On the contrary, the criminal justice system in Indonesia remains embroiled in challenges such as transparency, accountability, and efficiency due to heavy reliance on manual documentation and convoluted bureaucratic procedures. This study intends to analyze the opportunities, challenges, and implications for the enhancement of transparency and accountability in the criminal justice system through blockchain technology. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and participatory observation involving 15 informants from various legal institutions employing a descriptive qualitative and case study approach. Most informants were in favor of implementing blockchain to improve the transparency and integrity of legal data, although some institutional resisters and regulatory uncertainties exist. The originality of this research is primarily due to the integration of the technical, social, and legal perspectives in its interdisciplinary context. Practical implications are revealed for urgent policy reform, training of human resources, and infrastructure for a digital technology base towards enabling transformation in the judiciary.

Riset ini dilakukan guna mengkaji secara komprehensif kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El-Mentari yang beroperasi di Purwokerto, dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE). Analisis dilakukan berdasarkan tujuh indikator inti, yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, orientasi pada pelanggan, sistem pengukuran dan manajemen pengetahuan, orientasi pada tenaga kerja, pengelolaan proses, serta capaian kinerja organisasi. Riset ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan observasional dalam mengumpulkan data, interview terstruktur, dan telaah dokumen. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KSPPS BMT El-Mentari meraih skor keseluruhan sebesar 627,84, yang dikategorikan dalam kelompok “Pemimpin Industri Berkembang”. Dimensi dengan pencapaian tertinggi terdapat pada aspek fokus tenaga kerja (74,2%), sedangkan dimensi hasil bisnis diidentifikasi sebagai aspek yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun koperasi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam praktik manajerialnya, masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai standar kinerja bertaraf global. Penelitian ini menyumbangkan pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan praktik manajemen strategis pada koperasi syariah dan dapat dijadikan acuan bagi proses evaluasi berkelanjutan oleh pengelola koperasi.

The rise of digital transformation and increasing competition in the Islamic financial sector require microfinance institutions such as KSPPS BMT NU Sejahtera Bumiayu to implement innovative strategies to build competitive advantage. This study aims to analyze the development of innovative services through the Blue Ocean Strategy (BOS) framework, which focuses on value creation and the discovery of untapped market space. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews involving management and active customers. The findings indicate that based on external analysis (PEST and Five Forces) and internal evaluation, the institution holds strong potential to develop service strategies driven by innovation. The application of the ERRC Grid led to several strategic actions, including eliminating administrative fees, simplifying procedures, enhancing service quality and technology, and developing the digital application BMT Mobile. The study concludes that BOS is an effective strategic framework for expanding inclusive, community-based Islamic finance. The results contribute both theoretically and practically to the development of adaptive and competitive Islamic microfinance service models.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur setiap badan publik, termasuk rumah sakit pemerintah, membuka akses atas informasi publik. Sayangnya, informasi publik berupa kinerja rumah sakit hanya dapat diakses dalam format dokumen pdf dan spreadsheet melalui website internal rumah sakit dan website tertentu di tingkat provinsi, serta belum terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sebuah rancangan aplikasi dashboard standar bagi semua rumah sakit di sebuah provinsi. Metode perancangan dilakukan dalam empat tahapan, yakni diagnosis sistem, analisis kebutuhan, pembuatan dashboard, dan evaluasi hasil rancangan. Pada setiap tahapan terdapat aktivitas dan secara khusus pada tahapan evaluasi digunakan Short - User Experience Questionnaire (UEQ-S). Hasil rancangan dashboard mampu menyajikan visualisasi informasi terhadap tujuh indikator kinerja rumah sakit sebagai informasi publik untuk tiga kategori pengguna, yakni akademisi perguruan tinggi, pimpinan/staff lembaga eksekutif/legislatif, dan peneliti/media independen. Berdasarkan respon pengalaman pengguna, diketahui bahwa dashboard telah mencapai tujuannya sebagai sebuah aplikasi untuk menyajikan informasi publik, pengguna merasa senang dan nyaman menggunakan dashboard, dan secara keseluruhan kesan pengguna terhadap sistem dashboard sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil kuisioner UEQ-S bahwa impresi pengalaman pengguna yang menunjukkan bahwa kualitas pragmatis dashboard dinilai baik (good), kualitas hedonis dinilai sangat baik (excelent) dan secara keseluruhan sistem dashboard dinilai sangat baik (excelent).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong kebutuhan akan platform pembuatan website yang profesional, terutama bagi bisnis, individu, maupun organisasi tanpa latar belakang teknis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi jasa pembuatan website UpSite menggunakan metode prototyping, dengan integrasi fitur business intelligence. Metode ini dipilih karena bersifat iteratif dan memungkinkan penyesuaian sistem secara langsung berdasarkan umpan balik pelanggan. Kebaruan utama dari sistem ini adalah integrasi fitur Business Intelligence (BI) pada dashboard admin, yang menyajikan visualisasi data penjualan dan analisis layanan terlaris secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan. Proses pengembangan mencakup komunikasi kebutuhan, perencanaan awal, pemodelan sistem (use case diagram, activity diagram, dan class diagram), pembangunan prototipe, serta pengujian menggunakan metode black box dan User Acceptance Testing (UAT). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur inti, termasuk BI, berjalan sesuai spesifikasi dan memperoleh respons sangat baik dari calon pelanggan. Dengan demikian, UpSite dinyatakan layak digunakan sebagai solusi layanan pembuatan website yang tidak hanya fungsional, tetapi juga inovatif dengan dukungan analitik berbasis data.
 
Kata Kunci - UpSite; Metode Prototyping; Pembuatan Website; Business Intelligence; Pengujian Black Box

Penelitian ini bertujuan untuk memahami opini publik terhadap kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kamboja pada tahun 2025. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sentimen komentar di TikTok. Penelitian ini menggunakan kekuatan algoritma Naive Bayes untuk membaca sentimen tersembunyi di balik komentar dan mengkategorikannya ke dalam spektrum positif, netral, dan negatif, dengan mempertimbangkan semakin populernya media sosial dan prevalensi penipuan pekerjaan online. Dataset ini terdiri dari 7.208 komentar yang dikumpulkan dari platform TikTok dengan menggunakan teknik crawling, yang kemudian diproses dan diberi tag untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pengguna TikTok cenderung memiliki opini netral terhadap isu TPPO. Model Naive Bayes mencapai tingkat akurasi sebesar 71,06%. Selain meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi amunisi berharga bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi TPPO di masa depan.
 
Kata kunci: Analisis Sentimen, Naive Bayes, TikTok, TPPO, TKI, Opini Publik

Crime generates insecurities, which limit tourism in several ways: reduced tourist destination appeal, increased perceptions of the risk of being victimized as a tourist, harm to destination image, increased transaction costs, and reduced institutional quality. This study employed a panel data approach to investigate the impact of criminal acts on tourist arrivals in 35 Central Javanese districts/cities from 2020 to 2024. Control variables included tourist attractions, accommodation, restaurants, vehicles, and the COVID-19 pandemic. Findings revealed a significant negative relationship between criminal cases and tourist visits, underscoring security's crucial role. Conversely, tourist attractions, accommodation, and restaurants positively affected arrivals. As expected, the COVID-19 pandemic negatively influenced tourism. Notably, the study found no significant impact from the prevalence of violence against children and women or the ratio of vehicles. Comparative analysis (between tourism-based and non-tourism-based regions) shows that crime consistently deters and attractions consistently promote tourism in all areas. Still, accommodation positively impacts tourism-based economies, while restaurants promote tourism in both regions. These results highlight the necessity of enhancing security measures at tourist destinations, fostering the development of sustainable attractions, and ensuring adequate supporting infrastructure to stimulate tourism sector growth in Central Java.

Digital transformation has significantly reshaped how urban citizens interact with legal systems, particularly through mobile applications such as LAPOR!, Qlue, and JAKI. While these platforms are intended to promote legal awareness and civic participation, their effectiveness remains unclear due to the gap between technological adoption and legal literacy. This study aims to examine the extent of citizen engagement in legal reporting via digital platforms and assess how digital transformation influences legal awareness in urban settings. Employing a quantitative approach, the study used an online survey method with 300 respondents from Jakarta, Bandung, and Surabaya—cities known for implementing legal reporting applications. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics, including chi-square tests and logistic regression. The results indicate a relatively high usage rate of legal reporting apps; however, users' understanding of legal procedures remains moderate. Statistical analysis revealed that frequency of app usage and trust in legal institutions significantly affect legal awareness. Nevertheless, technological engagement alone does not automatically translate into improved legal understanding. The study highlights the need for integrated digital legal education within reporting applications and emphasizes institutional transparency as a driver of citizen trust and participation. This research contributes to the e-governance literature by proposing legal awareness as a critical normative variable, offering theoretical insights and practical recommendations for building more inclusive and participatory digital legal systems.

Public trust in the legal system plays a pivotal role in ensuring the legitimacy and effectiveness of law enforcement in democratic societies. In Indonesia, recurring issues such as judicial inconsistency, law enforcement bias, and unequal access to legal services have contributed to a crisis of confidence among citizens. This study aims to investigate the determinants of public trust in Indonesia’s legal system and to explore the broader social implications through a qualitative case study approach. Data were collected using in-depth interviews with key informants—including legal academics, activists, and citizens—complemented by media content, court rulings, and NGO reports. Thematic analysis, facilitated by ATLAS.ti, revealed three primary dimensions of legal trust: procedural justice, distributive justice, and restorative justice. Key findings show that personal experiences with legal institutions, media portrayal of legal cases, and the quality of institutional communication significantly influence public perceptions of the legal system. Participants who experienced discrimination or unequal treatment expressed higher levels of distrust, while others acknowledged the credibility of institutions such as the Constitutional Court. This study also finds that a lack of proactive and empathetic institutional communication undermines transparency and public legitimacy. The research contributes theoretically by integrating sociological and legal perspectives to understand how legal legitimacy is socially constructed. Practically, the findings highlight the need for structural and communicative reforms to rebuild public confidence in legal institutions. Ultimately, this study argues that trust in the legal system cannot be restored solely through legal formalism, but must also involve participatory engagement and equitable access to justice, especially in the context of Indonesia's evolving socio-political landscape.

The crisis of legal authority in the management of customary forests reflects deep-seated issues in the relationship between customary law and state law in Indonesia, particularly in the context of the Dayak indigenous community in Kalimantan. This research aims to identify and analyze the dynamics of legal conflicts and authority imbalances in forest management recognized as customary areas by local communities, but often claimed as state forest areas by the government. Using a descriptive-analytical qualitative approach and case study method, this research focuses on two strategic areas, namely Lamandau Regency and Gunung Mas. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of legal documents as well as customary territory maps from BRWA and AMAN. The research results indicate that the tension between customary law and state law is evident both structurally and in practice. On one hand, indigenous communities uphold principles of management based on local wisdom, spirituality, and social collectivism; on the other hand, the state imposes a positive law approach and administrative logic on forest areas. This conflict not only creates legal uncertainty but also marginalizes the role of indigenous communities as key stakeholders. The findings also indicate the existence of resistance efforts undertaken by indigenous communities through participatory mapping, strategic litigation, and strengthening local institutions. This research concludes that an approach of legal pluralism and substantial recognition of customary legal authority is a crucial step in creating ecological and social justice for indigenous communities.