Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, promosi, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pada KSP Anugerah Mandiri cabang Mranggen.                                                       Populasi atau subjek dalam penelitian ini adalah nasabah KSP Anugerah Mandiri cabang Mranggen selama 3 tahun terakhir. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 98 responden dengan menggunakan teknik puposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk kuisioner dan dalam pengukuran berbentuk skala likert, dengan mengujinya menggunakan bantuan SPSS. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan analisis faktor, uji realibilitas dengan Alpha Cronbach, dan uji asumsi klasik dan analisis linier berganda, untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.                                                       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan, promosi, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah.                       Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Promosi, Kepercayaan, dan Loyalitas Nasabah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa monopoli bsinis simpan pinjam. Koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia. Koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam undang - undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi simpan pinjam adalah merupakan salah satu dari beberapa jenis koperasi yang diatur dalam undang undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat yang non anggota. Akan tetapi kehadiran koperasi simpan pinjam pada saat ini seringkali di monopoli oleh pemilik modal dalam hal pendiriannya,   keberadaannya, serta dalam hal pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif. Dalam pasal 3 UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan msayarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memajukan anggotanya maka koperasi seperti halnya koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam tentunya tidak bisa mengambil margin yang banyak (untuk koperasi konsumen). Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip prinsip koperasi.

Bangunan di Indonesia sebagian besar menggunakan baja sebagai rangka atap selain karena kemudahan, faktor kecepatan pemasangan juga menjadi pertimbangan dalam   memilih rangka atap baja, oleh sebab itu baja Double Siku digunakan untuk struktur atap ini.SNI 7971:2013 adalah peraturan perencanaan struktur baja (canai dingin). Peraturan ini, dapat membantu mendisain struktur baja Double Siku yang aman dan ekonomis. Penelitian ini membahas perencanaan   rangka   atap   baja Double Siku dengan tipe atap fink dan panjang bentang 21 m akan direncanakan struktur alternatif   dengan menggunakan metode desain LRFD. Perencanaan batang tarik, tekan dan sambungan sesuai SNI 7971:2013, serta menganalisis berat total struktur dan lendutan yang terjadi Hasil didapat dari Bantuan sofewere SAP2000 V.14. Hasil perencanaan tersebut, diperoleh desain profil untuk batang horisontal adalah 2L 100.100.20 dan 2L 65.65.9, batang vartikal 2L 65.65.9, Batang Diagonal Atas 2L 70.70.11, Batang Diagonal Tengah 2L 70.70.11 dan 2L 70.70.9 Dengan menggunakan Plat Buhul 10mm dan Baut type A 325 Diameter 12.7mm. hasil perhitungan Tekan didapat nilai Pmax = 13,7185 ton dibatang 45 dan tarik didapat nilai Pmax = 12,3688 ton dibatang 1 dari hasil tersebut maka jarak antar baut yaitu 45mm, jarak baut ke tepi 30mm dan 4 jumlah baut.

Kemacetan lalu-lintas di kota-kota besar di Indonesia selain disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan kapasitas jalan yang ada, juga disebabkan oleh manajemen lalu-lintas yang kurang baik, serta disebabkan oleh penataan tata ruang kota yang kurang baik. Oleh karena itu tidak terkecuali kemacetan yang ditimbulkan di kawasan pasar Bitingan Kabupaten Kudus. Terjadi kemacetan di karenakan jumlah kendaraan yang melebihi ruas kapasitas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai tingkat kemacetan pada kawasan pasar Bitingan Kabupaten Kudus. Dalam hal ini metode penelitian menggunakan analisis data seperti survey data eksisting untuk mengetahui tingkat kemacetan pada pasar Bitingan Kabupaten Kudus tersebut. Oleh karena itu maka di analisis tingkat pertumbuhan lalu lintas yang terjadi saat ini. Rata rata kemacetan yang ditimbulkan oleh MC lebih besar dibandingkan dengan LV atau HV. Hal ini disebabkan ruas jalan major merupakan jalan menuju pusat perekonomian, pusat perkantoran dan perbelanjaan. Maka dalam hal ini perlu manajemen lalu lintas yang tepat dan efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untk   menganalisis pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan untk mengkaji pengaruh pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan |Menengah (UMKM). Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan turut meningkat. Kebutuhan pemerintah akan pembangunan sarana dan prasarana dapat sebagai penyediaan pelayanan publik harus dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e katalog   akan lebih terbuka, transparan dan efisien   dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM,   masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Melalui e katalog yang memutus rantai distribusi tersebut menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Pemerintah telah mendorong pemanfaatan sistem e katalog   bagi UMKM, salah satunya adalah partisipasi UMKM dalam produk lokal e katalog. Pada pelaksanaanya pemanfaatan sistem e katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan sistem e katalog oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e katalog.

Tujuan penelitian ini membahas mengenai kebijakan Negara terkait perkembangan dan revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, tipe penelitiannya menggunakan kajian komprehensif analitis dan pendekatannya normatif analitis. Pemerintah memberikan perhatian kepada industri pertahanan dalam negeri dengan membentuk tim, dewan dan badan yang pada prinsipnya untuk mempercepat pembangunan industry pertahanan nasional. Pembentukan tim, dewan, dan badan dilakukan dengan beberapa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 1980 tentng Tim Pembina Industri Hankam, Nomor 6 Tahun 1984 tentang Dewan Pembina Industri Strategis, Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pembina Industri Strategis, Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dean Pembina Industri Strategis, Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola BUMN dan Penetapan PT BPIS. Perjalanan industry pertahanan Indonesia mengalami pasang surut sampai akhirnya terjadi krisis pada tahun 1998 seiring dengan krisis eknomi yang melanda Indonesia. Dengan terjadinya krisis, maka pada tahun 2001 dengan memperhatikan banyak BUMN yang tumbang, maka PT BPIS dibubarkan. Kebijakan revitalisasi Industri Pertahanan di awali dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu amanat Undang-undang terseut adalah pembentukan KKIP yang kemudian dikukuhkan dengan Keppres nomor 59 tahun 2013.

Ikan kembung   (Rastrelliger neglectus) merupakan jenis ikan ekonomis penting yang banyak ditangkap maupun dikonsumsi di Indonesia. Wortel adalah tumbuhan jenis sayuran umbi yang biasanya berwarna kuning kemerahan dengan tekstur serupa kayu. Bakso merupakan bahan pangan sumber protein hewani alternatif yang relatif murah. Daya konsumsi masyarakat terutama anak-anak yang rendah terhadap sayuran wortel maka dari itu bakso ikan kembung ditambah sayuran wortel agar tinggi vitamin dan meningkatkan daya konsumsi terhadap wortel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan subtitusi wortel dan ikan kembung pada bakso ikan kembung terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik bakso ikan kembung yang dihasilkan. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan satu faktor yaitu substitusi wortel dan ikan kembung dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Dengan pengukuran variabel yaitu kadar lemak, kadar air, kadar protein, vitamin A, tekstur (kekenyalan). Uji hedonik rasa dan warna. Subtitusi ikan kembung dan wortel berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap sifat kimia (kadar air, protein, kadar lemak, vitamin A), organoleptik (rasa, dan warna) dan tidak beda nyata terhadap sifat fisik yaitu tekstur pada bakso ikan kembung dengan subtitusi wortel.  

Artikel ini akan mendiskusikan alternatif penangkalan dan penanggulangan radikalisme di era disrupsi dan keterbukaan informasi. Radikalisme pada hakikatnya adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal guna menangkal dan menanggulanginya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Subjek dalam penelitian ini adalah stakeholders masyarakat adat sedulur sikep (Kudus & Pati), masyarakat budaya Surakarta maupun komunitas pondok pesantren API Magelang. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, Focus Group Discussion, dan dokumentasi, divalidasi menggunakan teknik cross check triangulasi, dan dianalisis secara kualitatif induktif. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Tengah, memiliki tiga epicentrum, yaitu: komunitas pesantren, komunitas masyarakat adat, dan komunitas masyarakat budaya. Komunitas pesantren merupakan komunitas keagamaan sebagai institusi sosial yang terdiri dari kyai, santri, wali santri dan alumni dalam pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan perilaku yang santun, sabar, toleran dengan mengedepankan nalar, kasih sayang dan keteladanan. Komunitas masyarakat adat (indigenous peoples) adalah kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, keyakinan, ekonomi, politik, dan budaya sendiri yang khas. Adapun komunitas masyarakat budaya (cultural society) adalah komunitas sosial yang memiliki akar identitas kuat dan menciptakan rasa memiliki yang kuat (community ownership and identity), dicirikan adanya daya pemikiran kritis (critical thinking); dan daya pemikiran mandiri (independent thinking). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan integratif dan komprehensif melalui cultural reinforcement, baik soft approach dalam mengkampanyekan pemikiran Islam rahmatan lil alamin , maupun hard approach yang terukur (akurat, presisi dan valid).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meganalisa parole sebagai alat komunikasi dalam praktik peradilan pidana. Bahasa adalah "rumah besar" untuk setiap sains, termasuk untuk Hukum. Praktisi Akademik & Hukum - khususnya Hukum Pidana, dalam tradisi keluarga hukum Eropa Kontinental dengan sistem hukum sipil, menyebabkan bahasa ditafsirkan hanya sebagai bahasa tertulis atau teks. Jadi, seringkali makna konstitutif dari teks mengalami ekspansi dan penyempitan - tergantung pada kepentingan khusus ketika diartikulasikan dalam bentuk bahasa-bahasa. Bahasa tertulis atau teks sebagai konvensi (langue) di komunitas Hukum Pidana, memiliki makna yang berbeda ketika diwujudkan dalam bentuk parole (bahasa tuturan). Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian perpustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan hasil penelitian, yaitu bahwa parole yang digunakan dalam komunikasi verbal menyusupi minat pembicara dan reaksi psikologis dari pendengar mereka. Otoritas publik yang dimiliki oleh pembicara menyebabkan interpretasi teks didasarkan pada manfaatnya, tanpa memperhatikan dampak sosial pada masyarakat. Jadi, Negara perlu membuat aturan hukum berdasarkan moralitas dan etika untuk memutuskan saluran komunikasi verbal yang dilakukan di luar proses peradilan pidana. Bahkan untuk komunikasi dalam proses inspeksi, itu harus menciptakan rasa aman dan tenang bagi siapa saja yang diperiksa.

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 beserta implikasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan   sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur berdasarkan Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019, bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu PP RI No. 13 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, yang mana peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dari UU RI No. 20 Tahun, sehingga berdasarkan Stufenbautheory dari Hans Kelsen yang diterjemahkan di Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 maka Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019 harus dicabut, atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang undangan. Adapun implikasinya bagi calon peserta didik, meliputi 2 (dua) hal yaitu: Pertama, implikasi positif antara lain calon peserta didik baru memperoleh akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan; Kedua, implikasi negatif antara lain calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan, dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.