Tujuan Penelitian ini untuk mendapatkan dan mengetahui profil kondisi fisik atlet olahraga Panahan senior di Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Responden yang dipakai dalam penelitian ini ialah pelatih dan atlet Panahan senior Kabupaten Ponorogo. Proses dalam pengumpulan data diambil melalui tahapan observasi, tahapan angket, dan tahapan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data terkait profil kondisi fisik atlet Panahan senior Kabupaten Ponorogo. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi, Tes, dan wawancara. Adapun analisis data yang dipakai yakni reduksi data, penyaajian data dan penarikan sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menjabarkan bahwa berdasarkan 5 jenis Tes yang dilakukan terhadap atlet Panahan senior Ponorogo, diperoleh data yang menunjukkan masih kurang, hal tersebut didukung oleh pernyataan responden dalam wawancara bahwa latihan kondisi fisik tidak dilaksanakan selama pandemi. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah profil kondisi atlet Panahan senior di Kabupaten Ponorogo masih sangat kurang yaitu pada 3 jenis tes diantaranya tes pull up, sit and reach, dan balke dengan presentase nilai sebesar 80% dan baik pada dua tes yaitu koordinasi mata tangan dan tes wall squat dengan presentase nilai sebesar 20%, sehingga perlu dilakukan peningkatan melalui berbagai latihan fisik agar mampu meningkatkan prestasi Panahan di setiap kejuaraan.

Kegiatan evaluasi proses pembelajaran dosen oleh mahasiswa merupakan salah satu upaya pendukung peningkatan mutu proses pembelajaran dosen di setiap perguruan tinggi. IKIP PGRI Semarang melakukan kegiatan evaluasi proses pembelajaran dosen oleh mahasiswa setiap semester, tetapi jumlah mahasiswa yang melakukan evaluasi masih terbatas hanya dua puluh mahasiswa untuk satu dosen dan proses pelaksanaan kegiatan evaluasi serta pengarsipan data hasil evaluasi tidak efisien karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikir serta tidak efektif karena masih menggunakan sistem semi-manual yaitu dengan membagikan lembar kuesioner dan pengolahan hasil evaluasi dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga terjadi dua kali proses yaitu input data penilaian oleh mahasiswa dan input data pengolahan hasil evaluasi.
Penelitian ini bertujuan melakukan pengembangan sistem evaluasi proses pembelajaran dosen oleh mahasiswa yang lebih efektif dan efisien dengan data yang diperoleh lebih cepat, representatif dan mendukung kelengkapan validitas datanya sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dari hasil proses evaluasi. Hasil penelitian ini berupa aplikasi dan hasil evaluasi proses pembelajaran dosen oleh mahasiswa dengan metode scoring system berbasis web menggunakan LAMP ( Linux Apache MySql PHP ) yang terintegrasi dengan data sistem informasi akademik.

Assessment of employee performance is expected to know precisely the success in completing work. Employee performance appraisal is also useful for companies in providing feedback to employees and can be used as a basis for agencies to evaluate employee performance. Most government services currently utilize information technology as an information service to the public and the agency's internal services. In institutions, it is necessary to increase and develop the capabilities, knowledge and skills of its human resources, so that it is expected to be able to produce apparatuses that have competitive competencies. Therefore, the authors designed and built an employee performance appraisal system which was implemented using Electre and Web-based and Android methods. It is expected to be able to assist agencies in evaluating employee performance so that they can remain consistent in carrying out their duties as Civil Servants (PNS) within the scope of services to the community. This research uses the R&D method. researchers only use up to step 6. Based on the results of trials of 10 respondents who have assessed the decision making system using the electre method, that the application of employee performance appraisal using aggregate ranking can help provide information on the level of employee performance based on predetermined criteria. Respondents agree that this system is more efficient in assessing employee performance with an average of the old system = 43.50% while the new system is = 84.50%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan menjawa apa yang menjadi faktor   utama anak konflik dengan hukum dan bagaimana peran penegak hukum dalam penanggulangan kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Tidak diragukan lagi, reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satunya hak-hak penting anak karena jika anak bertentangan dengan hukum tidak memiliki hak dan perawatan khusus sehingga tidak dapat berguna dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan masyarakat untuk melindungi mereka secara terpisah dari orang dewasa, karena mereka situasi, kapasitas fisik dan intelektual yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan /pertemanan, ekonomi, tingkat pendidikannya rendah dan alkohol/obat-obatan. Penyebabnya faktor yang harus dikurangi dan dihilangkan agar anak-anak tidak terlibat dalam melakukan kejahatan. Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak  

Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16.  Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.   Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat.   Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas   berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia dan analisis mengenai penanganan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia terhadap adanya imigran ilegal. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Problem imigran gelap tidak hanya dipandang dari aspek hukum secara normatif, namun lebih dari itu persoalan imigran adalah persoalan nasib manusia yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat di negara lain. Jika inilah yang menjadi persoalan maka persoalannya bisa dipahami dari aspek kemanusiaan. Tapi jika persoalan imigran adalah dilakukan oleh orang-orang yang akan melakukan kejahatan dan sejenisnya,maka inilah yang perlu mendapatkan penanganan hukum yang serius sampai akhirnya pada proses deportasi ke Negara asal. Faktor adanya imigran gelap ini adalah karena posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran gelap tersebut. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas, darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas. Perhatian Pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam penanganan imigran gelap seperti pemberian fasilitas tempat tinggal sementara. Adanya pantai selatan menjadi salah satu daerah sangat strategis di Indonesia yang dipakai tempat transit para imigran gelap untuk menyebrang ke Pulau Christmas, Australia. Hal itu sehubungan, jarak antara pantai dan lain-lain merupakan faktor pendukung lain dipilihnya Indonesia sebagai wilayah transit.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui  tingkat dari profesionalisme guru PKn, upaya dalam pengembangan profesionalisme guru PKn dan untuk menganalisis kendala-kendala yang menghambat upaya dalam pengembangan profesionalisme guru PKn dalam proses pembelajarannya. Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian mix   methods, yang   mana penelitian ini merupakan penelitian campuran yang mengkombinasikan anatara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkatan profesionalisme guru PKn dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu dalam menguasai beberpa kompetensi yang harus dimiliki. Terutama yang berhubungan dengan pembelajaran, ini disebabkan kebanyakan guru yang mengajar masih tidak sesuai dengan bidang studinya. (2) upaya dalam peningkatan profesionalisme guru PKn dalam proses pengembangannya telah dilakukan oleh tiga pihak yaitu Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan guru-guru PKn di Kecamatan Singingi. Dinas pendidikan telah mengadakan workshop dan seminar- seminar, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam pengembangan profesionalisme guru.  

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman konsep dan kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran PPKn. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan guru dalam menggunakan model konvensional sehingga belum bisa mengembangkan pemahaman konsep dan juga kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam melakukan aktivitas di kelas ketika pembelajaran. Model adaptif, yang mendorong peserta didik dan guru melakukan pembelajaran yang efektif yaitu pertama pembelajaran Project Citizen dan kedua pembelajaran Cooperative Script. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan kedua model tersebut, manakah yang lebih meningkatkan pemahaman konsep dan kedisiplinan peserta didik di kelas VII 8 dan VII 9 dalam pembelajaran PPKn di MTsN 1 Pasaman.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen kuasi dengan Pre test-post test control group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nilai rata-rata siswa dengan model pembelajaran Project Citizen (80.26) lebih tinggi dibanding dengan model pembelajaran Cooperative Script (75.13) (2) 9 siswa (23.07%) memiliki tingkat kedisiplinan cukup pada model Project Citizen dan 12 siswa (30.76%) pada model Cooperative Script. (3) Terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran Project Citizen dan model pembelajaran Cooperative Script ( = 0.000) (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kedisiplinan siswa dengan model pembelajaran Project Citizen dan model pembelajaran Cooperative Script ( = 0.589). Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Citizen lebih baik dalam meningkatkan pemahaman siswa dibanding dengan model pembelajaran Cooperative Script, namun dalam meningkatkan kedisiplinan siswa tidak terdapat perbedaan antara kedua model pembelajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa kegentingan yang memaksa memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang . Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu.