penelitian ini yaitu peradaban bergeser ke situasi yang tidak menentu. Hal ini disebabkan publik dan kewenangan negara harus takluk standar protokol kesehatan. Masa adaptasi ini tentunya mengubah perilaku masyarakat, apakah itu di dunia pendidikan, pembelajaran agama/dakwah (Sainuddin, 2020). Penelitian sebelum ini mempunyai sedikit persamaan Studi ini mengkaji tentang kurangnya adaptasi dan kesadaran masyarakat desa Rantau durian II dalam masa pandemi covid-19. Tujuan studi ini adalah untuk   motivasi para masyarakat desa rantau durian II dalam kesadaran dan beradaptasi pada massa pandemi covid-19,mengapa sebagian masyarakat memunculkan perilaku tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat dan peneliti mengamati langsung masyarakat desa rantau durian II, Materi hasil interview dan pengamatan yang diperoleh ditranskrip dan dianalisis menunjukkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasilnya   Hasil analisis memunculkan tema yang dibahas di sini: dukungan sosial,   kesejahteraan jiwa, pengaruh media dan tujuan adaptasi. Kajian tentang tema tersebut sangat berguna untuk memahami bagaimana cara optimal meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat rantau durian II.

Kebudayaan Korea dengan mudah melebarkan sayapnya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Proses penyebaran budaya Korea ini dinamakan Hallyu atau Gelombang Korea. Terpaan demam Korea terjadi melalui jalur hiburan seperti musik, drama, dan film. Sehingga, munculnya Hallyu di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi audiovisual. Tujuan penelitian ini mau melihat pemanfaatan teknologi audiovisual dalam merebaknya Hallyu sebagai budaya populer dan gaya hidup remaja di Indonesia. Penelitian menggunakan teori Uses and Gratification, yang menjelaskan bagaimana remaja secara aktif mencari dan menggunakan media untuk mendapatkan informasi. Peneliti memakai metode kualitatif deskriptif dengan desk review atau desk research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja penggemar Korea di Jakarta sangat dipengaruhi oleh teknologi. Melalui media audiovisual, pihak Korea secara gencar memberi asupan mengenai kebudayaan mereka lewat K-drama dan K-pop. Para remaja penggemar Korea ini mulai mengikuti budaya dan gaya hidup orang Korea. Peran orang tua sangat penting agar bisa memberikan arahan dan pedoman kepada anak remajanya untuk menghidari dampak buruk.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi eksisnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Arteri Primer Kota Singaja, Bali, dengan fokus penelitian pada karakteristik, motivasi dan strategi PKL. Pada lokasi tersebut banyak terdapat PKL yang menjalankan usahanya pada malam hingga dini hari. Penelitian sebelumnya di Kota Singaraja fokus pada PKL yang menjalankan usaha pada pagi hingga sore hari, namun lokasi yang dikaji kurang pada jalan utama kota, seperti Jalan Arteri Primer yang merupakan jalan yang berdaya guna tinggi. Sehingga menarik untuk dilakukan kajian pada lokasi dan waktu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis kualitatif dengan sampel sebanyak 43 orang yang ditentukan sesuai kriteria penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik PKL di Jalan Arteri Primer, Kota Singaraja didominasi oleh orang yang tingkat pendidikannya pada jenjang SMP, lama berjualan selama 3 4 jam permalam, dengan penghasilan rata-rata kurang dari 500 ribu permalam. Motivasi menentukan lokasi bagi PKL dengan mencari tempat strategis, kecil bahkan tidak adanya biaya pangkal serta mudah untuk dijangkau. Strategi yang sering digunakan oleh PKL berupa public relation atau membangun hubungan dengan konsumen dan mempertahankan keberadaannya, sehingga tetap eksisnya usaha yang mereka lakukan. Penelitian ini akan menambah khazanah ilmu penetahuan terhadap kajian Geografi Ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai tahapan sebagai konsep pembentukan Peraturan Daerah dan menganalisis mekanisme pengharmonisasian terhadap Raperda dilingkungan Pemerintah Daerah oleh Kemenkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini juga sekaligus untuk mengetahui keefektifan pengharmonisasian Raperda yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam upaya mewujudkan Perda yang berkualitas dan keselarasannya dengan kewenangan fasilitasi Raperda oleh Pemda Provinsi atau Kemendagri. teori yang relevan dengan pembahasan di atas adalah teori kewenangan, keberlakukan norma hukum, dan pembentukan hukum serta pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan adanya perbedaan waktu pelaksanaan pengharmonisasian Raperda inisiatif Eksekutif (Kepala Daerah) oleh Kemenkumham tidak menjadikan kewenangan tersebut tumpang tindih atau mereduksi sebagian kewenangan Kemendagri/Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov)   dalam hal pengharmonisasian Raperda melalui mekanisme fasilitasi. Akan tetapi, justru kewenangan Kemenkumham yang diatur dalam UU 15/2019 ini menjadikan proses pengharmonisasian Raperda pada tahap penyusunan tidak efektif dan efisien karena diantaranya membutuhkan   waktu yang lama dan biaya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid-19. Tenaga medis sebagai garda terdepan saat ini memiliki peran penting dalam menangani Covid-19. Namun, kesiapsiagaan pemerintah di awal pandemi dalam penanganan protokoler kesehatan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis belum mencukupi. Di tengah kurangnya APD untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada tenaga medis, muncul gerakan sosial berupa kampanye penggalangan dana #BersamaLawanCorona yang diinisiasi oleh para influencer melalui platform crowdfunding. Studi ini merupakan sebuah conceptual paper dengan metode kualitatif literature review yang berusaha menjelaskan bagaimana kredibilitas influencer memengaruhi perilaku individu dalam berdonasi di masa pandemi Covid-19. Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan positif bagi individu yang akan melakukan donasi agar lebih memerhatikan kredibilitas yang dimiliki influencer dan platform crowdfunding yang digunakannya. Serta bagaimana individu dapat memanfaatkan kredibilitas dirinya dalam konteks perilaku berdonasi.

ABSTRAKSIPenelitian bertujuan mengetahui penilaian kinerja keuangan perusahaan untuk saham Jakarta Islamic Index (JII) dan saham Index LQ45 dengan menggunakan Du Pont System dan mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan untuk saham Jakarta Islamic Index (JII) dengan Index LQ45 .Populasinya adalah saham Jakarta Islamic Index berjumlah 30 emiten dan Index LQ45 berjumlah 45 emiten. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik analisa yang digunakan yakni Du Pount System, uji asumsi klasik, dan Uji Independent Sample t test.Hasil perhitungan analisa Du Pont periode tahun 2014 2018 untuk Indeks Saham JII rata-rata ROI berada di bawah rata-rata industri hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik dan rata-rata ROE lebih dari satu hal ini menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Hasil perhitungan analisa Du Pont periode tahun 2014 2018 untuk Indeks Saham LQ45 diperoleh rata-rata ROI berada di bawah rata-rata industri yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik, dan rata-rata ROE lebih dari satu hal ini menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan yang diukur dengan ROI untuk jenis saham JII dan LQ45 yang menggambarkan terdapat perbedaan laba bersih yang didapatkan perusahaan dari seluruh kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE untuk jenis saham JII dan LQ45 tidak terdapat   perbedaan yang signifikan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan perusahaan dan tidak terdapat perbedaan efisiensi penggunaan modal sendiri oleh perusahaan.

Competition in a government organization that has a position always causes negative friction. The source of all this is due to the absence of bureaucrats' policies in carrying out professional, efficient, neutral and honest duties and responsibilities. Implementation in the bureaucratic system is not spared from the view of the public who know that people who occupy bureaucratic positions always serve the community and become an intermediary between political parties and the government. It has become commonplace for bureaucrats to always use a system of mutualism, as well as mutual relations without harming one party to the other. In giving positions from superiors (patrons) to subordinates (clients), it is always included with a high desire and marukh that someone who has a high position then he must also balance with a broad and high power as well. Therefore the recruitment of bureaucratic members in the government does not always look at the functional side of a person, but because of the support of his subordinates. There must be a term that is always fixed in the mind and mind of a high-ranking bureaucratic official, that the stronger a person's power is always marked by the number of subordinates or staff he has especially in the city of Padang. The method used in this article is the writing method with literacy studies sourced from written sources, in the form of journals, articles, magazines, internet, literature or documents that are relevant to the problem under study. The results of the study with this literature study method are to analyze the relationship between patrons and clients towards government bureaucratization with the dimensions of parkinsonism or classic disease that cannot be overcome or eliminated which will have an impact on the wider community.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuasaan pembentukan peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian ini adalah pengaturan terhadap distribusi minuman beralkohol pada Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 13 Tahun 2015. Penelitian berkesimpulan bahwa terdapat inkonsistensi substansi yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Inkonsistensi ini terjadi karena kegagalan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan norma yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan tidak adanya pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap pembuatan peraturan daerah.

UU KPK tidak mengatur kewenangan operasi tangkap tangan, sehingga dasar hukum dari operasi tangkap tangan sering menjadi objek Praperadilan. Isu hukum artikel ini adalah dasar hukum operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa operasi tangkap tangan merupakan bagian dari tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Operasi tangkap tangan memiliki perbedaan dilihat dari metode pelaksanaan dengan tindakan penangkapan yang dikenal sebagai tertangkap tangan. Jika tertangkap tangan dilakukan dengan spontanitas tanpa adanya rencana, maka operasi tangkap tangan diawali dengan metode penyadapan dan hasil penyadapan tersebut digunakan untuk mengetahui akan terjadinya tindak pidana. Setelah mengetahui akan terjadi tindak pidana maka KPK melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan pada saat tindak pidana itu terjadi.

Tulisan ini membahas tentang aliran positivisme hukum dan pengaruhnya terhadap sistem hukum di Indonesia serta kaitannya dengan pengaturan teknologi finansial. Tulisan ini berargumen bahwa sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum dan berimplikasi pada sistem dan penegakan hukum yang hanya didasarkan pada menjalankan undang – undang. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan pengaruh positivisme hukum tersebut terkait pengaturan teknologi finansial yang sampai saat ini belum diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Hal ini disebabkan oleh positivisme hukum yang bersifat logis, tetap dan tertutup tanpa mempertimbangkan tuntutan – tuntutan sosial, politik, ukuran moral dan faktor non yuridis lainnya sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif karena memiliki kelemahan pada hukum positif yang sering ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Berangkat dari pemikiran bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial, maka penegakan hukum tidak seharusnya dipumpunkan peraturan perundang-undangan semata.