Sertifikasi halal merupakan proses verifikasi yang memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan standar kehalalan menurut syariat Islam. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memenuhi ketentuan regulasi pemerintah. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya kesadaran, keterbatasan biaya, anggapan bahwa prosedur sertifikasi rumit, serta kurangnya pendampingan dari pihak terkait. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal serta memberikan pendampingan awal terkait prosedur pengajuan sertifikat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan interaktif dan diskusi langsung bersama pelaku UMKM di wilayah sasaran. Kegiatan telah dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri. Luaran kegiatan berupa publikasi pada jurnal ilmiah, artikel media massa, dan HAKI video edukatif di platform YouTube. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha dapat menjadi katalis positif dalam mendorong UMKM untuk lebih siap dan kompetitif melalui kepemilikan sertifikasi halal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan pada 30 remaja binaan SOS Children's Village Banda Aceh melalui program pelatihan intensif satu hari. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang menggabungkan metode ceramah interaktif dan workshop keterampilan praktis, dengan materi utama berupa motivasi kewirausahaan dan pengenalan peluang usaha. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan motivasi peserta, dimana 90% remaja menyatakan antusiasme tinggi untuk memulai usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan. Namun demikian, teridentifikasi beberapa kendala utama seperti kurangnya pemahaman dasar tentang mekanisme berusaha, keraguan akan kemampuan diri, serta kebingungan dalam menentukan langkah awal memulai bisnis. Faktor pendukung utama adalah semangat dan keterlibatan aktif peserta selama proses pelatihan. Program ini berhasil memperkenalkan berbagai peluang usaha potensial seperti usaha kuliner rumahan, jasa fotografi kreatif, serta kerajinan tangan berbahan lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun motivasi telah berhasil dibangun, diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk mengkonversi semangat tersebut menjadi aksi nyata. Untuk kegiatan serupa di masa depan, disarankan untuk mengembangkan program lanjutan berupa pendampingan intensif, akses permodalan, serta pembentukan jejaring usaha guna memastikan keberlanjutan usaha yang dirintis peserta. Hasil program ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pembinaan kewirausahaan bagi remaja marginal.

This study aims to examine the validity of evidence obtained by the Indonesian National Police in investigating criminal offenses in the financial services sector during the transitional period between the enactment of the PPSK Law and the Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XXI/2023. The urgency of the study lies in the absence of transitional legal norms, which have created legal uncertainty and a potential formal defect in the admissibility of evidence within the criminal justice process. This research adopts a normative juridical method by combining statutory, case-based, and conceptual approaches. The findings reveal that police investigations during this period conflicted with the principles of legality and due process of law, rendering the resulting evidence formally invalid. The novelty of this research lies in its focus on the legal consequences of transitional normative gaps and the need for active judicial oversight in assessing the legality of investigative authority. Therefore, this study recommends the establishment of explicit transitional provisions for any shift in investigative authority and the issuance of judicial guidelines by the Supreme Court to ensure the integrity of evidentiary processes in the criminal justice system.
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan alat bukti hasil penyidikan Polri terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan selama masa transisi antara berlakunya UU PPSK hingga Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Urgensi penelitian ini terletak pada kekosongan norma transisional yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi cacat formil pada alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus konkret, dan konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyidikan oleh Polri dalam periode tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, sehingga alat bukti yang diperoleh seharusnya dinyatakan tidak sah secara formil. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap implikasi yuridis dari kekosongan norma transisional dan perlunya kontrol yudisial yang aktif dari hakim dalam memverifikasi kewenangan penyidik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma transisi eksplisit dalam setiap perubahan kewenangan penyidikan dan penyusunan pedoman yudisial oleh Mahkamah Agung guna menjamin integritas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

