Communication has an important role in building awareness of Islamic law among Muslim citizens. Through effective communication, Islamic legal norms and rules can be understood, internalized and applied in everyday life. This article discusses the role of communication in increasing awareness of Islamic law by analyzing various communication approaches, such as da'wah, education, and social media. By using literature review methods from various scientific sources, it was found that modern communication media, such as social media, are increasingly playing a role in conveying the message of Islamic law to the younger generation. In addition, persuasive and educational da'wah has proven to be an effective means of increasing understanding and compliance with sharia law. However, challenges such as disinformation on social media remain obstacles that need to be overcome with digital literacy based on Islamic values.

This article discusses citizenship status in Islamic law, focusing on case studies of Muslim minorities in non-Islamic countries, while considering the dynamics of national law and human rights. The research highlights that in Islamic law, citizenship is often associated with membership in the ummah, although modern Muslim states have adopted contemporary citizenship systems. Developments in Indonesian citizenship policies in the last five years, particularly concerning migration and the rights of foreign nationals married to Indonesian citizens, are also analyzed. However, the implementation of these policies faces challenges due to inconsistencies between national law and Islamic principles related to religious identity. The perspective of Islamic law emphasizes the safeguarding essential rights and human worth, in addition to fairness in the treatment of all individuals. The integration of muslim communities residing in western nations poses challenges in distinguishing the majority from extremist minorities. Additionally, equality, the liberty to make individual choices, and partnership are seen as key elements in shaping the societal lives of muslims across western regions. Therefore, a comprehensive understanding of the interaction between national laws and Islamic principles is needed to guarantee the safeguarding of the rights of muslim minorities worldwide.

Kebutuhan akan pelayanan merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur sosial masyarakat. Begitu pula dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Baik atau buruknya kualitas pelayanan bergantung pada kemampuan penyelenggara layanan dalam memenuhi harapan masyarakat secara konsisten. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batang masih rendah. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pemanfaatan media sosial, profesionalisme pegawai dan tata ruang kantor terhadap kualitas pelayanan pada MPP Kabupaten Batang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kausalitas. Populasi penelitian adalah pengguna layanan di MPP Kabupaten Batang. Jumlah sampel sebanyak 115 responden yang dihitung menggunakan rumus iterasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan. Profesionalisme pegawai dan tata ruang kantor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Saran pada penelitian ini adalah hendaknya MPP Kabupaten Batang meningkatkan keterlibatan dengan masyarakat melalui media sosial dengan membalas komentar dan pertanyaan dengan tepat waktu serta mengadakan diskusi aktif di media sosial

The purpose of this research is to describe and analyze student engagement in the implementation of P5 and entrepreneurship education in increasing entrepreneurial interest at SMA Negeri 11 Semarang. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study design. The data and sources used come from entrepreneurship subject teachers and 5 students each from grade 10 and 11. Data collection techniques include semi-structured interviews. The data validity techniques used are credibility, transferability, dependability, and confirmability. Data analysis techniques include data reduction, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that student engagement in P5 and entrepreneurship education produces students who are responsible, active, confident, and courageous in making decisions and asking questions. Students are able to understand the meaning of entrepreneurship, leading to their interest in engaging in entrepreneurial activities. The recommendation for this research is that the school needs to improve the facilities and infrastructure to support practical activities and conduct regular evaluations to identify and improve any deficiencies.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena penghindaran pajak terjadi di perusahaan subsektor makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan return on asset, menguji pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan debt to equity ratio, dan menguji proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan rasio komisaris independen dengan dewan komisaris. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling method dengan jumlah sampel sebanyak 11 perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas; analisis regresi linear berganda; dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengambilan keputusan untuk memilih program studi merupakan pilihan sulit bagi lulusan SMA/SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Penelitian ini menguji pengaruh dukungan orang tua serta hubungan saudara terhadap pengambilan keputusan memilih program studi terutama program studi pendidikan akuntansi dengan prospek kerja sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 344 mahasiswa Pendidikan Akuntansi UNNES tahun angkatan 2022 dan 2023. Teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh sehingga seluruh anggota populasi dipakai sebagai sampel tetapi karena pembatasan waktu yang diterapkan penulis, hanya 300 anggota populasi yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis Structural Equation Modelling (SEM) PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dukungan orang tua dan hubungan saudara berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan memilih program studi. Prospek kerja tidak mampu memperkuat pengaruh dukungan orang tua terhadap pengambilan keputusan memilih program studi. Namun, prospek kerja mampu memperkuat pengaruh hubungan saudara terhadap pengambilan keputusan memilih program studi.

