Daging ayam kampung mempunyai rasa yang lebih enak dengan kandungan lemak dan kolestrol yang rendah. Daging sayat merupakan salah satu cara efektif dalam proses pengawetan daging dengan cara curing dan pengeringan, penambahan bumbu rempah-rempah untuk memberi cita rasa dan aroma pada daging sayat. Jahe mengandung enzim protease yang mampu mengempukkan daging. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi jahe merah terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik daging sayat ayam kampung, mengetahui perlakuan terbaik yang dihasilkan. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni-Juli 2019, di Laboratorium Rekayasa Pangan, Laboratorium Kimia, dan Laboratorium Uji Inderawi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Metode penelitian adalah eksperimen dengan menggunakan Rancangan Percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 1 faktor yaitu 5 perlakuan dan 4 kali ulangan variasi konsentrasi jahe merah, Penyayatan dengan cara menyayat tipis daging ayam kampung. Adapun perlakuan yang digunakan P0= 0% (tidak ada penambahan jahe merah atau 100% daging ayam kampung), P1= 2,5% (penambahan jahe merah sebanyak 2,5 g), P2= 5% (penambahan jahe merah sebanyak 5g), P3= 7,5% (penambahan jahe merah sebanyak 7,5g), P4= 10% (penambahan jahe merah sebanyak 10g), sedangkan parameter yang diamati adalah sifat fisik (tekstur), sifat kimia (kadar air, kadar protein, dan kadar lemak), dan sifat organoleptik ( warna). Apabila ada pengaruh yang nyata, maka diuji lanjut dengan menggunakan Tuckey taraf 5%. Konsentrasi jahe merah berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar air, kadar protein, tekstur (kekerasan) dan organoleptik (skor warna). Sedangkan terhadap kadar lemak tidak berbeda nyata. Panelis memilih P4 dengan skor warna 4,50 (coklat coklat tua), dengan kadar air 6,38%, kadar lemak 0,20%, kadar protein 19,30% dan tekstur kekerasan 102,93 gf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yield, fenolik, flavonoid, tanin dan aktivitas antioksidan pada ekstrak kulit melinjo merah dengan berbagai lama ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang pemanfaatan ekstraksi kulit melinjo merah berbantu gelombang ultrasonik. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali, yaitu perlakuan lama ekstraksi 10 menit (P1), perlakuan lama ekstraksi 20 menit (P2), perlakuan lama ekstraksi 30 menit (P3), perlakuan lama ekstraksi 40 menit (P4), perlakuan lama ekstraksi 50 menit (P5), dan perlakuan lama ekstraksi 60 menit (P6). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan ANOVA, dan apabila perbedaan akibat perlakuan dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan (DMRT) pada taraf 0,05%. Hasil penelitian menunjukkan ekstraksi kulit melinjo merah berbantu gelombang ultrasonik berpengaruh terhadap yield, fenolik, flavonoid, tanin dan aktivitas antioksidan. Untuk mendapatkan yield, fenolik, flavonoid, tanin dan aktivitas antioksidan terbaik adalah pada waktu 30 menit (P3) yang mneghasilkan yield sebesar 17,86%, fenolik 2,74 mg GAE/g, flavonoid 2,30 mg QE/g, tanin 2,92 mg TAE/g, dan aktivitas antioksidan sebesar 74,33%.

<p><em>The number of female workers is increasing and its role in leadership is giving its own perspective on the topic of women leadership. Pro and contra phenomenon related to women leadership still exist in the society. In addition to explain the paradigm of woman leadership, this study also explains the pro and contra of women leadership from various perspectives and provides an overview of how the pro and contra emerge. The method that was used in this study is literature study from the Al-Quran, books, journals and studies. The findings of this study shows that women leadership style leads to transformational, democratic, collaborative styles and have high relational value. Leadership is left to follow one's worth and ability from either men or women. If someone meets the requirements and deserves to be a leader even though from the women's group this remains true. The emergence of pro and contra is based on different point of views; every point of view has different concepts which lead to different practices. The results of an interpretation are not only come from the methods and approaches used, but are also influenced by their socio-cultural and ideological conditions.</em></p>

Tujuan penelitian ini membahas tentang   pertimbangan majelis hakim terhadap tanggung jawab tergugat dalam memberikan nafkah dalam kajian putusan No. 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm) dan kendala serta solusi dalam mengimplementasikan putusan hakim tersebut. Metode pendekatan yuridis normatif,   spesifikasi penelitian secara deskriptif  data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   (1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perdata tentang Cerai Gugat.(Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm) bahwa perkara cerai gugat ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan   yang berisi alasan gugatan dan Penggugat meminta permohonan kepada Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Agama Semarang. Tergugat, setelah dipanggil dengan patut sesuai Pasal 122 HIR ternyata tetap tidak hadir. Upaya soliusinya adalah Pemeriksaan dapat dilanjutkan / dilangsungkan tanpa hadirnya tergugat. Tergugat memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat tidak berdasar sehingga permohonan tidak diterima oleh Hakim, upaya solusinya, hendaknya kedua belah pihak memberikan alasan-alasan serta bukti adanya kekeayaan

This paper examines the difficulties of competition law harmonisation in ASEAN. Harmonisation is believed as the main tool to help ASEAN from legal friction and tension when it engaged cross-border trade within its region. The benefits of harmonisation are expected to help the member states to avoid negative impact of anti-competitive conducts. Nevertheless, there is a concern arising from such integration of competition law: differences of treatment and dissonant of legal culture.

<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang tanggung jawab pengemudi becak sebagai  angkutan lingkungan atas kecelakaan akibat kelalaiannya dalam mengemudikan becak terhadap penumpang, karena seringkali terjadi kecelakaan ketika menggunakan alat angkut ini yang diakibatkan oleh kelalaian Pengemudi dan tidak ada pelaksanaan tanggung jawabnya. Apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang keberadaan kendaraan becak? dan bagaimana tanggung jawab pengemudi becak terhadap korban akibat kecelakaan?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yaitu buku dan jurnal serta peraturan dan didukung oleh data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah  tidak ada pengaturan tentang pengoperasian angkutan tradisional becak dan masing-masing daerah mempunyai aturan di daerahnya masing-masing untuk mengatur tentang pengoperasian becak sebagai angkutan lingkungan.  Pengemudi becak bertanggung jawab atas kelalaiannya yang menyebabkan penumpangnya menderita kerugian materiil maupun immaterial bagi penumpang.</p>

<p><em>This research aims to reconstruct the effectiveness of law enforcement by the Commission in a cartel case Honda and Yamaha justice based on Pancasila. The first reaserch discuss about the effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in law enforcement justice cartel cases Pancasila. Both reconstruct the article in Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition for law enforcement effectiveness. This research is a doctrinal approach of legislation and research .</em><em> Study shows the first enforcement by the Commission is not operating effectively. The imposition of administrative sanctions from the Commission do not have permanent legal force, where they opened a space for parties reported to object to the level of the Supreme Court (MA). The process to obtain permanent legal force very long whereas 73% of MA won the Commission's decision. Both to achieve effective enforcement, it is necessary to expand the authority of the Commission, which sanctions the administration carried out by the Commission are final or not opened space object. Agae ensure the Commission's decision is fair, then there needs to be a power-sharing within the Commission to establish the field of internal controls.</em></p>

<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika <em>omnibus law</em> diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analitis hukum. Temuan penelitian adalah<em> </em>bentuk pemerintahan perspektif <em>omnibus law</em> merupakan demokrasi gabungan Plato dan Polybius karena tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat yang dikombinasikan dengan kekausaan negara secara secara utuh. Kekuasaan negara secara utuh bukan semena-mena melainkan tetap dibatasi kehdenak dari masyarakat itu sendiri. Adanya bentuk gabungan bentuk pemerintahan demokrasi akan meniadakan makna demokrasi ekonomi seperti dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi tersebut bukanlah bentuk pemerintahan melainkan sebutan untuk mendefinisikan makna negara dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak dari temuan ini akan membatasi <em>omnibus law</em> yang pada awalnya bagian dari kekuasaan negara secara mutlak. Adanya penggabungan bentuk demokrasi gabungan Plato dan Polybius merupakan penegasan akan demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Penggabungan harus segera dijadikan dasar dalam segala hal karena adanya <em>omnibus law</em> juga bertentangan dengan demokrasi menurut Plato yang awalnya mensejahterahkan rakyat dengan menerima masukan dari segala masyarakat untuk langgengnya negara. Tetapi negara juga tidak dapat mengetahui kapan <em>omnibus law</em> harus dilakukan negara, karena sifatnya yang tiba-tiba maka pelegalan bentuk pemerintahan Plato dan Polybius segera dilakukan. Penerapan <em>omnibus law</em> tetap harus melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat agar tercipta <em>check and balances</em> serta partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>

<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan urgensi atas tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak sebagai suatu pembaharuan sistem hukum perpajakan nasional yang progresif. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Bagaimana keberadaan Badan Penerimaan Pajak sebagai sebuah <em>backbone</em> negara di pos penerimaan? Bagaimanakah upaya redivasi sistem perpajakan nasional dalam bentuk pelembagaan otorisasi dan norma yang progresif? Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Temuan dari penelitian ini dikaji dari skala penerimaan pajak sebagai <em>backbone</em> di pos penerimaan Negara adalah Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, meskipun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Namun demikian, upaya pembentukan badam ini semakin jauh dari rencana terlebih lagi dengan adanya pembahasan <em>Omnibus Law</em> sektor perpajakan yang justru berpotensi mengurangi penerimaan Negara. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (<em>reinstitutionalization of norms</em>), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi <em>budgetair </em>dan <em>regulerend</em>nya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.</p>

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua, berserta implikasinya. Tujuan ini didasari kenyataan bahwa sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila, dengan asas Luber-Jurdil, namun jika ada satu daerah yang melaksanakan berbeda dengan daerah lainnya, maka akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu di Provinsi Papua, dengan menggunakan sistem noken, hingga berujung sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan MK No 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem Noken Di Provinsi Papua merujuk pendapat Bagir Manan bahwa dalam setiap putusan, wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis dan filosofis tidak terpenuhi, salah satunya adalah unsur yuridis, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pemilu dengan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilu dilaksanakan secara Luber-Jurdil. Unsur sosiologis dapat terlihat pada kenyataan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan penghormatan sebagai daerah istemewa dan memberikan legitimasi sistem noken. Secara filosofis tercermin pada saat Mahkamah Konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. Adapun implikasinya bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat <em>erga omnes</em>, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua.