<div><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><p class="Abstract"><em>Semarang as one of the big cities in Central Java has provided public transportation which is Bus Rapid Transit (BRT) as an effort to reduce congestion and the use of private transpotation. There are eight main corridor and one special corridor that are provides until 2021, one of them is Corridor II with Terboyo-Sisemut Route. This study is aim to analyze the servce performance of Corridor II with the optimalization the use of BRT in this route, find the problem factors that influence and formulate the step for quality services improvement. The method of this study is quantitative method by calculating the weight value through assessment indicators based on the standards of the Director General of Transportation. These indicators are obtained from the results of dynamic surveys and static surveys. From the analysis, the service performance of BRT Corridor II at Terminal Terboyo-Sisemut PP is in good category. The number of fleets needed in corridor II is 21 units. Based on the results of the evaluation, one recommendation to improve the quality service of BRT is to make a special lane for BRT to make travel time faster, so that users are more interested in using BRT.</em></p></td></tr></tbody></table></div>

<em><span lang="EN-US">Semarang as one of the big cities in Central Java has provided public transportation which is Bus Rapid Transit (BRT) as an effort to reduce congestion and the use of private transpotation. There are eight main corridor and one special corridor that are provides until 2021, one of them is Corridor II with Terboyo-Sisemut Route. This study is aim to analyze the servce performance of Corridor II with the optimalization the use of BRT in this route, find the problem factors that influence and formulate the step for quality services improvement. The method of this study is quantitative method by calculating the weight value through assessment indicators based on the standards of the Director General of Transportation. These indicators are obtained from the results of dynamic surveys and static surveys. From the analysis, the service performance of BRT Corridor II at Terminal Terboyo-Sisemut PP is in good category. The number of fleets needed in corridor II is 21 units. Based on the results of the evaluation, one recommendation to improve the quality service of BRT is to make a special lane for BRT to make travel time faster, so that users are more interested in using BRT.</span></em>

Penelitian ini berujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan lembaga badan permusyawaratan desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi desa yang mampu memeperhatikan kepentingan masyarakat di sebuah wilayah khususnya pada sebua desa. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskripitif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena tentang suatu tata laksana kerjasama BPD dengan Kepala desa, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan   belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD   masih   rendah,   khususnya   dalam   bidang pendidikan   sehingga   dalam menjalankan   peran   dan   fungsinya   BPD   tidak   mengerti   apa   yang   harus dilakukan   terkait   dengan   fungsi   kontrol   dan   fungsi   pengawasan   yang menjadi   kewenangannya   dalam   mengontrol   dan   mengawasi   kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat   minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri   sehingga   dalam     menjalankan   tugasnya, anggota   BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Pancasila sebagai prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dan bagaimana rekonstruksi prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi nilai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Dalam Pasal tersebut mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim guna menjatuhkan putusannya yang berdasar pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Merekonstruksi norma hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Temuan teori hukum barunya adalah: "Penemuan Hukum yang Berkeadilan dan Bermartabat", artinya pertimbangan hakim dalam memutus perkara ukurannya adalah keadilan, yaitu seorang hakim dalam menggali/mencari keadilan itu sendiri dengan caranya merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kebijakan penataan ruang antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Belanda, Denmark dan Selandia Baru. Hal ini karena penataan ruang di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan pertanian, meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana, lingkungan perumahan yang kumuh dan pencemaran lingkungan, sehingga cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sulit terwujud. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dimana data diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dicomparasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah harus merekontruksi Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Kemudian pemerintah juga perlu membentuk lembaga yang bersifat tetap dan independen untuk mengkoordinasikan kebijakan tata ruang di tingkat pusat dan daerah, serta perlu diupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan penataan ruang, untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan penataan ruang.

Telah dilakukan suatu penelitian tentang analisis struktur bawah permukaan di daerah Trangkil, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah berdasarkan data gaya berat. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa daerah Trangkil merupakan daerah yang telah dinyatakan rawan longsor oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Penetapan daerah Trangkil sebagai daerah rawan longsor dinyatakan setelah pada tanggal 23 Januari 2014 daerah tersebut mengalami bencana longsor besar yang menyebabkan beberapa rumah rusak parah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian geoteknik yang memanfaatkan metode gravitasi atau gaya berat, sehingga struktur bawah permukaan daerah trangkil dapat diketahui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gaya berat. Metode gaya berat adalah salah satu metode geofisika yang menggunakan disribusi parameter percepatan gaya berat di permukaan bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai variasi percepatan gaya berat bumi antara lain densitas batuan (kerapatan massa), kondisi morfologi, pasang surut, udara bebas, bentuk bumi dan lain-lain. Variasi densitas bawah permukaan tanah adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan penyebaran anomaly gaya berat secara geofisika. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat Gravity Meter, yang selanjutnya dilakukan pengolahan data meliputi proses koreksi yaitu tahapan pengolahan data gaya berat hasil observasi di lapangan. Hasil Simple Bougier Anomaly (SBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal. Hasil Complete Bougier Anomaly (CBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal.

Penelitian ini membahas tentang “Pentingnya Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Mendisiplinkan Peserta Didik di SMP Kristen Setia Bhakti Empaong Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Penelitian ini dapat tersusun dengan baik karena peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dukumen dilapangan tentang realita yang terjadi di kalangan para peserta didik dan guru.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana tentang penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim yang dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana. Analisis mendalam terhadap Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) difokuskan pada penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Hasil penelitian ini adalah penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, dan elastisitas pemidanaan yang didasarkan pada perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri. Penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim perlu dilakukan melalui pendekatan   humanistik   pada pelaku tindak pidana perpajakan, dan tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai   kemanusiaan   yang beradab,   tetapi juga harus   dapat   membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan ratio legis Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika. Hal ini terbukti pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehablitasi, walaupun pidana penjara lebih besar jumlahnya. Beda tafsir antara penegak hukum mengakibatkan belum tercapainya tujuan diberlakukannya UU Narkotika berkaitan dengan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur ratio legis yang tepat untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Fakta lain menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotikaternyata kurang efisien karena tidak mampu menimalisasi jumlah penyalahguna narkotika. Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat.

Penelitian ini menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara Pilkada dalam menyelesaikan tindak pidana Pilkada yang   menui banyak masalah dalam menjamin pelaksanaan Demokrasi. Mulai dari adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi keputusan-keputusan yang dibuat berkaitan dengan implikasi terjadinya tindak pidana Pilkada yang dilakukan secara menyeluruh menjadi masalah pokok dan yang paling utama adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu. Sesuai kajian yuridis Normatif, maka   adanya upaya untuk review ulang kapasitas Sentra Gakkumdu sangatlah penting dilakukan, utamanya dengan mempertimbangkan kapasitas filosofis kelembagaan antara lembaga yang ada dalam Sentra Gakkumdu selama ini berangkat belajar dari pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia silam. Temuan dlam penelitian ini adalah agar peran Bawaslu harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakkumdu sehingga nuansa harmonisasi singkronisasi yang tentunya menjadi kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu.