Publication Search

Jurnal ini mengkaji tentang praktik penggunakan Member Card Ponta dalam Transaksi Jual Beli Di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong Kota Depok). Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana menjadi pengguna member agar mendapatkan banyak keuntungan seperti diskon produk, promo, undian dll. Serta langkah mendapatkan undian dan implementasinya menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dengan berdasarkan praktik pada penggunaan member di Alfamart Jembatan Serong yang memang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur ini dijelaskan pada pemaparan data dalam langkah memiliki member sehingga dapat menjadi pengguna member secara langsung dan mudah, paparan data perspektif dalam keuntugan yang didapatkan tidak merupakan riba sehingga aman, dant tidak rugi. Adapun perspektif dalam mendapatkan atau mengikuti undian ialah tidak mengandung unsur maisir namun adapun undian yang diharamkan dan dapat dilihat dari ketentuan dan tujuan si pelanggan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan undian.

Sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas mengenai. Hasil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif. Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringam, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Pengelolaan merupakan proses atau cara dalam membantu merumuskan dan tujuan organisasi, memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan tercapainya tujuan, serta melakukan kegiatan yang digerakkan tenaga orang lain. Istilah pengelolaan dalam bahasa Inggris adalah Management. Tangsi Belanda  merupakan benteng peninggalan belanda yang terletak di sisi sungai Siak, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisis oleh peneliti untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeloaan objek wisata Tangsi Belanda cukup baik, namun ada beberapa masalah karena kurangnya melakukan pengelolaan perencanaan pembangunan terhadap Objek Wisata Tangsi Belanda ini. kurangnya fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan minat pengunjung, dan kurangnya pegawai dalam  melakukan pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda.

Formation, Regional Regulation of Tangerang City, Supervision of Cancellation Revocation, Process of Formation of Regional Regulation of Tangerang City Number 7 of 2005, Is it in accordance with Law Number 10 of 2004, concerning Formation of Regulations Per Act and their Implementation, such as Planning, Preparation, Engineering Preparation, Formulation, Discussion, Ratification, Promulgation and Dissemination, but there are Chapters and several Articles, in particular Chapter III concerning Sales and Use Circulation, which are Prohibition or Violation, Article 3 Paragraph (1), Article 4 Letter a, b and c , Article 5 Paragraphs (1) and (2), Article 6 and Article 7 and Chapter VIII, concerning Criminal Provisions, Article 13 Paragraphs (1), (2), (3) and (4) the nature of the sanctions in the form of criminal threats and fines for violators of regional regulations, it turns out to be very contradictory to the Criminal Code Chapter I, concerning Violations of Public Security for People or Goods and Health, Article 492 Paragraphs (1) and (2), in terms of criminal threats and fines for violators of the Criminal Code. in fact it is not as firm as Regional Regulation Number 7 of 2005. What is the Mechanism of Supervision, Revocation and Cancellation, Formation of Regional Regulation Number 7 of 2005, based on Law Number 32 of 2004, concerning Regional Government and Law No. 22 of 2003, concerning the Position Structure MPR, DPR, DPD ·and DPRD Province, Regency and City. This research is a normative legal research which is descriptive and the data is analyzed qualitatively. The result of the research is that the process of formation, supervision, revocation and cancellation is in accordance with Law No. 10 of 2004, Law No. 32 of 2004 and Law No. 22 of 2003.

This study aims to: (1) analyze and find the ratio of the decision of the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012 concerning the annulment of Article 66 paragraph (1) UUJN-2004, (2) the legal impact of the Constitutional Court's decision no. 49/PUU-X/2012 Against Legal Protection for Notaries. The type of research is normative law. While the research approach used, namely: Legislation, contextual approach, and case approach, as well as a comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis. The results of the study show that: (1) The ratio decidendi of the cancellation of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public is based, that the article is not in accordance with the principle of equality before the law (equality in law) for every citizen. There is the approval of the Notary Honorary Council, not in accordance with the sense of justice and the criminal law enforcement process, as well as the principle of an independent judicial power; (2) Legal Impact of MK Decision No. 49/Puu-X/2012 Regarding Legal Protection for Notaries, the notary loses his special rights, namely summoning a Notary in the case of interest in a criminal examination does not need to obtain permission from the Regional Supervisory Council as stipulated in the provisions of Article 66 of the JN Law, this is for guarantee legal certainty and responsibility for the deed issued.

Salah satu upaya dalam perkembangan administrasi publik adalah penerapan e-government. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Artikel ini membahas aspek-aspek penting penerapan e-government di Australia dan Indonesia serta bagaimana itu mempengaruhi efektivitas pemerintah dan kontrol terhadap korupsi. Australia telah jauh melampaui Indonesia dalam penerapan e-government. Namun, yang juga menarik adalah bahwa meski skor e-government tinggi itu tidak secara linier berdampak pada indeks persepsi korupsi tinggi. Indonesia dan Australia masih berjuang keras memberantas perilaku korupsi para pejabatnya.    

E-Government menawarkan pelayanan publik bisa di akses secara 24jam, kapan pun, dan dari mana pun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face to face sehingga pelayanan menjadi lebih efesien. Menyadari akan besarnya manfaat E-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan E-Government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. Dengan menerapkan sistem online masyarakat akan dapat lebih menghemat biaya, dan waktu karena proses pembayaran pajak dilakukan secara online. Dimasa sekarang ini telah muncul teknologi berbasis aplikasi yang dapat dijalankan di Android dan IOS yang dinamakan SIGNAL. SIGNAL adalah Aplikasi Samsat Digital Nasional yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara daring dengan terbitnya dokumen digital berupa E-Pengesahan (POLRI) , E-TBPKP (Bapenda Provinsi) dan E- KD (PT. Jasa Raharja). Metode yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan menggunakan teknik analisis statistik menggunakan SPSS 22 dan Ms.Excel.

Cases of death due to COVID-19 have also increased the number of children who have become orphans.  Thus, these children are now in need of social welfare service (PPKS). Children who have lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru City are the highest compared to all regencies/cities in Riau Province, these children belong to a vulnerable group  so that inclusiveness (partiality) is needed for them. This study aims to look at inclusive governance in handling children who have lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru city. This study uses qualitative research methods with descriptive nature. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The results showed that the handling of children who lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru City had fulfilled three elements of inclusive governance, namely transparency, participation, and equal treatment. However, in the implementation of the three elements of inclusive governance, there are still obstacles, namely changing policies and disproportionate assistance.

Legal certainty can be reached by good and explicit principles in a legislation, as well as its application. Investment requires legal certainty as well. On April 26, 2007, the Investment Law No. 25 of 2007 was enacted. This legislation was enacted to replace Law No. 1 of 1967 on Foreign Investment and Law No. 6 of 1968 on Domestic Investment. There are eleven factors that serve as benchmarks for gauging a country's ease of doing business. One of the indications is related to the resolution of investment conflicts, or in this case, contract enforcement and bankruptcy proceedings. According to the Doing Business 2019 report, Indonesia ranks 73rd (seventy-three) in terms of ease of doing business. Indonesia's EoDB ranking remains distant from the aim of entering the world's top 40 (forty) ranks. This is due to the fact that, among other things, dispute resolution in Indonesia still has various issues, including basic regulations, the trial procedure, and decision implementation. Meanwhile, affordable, fast, and simple conflict resolution facilities are required in the corporate world (according to EoDB indications). The results of this descriptive analytical research utilizing a normative juridical approach reveal that there is no implementing regulation of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, which focuses on discussing investment disputes, therefore there is no strong legal certainty in investing in Indonesia. Furthermore, there are several issues concerning the resolution of bankruptcy cases, some of which stem from regulations, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, some of which can result in certain interests, the length of the bankruptcy court process, and legal certainty following the bankruptcy decision. A breakthrough or update that can support EoDB is required, one of which can be done in the field of investment dispute resolution, particularly connected to contract enforcement and bankruptcy case settlement, by creating implementing regulations and updating associated regulations.

Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun implementasi manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar berdasarkan hasil analisis penelitian, sudah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya fungsi manajemen sumber daya manusia. seperti adanya perencanaan, pengembangan karir, peningkatan kompetensi yang baik dan dalam hal kompensasi yang sangat menyejahterakan pegawai. Walaupun dari segi rekrutmen belum sesuai dengan ketentuan yang diakibatkan oeh beberapa factor, salah satunya banyaknya jumlah peserta didik baru yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya namun sedikitnya jumlah pelamar saat pembukaan rekrutmen guru. Maka itu dalam proses rekrutmen, jika ada yang tidak sesuai ketentuan masih bisa diberi kesempatan. Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses pembentukan tim akreditasi sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (3) faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah, (4) quality control dari proses pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (5) tindak lanjut persiapan akreditasi sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur’an Serpong, Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) proses pembentukan tim melalui penunjukan ketua tim oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik melalui menghadiri sosialisasi, melakukan checklist instrumen akreditasi, persiapan data akreditasi dan pemenuhan bukti fisik, (3) faktor penghambat yaitu belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah, keterbatasanya waktu, bukti fisik berupa dokumen yang letak nya tidak beraturan dan terkadang tidak adanya bukti berupa foto, fasilitas yang kurang memadai berupa printer, sedangkan faktor pendukung yaitu bantuan dan motivasi kepala sekolah, kerja sama antar tim, dan bantuan stakeholders sekolah (4) quality control melalui pengecekan dan rapat evaluasi, (5) tindak lanjut persiapan dengan membiasakan kelengkapan perangkat sekolah, membuat program sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah terdapat strategi untuk mendapatkan nilai A dan strategi supaya cepat selesai.

Local wisdom atau disebut dengan kearifan lokal yang merupakan cara atau suatu kegitan yang sedang di lakukan masyarakat pada daerah tertentu mengenai suatu pemahahan yang sangat mendalam mengenai suatu pengetahuan mengenai bagaimana asal mula dari suatu tempat tinggal yang sedang di tempati sekitar dan memiliki perkembangan Local wisdom atau kearifan lokal adalah cara atau praktik yang dilakukan masyarakat di daerah tertentu tentang pemahaman mendalam mereka yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikembangkan oleh warga setempat secara turun temurun. Kearifan local muncul dari dalam mereka sendiri dan dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam diri masyarakat. Kearifan local merupakan warisan nenek moyang yang menyatu dengan religi, budaya dan adat istiadat.namun sekaran kearifan local sudah mulai memudar karena masyarakat modern menganggap bahwa kehidupan modern lebih baik. Oleh karena iitu literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Metode yang digunakan yaitu sistematik literature review yang didapat dari hasil review dari beberapa sumber artikel.

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triluin (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seca umum. Dikecualikannnya pengadaan tersebut tentu meiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari.    

Kasus korupsi di Indonesia kian hari semakin meningkat, dikutip pada Suarajakarta.id menyatakan bahwa  korupsi di Indonesia semakin memburuk hingga mencapai 58%  Hal tersebut menjadikan lambat tahun korupsi sebagai budaya di Indonesia dan akan sulit untuk diberantas. Dalam artikel ini akan membahas pengimplementasian pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi antikorupsi di Sekolah Dasar. Dalam program pusat edukasi antikorupsi yang disediakan oleh pemerintah ini kepada sekolah dinilai cukup efektif dalam membantu pendidik melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi melalui program ini diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, kesadaran pada diri sendiri akan buruknya melakukan tindakan korupsi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan A4 dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sembilan. Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek wisata Pantai Sembilan dengan analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis A4. Bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu: meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan terutama kapal penyeberangan, meningkatkan kualitas komunikasi/internet sebagai penunjang fasilitas pelayanan, meningkatkan standarisasi keamanan atraksi wisata demi keselamatan pengunjung dan pengembangan daya tarik wisata lainnya di sekitar kawasan Pantai Sembilan, serta menambah jumlah cottage. Pengaruh pengembangan A4 yaitu: dengan standarisasi keamanan atraksi wisata membuat wisatawan merasa aman saat berkunjung, pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan atraksi baru sehingga wisatawan tidak jenuh saat berkunjung, peningkatan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan pada kapal penyeberangan dapat meminimalisir ketakutan calon wisatawan akan resiko kecelakaan di laut, serta peningkatan kualitas internet dan keasrian cottage dapat membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung dalam tenggat waktu yang lebih lama.    

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sedangkan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengalami vacuum of norm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur  sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum  penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain.    