This research aims to analyze the President's partisanship in political campaigns based on Article 281 of Law Number 7/2017 on General Elections. This issue is important because it concerns the integrity of democracy and public trust in the institution of the presidency. The urgency of this study increased after the President of the Republic of Indonesia showed a symbolic gesture of support for one of the candidate pairs and conveyed his intention to “cawe-cawe” in organizing the 2024 Election. This research uses an empirical juridical method with a literature study approach to legislation, legal literature, and content analysis of print and electronic media coverage. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the ambiguity of Article 281 norms that have not specifically regulated the role of the president as a political actor as well as head of state in the context of the campaign. The results show that the President's actions have the potential to violate the principle of neutrality as stipulated in Article 281. On the other hand, the norm is considered multi-interpretive and potentially contradicts Article 4 of the 1945 Constitution, which places the President as the holder of government power. This study concludes that Article 281 of Law No. 7/2017 needs to be revised because it has the potential for multiple interpretations of the President's position in the constitutional system, and risks blurring the line between political authority and ethics of state office.
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberpihakan Presiden dalam kampanye politik berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu ini penting karena menyangkut integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan. Urgensi kajian ini meningkat setelah Presiden Republik Indonesia menunjukkan gestur simbol dukungan kepada salah satu pasangan calon serta menyampaikan niat untuk “cawe-cawe” dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis konten dari pemberitaan media cetak dan elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap ambiguitas norma Pasal 281 yang belum secara spesifik mengatur peran presiden sebagai aktor politik sekaligus kepala negara dalam konteks kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Presiden berpotensi melanggar prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 281. Di sisi lain, norma tersebut dinilai multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi karena berpotensi multitafsir terhadap posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan, serta berisiko mengaburkan batas antara kewenangan politik dan etika jabatan kenegaraan.
 

The increase in air pollution in Jakarta caused by motor vehicle emissions poses a serious threat to health and the environment, prompting the need to evaluate the emission test policy as a control measure. This study aims to evaluate the effectiveness of the motor vehicle emission test policy in improving public compliance, using the perspective of utilitarianism theory. The urgency of the research lies in the low level of public awareness and participation in emission testing, even though regulations have been implemented. The results show that the emission test policy has not been fully effective, characterized by low public participation. The main inhibiting factors include a lack of socialization, limited emission test infrastructure, and weak law enforcement. Although sanction-based policies such as electronic ticketing (E-Tilang) and progressive parking tariffs have shown temporary positive impacts, their sustainability requires persuasive and incentive approaches. The novelty in this research lies in the evaluative approach based on utilitarianism theory that emphasizes the balance between collective benefits and individual compliance in the context of environmental policy. This research suggests strengthening technology, stricter law enforcement, and integration of utilitarian values in this policy. With a more comprehensive approach, it is expected that the emission testing policy can improve air quality, reduce health risks, and provide welfare for the people of Jakarta.
Peningkatan polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga mendorong perlunya evaluasi kebijakan uji emisi sebagai upaya pengendalian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan uji emisi kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, dengan menggunakan perspektif teori utilitarianisme. Urgensi penelitian terletak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi publik terhadap uji emisi, meskipun regulasi telah diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan uji emisi belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya sosialisasi, terbatasnya infrastruktur uji emisi, dan lemahnya penegakan hukum. Meskipun kebijakan berbasis sanksi seperti tilang elektronik (E-Tilang) dan tarif parkir progresif telah menunjukkan dampak positif sementara, keberlanjutannya memerlukan pendekatan persuasif dan insentif. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif berbasis teori utilitarianisme yang menekankan keseimbangan antara manfaat kolektif dan kepatuhan individu dalam konteks kebijakan lingkungan. Penelitian ini menyarankan penguatan teknologi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta integrasi nilai-nilai utilitarianisme dalam kebijakan ini. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan kebijakan uji emisi dapat meningkatkan kualitas udara, mengurangi risiko kesehatan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta.