Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai tahapan sebagai konsep pembentukan Peraturan Daerah dan menganalisis mekanisme pengharmonisasian terhadap Raperda dilingkungan Pemerintah Daerah oleh Kemenkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini juga sekaligus untuk mengetahui keefektifan pengharmonisasian Raperda yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam upaya mewujudkan Perda yang berkualitas dan keselarasannya dengan kewenangan fasilitasi Raperda oleh Pemda Provinsi atau Kemendagri. teori yang relevan dengan pembahasan di atas adalah teori kewenangan, keberlakukan norma hukum, dan pembentukan hukum serta pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan adanya perbedaan waktu pelaksanaan pengharmonisasian Raperda inisiatif Eksekutif (Kepala Daerah) oleh Kemenkumham tidak menjadikan kewenangan tersebut tumpang tindih atau mereduksi sebagian kewenangan Kemendagri/Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov)   dalam hal pengharmonisasian Raperda melalui mekanisme fasilitasi. Akan tetapi, justru kewenangan Kemenkumham yang diatur dalam UU 15/2019 ini menjadikan proses pengharmonisasian Raperda pada tahap penyusunan tidak efektif dan efisien karena diantaranya membutuhkan   waktu yang lama dan biaya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid-19. Tenaga medis sebagai garda terdepan saat ini memiliki peran penting dalam menangani Covid-19. Namun, kesiapsiagaan pemerintah di awal pandemi dalam penanganan protokoler kesehatan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis belum mencukupi. Di tengah kurangnya APD untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada tenaga medis, muncul gerakan sosial berupa kampanye penggalangan dana #BersamaLawanCorona yang diinisiasi oleh para influencer melalui platform crowdfunding. Studi ini merupakan sebuah conceptual paper dengan metode kualitatif literature review yang berusaha menjelaskan bagaimana kredibilitas influencer memengaruhi perilaku individu dalam berdonasi di masa pandemi Covid-19. Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan positif bagi individu yang akan melakukan donasi agar lebih memerhatikan kredibilitas yang dimiliki influencer dan platform crowdfunding yang digunakannya. Serta bagaimana individu dapat memanfaatkan kredibilitas dirinya dalam konteks perilaku berdonasi.

ABSTRAKSIPenelitian bertujuan mengetahui penilaian kinerja keuangan perusahaan untuk saham Jakarta Islamic Index (JII) dan saham Index LQ45 dengan menggunakan Du Pont System dan mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan untuk saham Jakarta Islamic Index (JII) dengan Index LQ45 .Populasinya adalah saham Jakarta Islamic Index berjumlah 30 emiten dan Index LQ45 berjumlah 45 emiten. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik analisa yang digunakan yakni Du Pount System, uji asumsi klasik, dan Uji Independent Sample t test.Hasil perhitungan analisa Du Pont periode tahun 2014 2018 untuk Indeks Saham JII rata-rata ROI berada di bawah rata-rata industri hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik dan rata-rata ROE lebih dari satu hal ini menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Hasil perhitungan analisa Du Pont periode tahun 2014 2018 untuk Indeks Saham LQ45 diperoleh rata-rata ROI berada di bawah rata-rata industri yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik, dan rata-rata ROE lebih dari satu hal ini menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan yang diukur dengan ROI untuk jenis saham JII dan LQ45 yang menggambarkan terdapat perbedaan laba bersih yang didapatkan perusahaan dari seluruh kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE untuk jenis saham JII dan LQ45 tidak terdapat   perbedaan yang signifikan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan perusahaan dan tidak terdapat perbedaan efisiensi penggunaan modal sendiri oleh perusahaan.

Competition in a government organization that has a position always causes negative friction. The source of all this is due to the absence of bureaucrats' policies in carrying out professional, efficient, neutral and honest duties and responsibilities. Implementation in the bureaucratic system is not spared from the view of the public who know that people who occupy bureaucratic positions always serve the community and become an intermediary between political parties and the government. It has become commonplace for bureaucrats to always use a system of mutualism, as well as mutual relations without harming one party to the other. In giving positions from superiors (patrons) to subordinates (clients), it is always included with a high desire and marukh that someone who has a high position then he must also balance with a broad and high power as well. Therefore the recruitment of bureaucratic members in the government does not always look at the functional side of a person, but because of the support of his subordinates. There must be a term that is always fixed in the mind and mind of a high-ranking bureaucratic official, that the stronger a person's power is always marked by the number of subordinates or staff he has especially in the city of Padang. The method used in this article is the writing method with literacy studies sourced from written sources, in the form of journals, articles, magazines, internet, literature or documents that are relevant to the problem under study. The results of the study with this literature study method are to analyze the relationship between patrons and clients towards government bureaucratization with the dimensions of parkinsonism or classic disease that cannot be overcome or eliminated which will have an impact on the wider community.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuasaan pembentukan peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian ini adalah pengaturan terhadap distribusi minuman beralkohol pada Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 13 Tahun 2015. Penelitian berkesimpulan bahwa terdapat inkonsistensi substansi yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Inkonsistensi ini terjadi karena kegagalan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan norma yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan tidak adanya pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap pembuatan peraturan daerah.

UU KPK tidak mengatur kewenangan operasi tangkap tangan, sehingga dasar hukum dari operasi tangkap tangan sering menjadi objek Praperadilan. Isu hukum artikel ini adalah dasar hukum operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa operasi tangkap tangan merupakan bagian dari tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Operasi tangkap tangan memiliki perbedaan dilihat dari metode pelaksanaan dengan tindakan penangkapan yang dikenal sebagai tertangkap tangan. Jika tertangkap tangan dilakukan dengan spontanitas tanpa adanya rencana, maka operasi tangkap tangan diawali dengan metode penyadapan dan hasil penyadapan tersebut digunakan untuk mengetahui akan terjadinya tindak pidana. Setelah mengetahui akan terjadi tindak pidana maka KPK melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan pada saat tindak pidana itu terjadi.

Tulisan ini membahas tentang aliran positivisme hukum dan pengaruhnya terhadap sistem hukum di Indonesia serta kaitannya dengan pengaturan teknologi finansial. Tulisan ini berargumen bahwa sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum dan berimplikasi pada sistem dan penegakan hukum yang hanya didasarkan pada menjalankan undang – undang. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan pengaruh positivisme hukum tersebut terkait pengaturan teknologi finansial yang sampai saat ini belum diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Hal ini disebabkan oleh positivisme hukum yang bersifat logis, tetap dan tertutup tanpa mempertimbangkan tuntutan – tuntutan sosial, politik, ukuran moral dan faktor non yuridis lainnya sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif karena memiliki kelemahan pada hukum positif yang sering ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Berangkat dari pemikiran bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial, maka penegakan hukum tidak seharusnya dipumpunkan peraturan perundang-undangan semata.

KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Makmur Mandiri bergerak dalam usaha perkreditan yang menyediakan pinjaman atau kredit sebagai mana koperasi pada umumnya. Sistem penerimaan pinjaman dalam KSP Makmur Mandiri yang sedang berjalan dilakukan dengan cara calon peminjam datang ke lokasi koperasi dengan mengajukan peminjaman kemudian karyawan mendata peminjam ke dalam form rekomendasi anggota setelah itu form rekomendasi anggota tersebut diberikan kepada pimpinan koperasi.
Masalah yang terjadi pada KSP Makmur Mandiri adalah kehadiran pimpinan koperasi yang sering tidak ada di koperasi, sehingga pengajuan pinjaman yang ada di koperasi menumpuk dan tidak dapat segera di tentukan hasil kelayakan pinjaman. Selain itu masalah yang juga terjadi di koperasi adalah penilaian yang dilakukan pimpinan dalam menentukan kelayakan pinjaman masih bersifat subyektif yaitu hanya memberikan keputusan layak atau tidak seorang peminjam, tanpa memperhitungkan persentase nilai kelayakan pinjaman  tersebut.
Solusi untuk menyelesaikan masalah ini maka dibuatlah sebuah keputusan penentuan kelayakan yang mampu membantu pimpinan dalam proses penilaian dan memberikan perhitungan tepat dalam menilai kelayakan pinjaman. Metode yang dapat mendukung keputusan adalah Fuzzy logic, karena penilain yang bersifat subyektif atau non-linear dapat dimodelkan dan dihitung secara tepat.

<p><em>A power transformer is electrical power equipment that works to transmit power or electrical power from high voltage to low voltage or on the contrary. In the operation of distributing electricity, the transformer can be said to be the heart of transmission and distribution. In this condition, a transformer is expected to operate optimally according to its function.. If the isolation state of the transformer deteriorates, it can have an impact on operating failure and the most fatal of which is that the transformer is damaged which can cause disturbances in the electrical system. To overcome this, it is necessary to analyze the isolation resistance.</em></p><p><em>This study analyzes the isolation resistance on a transformer using the polarization index, tangent delta and oil breakdown voltage methods to determine the quality of the isolation on the transformer. This study took data at the 150 Kv substation Tegal. The data used include polarization index test data, tangent delta data, bottom oil breakdown voltage test data, and OLTC oil. After the data is obtained, then calculations and analyzes are carried out to obtain accurate results.</em></p><p><em>The test results at the 150 Kv substation Tegal showed the polarization index value with the lowest IP of 1.26 in the primary-ground section and the highest IP of 1.97 in the primary-secondary section is still in good condition. The results of the tangent delta test are still in good condition, only in the CHT mode experienced a negative delta tan deterioration of 0.07%. The result of the average oil test is still suitable for use with 69.9 Kv of bottom oil and 53.3 Kv of OLTC oil.</em></p>

<p><em>Chicken eggs have become a basic necessity for Indonesians, both for personal consumption and for business purposes. Eggs that are good or quality can be seen based on the yolk. Both those who are only a day old a week or more than two weeks or those that are not suitable for consumption.</em></p><p><em>Quality egg yolks appear brighter in yellow and there are no stripes or other colors and markings in the yolk. Eggs. From this, the author tries to do research on the detection of quality detection of native chicken egg yolk using Order One Statistical Extraction based on Fuzzy Logic. Feature extraction The first order egg yolk image in this study uses various features, namely variance, skewness, cartulation, entropy and mean. Texture measurements in the first order use statistical calculations based on the original image pixel value for the sole purpose of finding the histogram characteristics of the image.</em></p><p><em>The results of this study are the value of the feature calculation in first order statistics to be used to make the decision whether the egg yolk is suitable for consumption or not. This research is expected to be able to provide insight in determining the quality or absence of native chicken eggs. The first step in this research is to look for data in the form of egg yolks from native chickens, after that we take a picture in the form of an image of egg yolk using the same camera and the same distance as well. So that the image results obtained have the same level of precision. From this image, we then look for the first order statistical value which will be used as a reference in determining the quality of eggs using fuzzy logic.</em></p>