The Lodge Maribaya is a beautiful tourist spot, which offers between natural and artificially created places with backdrops of pine forests for thousands of tourists to come during the weekend. However, the scope of study on marketing management could spiral into more interesting aspects of the field, which penetrate effective and sustainable marketing management. The method used in this research is qualitative methods (library research). According to the result of the research, it revealed that management plays a very significant role in enhancing the tourist’s appeal to the tourist destination of The Lodge Maribaya. Marketing management includes aspects of market segmentation, product development for tourism, promotion and communication, visitor services and experiences, and creation of a brand image.

Wayang Windu is one of the natural tourist attractions in Pangalengan, Bandung Regency, West Java. Being treated to natural views that pamper the eyes with a backdrop of beautiful, expansive tea plantations and cool mountain air is the main attraction of this place. Tourists can not only enjoy its natural beauty, but tourists can also enjoy various activities such as trekking, taking photos in the middle of a tea garden, and seeing the Wayang Windu cultural site. Located at an altitude of 2182 meters above sea level, the area of this tourist area is around 832 square meters. This place offers a tourist experience that presents natural beauty, tranquility and coolness. Tourists can also shop for culinary delights around the Wayang Windu Pangalengan area. With all its attractions, this destination is the right choice for tourists who are looking for natural relaxation as well as stunning natural beauty.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi kualitas sistem informasi karya akhir pada institusi pendidikan tinggi menggunakan metode McCall, dengan mengambil studi kasus di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Evaluasi kualitas sistem informasi akademik merupakan hal yang krusial untuk memastikan efektivitas layanan dan mendukung proses akademik di perguruan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan fokus pada aspek product operation yang mencakup lima faktor: Correctness, Reliability, Efficiency, Integrity, dan Usability. Pengambilan sampel menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling dengan jumlah 515 responden. Hasil evaluasi menunjukkan nilai total kualitas sistem sebesar 70% (kategori Baik), dengan rincian: Correctness 61% (Baik), Reliability 56% (Cukup Baik), Efficiency 58% (Cukup Baik), Integrity 59% (Cukup Baik), dan Usability 43% (Cukup Baik). Model evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan dapat diadaptasi oleh institusi pendidikan tinggi lain dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi Karya Akhir.
Kata kunci: Evaluasi, kualitas, sistem informasi karya akhir, McCall

Kesehatan remaja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena pada masa ini remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang sangat signifikan. Latar belakang dilakukannya program pengabdian masyarakat di Lembaga Kesehjateraan Sosial Anak (LKSA) Putri Aisyiyah Ngawen ini dikarenakan berdasarkan hasil observasi masih terdapat kurangnya pengetahuan  santriwati remaja LKSA terkait kesehatan reproduksi. Juga terdapat permasalahan terkait minimya pengetahuan pihak pengasuh LKSA tentang kesehatan reproduksi sehingga pembinaan kesehatan dirasa kurang optimal di mana hal tersebut mempengaruhi kualitas kesehatan santriwati LKSA. Penyelenggaraan edukasi di LKSA penting untuk dilaksanakan, terutama pemberian edukasi pada santriwati sehingga dapat menjadi pionir peningkatan kesadaran, perubahan perilaku dan peer educator dalam upaya peningkatan kesehatan di lingkungan LSA. Edukasi dilaksanakan di LKSA Putri Aisyiyah Ngawen Klaten dengan peserta yaitu 30 santriwati. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan dengan evaluasi berupa pre-test dan post-test. Materi yang diberikan meliputi definisi kesehatan reproduksi, jenis gangguan  penyakit terkait kesehatan reproduksi, serta langkah  dan manfaat menjaga kesehatan reproduksi pada remaja yang dibagi menjadi dua sesi dan diikuti dengan tanggung jawab. Hasil menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan santriwati LKSA Putri Aisyiyah Ngawen Klaten tentang kesehatan reproduksi.

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan peningkatan kejahatan siber, seperti peretasan, penipuan digital, pencurian identitas, dan ransomware, yang mengancam keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi seperti UU ITE dan UU PDP telah diterapkan, tetapi tantangan dalam implementasi dan adaptasi terhadap dinamika teknologi tetap signifikan. Indonesia menghadapi kesenjangan dalam penegakan hukum siber, termasuk kurangnya kapasitas teknis aparat hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan digital, serta keterbatasan kerjasama internasional untuk menangani kejahatan siber lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh dari dokumen hukum, laporan pemerintah, studi kasus, artikel jurnal, dan literatur akademik. Analisis dilakukan menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan efektivitas kebijakan kriminal terkait kejahatan siber. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan siber di Indonesia memerlukan penguatan, terutama dalam hal implementasi, edukasi publik, dan adaptasi teknologi. Contoh dari Amerika Serikat dan Uni Eropa menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, regulasi perlindungan data yang ketat, dan kampanye edukasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber. Penelitian ini menyarankan penguatan UU ITE dan UU PDP, literasi digital bagi masyarakat, peningkatan kompetensi aparat hukum, kerjasama internasional, serta pembentukan jaringan pertukaran informasi siber untuk menciptakan ekosistem keamanan digital yang tangguh, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, masyarakat semakin bergantung pada media sosial, yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah aktivitas, termasuk mencari hiburan. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk mencari hiburan adalah Telegram, yang menyediakan banyak film ilegal yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pencipta film, yang seharusnya memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karyanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penyebaran film ilegal tersebut melanggar hak ekonomi menurut Pasal 9 (1) b UUHC dan dapat dikategorikan sebagai pembajakan berdasarkan Pasal 113 (4) UUHC. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mekanisme perlindungan hak cipta bagi pencipta film dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penyebaran film bajakan dalam gugatan perdata maupun pidana, yang terjadi akibat kelalaian dalam memantau aktivitas pengguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran film ilegal di Telegram melanggar hak ekonomi pencipta film dan dapat dikenakan sanksi sesuai UUHC. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat dilakukan melalui upaya hukum yang mencakup gugatan perdata dan pidana terhadap pelanggar..

The stagnation of human rights enforcement in Indonesia's Reformation Era has highlighted a critical imbalance: the current system prioritizes punishing perpetrators of serious human rights violations over addressing the recovery and well-being of victims. This research introduces The Constitution of Peace as a transformative, victim-centered model for resolving serious human rights violations outside the courtroom, aligning with the principles and soul of the 1945 Constitution. The proposed model comprises three innovative approaches: first, mediation facilitated by the National Human Rights Commission to foster dialogue and accountability; second, the provision of compensation, restitution, and assistance to victims through the Witness and Victim Protection Agency, ensuring tangible support for recovery; and third, an official apology by the relevant authority, accompanied by the fulfillment of economic, social, and culpability obligations. Together, these measures aim to correct the limitations of the current retributive framework by prioritizing restorative justice and victim empowerment. By embracing these victim-oriented solutions, this model not only addresses the legal and moral obligations enshrined in the 1945 Constitution but also fosters reconciliation and societal healing. The research underscores the transformative potential of the Constitution as a foundation for peace, justice, and the resolution of entrenched human rights challenges. It calls for a paradigm shift from punitive measures to a more holistic approach, ensuring that justice serves both the dignity of victims and the broader goal of national harmony.

Single-candidate regional elections have recently attracted significant attention, as previous regulations did not adequately address scenarios where fewer than two candidate pairs were running. The 2018 Makassar mayoral election, where the "Empty Box" (Kotak Kosong) emerged victorious against a single candidate, highlights a critical constitutional issue: whether such an outcome is consistent with the principles of democratic electoral integrity. In elections featuring only one candidate pair, the ballot contains two columns—one with the candidate's photo and name, and the other left blank. The constitutionality of allowing the "Empty Box" to win in such circumstances poses significant questions about the fairness of the electoral process and the safeguarding of citizens' constitutional rights. This research critically examines the legal implications of this electoral anomaly and explores the necessity for clear legislative frameworks governing single-candidate elections. The case offers important lessons for Indonesia’s political and electoral systems, emphasizing the need for constitutional and electoral reforms to protect citizens' rights—both the right to vote and the right to be elected—even when only one candidate is on the ballot. Furthermore, it underscores the urgency of political education for both political parties and the electorate to foster a more informed political culture. By analyzing the legal precedents, constitutional principles, and broader implications, this study contributes to the discourse on electoral reform, ensuring that Indonesia’s electoral system remains robust, fair, and reflective of democratic values.

This research aims to analyze the influence of scientific-based numeracy literacy teaching materials on students' motivation and higher order thinking abilities. This research is a quantitative research using a quasi-experiment method with a nonequivalent control group design. Sampling used purposive sampling technique. The instruments used were motivational questionnaire sheets and higher order thinking ability tests. The paired sample t-test was used to analyze the data. The findings indicate a significant difference in the average posttest scores between the experimental group and the control group, with a significance value of 0.000<0.005 and a mean difference of 18.06 (66.00 - 47.94) between the two groups. Additionally, the confidence interval for the difference ranged from -36.959 to -30.354. That there is a significant (real) difference between the average motivation score and higher order thinking abilities of students in the experimental class and the control class using of scientific-based numeracy literacy teaching materials. So with these results it can be concluded that the scientific-based numeracy literacy teaching materials has an effect on students' motivation and higher order thinking abilities.

Courses related to procedural law are practicum courses with Course Learning Outcomes (CLO)/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) students who can simulate trials in court. In this case, the moot courtroom's urgency is to provide an infrastructure for students to conduct moot trials. One of the practicum courses is the Constitutional Court's Judicial Procedural Law. Students who take this course must be competent and able to practice in the objective realm of justice. However, based on the observation and tracing results, the service activities' partners do not have a moot courtroom in the constitutional court, so they cannot carry out moot court in the course. Digital/virtual space, known as Metaverse, is a solution for procuring infrastructure for the constitutional court's moot courtroom. The results of this service show that the Metaverse Moot Court of the Constitutional Court is an appropriate technology-based product that is the only quick solution to the absence and limitations of the Constitutional Court's moot courtroom at Partner universities. Partners do not need to spend millions to billions of Rupiahs to procure facilities and infrastructure for the Constitutional Court's moot courtroom. In addition, this product is a solution to time constraints, considering that the campus has operational hours while students are still required to be proficient in practicing proceedings at the Constitutional Court. Finally, the virtual reality technology product implemented in this pseudo-courtroom provides an immersive experience like the real atmosphere in the courtroom. It makes students more excited and increases motivation to practice the trial.