Publication Search

Within the decentralization framework, the government sets the Regency/City Minimum Wage (UMK) as the wage standard. However, in 2021, the Governor of the Riau Islands Province established a UMK that did not comply with Ministry of Manpower regulations. This decision adversely affected workers, particularly members of labor unions, as well as the entire workforce in Batam City. The research addresses two key issues: first, the legal consequences of a regional head’s policy in determining the minimum wage; second, the form of legal protection for workers against a UMK that contradicts ministerial regulations. The study applies a normative juridical method. Findings indicate, under Article 82 of the Industrial Relations Dispute Settlement Act (UU PPHI), that a state administrative decision violating statutory provisions may be: (1) declared null (nietig/absolute nietig), (2) null and void by law (nietigheid van rechtswege), or (3) annulled (verniegbaar). The Tanjungpinang Administrative Court Decision No. 1/G/2021/PTUN.TPI declared that Governor’s Decree No. 1362 of 2020 on Batam UMK contained substantial defects and was annulled. Legal protection for workers is provided through dispute settlement procedures at the Administrative Court and/or administrative remedies as stipulated by applicable regulations.

The palm oil industry is a strategic sector that significantly contributes to Indonesia's economy through crude palm oil (CPO) exports. However, it is also prone to corruption practices, as revealed in the bribery case involving a judge in the handling of a CPO export trial. This scandal highlights corporate involvement in influencing court decisions for business interests and the weak law enforcement against corporations as the main perpetrators of criminal acts. This paper aims to analyze the chronology and modus operandi of the bribery, identify factors behind the weak corporate criminal liability enforcement, and formulate recommendations to strengthen the legal system to prevent similar cases in the future. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. The data is analyzed qualitatively to assess the effectiveness of regulations and the obstacles in implementing corporate criminal liability. This study is expected to contribute to reforming a fairer and more accountable legal system in strategic economic sectors.    

Berdasarkan observasi penilaian kemampuan menulis teks negosiasi di SMAN 10 Medan masih tergolong pada kategori yang kurang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis teks negosiasi dengan pembelajaran strategi pembelajaran direct writing activity di SMA Negeri 10 Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian one group pre test – post test design. Penelitian ini sesuai langkah pembelajaran direct writing activity yang membuat nilai siswa meningkat setelah menggunakan  strategi pembelajaran direct writing activity. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat 80% siswa memenuhi nilai diatas KKM.  

Kematian orangtua akibat COVID-19 dapat menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam sehingga menyebabkan remaja yang ditinggalkan harus melalui proses grief hingga mampu mencapai penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran grief dan proses grief serta faktor-faktor yang mempengaruhi grief pada remaja perempuan pasca kematian orangtua akibat COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis theory driven. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) remaja perempuan berusia 18-20 tahun dan telah kehilangan orangtua akibat COVID-19 yang terjadi 1-2 tahun yang lalu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran grief responden terdiri atas berbagai gejala grief yang menyangkut aspek fisik, sosial, spiritual dan  psikologis. Proses grief melalui 5 tahap yaitu denial, anger, bargaining, depression dan acceptance, tetapi proses yang dialami responden tidak terjadi secara berurutan dan bersifat dinamis menuju penerimaan. Hal tersebut terjadi karena terdapat faktor pendukung antara lain kemampuan menguatkan diri, memiliki cita-cita dan harapan yang kuat, dukungan dari keluarga dan teman serta faktor penghambat antara lain hubungan emosional dengan orangtua yang meninggal, grief yang tidak terantisipasi, lapisan kehilangan, tidak menyaksikan orangtua meninggal hingga dimakamkan, isolasi mandiri setelah kehilangan dan stigma sosial yang negatif. Implikasi penelitian ini yaitu menambah khazanah kajian ilmu psikologi khususnya psikologi klinis, psikologi perkembangan dan secara lebih spesifik mengenai grief pada remaja pasca kematian orangtua akibat COVID-19.

Seorang mahasiswa yang mempunyai kewajiban utama yakni dengan tugas perkulihanya, namun di sisi lain mahasiswa juga diharapkan untuk memperbanyak pengalamanya di luar lingkup perkuliahan. Keseimbangan antara keilmuan dan pengalaman menjadikan sebuah tolak ukur perbedaan antara mahasiswa dengan siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan rasional para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memutuskan untuk membagi waktunya dengan menjadi musyrifah tahfidz di Pondok Pesantren Azmania Putri serta pengaruhnya terhadap identitas sosialnya. Penelitian ini meliputi analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam memilih menjadi musyrifah tahfidz di Azmania, kemudian nilai apa yang diperoleh terhadap identitas sosial mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan melalui purposive sampling. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan wawancara terhadap sejumlah responden yang bersangkutan, kemudian mengobservasi keseharian responden. Analisis data yang telah didapkan selanjutnya dikumpukan, direduksi, kemudian disajikan. Para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammdiyah Ponorogo ingin membuktikan tanggung jawab sebagai mahasiswa tidak terbatas pada perkuliahan semata, akan tetapi mahasiswa juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan kebermanfaat melalui keilmuan yang dikuasai khususnya tahfidz Al-Qur’an dengan mengabdi di Pondok Pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 11 responden. Metode analisis yang digunakan adalah skala Likert untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur pada setiap indikator: tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi dan tugas kelompok, kesatuan dan kekompakan kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, suasana kelompok, ketegangan kelompok, keefektifan kelompok, berada pada katagori tinggi dan sedangkan indikator Maksud tersembunyi pada katagori sedang. Secara akumulasi keseluruhan tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan pokdakan tunas giri makmur pada katagori tinggi dengan nilai skor 70,13. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok pembudidaya tunas giri makmur tidak sealalu dalam kondisi statis, tetapi berada dalam kondisi dinamis yang dapat berubah dalam kehidupan kelompok.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses pembentukan tim akreditasi sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (3) faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah, (4) quality control dari proses pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (5) tindak lanjut persiapan akreditasi sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur’an Serpong, Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) proses pembentukan tim melalui penunjukan ketua tim oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik melalui menghadiri sosialisasi, melakukan checklist instrumen akreditasi, persiapan data akreditasi dan pemenuhan bukti fisik, (3) faktor penghambat yaitu belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah, keterbatasanya waktu, bukti fisik berupa dokumen yang letak nya tidak beraturan dan terkadang tidak adanya bukti berupa foto, fasilitas yang kurang memadai berupa printer, sedangkan faktor pendukung yaitu bantuan dan motivasi kepala sekolah, kerja sama antar tim, dan bantuan stakeholders sekolah (4) quality control melalui pengecekan dan rapat evaluasi, (5) tindak lanjut persiapan dengan membiasakan kelengkapan perangkat sekolah, membuat program sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah terdapat strategi untuk mendapatkan nilai A dan strategi supaya cepat selesai.

Local wisdom atau disebut dengan kearifan lokal yang merupakan cara atau suatu kegitan yang sedang di lakukan masyarakat pada daerah tertentu mengenai suatu pemahahan yang sangat mendalam mengenai suatu pengetahuan mengenai bagaimana asal mula dari suatu tempat tinggal yang sedang di tempati sekitar dan memiliki perkembangan Local wisdom atau kearifan lokal adalah cara atau praktik yang dilakukan masyarakat di daerah tertentu tentang pemahaman mendalam mereka yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikembangkan oleh warga setempat secara turun temurun. Kearifan local muncul dari dalam mereka sendiri dan dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam diri masyarakat. Kearifan local merupakan warisan nenek moyang yang menyatu dengan religi, budaya dan adat istiadat.namun sekaran kearifan local sudah mulai memudar karena masyarakat modern menganggap bahwa kehidupan modern lebih baik. Oleh karena iitu literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Metode yang digunakan yaitu sistematik literature review yang didapat dari hasil review dari beberapa sumber artikel.

Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah.  Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.

Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam praktiknya. Pembubaran partai politik di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bedasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Partai Politik. Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas dan tujuan bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Negara Jerman mengatur pemburan partai politik dalam pasal 21 Basic Law apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman.    

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo yang dilatar belakangi oleh merebaknya pandemi Covid-19 yang menyebar luas ke penjuru daerah di dunia terutama di Kabupaten Situbondo. Untuk pengendalian percepatan penyebaran covid-19 Bupati Situbondo menerbitkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Metode Penelitian pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang – undang, peraturan daerah serta rancangan undang-undang, dengan metode pendekatan diantaranya peraturan perundang-undangan (stute approach) dan pendekatan konseptual.   Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menangani Covid-19 berdasarkan UUD 1945 dimana pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif didalamnya, khususnya di Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan perbup yang mengatur masyarakatnya taat protokol kesehatan. Namun jika tidak ditaati aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2).