Information technology that is used properly will have a good influence on the company, among others, can increase productivity, work efficiency and of course very useful for institutions such as Koperasi Kawi Mandiri Sentosa in facing competitive business competition. The determination and speed of data processing from Koperasi Kawi Mandiri Sentosa, the presentation of fast, precise and accurate information will make it easier for companies to make the right decisions as well.
Koperasi Kawi Mandiri Sentosa has a variety of fund products which include Voluntary Deposits and Time Deposits. As well as credit products which include Monthly Loans and Term Loans, while the procedures to be processed consist of the savings section, and the credit loan section.
If there is a deposit transaction, it can be recorded in the customer's proof of deposit and at the same time the data can be saved to the computer automatically. Likewise, if there is a loan transaction from a customer, the data on the computer can be known with certainty and accuracy. The program that will be developed by the author is a multiuser-based savings and loan accounting information system, the software used is Microsoft Visual Basic 6.0

Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta  yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial.  Adapun dalam penelitian  ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa  berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.  

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is caused by acute chronic respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The inflammation of COVID-19 causes severe, moderate, or mild symptoms. The stage in carrying out efforts to avoid the formation of COVID-19 infection is an important target group, namely the grouping that is categorized as high risk, one of which is pregnant women. Currently, the distribution of COVID-19 prevention data for pregnant women is very limited. Objective: This literature review aims to identify the efforts that have been made to prevent the outbreak and spread of COVID-19 in pregnant women during the pandemic era. Methods: The research method is library research that collects and analyzes information on efforts to prevent COVID-19 among pregnant women during the past year during the prevention of the COVID-19 pandemic through the Google Scholar, PubMed, Springer, and Lancet databases. research articles. Take advantage of Covid-19 keywords. Results: prevention, infection, COVID-19, pregnancy. Results: Efforts to prevent COVID-19 include wearing masks, washing hands, maintaining physical distance after vaccination, exercising to stay fit, and eating balanced and nutritious food and lots of vitamins for endurance. Conclusion: Based on the literary studies that have been tried, the problem of COVID-19 in pregnant women can be controlled, but preventive actions must be tried to better regulate the spread of COVID-19.

Program Pengabdian masyarakat yang dilakukan tahun ini berfokus mengenai industri sektor pertanian maupun perkebunan seringkali diarahkan untuk mendorong sektor industri lainnya untuk menyediakan bahan baku. Dan hal ini menjadi kelemahan dalam meningkatkan lapangan usaha industri yang seharusnya dapat lebih menguntungkan banyak pihak. Selain itu, penggunaan internet menjadi salah satu media yang tidak tertinggal dalam meningkatkan produktivitas dan interaktif dengan target pasar dalam lapangan usaha sebuah industri. Kami berfokus pada usaha dalam mengoptimalkan hubungan antara sektor perkebunan dengan sektor industri agar bahan baku mentah hasil perkebunan dapat memiliki nilai tambah produk dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Berjalannya program ini, hasil yang telah tercapai sampai dengan 12 Juni 2021 yaitu, produksi 3 varian sambal (Sambal Bawang, Sambal Bajak, dan Chili Oil) yang di-packing dengan botol 150ml. Proses program ini dalam memproduksi sambal ‘Nyambel Neh’ sudah hampir mencapai tahap penjualan yang diharapkan mampu memberikan dampak dari segi ekonomi Padepokan Siti Dhumillah, Bogor.
 
 

The accounting, financial management, and taxation training activities for school managers are motivated by the responsibility of vocational high schools (SMK) to be able to make good accountability reports for aid funds provided by the government and other parties. It is hoped that this report can be prepared in accordance with applicable accounting principles. In addition, professional fund management allows schools to grow optimally and in the end is expected to be able to support a quality teaching and learning process. School administrators need to manage the funds they receive professionally. Schools as institutions that use funds in carrying out activities need to understand generally accepted tax rules and their application. Funds disbursed to schools will be monitored for their use and their accountability reports checked by authorized agencies such as the Supreme Audit Agency (BPK). Vocational High Schools that rarely have accounting staff will of course delegate this responsibility to school principals and treasurers who may also not have sufficient educational background and knowledge of accounting, financial statement preparation, school financial management, and taxation. This training is expected to help provide knowledge, understanding, and skills so that schools can organize the preparation of financial reports, manage finances transparently and apply procedures for collecting, depositing, and reporting school taxes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sedikitnya penelitian mengenai penerapan diversi pada anak penyandang disabilitas. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang membahas mengenai penerapan diversi bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, untuk kepentingan pemeriksaan proses hukum, anak penyandang disabilitas berhak mendapakan pendampingan dari keluarga atau pendamping yang bersangkutan. Kedua, konsep diversi dapat diterapkan untuk kasus kekerasan yang dilakukan anak penyandang disabilitas mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri.

Di tengah pentingnya kerja sama global untuk mengembangkan obat untuk mengatasi virus corona atau  Covid-19, produsen vaksin di dalam negeri masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah hak paten. Ancaman paten terhadap kesehatan publik, terutama di negara-negara terbelakang, bukanlah isu baru. Hal ini selalu menjadi topik hangat yang diperdebatkan di tingkat internasional. Perlindungan paten obat yang telah disepakati secara bulat oleh negara-negara WTO untuk dimasukkan ke dalam agenda WTO, merupakan sebuah topik yang masih menyisakan kontroversi di negara-negara berkembang dan terbelakang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan paten obat berdasarkan ketentuan perjanjian TRIPS dan mekanisme pengajuan hak paten obat virus corona saat kondisi darurat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat empat pasal pelindung TRIPS yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif perlindungan paten obat, yaitu impor paralel, bolar provision, lisensi wajib dan penggunaan paten oleh pemerintah. Untuk di Indonesia, pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diatur UU Paten No 13 Tahun 2016. Pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak.

The purpose of this research is to test and prove the factors that influence the timeliness of the company's financial reporting. The variables used in this study are profitability, leverage, and liquidity as independent variables, while the timeliness of the presentation of financial statements as the dependent variable. The population in this case research is a retail trade sub-sector company registered in Indonesia Stock Exchange 2015-2019. This study uses secondary data obtained from www.idx.co.id and related company websites. The data taken is company data for the 2015-2019 period with using purposive sampling, so that the total sample obtained is 7 companies. The analysis technique in this research is multiple linear regression analysis using SPSS 25 software. The results showed that profitability and leverage did not affect the timeliness of the presentation of financial statements, while liquidity affects the timeliness of financial statement presentation.

Tax aggressiveness is the actions taken by the company to reduce its tax obligations. A company is said to carry out tax aggressiveness if the company tries to reduce the tax burden aggressively, either using legal methods, namely tax avoidance or illegal methods such as tax evasion. Although not all tax planning actions are carried out illegally, the more loopholes a company uses to avoid taxes, the more aggressive the company is considered. And this study aims to examine the relationship between the dependent variable and the independent variable of this study. The independent variables are liquidity, ROA, leverage and firm size and the dependent variable is tax aggressiveness. And for the analytical method used is regression analysis, and descriptive analysis. Descriptive statistics are used to describe or describe the variables in the study. Descriptive statistics used are measures of tax aggressiveness of all sample companies. The description of the variables can be seen from the mean and standard deviation. The descriptive statistical test was carried out with the SPSS program. The results of the study found that liquidity has no effect on tax aggressiveness, then Renturn on Assets (ROA) affects tax aggressiveness, then leverage affects tax aggressiveness and company size affects tax aggressiveness.
 
Keywords: Liquidity, ROA, Leverage, Company Size, Tax Aggressiveness