ANALISIS DAMPAK PROGRAAM FOOD ESTATE BAGI HUTAN DI KALIMANTAN, INDONESIA

Program Food Estate di Indonesia, khususnya di Kalimantan, menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terkait dengan produktivitas pertanian, tetapi juga permasalahan sosio-politik. Penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian bersamaan dengan peningkatan impor bahan pangan, seperti beras dan kedelai, menunjukkan adanya ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik. Meskipun pemerintah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan, ekspansi lahan yang dilakukan—termasuk pembukaan hutan lindung—menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan ekosistem yang lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan deskriptif, mengandalkan data sekunder serta teknik pengumpulan informasi seperti kajian pustaka dan studi literatur. Food Estate sebagai konsep ketahanan pangan berfokus pada pengembangan sistem pertanian yang terintegrasi, namun pelaksanaannya di lahan eks PLG (Proyek Lahan Gambut) seluas 770.601 hektar menunjukkan adanya kegagalan akibat kurangnya kajian lingkungan yang mendalam. Keputusan untuk memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan kajian Rapid-KLHS patut dipertanyakan, mengingat sejarah kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh proyek serupa sebelumnya. Dampak dari program ini mencakup kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan degradasi hutan, yang berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Proyek Food Estate tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap tanah tradisional mereka. Dengan demikian, meskipun tujuan awal program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dampak negatifnya jauh lebih besar dan dapat mengarah pada defisit pangan yang lebih parah serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di Kalimantan.