<p><em>The purpose of this research is to analyze the factors that influence the value of the industry. The independent variables are investment opportunities, dividend policy, financial leverage, profitability. The population in this research is a non-financial industry listed on the IDX from 2017 to 2019. The illustrations for this research were selected using a purposive sampling procedure, and 200 illustrations were taken. Information analysis uses multiple regression procedures. The results of this research show that financial leverage, profitability and an independent board of commissioners affect the value of the industry, on the other hand, investment opportunities do not affect the value of the industry.</em></p>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ISIS dan pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS dari sudut pandang ketatanegaraan secara umum dan HAM guna memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang nasib Warga Negara Indonesia Eks ISIS. Berangkat dari permasalahan berakhirnya ISIS membawa Warga Negara Indonesia Eks ISIS menjadi terlantar. Radikalisme sebagai bentuk ideologi ekstrim yang disematkan pada organisasi ISIS dan kental dengan kekerasan serta anti terhadap negara membuat pemerintah enggan untuk memulangkan Warga Negara Indonesia Eks ISIS. Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memutuskan nasib Warga Negara Indonesia Eks ISIS yang masih berada Suriah dan sekitarnya . Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi pemenuhan atas syarat deklarasi Montevideo ISIS bukan negara. Dalam perspektif   HAM, ISIS lebih tepat disebut dijuluki terorisme   yang melakukan pelanggaran HAM berat dan dapat dikategorikan sebagai penjahat perang sebagaimana Hukum Humaniter Internasional. Langkah pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS adalah bentuk tanggungjawab Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dengan menindak warga negaranya yang melakukan kejahatan transnasional.

<p>This study is an event study that aims to analyze whether or not there are any differences in Abnormal Returns Stock and Trading Volume Activity before and after the Presidential Elections on April 17, 2019 in the Indonesian Stock Exchange (IDX). 45 companies were observed for five-day before and after five days the event become samples of this study. In this study the independent variable is the election of the President and Vice President, while the dependent variable is Abnormal Return Stock and Trading Volume Activity. This study uses an event study, where observations are made on the average abnormal return of stocks and trading volume activity for five days before and after the event. The test equipment in this study used the Wilcoxon Sign Rank Test. The results of this study indicate that there are significant differences in abnormal returns stock and trading volume activity before and after the election of the President and Vice President on April 17, 2019.</p>

<p>The era of change that is increasingly advanced, encourages people to want to achieve a better life. This achievement is shown through the performance and achievements given at work. So it takes the ability or performance of better employees. In fostering work skills and improving the performance of each employee, inseparable from the work ethic that is believed to be and the motivation possessed by individuals. The purpose of this study is to analyze the effects of work ethics and motivation on employee performance partially or simultaneously. The population in this study were employees of Ony Comp Malang who assessed 25 people. This study used a saturated sample technique and data analysis using multiple linear regression analysis.<br /><br /></p>

The study aims to determine the effect of the size of Public Accounting Firm (KAP), Audit Opinion, Financial Distress, and Change of Manager in real estate and property companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2017-2019 period. The data used are secondary. The total sample  from the observation is 123 sample obtained with the purposive sampling method. The research used logistic regression analysis techniques. The result of this research indicate that the size of the Public Accounting Firm (KAP) , Financial Distress, Change of Manager had no effect on auditor switching, and Audit Opinion affect on auditor switching

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Sistem Pengendalian Mutu KAP dengan etika profesi dan skeptisisme profesional auditor dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan profesional. Metode penelitian yang digunakan termasuk penelitian korelasional. Populasi penelitian adalah auditor KAP di Indonesia yang berjumlah 96 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik memiliki hubungan positif dengan etika profesional dan skeptisisme profesional auditor. Pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Mutu di KAP agar lebih efektif dalam mengendalikan hasil pelayanan mutu dan memahami etika profesi serta skeptisisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesional bagi auditor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kantor Akuntan Publik dalam meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi auditor.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan dengan menggunakan 8 tahun data penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh kelayakan kompensasi, sistem pengendalian internal, budaya etis organisasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, kepatuhan pengendalian internal, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, akuntabilitas kinerja, pendapatan daerah, e-government, internal audit, respon audit, upah pejabat publik, kolusi, kemampuan membayar hutang, moralitas individu, motivasi negatif, penyimpangan (irregularities), penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, sistem pengendalian kas, good governance, kebutuhan (need), dan keserakahan (greed). Penelitian ini mengakumulasi dan mengintegrasikan studi yang telah ada dengan menggunakan teknik meta analisis terhadap 35 jurnal sampel yang dipublikasikan pada rentang tahun 2012-2019. Penelitian ini mengkonfirmasi teori segitiga fraud, bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya fraud. Variabel lain yang berpengaruh terhadap terjadinya fraud adalah kelayakan kompensasi dan perilaku tidak etis. Seluruhnya terdapat 17 variabel yang telah diuji dan robust menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan langkah yang akan diambil untuk mencegah terjadinya faktor-faktor yang dapat menyebabkan fraud di sektor pemerintahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak dalam mendukung upaya pengendalian internal yang baik pada UPPPD Kelapa Gading. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologi guna mengeksplorasi mengenai pemahaman dari para aktor atas keterlibatan langsung dalam proses pemungutan pajak reklame. Fokus penelitian ini meliputi sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame, unsur-unsur pengendalian internal, komponen pengendalian internal. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa tujuan dan realisasi penerimaan pajak daerah, berbagai peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal UPPPD Kelapa Gading pemungutan pajak reklame efektif. Penggunaan sistem informasi manajemen reklame dapat membantu pegawai dalam memantau dan mengetahui wajib pajak yang masih menunggak pajak. Namun masih terdapat beberapa komponen pengendalian yang kurang maksimal.

Budaya nasional dalam setiap negara perlu diperhatikan karena dapat menjadi salah satu faktor agresivitas pajak. Dalam penelitian ini beberapa dimensi diantaranya jarak kekuasaan, individualisme, ketidakpastian dan maskulinitas seseorang bisa saja melakukan tindakan agresivitas pajak. Akan tetapi jarak kekuasaan, individualisme, ketidakpastian dan maskulinitas dapat berubah ketika ada korupsi di suatu negara tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh jarak kekuasaan, individualisme, ketidakpastian, dan maskulinitas dengan menambahkan variabel moderasi yaitu korupsi terhadap seseorang untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari World Bank Enterprise Survey (WBES) pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2018. Dalam menganalisis data tersebut menggunakan Multinomial Logistic Regression (MLR). Hasil studi ini menunjukkan bahwa maskulinitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak namun jarak kekuasaan, individualisme dan ketidakpastian tidak terhadap agresivitas pajak. Selain itu hasil studi ini menunjukkan bahwa korupsi mempderasi pengaruh antara maskulinitas dengan agresivitas pajak.

Hakim adalah sebuah profesi yang mulia (officium nobile) yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam konteks penegakan hukum. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya atas suatu kebenaran, sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus membangun penalaran yang memadai dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di dalam putusannya, hal mana disebut sebagai legal reasoning. Kegagalan membangun legal reasoning dapat berimplikasi pada suatu putusan dikategorikan sebagai Onvoldoende Gemotiveerd atau kurang pertimbangan hukum. Maka dari itu sangatlah penting seorang hakim untuk cermat dalam menganalisis perkara berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, yurisprudensi serta pertimbangan lainnya sehingga mengasilkan suatu putusan yang memiliki argumentasi yang kuat dalam setiap keputusannya agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan arti penting legal reasoning bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. Hasil pembahasan menunjukkan legal reasoning dapat dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hal ini dapat dilakukan untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam suatu putusan, bilamana suatu aturan hukum kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim harus memadai dalam pertimbangannya sehingga harus dibangun dengan legal reasoning yang kuat, dasar hukum dan penalaran yang logis dan cermat sebagai landasan rasional atas putusan yang dijatuhkan.