Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penetapan Upah Minimum yang Ditetapkan Oleh Gubernur yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Upah Minimum

Rahmi ; Sri ; Sinaga ; Parbuntian ; Setyowati ; Retno Kus
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Human... 📅 2025 Vol 4, No 4 🔗 DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.6570
Abstract
Within the decentralization framework, the government sets the Regency/City Minimum Wage (UMK) as the wage standard. However, in 2021, the Governor of the Riau Islands Province established a UMK that did not comply with Ministry of Manpower regulations. This decision adversely affected workers, particularly members of labor unions, as well as the entire workforce in Batam City. The research addresses two key issues: first, the legal consequences of a regional head’s policy in determining the minimum wage; second, the form of legal protection for workers against a UMK that contradicts ministerial regulations. The study applies a normative juridical method. Findings indicate, under Article 82 of the Industrial Relations Dispute Settlement Act (UU PPHI), that a state administrative decision violating statutory provisions may be: (1) declared null (nietig/absolute nietig), (2) null and void by law (nietigheid van rechtswege), or (3) annulled (verniegbaar). The Tanjungpinang Administrative Court Decision No. 1/G/2021/PTUN.TPI declared that Governor’s Decree No. 1362 of 2020 on Batam UMK contained substantial defects and was annulled. Legal protection for workers is provided through dispute settlement procedures at the Administrative Court and/or administrative remedies as stipulated by applicable regulations.
Keywords
Legal Protection; Minimum Wage; Employment
How to Cite

Rahmi, et al. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penetapan Upah Minimum yang Ditetapkan Oleh Gubernur yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Upah Minimum. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(4). https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6570

Rahmi, Sri; Sinaga, Parbuntian; Setyowati, Retno Kus, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penetapan Upah Minimum yang Ditetapkan Oleh Gubernur yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Upah Minimum," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 4, no. 4, 2025.

Rahmi, Sri; Sinaga, Parbuntian; Setyowati, Retno Kus. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penetapan Upah Minimum yang Ditetapkan Oleh Gubernur yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Upah Minimum." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 4, no. 4, 2025.

Rahmi, Sri; Sinaga, Parbuntian; Setyowati, Retno Kus. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penetapan Upah Minimum yang Ditetapkan Oleh Gubernur yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Upah Minimum." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 4, no. 4 (2025).

Rahmi, et al. (2025) 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penetapan Upah Minimum yang Ditetapkan Oleh Gubernur yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Upah Minimum', Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(4). doi: 10.55606/jurrish.v4i4.6570.

Rahmi, Sri; Sinaga, Parbuntian; Setyowati, Retno Kus. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Penetapan Upah Minimum yang Ditetapkan Oleh Gubernur yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Upah Minimum. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 2025;4(4).

Artikel Terkait

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan

I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma

Analisis Yuridis Penolakan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Papua Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

lusy liany

Proses Adaptasi Komunikasi Lintas Budaya Antara Pegawai Hotel Masainn dan Tamu Internasional

Rismanda Aurylia Raspati; Putri Ekaresty Haes; Jonathan Jacob Paul Latupeirissa; Ni Luh Yulyana Dewi

Keadilan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: (Studi pada Perdagangan Barang dan Jasa Di Kota Samarinda)

Selvia Dinda Rahmyanti; Purwanto Purwanto; Poppilea Erwinta

Integrasi Pranata Adat terhadap Sistem Demokrasi Lokal untuk Memperkuat Legitimasi Kepemimpinan Desa

Eli Susanti; Khomsahrial Romli; M. Mawardi J; Sri Ilham Nasution

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Hak Pembelaan pada Perkara Pidana

Nur Aziz; Daryuti Daryuti; Marwan Marwan; Muhammad Fikri Jauhari; Aguk Nugroho; Achmad Wildan Dimyati
Tren Sitasi Jurnal