PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)

Dairani Dairani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Human... 📅 2022 Vol 1, No 1 🔗 DOI: 10.55606/jurrish.v1i1.200
Abstract
Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam praktiknya. Pembubaran partai politik di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bedasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Partai Politik. Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas dan tujuan bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Negara Jerman mengatur pemburan partai politik dalam pasal 21 Basic Law apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman.
 
 
Keywords
Komparatif; Konstitusi; Parpol; Jerman
How to Cite

Dairani Dairani (2022). PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman). Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 1(1). https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.200

Dairani Dairani, "PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 1, no. 1, 2022.

Dairani Dairani. "PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 1, no. 1, 2022.

Dairani Dairani. "PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 1, no. 1 (2022).

Dairani Dairani (2022) 'PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman)', Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 1(1). doi: 10.55606/jurrish.v1i1.200.

Dairani Dairani. PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman). Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 2022;1(1).

Artikel Terkait

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan

I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma

Analisis Yuridis Penolakan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Papua Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

lusy liany

Proses Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya Antara Pegawai Hotel Masainn dan Tamu Internasional

Rismanda Aurylia Raspati; Putri Ekaresty Haes; Jonathan Jacob Paul Latupeirissa; Ni Luh Yulyana Dewi

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Hak Pembelaan pada Perkara Pidana

Nur Aziz; Daryuti Daryuti; Marwan Marwan; Muhammad Fikri Jauhari; Aguk Nugroho; Achmad Wildan Dimyati

Konsep Pernikahan dalam Islam dan Tantangan Keluarga Modern: Krisis Makna Cinta Sebagai Sumber Konflik Relasional

Muhammad Adhitya Firdaus

Keadilan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: (Studi pada Perdagangan Barang dan Jasa Di Kota Samarinda)

Selvia Dinda Rahmyanti; Purwanto Purwanto; Poppilea Erwinta
Tren Sitasi Jurnal