Keuangan merupakan aspek penting yang melekat dalam kehidupan masyarakat luas terutama para pelaku usaha dan bisnis. UMKM sebaiknya memiliki pengelolaan keuangan yang baik, melakukan pencatatan transaksi, terdapat pemisahan antara modal usaha dan keuangan pribadi serta menyusun  laporan keuangan dengan konsisten dan disiplin sehingga dapat memberikan informasi relevan terkait perkembangan usaha.  Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk pemperkenalkan pembukuan sederhana yang dapat diterapkan untuk mendukung keberlangsungan usaha terutama dalam disiplin mencatat transaksi keuangan. Diharapkan pelatihan ini dapat menjadi media sharing, diskusi, memberikan kebermanfaatan, inspirasi dan juga motivasi mengingat betapa pentingnya mitra UMKM mengontrol keuangan dengan memantau revenue dan cost untuk meningkatkan efisiensi. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada owner dan pengelola UMKM Angkringan Teras. Pelatihan berupa penyusunan pembukuan sederhana dan bagaimana cara menerapkan disiplin keuangan serta cara perhitungan HPP untuk memberikan harga jual yang realistis dan bersaing.

The Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) in focus is "Jamu Bu’ne," which operates in the beverage sector, specifically in the production of various traditional herbal drinks (jamu). The MSME, named "Jamu Bu’ne Nurhidayah," is located in Petarukan Village, Taman District, Pemalang Regency. This business produces a variety of herbal drinks aimed at promoting public health. Its product range includes jamu kunir asem (turmeric and tamarind), white turmeric, lempuyang, wejah, bitter herbs, stomach herbal remedies, betel leaf, beras kencur (rice and aromatic ginger), and chili lempuyang.
The mentoring methods implemented include several programs such as creating production and promotional videos as a means of product marketing, preparing simple bookkeeping, developing an organizational structure and business profile to provide information about the business’s background, brief history, vision and mission, and best-selling products to consumers, and developing a digital map presence to improve the online visibility and accessibility of Jamu Bu’ne to a broader consumer base.

The uniqueness of primogeniture in traditional inheritance systems is urgent to examine, as it reflects enduring gendered power structures that persist amid legal modernization and evolving social norms. This research analyzes the uniqueness and resilience of the primogeniture inheritance system in traditional communities, particularly in Ratenggaro Traditional Village, Indonesia. It is situated within the legal pluralism context of Indonesia and the human rights-based critique of customary laws that prioritize male heirs. The study is urgent because modernization challenges traditional norms, demanding a reevaluation of gender equity in inheritance. Using a descriptive qualitative method with in-depth interviews and participant observation, this study finds that primogeniture governs not only material assets but also spiritual roles and kinship status. Despite modern pressure, elders uphold it as a symbol of identity and harmony. A unique finding is that although women do not inherit property, they are symbolically acknowledged through ritual practices involving gifts such as woven cloth and livestock. This study offers novelty by providing a legal-anthropological analysis of primogeniture in a remote indigenous context, contributing to discussions on legal pluralism, gender justice, and cultural sustainability. It suggests the need for dialogical reform that harmonizes adat law with constitutional equality.

This research aims to analyze the comprehensive proof of deeds by unauthorized organs in bankruptcy cases and the direct responsibility of Notaries of corporate organs, making deeds made by unauthorized organs of limited liability companies as evidence in bankruptcy cases, with a case study on the bankruptcy decision of PT Gusher Tarakan. This research is presented to improve the low understanding of the formal and material validity of the Authentic Deed in the process of proof in the commercial court, which has implications for the potential for injustice and legal uncertainty. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The research findings reveal that the documents filed in the bankruptcy case of PT Gusher Tarakan are formally authentic deeds prepared before a Notary. However, the deeds were made by company organs that had been dismissed and no longer had legal authority. Therefore, the deeds no longer have authentic power and only have the status of deeds underhanded. The use of a Deed by an unauthorized party should not be used as a legal basis in a bankruptcy petition, and the Notary is responsible for the formal and material correctness of the contents of the Deed. This study emphasizes the importance of Notaries to verify the authority of the parties and underscores the need for caution in using authentic deeds as evidence in bankruptcy cases.
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komprehensif pembuktian akta oleh organ tidak sah dalam perkara kepailitan, dan tanggung jawab Notaris secara langsung organ perusahaan pembuat akta yang dibuat oleh organ perseroan terbatas yang tidak berwenang sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan, dengan studi kasus pada putusan pailit PT Gusher Tarakan.  Penelitian ini hadir untuk meningkatkan rendahnya pemahaman terhadap validitas formil dan materiil akta autentik dalam proses pembuktian di pengadilan niaga, yang berimplikasi pada potensi terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan dalam perkara pailit PT Gusher Tarakan secara formal merupakan akta autentik yang disusun di hadapan Notaris. Namun, pembuatan akta-akta tersebut dilakukan oleh organ perusahaan yang telah diberhentikan dan tidak lagi memiliki otoritas hukum. Oleh karena itu, akta-akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan autentik dan hanya berstatus sebagai akta di bawah tangan. Penggunaan akta oleh pihak yang tidak berwenang seharusnya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam permohonan pailit, dan Notaris memiliki tanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil isi akta. Penelitian ini menegaskan pentingnya Notaris untuk melakukan verifikasi atas kewenangan para pihak dan menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dalam menggunakan akta autentik sebagai alat bukti dalam perkara kepailitan.

Although many studies have examined school leadership, few have specifically explored the implementation of leadership in private vocational high schools, particularly regarding performance improvement strategies and their relation to teacher development and educational quality. This study analyzes the principal's leadership in improving school quality through performance enhancement. A qualitative case study method was employed, using observation, interviews, and documentation techniques. Data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing, and validated through source triangulation. The results show that the principal of PAB 8 Sampali Private Vocational High School plays a strategic role as a leader, manager, and motivator in enhancing educational quality. He effectively manages resources, implements innovations such as the “Work, Study, Entrepreneurship” program, motivates teachers, and fosters collaboration to create a conducive learning environment. Despite challenges such as policy changes and diverse student characteristics, these were addressed through teacher training and strategic adjustments. His leadership has had a significant positive impact, as evidenced by the school’s accreditation improvement from grade C to A, increased student enrollment, and enhanced achievements. Implementing the Eight National Education Standards has strengthened school quality and fulfilled stakeholder expectations. Conclusion: The principal’s leadership effectively improves educational quality through innovation, sound management, and the ability to adapt to various challenges.

This study discusses the use of traditional dance movements as a source of inspiration and educational media for students at SMP Negeri 1 Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Traditional dance movements were chosen because they have strong cultural values and play an important role in shaping character and enriching artistic insights for the younger generation. The main purpose of this study is to analyze the challenges faced in the process of teaching and implementing traditional dance in schools, as well as to identify various innovations in the implementation of dance performances that can increase students' interest and participation. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation.The results of the study show that the main challenge faced is the lack of support resources and students' interest in traditional dance, but innovations in performance concepts such as the use of visual technology, incorporation with modern music, and collaboration between students are able to create an interesting and relevant experience. This study concludes that traditional dance movements can not only be used as a medium for cultural preservation, but also as a creative means to develop students' potential in dance.

This study aims to analyze the role of stakeholders in the organization of multi-event sports competitions and evaluate the model of rewarding athletes by the central government in Indonesia. Through a qualitative approach with semi-structured interviews, observation, and documentation, this study involved informants from the Indonesian National Olympic Committee and the Ministry of Youth and Sports. The results show that multi-event management is divided into three main stages, namely preparation, execution, and post-event evaluation, with the NOC playing a central role in the coordination and execution of these activities. On the other hand, the rewarding models applied by the government include medal bonuses, appointment as civil servants, and special access to state agencies. This research recommends the development of a more comprehensive and sustainable reward system, including career transition support and post-retirement mentoring. The findings emphasize the importance of collaboration between stakeholders and policy reforms to support the development of national sports.