri olahan pangan.Pola pertumbuhan industri mikro, kecil dan menengah tersebut agar dapat dimonitordan dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah industri dengan metode KMeans untuk bisa memetakan pembinaan dan pendampingan pengembangan yang tepatsesuai dengan bidang usaha para pelaku industri mikro, kecil menengah dan potensi wilayahkecamatan.

Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsaIndonesia. Sudah kita ketahui pancasila telah tercatat dalam UUD Negara Indonesia. Pancasilamempunyai fungsi sebagai Dasar Negara,ideologi Negara dan pandangan hidup bangsaIndonesia. Dalam sila pancasila telah tercantum salah satunya mengenai politik. Metodepenelitian menggunakan deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian yang di lakukan dengantujuan utama untuk membuat gambar atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektifkemudian dianalisis untuk mencari hubungan antara dua variabel. Politik saat ini mempunyaiperan penting bagi masyarakat,banyak masyarakat saat ini yang melalukan konstribusi guna ikutberpartisipasi politik terutama dalam mendukung pembangunan politik di Indonesia. Konstribusisangat penting karena dengan adanya konstribusi dengan ikut serta masyarakat dalam partisipasimasyarakat bisa untuk memajukan dan mensukseskan pembangunan politik di Indonesia.Partisipasi masyarakat sangat diwajibkan karena merupakan bentuk kesadaran,tanggung jawabterhadap pentingnya suatu pembangunan politik. Pembangunan politik adalah satu bagian daripembangunan nasional secara menyeluruh, dimana pembangunan itu bertujuan untukmemajukan demokrasi di Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukugpembangunan politik dengan cara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan politik gunamencapai kesejahteraan.Kata kunci : Politik, Partisipasi, Pembangunan Politik.

Pancasila adalah dasar filsafah Negara Indonesia yang terdapat di dalampembukaan UUD 1945.Pancasila dijadikan pedoman untuk mengkaji,menganalisis dan memecahkan permasalahan.Pancasila sebagai norma kehidupanmasyarakat, bangsa dan Negara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptifyaitu metode yang mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode inimempelajari tata cara berlaku dan masalah yang ada dalam masyarakat sertasituasi tertentu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang laindan tidak dapat hidup sendiri. Manusia perlu berinteraksi. Tidak hanya interaksidalam lingkup satu individu dengan individu yang lain, namun juga interaksi yangmelibatkan banyak orang seperti masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini,potensi yang ada di masyarakat perlu dikembangkan sebagai upaya untukmencapai suatu perubahan. Pembangunan adalah proses perubahan dimana adasuatu kondisi yang tidak diharapkan menuju kondisi yang lebih lebih baik.Realitasyang dianggap sebagai masalah sosial menjadi pendukung atau memberi doronganbagi munculnya tindakan perubahan dan perbaikan.Perubahan pola pikir sertailmu pengetahuan sangat penting dan diperlukan saat ini.Namun, seperti yang kitaketahui bahwa tidak semua upaya perubahan berjalan dengan baik. Banyakmasalah sosial yang akan muncul.Masyarakat yang lebihbaik tentunya adalahmasyarakat yang kritis, kreatif, memiliki kemampuan untuk menemukan solusidari masalah yang ada dan selalu mengutamakan kepentingan bersama sesuaidengan pancasila.Pancasila merupakan pedoman serta ciri atau kepribadianbangsa Indonesia.Pancasila menjadi pedoman tingkah laku masyarakat sebagaimakhluk sosial.Kata kunci: Makhluk Sosial, Pembangunan, Pancasila

Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi kerakyatan secaratidak langsung berkaitan dengan Pancasila, khususnya nilai kerakyatan, yaitu“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan“. Yang mempunyai arti yaitu seluruh wakil rakyat harus ikut sertadalam menentukan kebijakan ekonomi harus sesuai dengan kesepakatan bersamaatau mufakat. Hal ini bertujuan untuk menggapai suatu cita-cita masyarakat yangadil, jujur, bertanggung jawab, dan sejahtera. Sehingga kekuatan ekonomi disuatunegara itu lebih dipengaruhi dengan bagaimana sistem ekonomi yang di terapkanoleh negara tersebut. Indonesia saat ini menerapkan sistem ekonomi yang strategisyaitu sistem ekonomi kerakyatan, dimana dalam melaksanakan sistem ekonomiitu dikendalikan oleh rakyat. Tetapi dalam melaksanakan sistem ekonomikerakyatan harus membutuhkan pertimbangan yang matang, seperi indonesiadalam menentukan sisem ekonomi kerakyatan. Jika dilhat dalam sejarah, padaawal mulanya suatu negara berkembang,khususnya indonesia sebelumnyamenganut teori pertumbuhan dalam sistem ekonominya. Indonesia sekarang tidakmenganut teori pertumbuhan karena prinsip tersebut malah mengalami suatukegagalan. Oleh karena itu, Indonesia saat ini memegang teguh pada asasekonomi kerakyatan.Kata kunci: Kerakyatan, Keadilan, Pancasila

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pembangunan politikterhadap pembangunan nasional. Sistem politik di indonesia sekarang terjadi demokratisasi,kondisi bisa mengakibatkan macam-macam tanggung jawab kepada dinamika kehidupanpolitik, nasional, tetapi jugapada dinamika sistem lain yang menunjang suatu kenegaraan.Metode dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif. Dalam pembangunan itulahyang dimaksudkan supaya bisa mempertahankan keutuhan indonesia dan juga semakinmemper erat persatuan dan kesatuan bangsa. Agar bisa mewujudkan kesejahteraan dankeadilan kepada semua masyarakat indonesia. Selain itu juga kita harus bisa dapatmemanfaatkan teknologi yang ada secara baik agar bisa bersaing dalam menghadapi masalahglobalisasi dan juga agar mencerdaskan bangsa dan mampu meningkatkan suatu kesadaranpolitik. Berhasilnya pembangunan politik agar demokratis itu juga tidak di pengaruhi dalamkondisi yang berkembang di dalamnya saja, akan tetapi juga dipengaruhi pada kondis politikdi internasional. Hal yang lain dalam sebuah keberhasilan pembangunan sistem politik yangdemokratis perlunya dukungan pada penyelenggara negara yang profesional dan bebas darikoruptor, kolusi, dan nepotisme.Kata kunci : Persatuan, Politik, Pembangunan Nasional