The purpose of the study is to determine and analyze the criminal law protection of embezzlement of assets (Boedel Bankruptcy) of debtors that result in losses to creditors, and obstacles to criminal law enforcement for embezzlement of debtors' assets that result in the formulation of the problem What is the position of criminal law Embezzlement of debtors on their assets that causes creditor losses and how to overcome them. The method used in this study uses the Normative juridical approach method, the data sources are secondary data and primary legal materials.  Research Results (1).  Legal protection of the criminal act of embezzlement of the debtor that causes losses to the debtor, after being declared bankrupt by a judge is a criminal act of embezzlement regulated by Article 372 of the Criminal Code and Article 400 paragraph (1) of the Criminal Code, because the fulfillment of the criminal elements is fulfilled. (2). Obstacles faced, Uncooperation of the insolvent debtor in carrying out legal proceedings due to the lack of level of legal awareness possessed by the insolvent debtor. To overcome this, the bankrupt debtor should comply with the contents of the decision of the Supreme Court case Number 2K / Pdt.Sus-Pailit / 2019 willing to submit the legality of access to the curator team that will resolve, and as a good Indonesian citizen must obey, submit, and obey the laws and laws in force in Indonesia.

Electronic registration of land certificates has been implemented by the Government through the Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). However, certificate owners often doubt the legal force of electronic certificates, especially their validity to be used as evidence in court. This study examines specifically the juridical review regarding legal certainty obtained by the owner of an electronic land certificate. The research uses a normative juridical approach, with secondary data in the form of legal materials, primary, secondary and tertiary legal materials. Based on research, electronic certificates have a strong legal basis and have legal force as proof of rights to ownership and utilization of land. Thus, the owner of the certificate gets legal certainty in the form of protection of his land asset rights.

Perkembangan teknologi informasi ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan yang memberikan kemudahan dan efisiensi antara manusia tidak terbatas. Salah satu aspek yang terdampak adalah di bidang hukum terutama di bidang Kenotariatan. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik adalah adanya Cyber Notary. maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN” permasalahanna Bagaimana pengaturan pelaksanaan keabsahan Akta Autentik yang terbit melalui praktik Cyber Notary, Bagaimana penerapan konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik menurut UUJN dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan Cyber Notary di Indonesia. Notaris Menurut Pasal 1 (1) UUJN ialah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik yang tidak dimilik pejabat yg lain. Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif Empiris, Spesifikasi penelitian deskriptif analisis berfokus pada sumber data primer dengan Teknik pengambilan Non-Random Sampling. sumber data ini menggunakan data sekunder. Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Pelaksanaan Keabsahan Akta Autentik Yang Terbit Melalui Praktik Cyber Notary secara umum telah diatur di dalam ketentuan UU ITE). Namun secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary belum terdapat UU yang mengaturnya. Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN menjadi sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan perkembangan ITE telah memberikan dampak ke berbagai aspek, salah satunya adalah di bidang Notaris. penerapan cyber notary akan lebih memudahkan bagi Notaris maupun para pihak yang lain terutama jika terdapat kondisi seperti adanya pandemi. Hambatan dalam penerapan cyber notary di Indonesia adalah tidak adanya aturan yang secara khusus tentang cyber notary terutama dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya menjadi alat bukti

Digitalisasi pertanahan diharapkan meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas-asas dan memanfaatkan teknologi informasi agar prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara elektronik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Namun pemberlakuan secara serentak tanpa melalui masa transisi dan sosialisasi maka memunculkan banyak persoalan terutama kendala yang dihadapi oleh para Pengguna HT-el, maka penelitian ini berjudul  : Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Oleh BPN Bagi PPAT Di Bidang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana pelayanan Hak Tanggungan elektronik oleh Badan Bertanahan Nasional bagi PPAT di bidang pendaftaran hak atas tanah? Bagaimana akibat hukum apabila ada kesalahan pengisian data bagi pemegang HT-el? Kendala apa yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan hak tanggungan secara elektronik dan cara menyelesaikan kendala tersebut? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris. Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang terdiri dai bahan hukum primer, sekunder, tersier dan  disamping itu untuk melengkapi penelitian, penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara. Hasil penelitian yaitu 1. Pelayanan HT-el oleh BPN bagi PPAT tanah di bidang pendaftaran hak atas tanah belum maksimal, karena faktor internal yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dari PPAT maupun BPN, faktor eksternal yaitu jaringan dan aplikasi yang sering eror saat digunakan. 2. Akibat hukum apabila ada kesalahan data maka HT-el tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum. 3. Kendala yang menghambat jalannya hak tanggungan elektronik yaitu, PPAT harus menjadi mitra BPN, pengecekan sertifikat yang lama, roya elektronik yang belum bisa divalidasi, kesalahan saat hak tanggungan terbit.