Publication Search

The crime of receiving stolen goods, as regulated in Article 480 of the Criminal Code (KUHP), is an offence that plays a crucial role in the continuation of the principal crime, particularly theft. Receivers provide a market for stolen goods, thereby indirectly encouraging perpetrators to continue their actions. This article aims to analyse the implementation of Article 480 of the KUHP in judicial practice, with a focus on proving the element of ‘knowing or reasonably suspecting’ that the goods purchased were obtained through criminal activity. This study uses a qualitative method with a case study approach through direct observation of a trial at the M. District Court. The observations show that the panel of judges successfully proved the defendant's guilt as a fence through a series of trial facts, such as the unreasonable purchase price, consistent testimony from the perpetrator of the theft, and the defendant's own admission that he had been suspicious. The judge's decision, which was lighter than the prosecutor's demands, also reflected considerations of substantive justice and humanity in addition to legal certainty. This study concludes that the effective enforcement of Article 480 of the Criminal Code in court plays an important role in breaking the chain of crime and providing a deterrent effect not only for the main perpetrators but also for those who participate in enjoying the proceeds of crime.

The crime of receiving stolen goods, as regulated in Article 480 of the Criminal Code (KUHP), is an offence that plays a crucial role in the continuation of the principal crime, particularly theft. Receivers provide a market for stolen goods, thereby indirectly encouraging perpetrators to continue their actions. This paper investigates how Article 480 of the KUHP in judicial practice, with a focus on proving the element of ‘knowing or reasonably suspecting’ that the goods purchased were obtained through criminal activity. This study uses a qualitative method with a case study approach through direct observation of a trial at the M. District Court. The observations show that the panel of judges successfully proved the defendant's guilt as a fence through a series of trial facts, such as the unreasonable purchase price, consistent testimony from the perpetrator of the theft, and the defendant's own admission that he had been suspicious. The judge's decision, which was lighter than the prosecutor's demands, also reflected considerations of substantive justice and humanity in addition to legal certainty. This study concludes that the effective enforcement of Article 480 of the Criminal Code in court plays an important role in breaking the chain of crime and providing a deterrent effect not only for the main perpetrators but also for those who participate in enjoying the proceeds of crime.  

The development of corruption nowadays is accompanied by other crimes related to hide assets from corruption and one way of it is by money laundering mechanism. The mechanism of it is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 20/2001 jo. Law No. 31/1999 concerning the Eradication of Corruption and Law No. 8/2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7/2006 concerning Ratification of the UNCAC on April 18, 2006. Indonesia needs a regulation that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the mechanism for the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of corruption. It can be suggested to the Government and the legislature to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill’s immediately.

Berdasarkan observasi penilaian kemampuan menulis teks negosiasi di SMAN 10 Medan masih tergolong pada kategori yang kurang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis teks negosiasi dengan pembelajaran strategi pembelajaran direct writing activity di SMA Negeri 10 Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian one group pre test – post test design. Penelitian ini sesuai langkah pembelajaran direct writing activity yang membuat nilai siswa meningkat setelah menggunakan  strategi pembelajaran direct writing activity. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat 80% siswa memenuhi nilai diatas KKM.  

Cyberbullying merupakan tindakan agresif di media sosial untuk melecehkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Penelitian ini berfokus pada motivasi remaja melakukan cyberbullying di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini merupakan tiga remaja perempuan pelaku cyberbullying. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil analisis data menunjukkan terdapat perilaku motivasi remaja melakukan cyberbullying di media sosial, motivasi tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi internal, yang berasal dari dalam diri dan motivasi eksternal, yang berasal dari luar. Adapun motivasi internal terbagi menjadi lima, yaitu: Sering melakukan bullying di dunia nyata sehingga di lakukan di media sosial, karena media sosial merupakan jalan yang paling mudah melakukan penindasan. 2. Adanya ketidakseimbangan kuasa, atau apa yang dilakukan pelaku cyberbullying dalam segi mental dan sosial merasa lebih kuat. 3. Merasa mempunyai segalanya sehingga apapun bisa dilakukan kepada korban. 4. Membuat mental korban hancur sehingga korban mempunyai keinginan untuk berhenti bersekolah bahkan pindah sekolah. 5. Identitas yang tidak di ketahui oleh korban memudahkan pelaku melakukan tindakan cyberbullying. Sedangkan motivasi ekstrinsik terbagi menjadi 2 yaitu: 1. Sifat dan karakteristik korban yang mengundang untuk di tindas. 2. Tertantang dari sebuah film sehingga ingin melakukan tindakan cyberbullying.

Kematian orangtua akibat COVID-19 dapat menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam sehingga menyebabkan remaja yang ditinggalkan harus melalui proses grief hingga mampu mencapai penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran grief dan proses grief serta faktor-faktor yang mempengaruhi grief pada remaja perempuan pasca kematian orangtua akibat COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis theory driven. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) remaja perempuan berusia 18-20 tahun dan telah kehilangan orangtua akibat COVID-19 yang terjadi 1-2 tahun yang lalu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran grief responden terdiri atas berbagai gejala grief yang menyangkut aspek fisik, sosial, spiritual dan  psikologis. Proses grief melalui 5 tahap yaitu denial, anger, bargaining, depression dan acceptance, tetapi proses yang dialami responden tidak terjadi secara berurutan dan bersifat dinamis menuju penerimaan. Hal tersebut terjadi karena terdapat faktor pendukung antara lain kemampuan menguatkan diri, memiliki cita-cita dan harapan yang kuat, dukungan dari keluarga dan teman serta faktor penghambat antara lain hubungan emosional dengan orangtua yang meninggal, grief yang tidak terantisipasi, lapisan kehilangan, tidak menyaksikan orangtua meninggal hingga dimakamkan, isolasi mandiri setelah kehilangan dan stigma sosial yang negatif. Implikasi penelitian ini yaitu menambah khazanah kajian ilmu psikologi khususnya psikologi klinis, psikologi perkembangan dan secara lebih spesifik mengenai grief pada remaja pasca kematian orangtua akibat COVID-19.

Adat pernikahan dalam budaya Melayu terkesan rumit  karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena pernikahan dalam pandangan Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan yang resmi dari tetangga maupun masyarakat. Bukan sebatas pandangan rumit, namun ada juga kalangan berpendapat, ada melayu unik dan sangat menarik.Penelitian ini mengkaji tentang nilia-nilai tradisi pada upacara Tepuk Tepung Tawar perkawinan adat Melayu di Desa Labusel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Labusel yang bersuku Melayu. sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah  orang dari kalangan masyarakat. hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada masyarakat Melayu agar selalu mempertahankan tradisi Tepuk Tepung Tawar pada perkawinan adat Melayu karena nilai-nilai yang terdapat Tepuk Tepung Tawar merupakan salah satu tradisi yang terdapat di dalam adat perkawinan Melayu di Desa Labusel. Berdasarkan pada tradisi tepuk tepung tawar sangat banyak dan menjadi acuan dalam bermasyarakat dan juga berkeluarga. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadikan motivasi bagi peneliti selanjutnya mengenai tradisi Tepuk Tepung Tawar yang lebih luas lagi.    

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 11 responden. Metode analisis yang digunakan adalah skala Likert untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur pada setiap indikator: tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi dan tugas kelompok, kesatuan dan kekompakan kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, suasana kelompok, ketegangan kelompok, keefektifan kelompok, berada pada katagori tinggi dan sedangkan indikator Maksud tersembunyi pada katagori sedang. Secara akumulasi keseluruhan tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan pokdakan tunas giri makmur pada katagori tinggi dengan nilai skor 70,13. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok pembudidaya tunas giri makmur tidak sealalu dalam kondisi statis, tetapi berada dalam kondisi dinamis yang dapat berubah dalam kehidupan kelompok.

Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun implementasi manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar berdasarkan hasil analisis penelitian, sudah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya fungsi manajemen sumber daya manusia. seperti adanya perencanaan, pengembangan karir, peningkatan kompetensi yang baik dan dalam hal kompensasi yang sangat menyejahterakan pegawai. Walaupun dari segi rekrutmen belum sesuai dengan ketentuan yang diakibatkan oeh beberapa factor, salah satunya banyaknya jumlah peserta didik baru yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya namun sedikitnya jumlah pelamar saat pembukaan rekrutmen guru. Maka itu dalam proses rekrutmen, jika ada yang tidak sesuai ketentuan masih bisa diberi kesempatan. Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses pembentukan tim akreditasi sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (3) faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah, (4) quality control dari proses pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (5) tindak lanjut persiapan akreditasi sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur’an Serpong, Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) proses pembentukan tim melalui penunjukan ketua tim oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik melalui menghadiri sosialisasi, melakukan checklist instrumen akreditasi, persiapan data akreditasi dan pemenuhan bukti fisik, (3) faktor penghambat yaitu belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah, keterbatasanya waktu, bukti fisik berupa dokumen yang letak nya tidak beraturan dan terkadang tidak adanya bukti berupa foto, fasilitas yang kurang memadai berupa printer, sedangkan faktor pendukung yaitu bantuan dan motivasi kepala sekolah, kerja sama antar tim, dan bantuan stakeholders sekolah (4) quality control melalui pengecekan dan rapat evaluasi, (5) tindak lanjut persiapan dengan membiasakan kelengkapan perangkat sekolah, membuat program sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah terdapat strategi untuk mendapatkan nilai A dan strategi supaya cepat selesai.

Local wisdom atau disebut dengan kearifan lokal yang merupakan cara atau suatu kegitan yang sedang di lakukan masyarakat pada daerah tertentu mengenai suatu pemahahan yang sangat mendalam mengenai suatu pengetahuan mengenai bagaimana asal mula dari suatu tempat tinggal yang sedang di tempati sekitar dan memiliki perkembangan Local wisdom atau kearifan lokal adalah cara atau praktik yang dilakukan masyarakat di daerah tertentu tentang pemahaman mendalam mereka yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikembangkan oleh warga setempat secara turun temurun. Kearifan local muncul dari dalam mereka sendiri dan dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam diri masyarakat. Kearifan local merupakan warisan nenek moyang yang menyatu dengan religi, budaya dan adat istiadat.namun sekaran kearifan local sudah mulai memudar karena masyarakat modern menganggap bahwa kehidupan modern lebih baik. Oleh karena iitu literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Metode yang digunakan yaitu sistematik literature review yang didapat dari hasil review dari beberapa sumber artikel.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sedangkan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengalami vacuum of norm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur  sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum  penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain.    

Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah.  Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo yang dilatar belakangi oleh merebaknya pandemi Covid-19 yang menyebar luas ke penjuru daerah di dunia terutama di Kabupaten Situbondo. Untuk pengendalian percepatan penyebaran covid-19 Bupati Situbondo menerbitkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Metode Penelitian pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang – undang, peraturan daerah serta rancangan undang-undang, dengan metode pendekatan diantaranya peraturan perundang-undangan (stute approach) dan pendekatan konseptual.   Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menangani Covid-19 berdasarkan UUD 1945 dimana pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif didalamnya, khususnya di Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan perbup yang mengatur masyarakatnya taat protokol kesehatan. Namun jika tidak ditaati aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2).      

Pasca Amandemen UUD 1945 terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah dikembangkannya prinsip checks and balances. Dengan prinsip ini, setiap lembaga negara memiliki posisi yang sejajar, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan penafsiran dan berimplikasi terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan antara Presiden dengan DPR dn BPK merupakan contoh konkrit sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh UUD 1945. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dalam penelitian ini. Analisis secara mendalam dilakukan dengan metode penafsiran konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK yang menyatakan menolak permohonan I Pemohon dan tidak dapat menerima permohonan II Pemohon adalah tepat menurut konstitusi. Putusan MK tersebut lebih brperspektif hukum daripada politik.