<p class="Abstract">This study aims to analyze the influence of product quality, brand image, and price towards the decision to buy Toshiba laptop. The study is conducted on students of Economics Faculty, Semarang University. The total number of samples in the study is 96 respondents, using the purposive sampling method, while the set criteria for the said respondents are students of the Economics Faculty, Semarang University who had bought Toshiba laptop and used it for at least 3 months. Method of analysis used in this study is multiple linear regressions, the collected data which has fulfilled the validity test, reliability test, the classical assumption test, and t test that was processed using SPSS 22 program.</p><span lang="IN">The results of this study indicate that variables of product quality, brand image, and price positively influence significantly towards the decision to buy Toshiba laptop. Based on the above findings, it is conclusive that, altogether, the three independent variables used can influence the consumers in making their decision to buy as much as 79.5%.</span>

<p class="Abstract">One of the economic policy packages issued to stimulate the economy in this country is tax, which is one of resource that is needed to finance the state s economy. In 2015, the amount of revenue from personal income taxpayer was very low and still depended on the corporate income taxpayer. As a result, this dependence will affect the nation s economic fluctuation. Therefore, the government in 2016 will focus on personal income taxpayers. The fact found in the field is that people have not using the E-Filling. The population in this study was people in the Tegalsari Sub-District of Candisari District, Semarang who have aTINand the number of sample is 82 respondents.</p><p class="Abstract">The results showed that based on simultaneous test, it is found that the perceived usefulness, taxpayer s compliance, Quality of Information and Technology, Quality of Service variables simultaneously affect the taxpayer s interest in using the E-Filling. Based on the partial test, it is noted that the perceived usefulness and Information Technology Quality variables do not significantly affect taxpayer readability in using E Filling to report their tax obligations while Taxpayer s compliance and quality of service variables significantly influence the taxpayer's interest in using the E -Filling to report their tax obligations.</p>

Onggok merupakan salah satu limbah dari industri tapioca, yang mengandung pati, sehingga berpotensi untuk diolah lebih lanjut, salah satunya dengan dimanfaatkan untuk dibuat tape melalui proses fermentasi. Senyawa yang berperan menentukan mutu tape antara lain glukosa dan alcohol, yang jumlahnya dipengaruhi oleh lama fermentasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap kadar glukosa dan kadar alcohol yang dihasilkan. Digunakan Rancangan Acak Lengkap satu faktor yaitu lama fermentasi (dengan taraf perlakukan 0 jam, 24 jam, 48 jam, dan 96 jam) dengan 2 kali ulangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kadar glukosa dan alcohol tertinggi diperoleh pada jam ke-72 yaitu pada kadar glukosa 3,708% dan kadar alcohol 2,916%.  

Desiccated coconut (DC) atau kelapa parut kering banyak mengandung lemak, sehingga mudah rusak oksidatif dan menyebabkan tengik (rancidity). Untuk mencegah kerusakan tersebut maka diperlukan penambahan antioksidan alami yang fungsinya selain untuk memperpanjang daya simpan. Salah satu antioksidan alami yang potensial yaitu ekstrak teh putih.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penambahan ekstrak teh (C. sinensis Linn.) jenis teh putih pada DC terhadap penghambatan kerusakan oksidatif. Penelitian dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) satu faktor yaitu variasi konsentrasi ekstrak teh putih (ETP) sebanyak 6 perlakuan, yaitu: P1 (500 ppm); P2 (750 ppm); P3 (1000 ppm); P4 (1250 ppm); P5 (1500 ppm), dengan 3 kali pengulangan. Data dianalisis dengan ANOVA dan diuji menggunakan Duncan Multiple Range Test pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak teh (C.sinensis Linn.) jenis teh putih menghambat kerusakan oksidatif   pada DC selama penyimpanan. Penambahan ekstrak teh sebanyak 1.500 ppm cukup potensial untuk penghambatan kerusakan oksidatif pada DC selama masa simpan.

Jahe salah satu tanaman obat yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan obat tradisional. Rimpang jahe emprit (Z. majus Rumph) mengandung oleoresin dan minyak atsiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio pelarut n-heksan-etanol terhadap hasil dan karakteristik minyak atsiri jahe emprit segar. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu rasio pelarut n-heksan-etanol. Perlakuan tersebut adalah, P1 (n-heksan : etanol 1 : 0) ; P2 (n-heksan : etanol 2:1); P3 (n-heksan : etanol 1:1); P4 (n-heksana : etanol 1:2); dan P5 (n-heksan :etanol 0 :l). Perlakuan berpengaruh nyata terhadap hasil dan karakteristik minyak atsiri jahe emprit (p<0,05). Perlakuan P1 dihasilkan rendemen terbesar, yakni 1,3 ±0,51 %, namun untuk kualitas oleoresin terbaik dihasilkan perlakuan P3, dengan karaketristik oleoresin indeksbias sebesar 1,488, total fenolik sebesar 0,43% dan aktivitas antioksidan 90,57 ± 0,58 %.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat variasi adsorben terbaik (ampas kelapa, ampas tebu dan jerami) yang dapat digunakan untuk memurnikan minyak jelantah. Dalam sebuah penelitian eksperimental pemurnian minyak jelantah dengan menggunakan beberapa adsorben yang mengandung selulosa akan mendapatkan perbedaan dalam   hasil data yang terkait dengan karakterisasi kimia. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Politeknik Negeri Lampung, yaitu analisis sifat kimia minyak. Metode penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap implementasi dan tahap pengolahan data. Dalam meneliti pemurnian minyak goreng limbah menggunakan variasi sifat kimia adsorben meliputi: kadar air, bilangan penyabunan, bilangan peroksida, bilangan iodium dan asam lemak bebas (ALB). Sifat kimia dari minyak dalam penelitian ini yang menghasilkan kualitas kadar air, asam lemak bebas, bilangan Peroksida, bilangan iodium adalah adsorben tunggal: ampas kelapa, dengan kata lain bahwa adsorben ampas kelapa memberikan perubahan positif untuk kualitas peningkatan pada pemurnian minyak jelantah.

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan adalah salah satu isu kesehatan sangat serius. Tulisan ini melakukan telaah kritis terhadap pengaturan mengenai kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia dengan menggunakan perspektif HAM, yaitu hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Objek dari telaah kritis tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Kerangka pemikiran teoretis yang mendasari tulisan ini adalah pengaturan mengenai kesehatan reproduksi perempuan tersebut harus konsisten dengan kepentingan perlindungan terhadap HAM, dalam hal ini hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil analisis yuridis ditemukan bahwa ada pengaturan yang telah konsisten dengan HAM dan ada pula pengaturan yang masih belum konsisten dengan HAM.

Tulisan ini mendiskusikan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai respons atau tanggapan terhadap Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Sumber dari timbulnya isu hukum dalam tulisan ini adalah materi muatan SEMA yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam menjawab isu hukum tersebut, dasar berpijak yang digunakan adalah aspek hukum dan teori yang melandasi hubungan antara MK dengan badan-badan pemerintahan koordinat. Hubungan tersebut, berdasarkan hasil teoresasi, memiliki dua pola diametral yaitu judicial supremacy dan departmentalism. Isu hubungan tersebut tidak dapat diberikan preskripsi secara hitam-putih tetapi bersifat kontekstual secara kasuistis di mana kedua posisi tersebut memiliki potensi sama legitimate-nya. Oleh karena itu kesimpulan dari tulisan ini adalah sikap departmentalist yang diambil oleh MA dengan menerbitkan SEMA sebagai respons terhadap putusan MK yang secara substantif merupakan pengabaian terhadap putusan MK tidak dapat dibenarkan (sembari diimbuhi dengan contoh praktik departmentalist lain dari MA terhadap MK yang dapat dibenarkan).

The urgent needs of the Industry as well as in the field of modernization diera other auto mover due to its limitations of personnel to work directly in the control or perform tasks dangerous or other duties. In addition to many experts in the field of robotic media is required to learn the use of the robot robotics education. Educational Robot was created so that costs are used for learning as well as research becomes much cheaper and affordable. As well as hardware easy to search. In fact a lot of barriers/difficulties faced in the manufacture of fire-based line follower robot finger using the appropriate sensor, mechanical problems or software. Creation robot line follower with ATmega8 Microcontroller-based extinguisher sensor photodioda this can be used as a learning tool or as a basis for the design of more complex robots. One of the most simple educational robots and is the basis of the movement of the robot Robotics line follower (follower line) that can be developed into a line follower robot fire extinguisher.

Tulisan ini mengkaji kiprah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hal penting yang hendak disampaikan di sini adalah norma atau kaidah yang dikembangkan oleh Ombudsman dalam memproses pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang dituangkan ke dalam rekomendasi yang dihasilkannya. Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut adalah norma atau kaidah yang bersifat individual-konkret (serupa dengan putusan pengadilan) karena terikat oleh kasus faktual spesifik yaitu pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman. Dalam pembahasan dihasilkan temuan berupa norma atau kaidah tentang pelayanan publik yang didistilasikan dari Rekomendasi-rekomendasi Ombudsman sebagai berikut: (1) penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan kebijakan tertulis; (2) penyelenggara pelayanan publik harus melakukan tindak lanjut dan penyelesaian atas suatu masalah; (3) penyederhanaan persyaratan teknis administratif; (4) penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan sisi kepatutan dan kepantasan.