Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pekerjaan elektrikal proyek konstruksi bangunan gedung pemerintah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif–evaluatif melalui studi kasus pada delapan lokasi proyek pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap capaian TKDN pada pekerjaan MVMDP, LVMDP, pemasangan kabel, pencahayaan, genset, trafo distribusi, dan biaya transportasi berdasarkan dokumen kontrak dan ketentuan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian TKDN antar proyek sangat bervariasi, dengan kecenderungan nilai TKDN rendah pada komponen berteknologi tinggi dan proyek di luar Pulau Jawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan material lokal dan ketimpangan distribusi industri menjadi tantangan utama dalam implementasi TKDN. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam mengevaluasi kebijakan TKDN pada pekerjaan elektrikal serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan peningkatan TKDN yang lebih terarah.

The rapid development of the sea transportation industry produces a massive and complex volume of transaction data, requiring strategic management to support managerial decision-making. This research aims to implement the Executive Information System on SeaPass in order to evaluate the performance of ship ticket sales. The research method uses data visualization with a two-level drill-down mechanism, which allows the presentation of information hierarchically from general summaries to specific details. The methodological stages include needs analysis, user interface (UI) design using Figma, front-end implementation with HTML, CSS, and JavaScript, database integration, and system testing through Black Box Testing. The results showed that the SIE implementation successfully integrated operational data, including schedules, ships, and manifests, into an interactive dashboard. The two-level drill-down feature provides the ability for executives to identify operational anomalies and market fluctuations in real-time. In conclusion, the system significantly enhances executive data analysis capabilities, transforming complex transaction data into accurate strategic information, thereby supporting more precise business decision-making and adaptive to the dynamics of the marine transportation market.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, menganalisis, dan membuktikan pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth, terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2021. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 - 2021 yang berjumlah 233 perusahaan. Purposive Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, sehingga diperoleh 60 perusahaan terpilih memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Koefisien Determinasi sebesar 98,1%, hal ini berarti seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen Penghindaran Pajak sebesar 98,1% dan sisanya 1,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Website Accessible Jambi City Population and Civil Registry Service https://disdukcapil.jambikota.go.id. The problem with the Jambi City Population and Civil Registry Service website is that not all information is available, especially on the Profile menu there is a Media Information sub-menu, Data menu and Facilities and Infrastructure menu. On the Information Media sub-menu, there is a Demographic Data sub-menu, where the contents of the sub-menu are still empty, preventing users from obtaining information. On the Public Facilities and Infrastructure menu from the sub menu, the data cannot be accessed so that it makes users unable to get information. And in the appearance of the Jambi City Population and Civil Registry Service, when accessed via Google Chrome, the appearance is disorganized, so users have to open the website using a laptop/PC to get a website display that is orderly and easy for users to understand. Quality measurement is carried out based on user satisfaction point of view in order to improve the quality of service to the community and make optimal use of the website. In analyzing user satisfactionwebsite DUKCAPIL Jambi using the webqual 4.0 method, there are 4 variables, namely usability (usability), information quality (information quality), interaction quality (interaction quality), and user satisfaction (user satisfaction) and using the software (software) SPSS. Of the 3 hypotheses proposed, all hypotheses were accepted in this study.

The implementation of the One-Stop Integrated Service (PTSP) Website at the Ministry of Religious Affairs of Jambi City is part of the digital transformation of public services. This study aims to measure user satisfaction with the PTSP Website using the End User Computing Satisfaction (EUCS) method and the DeLone & McLean model. This research employed a quantitative approach using a survey method involving 100 respondents who are users of the PTSP Website. The EUCS variables consist of content, accuracy, format, ease of use, and timeliness, while the DeLone & McLean model includes system quality, information quality, and service quality. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4.0 software. The results indicate that system quality, information quality, and service quality have a positive effect on user satisfaction with the PTSP Website. This study is expected to serve as an evaluation reference for improving the quality of digital public services.

This study aims to classify customer payment methods at 17 Coffee & Eatery using machine learning algorithms, namely Naïve Bayes and Support Vector Machine (SVM). The increasing use of digital and non-cash payments has generated large volumes of transaction data that are rarely analyzed optimally, even though such data contain valuable information for business decision making. This research used secondary transaction data collected from January to March 2025, consisting of 10,147 transaction records. The dataset included several attributes such as order time, payment time, transaction type, total sales, number of items, and payment method. Data preprocessing was performed through data cleaning, feature engineering, normalization, and label encoding before being divided into training and testing sets with an 80:20 ratio. The Naïve Bayes and SVM models were then trained and evaluated using accuracy, precision, recall, F1-score, and ROC–AUC metrics. The results show that both algorithms were able to classify payment methods effectively, but SVM achieved higher accuracy and more stable performance than Naïve Bayes. These findings indicate that SVM is more suitable for handling complex and heterogeneous transaction patterns. The implementation of machine learning for transaction classification can support more efficient financial management and data-driven decision making for small and medium enterprises in the culinary sector.

Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh peningkatankadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat gangguan sekresi atau kerja insulin. Di Indonesia,diabetes mellitus menjadi perhatian serius dengan jumlah penderita yang diprediksi meningkatdari 19,5 juta pada 2021 menjadi 28,6 juta pada 2045. Penyuluhan ini mengenai pemanfaatan Penyuluhan Pemanfaatan Tanaman Herbal Untuk Pengobatan Diabetes Mellitus DalamMeningkatkan Pengetahuan Kader Posyandu 2 JURAI: Jurnal ABDIMAS Indonesia - VOLUME 1, NO. 2, Juni 2023tanaman herbal sebagai alternatif pengobatan diabetes mellitus dilakukan di Desa Gununglurah,Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kaderposyandu dan masyarakat. Metode penelitian dalam program penyuluhan ini menggunakan duapendekatan utama, yaitu penyuluhan dan pemeriksaan dini.Kegiatan ini meliputi penyuluhantentang etiologi, gejala, pencegahan, dan pengobatan diabetes menggunakan tanaman herbal,serta pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengecek kadar gula darah dan tekanan darah. Hasildari 25 peserta yang diperiksa, 15 menunjukkan hasil normal, 8 pra-diabetes, dan 2 terindikasidiabetes. Hasil penyuluhan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, yang diharapkan dapatmengubah pola hidup sehat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan diabetes.

Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu wilayah prioritas intervensi stunting. Permasalahan stunting masih berkaitan erat dengan praktik pemberian ASI dan MPASI yang belum optimal, terutama rendahnya pengetahuan ibu mengenai kandungan gizi dan zat bioaktif ASI, teknik penyimpanan ASI yang benar, serta pemberian MPASI sesuai usia dan kebutuhan gizi anak. ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan berperan penting dalam pencegahan stunting karena mengandung nutrisi lengkap dan faktor imunologis. Penyimpanan ASI yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas gizi dan bioaktivitasnya, khususnya pada ibu bekerja. Setelah usia enam bulan, pemberian MPASI yang tidak memenuhi prinsip gizi seimbang, tekstur, dan kebersihan berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu terkait kandungan gizi dan zat bioaktif ASI, teknik penyimpanan ASI yang tepat, serta praktik pemberian MPASI yang benar. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan demonstrasi praktis. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pola asuh gizi keluarga dan berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting di Desa Gununglurah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem telemetri guna memantau kinerja panel surya pada beberapa lokasi dengan menggunakan komunikasi jarak jauh dan platform Internet of Things (IoT). Metode pemantauan konvensional memiliki keterbatasan dalam menyediakan data secara real-time pada area yang luas, sehingga evaluasi kinerja jarak jauh menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sebuah sistem pemantauan menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor INA219 untuk mengukur tegangan dan arus, modul GPS Neo-M8 untuk identifikasi lokasi, modul Real-Time Clock (RTC) DS3231 untuk pencatatan waktu, serta modul LoRa RA-02 sebagai media komunikasi nirkabel. Setiap node pengirim dilengkapi dengan modul MicroSD untuk menyimpan data pengukuran secara lokal. Data hasil pengukuran dikirimkan melalui LoRa ke unit penerima dan ditampilkan secara real-time pada platform Thinger.io. Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa sensor INA219 memiliki rata-rata galat pengukuran arus sebesar 0,71% dan galat pengukuran tegangan sebesar 0,1%. Pengujian GPS menunjukkan koordinat lokasi yang stabil dengan tingkat akurasi sekitar ±3 hingga ±8 meter. Seluruh data pengukuran berhasil dikirim, disimpan, dan ditampilkan tanpa kehilangan data yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menyediakan pemantauan parameter panel surya secara jarak jauh yang andal dan efisien dalam kondisi lapangan.

Penelitian ini membahas pentingnya pembelajaran mengenai perang proxy (proxy war) bagi taruna Korps Marinir di Akademi Angkatan Laut sebagai bekal dalam menghadapi ancaman pertahanan negara di masa depan. Perubahan makna istilah “perang” yang kini lebih sering dipahami sebagai sifat daripada sekadar tindakan, menunjukkan urgensi pemahaman baru di kalangan militer. Proxy war merupakan konfrontasi tidak langsung antara dua kekuatan melalui perantara untuk menghindari konflik langsung yang dapat menyebabkan kerusakan fatal. Saat ini, Taruna Korps Marinir belum memperoleh pembelajaran khusus mengenai proxy war, sehingga materi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan konsep pembelajaran proxy war yang dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan taruna Korps Marinir, agar mereka memiliki bekal yang memadai untuk menjadi perwira TNI-AL yang mampu menghadapi berbagai ancaman pertahanan di masa depan. Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan, meliputi pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, serta uji coba konsep pembelajaran yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi materi proxy war secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesiapan taruna dalam menghadapi skenario perang tidak langsung.

Tourism is one of the sectors that plays an important role in boosting economic growth through travel activities and destination exploration. Tourists' preferences for nature-based tourism options, such as mountain hiking or beach tourism, are influenced by various factors, ranging from personal experiences and recreational interests to social characteristics. Therefore, a technology-based approach is needed to predict destination choice tendencies more accurately. As artificial intelligence technology develops, deep learning methods have been widely used in classification processes due to their ability to process large amounts of data and recognize complex patterns. In this study, a Multilayer Perceptron (MLP) model is used to classify tourists' preferences between mountain or beach destinations based on a survey dataset. The research stages include data processing, data splitting using a train-test split, model training, and performance evaluation using accuracy, precision, recall, and F1-score. The test results show that the MLP model is capable of achieving an accuracy rate of 99%, confirming that deep learning methods are effective in automatically mapping tourism preference trends. This research is expected to serve as a basis for the development of more personalized travel destination recommendation systems, as well as to support tourism management in formulating targeted promotional strategies.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran simbol keagamaan dalam merefleksikan maupun menutupi kesenjangan kelas sosial di masyarakat perkotaan, dengan menggunakan perspektif teori Karl Marx mengenai agama sebagai ideologi dan alat legitimasi kekuasaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara semi-struktural terhadap warga kota dari kelas sosial menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah, serta tokoh agama setempat. Data dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk melihat pola relasi antara simbol agama, posisi kelas, dan akses terhadap kekuasaan sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol agama kerap digunakan oleh kelas atas sebagai sarana pembentukan citra, legitimasi status, dan penguatan struktur sosial, sedangkan bagi kelas bawah agama berfungsi sebagai sumber harapan dan solidaritas sosial, namun tidak selalu membuka akses terhadap mobilitas ekonomi. Secara umum, agama dapat berfungsi ganda: menjadi media pemersatu sosial sekaligus cermin ketimpangan kelas yang tersembunyi dalam praktik keagamaan sehari-hari. Penelitian ini menegaskan pentingnya membaca agama tidak hanya secara teologis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan produksi makna, kekuasaan, dan distribusi sumber daya.

The problem with the coconut grater machine is that the machine has decreased performance after being used for several years, especially in the mechanical components (electric motor, V belt, Pulley, grater knife, hopper) and its electricity. The purpose of maintenance and repair planning is to obtain costs, maintenance and repair schedules for the period 2026, and the ratio of maintenance costs to profit. The maintenance and repair planning method includes collecting previous maintenance data, applying the inspection-replace-repair-overhaul (IRRO) method, evaluating component conditions, predicting component lifespan, predicting labor costs, predicting supporting equipment that will be used in maintenance, predicting the time to replace spare parts or reinstall repaired components, estimating maintenance and repair costs for the 2026 period, and calculating the maintenance cost to profit ratio. The results of maintenance and repair planning obtained maintenance costs for the 2026 period were IDR 957,000 with an estimated coconut grater machine rental rate of IDR 10,000/hour which has the potential to be rented for 900 hours/year, and the maintenance cost to profit ratio was 10.6% which implies that the coconut grater machine with a capacity of 15 kg/hour is still prospective and feasible to use for the next few years.

Penelitian ini menganalisis perilaku lentur balok beton bertulang dengan tulangan Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) dibandingkan tulangan baja konvensional, ditinjau dari beban maksimum, lendutan maksimum, dan pola keruntuhan. Pengujian eksperimental dilakukan pada balok beton mutu K-225 berdimensi 150 × 150 × 600 mm menggunakan metode pembebanan dua titik. Benda uji terdiri atas balok kontrol (BKA dan BKB) serta balok variasi (BVA dan BVB). Hasil pengujian menunjukkan bahwa balok bertulangan GFRP memiliki kapasitas beban maksimum yang lebih tinggi, dengan peningkatan dari 28,68 kN menjadi 58,40 kN (103,6%) pada BKA–BVA dan dari 55,71 kN menjadi 68,01 kN (22,1%) pada BKB–BVB. Namun, balok variasi mengalami lendutan maksimum yang lebih besar, yaitu 7,74 mm dan 5,38 mm, dibandingkan balok kontrol sebesar 2,22 mm dan 2,92 mm. Pola keruntuhan menunjukkan bahwa balok kontrol mengalami keruntuhan lentur yang bersifat daktail, sedangkan balok variasi cenderung mengalami keruntuhan rapuh dengan dominasi retak lentur dan geser. Hasil ini menunjukkan bahwa tulangan GFRP efektif meningkatkan kapasitas beban balok, namun disertai dengan lendutan yang lebih besar dan keruntuhan yang lebih cenderung getas.

Aktivitas ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan transaksi antara entitas ekonomi, yang terkadang menyebabkan sengketa. Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa muncul karena perselisihan antara pelaku ekonomi yang berbisnis berdasarkan hukum ekonomi syariah terkait hak atau kepentingan. Sengketa ini bisa diputus dengan instrumen hukum yang berbagai, baik litigasi di pengadilan agama maupun metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama bertujuan agar terjaminlah keadilan dan keteguhan hukum sesuai prinsip syariah. Namun, dengan semakin meningkatnya tuntutan keadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan relatif lama dan kurang efektif, maka alternatif penyelesaian di luar pengadilan semakin relevan. Negosiasi sebagai salah satu proses tawar-menawar dalam sengketa ekonomi syariah sangat memfokuskan pada persiapan dan komunikasi efektif kedua belah pihak. Salah satu penyebab sengketa ekonomi pada ekonomi syariah adalah wanprestasi dalam transaksi jual beli, terutama transaksi tanah. Oleh karena itu, regulasi ekonomi syariah yang mengatur prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban sangatlah perlu untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan regulasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, khususnya yang berhubungan dengan sengketa tanah, dengan mengidentifikasi metode penyelesaian sengketa yang sesuai dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai relevansi dan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa melalui metode yang mengedepankan keadilan dan perdamaian.

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak debitur  yang  berdampak  pada  hubungan  hukum  dan keberlangsungan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji: 1) bagaimana proses pengajuan dan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank BRI dan UMKM Konveksi Parasit di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur; dan 3) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan fakta empiris secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengajuan kredit dilakukan melalui prosedur formal dengan dokumen pendukung yang sah, dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang; 2) wanprestasi terjadi karena kombinasi faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang optimal dan faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar; dan 3) penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui eksekusi agunan, pelaporan ke otoritas keuangan, serta pendekatan persuasif seperti restrukturisasi kredit. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku UMKM dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta hibah, dengan fokus pada implikasi sengketa hukum yang terlihat pada Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah sengketa terkait akta hibah di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin keabsahan dan legalitas dokumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi mengatur peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah, serta bagaimana permasalahan hukum yang muncul dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan literatur hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama PPAT dalam pembuatan akta hibah mencakup syarat formil dan materiil sesuai PP No. 37/1998, KUH Perdata, dan KHI, termasuk verifikasi dokumen, identitas, status tanah, serta persetujuan ahli waris. Sengketa  dalam Putusan No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr, timbul akibat dugaan hibah fiktif dan kurangnya kehati-hatian PPAT, namun penggugat PPAT tidak dapat dibuktikan dan akta hibah secara administratif telah memenui syarat.Hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena cacat formil Penelitian ini menyarankan agar PPAT lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih proaktif dalam mencegah potensi sengketa hukum terkait hibah tanah.

Tanah adalah objek vital yang bernilai tinggi sehingga transaksi jual beli tanah menuntut kepastian hukum agar tidak menciptakan sengketa. Namun, praktik membeli atau menjual tanah secara tunai tanpa melalui PPAT dan tanpa memiliki sertifikat kepemilikan masih banyak terjadi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terkait keabsahan dokumen, perlindungan hukum, serta risiko terjadinya sengketa. Latar belakang inilah yang melandasi penelitian dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Tanah dalam Perjanjian Jual Beli: Studi Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025. Penelitian ini ditulis guna menganalisis kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dan menilai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya ditemukan dalam Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak terkait jual beli tanah adalah sah dan bersifat mengikat. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atas mengurus penerbitan sertifikat pengganti maupun proses peralihan hak atas tanah. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan agar sertifikat pengganti segera diterbitkan, dilakukan pemecahan bidang tanah, dan dilaksanakan proses balik nama. Untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan, hakim memberikan kewenangan kepada pembeli untuk mengurus sendiri seluruh proses tersebut apabila penjual tetap lalai. Pertimbangan hukum ini mencerminkan sikap hakim yang berorientasi pada perlindungan hak pembeli beritikad baik sekaligus sebagai upaya menegakkan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia bisa dieksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap dan mengikat. Namun dalam penerapannya, hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketimpangan hukum, hingga terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulisan ini membahas mengenai pengaturan kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasinya dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil yang didapatkan adalah parate eksekusi yang dijalankan cenderung melanggar prinsip due process of law, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang absolut menuju sistem eksekusi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak konstitusional para pihak. Pergeseran tersebut menjadikan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.