Publication Search

Penelitian ini dituangkan dalam Tugas Akhir yang bertujuan untuk mengetahui penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Hadji Kalla Daya Cabang Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis menggambarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh di lapangan. Metode ini merupakan penyajian data yang bersumber dari permasalahan yang dihadapi perusahaan, dan permasalahan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan berdasarkan teori-teori yang ada. Setelah menganalisa data dan mengukur kinerja pegawai dengan menggunakan data pelanggaran, penulis menyimpulkan bahwa PT Hadji Kalla Cabang Daya Makassar telah menerapkan standar operasional prosedur dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan penjualan dan eksistensi perusahaan yang berdiri sejak tahun 1952 hingga sekarang. terus mengalami masalah. perkembangan.  

Informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran/medis bisa disebut sebagai bentuk komunikasi antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien. Selain Informed consent, ada juga surat pernyataan pasien yang lain yaitu “Penolakan Tindakan Kedokteran” atau “Informed Refusal”. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat in sering terjadi penolakan dari pasien maupun keluarga terhadap prosedur di fasilitas kesehatan. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa seseorang tidak berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya bagi penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Penolakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi ini dapat berpotensi dijatuhi sanksi pidana di beberapa undang-undang dan KUHP.

Studi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap mekanisme partisipasi masyarakat yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 dalam pelaksanaan studi AMDAL. Studi ini juga bertujuan untuk mendiskusikan berbagai potensi permasalahan dan implikasi dalam implementasi PerMenLH 17/2012 termasuk pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Studi ini mendapati bahwa PerMenLH 17/2012, secara garis besar, menyediakan mekanisme untuk keterlibatan masyarakat pada proses AMDAL. Lewat PerMenLH 17/2012, masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai usulan kegiatan/ proyek termasuk proses penyusunan dokumen AMDAL, serta mengenai permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. PerMenLH 17/2012 juga menyediakan prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan. Tidak kalah pentingnya, PerMenLH 17/2012 juga mensyaratkan partisipasi masyarakat lewat perwakilan mereka di Komisi Penilai AMDAl. Walaupun demikian, analisis studi ini memetakan adanya sejumlah potensi permasalahan yang dapat berimplikasi pada terbatasnya proses partisipasi itu sendiri. Berbagai mekanisme yang diberikan masih kurang mendetil dan merupakan faktor utama yang memicu sejumlah potensi permasalahan tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun PerMenLH 17/2012 telah memberikan ruang partisipasi pada proses AMDAL, berbagai kekurangan pada mekanisme yang tersedia dalam PerMenLH 17/2012 berimplikasi pada terbatasnya partisipasi masyarakat. Karenanya, keterlibatan masyarakat yang bersandar pada PerMenLH 17/2012 perlu dilengkapi dengan mekanisme yang lebih memadai agar manfaatnya menjadi lebih maksimal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor 10 Tahun 1961. Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan melaksanakan pendaftaran tanah, sebuah bidang tanah dan pemilik atas hak tanah tersebut akan mendapatkan jaminan kepastian hukum. Selain itu, manfaat dari pendaftaran tanah ialah untuk mengetahui siapa pemilik dari tanah, berapa luas tanah, dan data-data yang berkaitan dengan tanah tersebut, sehingga kejelasan dari data tersebut akan meminimalisir munculnya sengketa dan sebagai alat bukti yang kuat. Berbagai faktor mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Karena itu permasalahannya adalah, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Padangsidiampuang. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang- undangan, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan peraturan pelaksananya dimana disini peraturan pelaksana yang didapat penulis adalah SPOPP yaitu Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Pihak Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang selalu mengoptimalkan pelayanannya dalam proses pendaftaran tanah sehingga dapat memudahkan baik itu dari Kantor Pertanahan maupun dari masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang. Faktor yang menjadi pengahmbat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut sehingga tidak berjalan dengan baik yaitu dari masyarakatsendiri yang ingin melakukan pendaftaran tanah secara sporadik adalah masih banyak persyaratan yang belum lengkap sehingga proses pendaftaran tanah memakan waktu yang lebih lama dari yang biasanya. Upaya atau solusi dari Kantor Pertanahan Padangsimpuan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kata Kunci: pendaftaran tanah, secara sporadik

Dalam rangka   mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, maka   keterlibatan perempuan menjadi   syarat mutlak . Peran perempuan dalam pembangunan telah diakomodir dalam berbagai peraturan berkaitan keterlibatannya yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan diantaranya melalui program kampung KB. Peran perempuan dalam implementasi program Kampung KB di Desa Bumiayu dapat dilihat dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi . Peran perempuan dalam menyampaikan informasi dan menerapkan program kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media sosial sebagai penyampaian informasi dimana setiap kegiatan yang dilakukan kelompok kerja Kampung KB disampaikan dalam bentuk foto ataupun video. Disamping itu  juga  memiliki SDM perempuan pelaksana handal yang terwadahi dalam kepengusan Pokja Kampung KB COE (Central Of Excellence) Bumi Sejahtera periode tahun 2021- 2025 dengan  SK Nomor 411.3/23/2021.  Disposisi  dan struktur  birokrasi    diwujudkan berupa  dukungan  dan  komitmen semua  pihak  dimana pelaksanakan tugas dilakukan  sesuai dengan tupoksi dan pembidangan kegiatan yang dijalankan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, Adapun  faktor  penghambat  yang  dihadapi  perempuan  dalam  pelaksanaan  program adalah  sulitnya merubah paradigma masyarakat mengenai KB, anggapan banyak anak banyak rezeki, dan kurangnya pendanaan terhadap program KB   Sedangkan faktor pendukung adalah kesadaran yang kuat dari masyarakat   untuk lepas dari stigma kemiskinan

Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam praktiknya. Pembubaran partai politik di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bedasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Partai Politik. Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas dan tujuan bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Negara Jerman mengatur pemburan partai politik dalam pasal 21 Basic Law apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman.    

Selat Sunda merupakan jalur perdagangan yang sangat potensial bagi kapal-kapal terutama kapal asing yang menghubungkan antara wilayah Asia yang menuju Australia atau Afrika bagian Selatan atau sebaliknya. Dengan melihat perkembangan dunia maritim yang mengalami perkembangan yang pesat, pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan kondisi tersebut dari segi devisa Negara maupun kepercayaan dunia luar terhadap keamanan wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan dari dunia International dalam hal ini United Nation Convention On The Law Of The Sea (Unclos) maka pemerintah Indonesia dapat menetapkan suatu peraturan yang menjamin kapal-kapal asing untuk melintasi wilayah Indonesia terutama Selat Sunda dengan istilah Hak Lintas Damai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dan prosedur bernavigasi di Selat Sunda dengan mengikuti prinsip bernavigasi secara aman, efisien dan ekonomis. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, kajian-kajian di lapangan, dan leterasi pustaka yang berasal dari berbagai sumber. Hasil dari penulisan ini kebijakan pemerintah Indonesia mengenai Sistem Rute di Selat Sunda dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga dapat memperoleh hasil yang positif termasuk pendapatan Negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor prosedur bongkar muat terhadap keselamatan  pekerja  bongkar  muat  di  Pelabuhan  Tanjung  Intan Cilacap; untuk menganalisis pengaruh faktor fasiltas keselamatan terhadap keselamatan  pekerja  bongkar  muat  di  Pelabuhan  Tanjung  Intan Cilacap; dan  menganalisis pengaruh faktor pelatihan kerja terhadap keselamatan  pekerja  bongkar  muat  di  Pelabuhan  Tanjung  Intan Cilacap. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi dan kuesioner dan dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berganda dihasilkan persamaan: Y = 0.614+0,483X1+ 0,323X2+ 0,148X3 + μ. Menunjukan bahwa, H1 diterima karena variabel Prosedur Bongkar Muat (X1) mempengaruhi Keselamatan Pekerja dengan t hitung  > t tabel (4.613 > 1.99547), dan signifikan 0,000 < 0,05; sedangkan H2 juga diterima karena variabel  Fasilitas  Keselamatan  (X2) mempengaruhi Keselamatan Pekerja dengan t hitung  > t tabel (3.914 > 1.99547), dan signifikan 0,000 < 0,05; dan variabel Pelatihan Kerja (X3) juga mempengaruhi Keselamatan Pekerja dengan t hitung > t tabel  (2.986 > 1.99547), dan signifikan 0,007 < 0,05. Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukan bahwa secara persial variabel Pelatihan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Keselamatan Pekerja. Dengan demikian Ha diterima yang berarti bahwa Pelatihan Kerja di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap.

This study aims to describe the procedure for managing incoming and outgoing mail in the General and Personnel section. The type of research used is descriptive qualitative, namely the author describes the results of observations, interviews, documentation and analyzes the data obtained in the field. The author of this final project is the result of research conducted from May to June 2020. The results showed that the process of managing incoming and outgoing letters in the general and staffing section, namely incoming mail, starts from receiving letters, scheduling letters, directing letters, storing letters. While the outgoing letter starts from drafting the letter, approval of the letter concept, typing the concept, giving the coordination stamp, signing the letter, recording the letter, storing the letter. The procedure for managing letters at the education office is running optimally.

An increase in blood pressure that is not controlled will provide some further symptoms to organs such as the brain in the form of strokes, and heart in the form of coronary heart disease and hypertrophy. Benson relaxation and murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 1-78 is a nonpharmacological therapy that can reduce blood pressure in patients with primary hypertension so as to prevent further symptoms of hypertension. This case study aims is to discribe the application Benson relaxation and murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 1-78 to the reduction in blood pressure in patients with primary hypertension at RSUD Ungaran. The method of this study is descriptive. The subjects of this case study are two Moslem patients with hypertension who have no hearing problems. The data are collected through observation and measurement by using medical tools such as sphygmomanometer and stethoscope before and after the therapy. The result of this study shows that the blood pressure in subject I decreased blood pressure from 175/90 mmHg to 140/30 mmHg, while in subject II decreased blood pressure from 160/100 mmHg to 125/80 mmHg. The results of this case study reveal that the application Benson relaxation therapy and murottal Al-Qur’an surah Ar-Rahman ayat 1-78 shows the results of a decrease in blood pressure that is quite effective in patients with primary hypertension in RSUD Ungaran. Hopefully,  Ungaran hospital can make Benson relaxation and Murottal Al-Qur'Aan relaxation surah Ar-Rahman ayat 1-78 as a basis for the development of nursing and companion of pharmacological therapy.

Sistem persediaan merupakan salah satu fungsi manajerial yang sangat penting, karena mayoritas perusahaan melibatkan investasi besar pada aspek ini, demikian juga bagi PT Terboyo  yang banyak menggunakan persediaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian produksinya. Metode Period Order Quantitymerupakan metode yang dapat membantu proses pengendalian persediaan bahan baku. Metode ini menggunakan pendekatan pada konsep jumlah pemesanan ekonomis yang dipakai pada setiap periode  yang bersifat permintaan diskrit atau beragam. Perhitungan metode period order quantity (POQ) menggunakan dasar pemesanan ekonomis yang nantinya akan digunakan sebagai data pendukung untuk menghitung interval pemesanan yang optimal. Sehingga perusahaan dapat mengurangi beban biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemesanan. Dilihat dari masalah tersebut , maka penulis perlu mendesain ulang atas sistem informasi stok barang dengan menggunakan sistem yang berbasis komputer, yaitu program Microsoft Visual Basic. Desain sistem menggunakan Qlient-Server yang terdiri atas desain input, desain sistem dan prosedur , serta desain output. Sistem baru ini diharapkan mampu mengatasi kelemahan sistem informasi yang digunakan sebelumnya..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika, prosedur kerja, kualitas penyedia barang dan jasa, dan informasi kebutuhan barang dan jasa terhadap fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa perusahaan swasta di Semarang. Metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuisoner. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan swasta di wilayah Semarang dengan jumlah sampel 45 orang yaitu seluruh karyawan bagian pembelian yang bekerja minimal 5 tahun. Teknik analisis yang dipakai adalah dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Etika pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa.. Prosedur kerja pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Semakin tinggi tingkat prosedur kerja pengadaan barang dan jasa maka akan menurunkan fraud pengadaan barang dan jasa. Kualitas penyedia barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Mereka beranggapan semua hal yang terjadi dalam proses pemilihan supplier di luar kendali mereka, dan orang yang mengendalikan adalah atasan, sehingga penurunan kualitas penyedia barang dan jasa, akan meningkatkan fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Informasi kebutuhan barang dan jasa berpengaruh negatif signifikan  terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Semakin banyak pihak yang terlibat maka akan menurunkan fraud pengadaan barang dan jasa. Hal ini akan memudahkan para pegawai bagian pembelian mendapat penilaian kinerja yang baik dari perusahaan

Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun   reformasi   melalui   perbaikan   perilaku   aparatur   birokrasi   (ASN)   baik   melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kerajinan tenun Tembe Nggoli Masyarakat Bima Dompu di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Fokus masalah pada penelitian ini adalah proses pembuatan, motif dan warna, dan makna simbolik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptiff kualitatif. Data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawacara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan dibantu instrumen pendukung berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data data adalah triangulasi sumber. Tahapan analisis data penelitian yang digunakan adalah dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pembuatan tenun Tembe Nggoli (benang pakan dan benang lungsi). Proses pembuatan terdiri dari empat tahap: a) pembuatan pola, b) memasang benang lungsi pada alat tenun, c) membentuk moti pada tenun, dan d) finishing. 2) Motif dan warna yang diterapakan pada kerajinan kain tenun Tembe Nggoli Masyarakat Bima Dompu di Kabupaten Mimika Provinsi Papua adalah: a) Motif kain tenun Tembe Nggoli, 1) Nggusu Waru, 2) Gari atau garis, 3) Nggusu Upa, 4) Bunga Samobo. b) Warna yang digunakan tenun Tembe Nggoli Masyarakat Bima Dompu di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yaitu kuning, merah, merah muda, biru, hijau, putih, dan hatam. 3) Makna simbolik kain tenun Tembe Nggoli, diantaranya: a) kain tenun Tembe Nggoli Nggusu Waru adalah delapan sifat yang harus dimiliki manusia yaitu berbudi pekert luhur, suka membantu, sopan, jujur, bekerja keras, dan mempunyai jiwa pemimpin. b) kain tenun Tembe Nggoli Gari atau garis adalah melambangkan sikap jujur dan tegas dalam melaksanakan tugas. c) kain tenun Tembe Nggoli Nggusu Upa adalah melambang empat sifat utama yaitu suka membantu, jujur, berhati mulia, dan bekerja keras. d) kain tenun Tembe Nggoli Bunga Samobo adalah memiliki akhlak mulia yang bermafaat bagi orang-orang sekitar.

Covid-19 mulai muncul di daerah Wuhan, tepatnya di provinsi Hubei. Terjadinya covid-19 ini di tandai dengan adanya pasar di daerah wuhan, pasar itu menjajakan berbagai makanan dan hewan mati ataupun hidup. Sekarang ini covid-19 sudah menyebar di berbagai negara yaitu Indonesia, Pertama kali covid-19 ini muncul di Indonesia yaitu di daerah Depok. Untuk mencegah penularan covid-19 maka pemerintah menghimbau program pembelajaran di lakukan dengan daring karena adanya pandemic covid-19. Seluruh universitas baik negri maupun suasta melakukan kegiatan belajar mengajar secara onlain yang biasanya di lakukan di kampus maupun sekolah. Kegiatan yang dilakukan secara onlain juga memiliki beberapa kendala yakni pengunaan jaringan internet, karena pembelajaran daring merupakan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 ini. Pemerintah saat ini juga mengeluarkan kebijakan New Normal yang tujuannya untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat maupun negara yang lumpuh akibat pandemi covid-19 . Metode dalam penelitian ini mengunakan metode studi perpustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian saat ini yaitu tentang nilai-nilai demokrasi di tengah pandemi covid-19. Untuk bisa memperoleh informasi kita bisa mendapatkan itu semua melalui prosedur yang kita gunakan dalam pengkajian yaitu penelitian kualitatif.

Pelaksanaan pendidikan jarak di berbagai sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah, atas dan sampai perguruan tinggi telah menimbulkan berbagai masalah baru yang pemerintah sendiri itu belom siap dalam mengakumulasi hak-hak dalam semua hal terutama dalam pendidikan. seiring dengan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia saat ini, belum menganal system pendidikan jarak jauh yang sudah di atur oleh pemerintah. Dengan demikian system pendidikan jarak jauh menjadi alternatif ketika siswa ataupun mahasiswa tidak bisa tatap muka secara langsung di dalam lingkungan sekolah ataupun kampus. Tujuan penulisan ini adalh untuk mengetahui seberapa besar tingkat kualitas dan kuantias dalam keefektifan pembelajaran jarak jauh di Indonesia siapa dan apa feed back yang telah didapatkan oleh para palajar pada masa pandemi covid-19 di Indonesia ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mencari data yang kemudian dikumpulkan dan bersifat pemahaman serta tak bisa di ukur dengan angka, mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara imperis. Sehingga hasil penelitian kualitatif tidak terlepas dari subjektivitas peneliti. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Semiawan bahwa hasil penelitian komulitatif sangat di pengaruhi oleh pandangan,pemikiran dan pengetahuan peneliti. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan jarak jauh di indonesia telah kurange fektif oleh karena itu dalam penelitian ini kami sebagai peneliti berharap penulisan ini bisa di implementasikan oleh pemerintah agar masyarakat khususnya para pelajar yang menerapkan metode daring atau online bisa terpenuhi dan berjalan dengan efektif sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: bagaimana perencanaan, pengembangan dan implementasi  manajemen pendidikan karakter serta bagaimana implementasi kegiatan bisnis di SMKN 7 Kota Serang dan SMK Bismillah . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriftif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam upaya mendeskripsikan perencanaan dan pengembangan manajemen pendidikan karakter melalui kegiatan bisnis, dengan nara sumber dari unsur pejabat dan staf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pengembangan manajemen pendidikan karakter melalui kegiatan bisnis secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan aturan, dimulai dari tahapan perencanaan yang mencakup perumusan visi misi, penyusunan Strategi, kebijakan, penganggaran, dan prosedur. Tahapan Pengembangan mencakup penerapan budaya sekolah dan eksplorasi diri. Tahapan Impelementasi mencakup sistem rencana program dan kegiatan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya Manajemen Kasitif dan signifikan Kualitas Pelayanan service excelent terhadap kinerja Perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Restu Klepu Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan bersama-sama ada Manajemen Kasitif Makmur, sudah sesuai dengan misi yaitu mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya dalam pelayanan ditujukan untuk memasarkan produkproduk, dan memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Dalam menjalankan budaya kerja yang meliputi pelayanan prima, inovasi, keteladanan, professionalisme, Integritas, dan kerjasama sudah sesuai dengan SOP dan budaya kerja yang diterapkan dan diharapkan di BPR Restu Klepu Makmur. Para karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah juga sudah memperhatikan dan menerapkan strategi 5s, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian saat melayani juga selalu memberikan edukasi produk, pelayanan, perhitungan margin, bagi hasil sampai manfaat perbankan. Penulis menyimpulkan bahwa manajemen pelayanan prima (service excellence) di BPR Restu Klepu Makmur, 80% sesuai dengan SOP yang ada.

This research was conducted in one of the retail state sukuk distribution partners, namely Bank Syariah Mandiri (BSM) with the aim of knowing how the sales procedure and accounting treatment for the sale of retail type state sukuk issued by the government. The research method used in this research is descriptive qualitative analysis method, and this research uses technical analysis of case studies. The results obtained in this study are that Bank Syariah Mandiri as a sales distribution partner in carrying out sales procedures, there is one provision that is not in accordance with the State Retail Sukuk Information Memorandum, namely the provisions for securities account storage fees. Meanwhile, the accounting treatment for the sale of Sukuk Ijarah at Bank Syariah Mandiri is in accordance with PSAK Sharia 110 concerning Sukuk Accounting with disclosure of the explanation of the underlying assets by the Minister of Finance, not Bank Syariah Mandiri.

Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun   reformasi   melalui   perbaikan   perilaku   aparatur   birokrasi   (ASN)   baik   melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.