Poligami dalam hukum Islam dibenarkan dan diberikan tempat khusus yang diatur dalam peraturan perundangan. Dengan adanya poligami tersebut tentu dipertanyakan juga tentang pembagian harta bersama sebagai wujud dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini mengulas tentang pelaksanaan poligami serta pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, pengumpulan menggunakan data sekunder dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan poligami menurut hukum islam berdasarkan surat an-Nisa’ ayat (3) sebagai dasar berpoligami karena ayat tersebut membolehkan berpoligami hanya dengan syarat berlaku adil sedangkan dalam hukum positif berdasakan Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam yaitu bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama.

Ultimum  remedium  sebagai  salah  satu  asas  dalam  hukum  pidana  memiliki kedudukan yang cukup signifikan mengingat asas merupakan pondasi. Ultimum remedium berarti hukum pidana sebagai obat terakhir atau the last resort. Di dalam ranah pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan penerapan ultimum remedium atau atas perkara tersebut hukum pidana merupakan obat terakhir karena tidak memungkinkan untuk dijatuhi hukuman yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan asas ultimum remedium dalam hukum pidana dan mengetahui implementasi asas ultimum remedium terhadap tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  Putusan  No.  148/Pid.Sus/2020/PN.Smn dikaitkan  dengan  kedudukan  ultimum  remedium  dalam  penegakan  hukum  dan  tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan Kasus. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menelaah kenyataan atau keadaan hukum yang terjadi di lapangan kemudian dikaji atau dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan tertentu didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan penelitian - penelitian lainnya yang terkait dengan tema yang diangkat. Ultimum remedium dalam hukum  pidana bisa  berkedudukan  di  tingkatan sebelum ranah pengadilan. Atau, bisa juga berkedudukan di ranah pengadilan dalam konsep ketika upaya - upaya hukum sebelumnya yang sudah ditempuh tidak tercapai perdamaian antara pelaku tindak  pidana  dengan  korban.  Penggunaan  asas  ultimum  remedium  dalam  menjatuhkan putusan No. 148/Pid.Sus/2020/PN.Smn.  sudah tepat karena mengingat perkara tersebut sudah dalam ranah peradilan, sehingga hukum pidana adalah sebagai obat terakhir untuk mengadili Terdakwa. Namun, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan. 

Persaingan usaha yang semakin ketat membuat pelaku usaha bersaing untuk melakukan endorsement dengan memanfaatkan influencer namun terjadi beberapa kasus hukum yang melibatkan influencer karena mempromosikan produk yang dapat merugikan konsumen. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait influencer pelaku endorsement pada media sosial instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggungjawab influencer pelaku endorsement pada media sosial dengan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terkait influencer pelaku endorsement pada media sosial instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggungjawab influencer pelaku endorsement pada media sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dispesifikasikan dengan deskriptif analisis dan sampel purposive sampling berupa wawancara dengan influencer dan konsumen, pengumpulan data dengan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dan metode analisis data penelitian deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini, berdasarkan UUPK influencer tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena pertanggung jawaban sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha yang juga sebagai pelaku usaha periklanan yaitu pihak pengiklan sesuai Pasal 19 dan 20 UUPK. Influencer yang mengakibatkan kerugian pada konsumen melalui endorsement dapat dipidana dengan UU ITE yaitu Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan hukuman pidana Pasal 45A ayat 1 UU ITE.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui peran mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan kendala mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berhasil menyelesaikan kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pihak pengusaha PT. Bangun Makmur Utama. Adapun kendalanya meliputi 2 faktor yaitu yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis meliputi adanya keterbatasan kewenangan mediator, hal ini dapat diupayakan dengan memberikan bimbingan dan pendapat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak akibat pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diupayakan mediator dengan menengahi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hak akibat pemutusan hubungan kerja. Kendala non yuridis meliputi, pihak pekerja/buruh dan pengusaha sulit berkompromi, hal ini dapat diupayakan melalui bimbingan dan pendekatanpendekatan persuasif. Kurangnya mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, hal ini dapat diupayakan dengan memanfaatkan waktu dengan membagi tugas dalam menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial. Sarana prasarana kurang memadai, hal ini dapat diupayakan dengan mengajukan proposal untuk pengadaan pembangunan fasilitas. Pihak pengusaha mengutus bawahannya untuk melakukan mediasi, hal ini dapat diupayakan dengan memanggil pihak pengusaha kembali yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembangunan desa di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum nondoktrinal/empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis dengan metode analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembangunan di Desa Muktiharjo sudah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 78 ayat 2 UndangUndang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam program pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat, transparansi, perencanaan yang baik dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya Pendidikan dan pengetahuan, kurangnya pemantauan dan pengawasan, dan keterbatasan anggaran dana. Upaya untuk mengatasi hambatanya dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa serta menjalin kerjasama dengan organisasi nirlaba, swasta atau lembaga keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan.

Penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan calon pekerja migran menjadi korban dengan janji kemudahan untuk bekerja diluar negeri, termasuk melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah. Salah satu kasusnya terjadi di Lombok dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Praya. Banyak oknum tidak bertanggungjawab ikut campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia  secara ilegal karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pengiriman PMI ilegal ini. Penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatan pekerja migran Indonesia ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia Ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, majelis hakim memperhatikan unsur yang tekandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pasal 55 KUHP, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti, juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Perdagangan Internasional juga dapat terjadi karena perbedaan preferensi negara negara terhadap barang dan jasa tertentu. Dalam hal ini tak luput dalam ranah perdangangan Narkoba yang masuk ke Indonesia yang saat ini menjadi permasalahan nasional. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya jenis adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis. Pendekatan konseptual karena untuk menganalisis masalah dalam berkembang pesatnya perdangangan internasional; pendekatan analisis dilakukan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional yaitu mengenai penangangan perdangangan gelap narkotika internasional. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan analisa data secara kualitatif yang dinyatakan dengan kata kata atau simbol. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal perspektif Hukum Internasional dan Nasional yaitu pihak Indonesia dalam hal ini (BNN) menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang bernama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan tentunya membantu memaksimalkan kinerja serta penanganan BNN dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika di Indonesia.Dalam penelitian ini berusaha mengkaji mengenai bagaimana cara Penanganan Perdangangan Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional sehingga meminimalisir terjadinya peredaran gelap Narkotika Internasional yang masuk di Indonesia.

Posbakum merupakan layanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di dalam mencari keadilan di pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat memberikan jaminan dan kesamaan terhadap masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang tidak adil. Penelitian ini akan mengkaji implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, kendala yang dihadapi  dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut, dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB tahun 2014 sampai 2022. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam penyelesaian kasus perceraian, itsbat nikah, permohonan wali afdhol, hibah, waris, perwalian anak, dan harta bersama. Kendala yang dihadapi  dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut adalah : (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum, (2) Masyarakat saat meminta bantuan hukum di Posbakum merasa takut, sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan, berbelit-belit dan kadang-kadang tidak jujur mengenai duduk perkara yang sedang dialami. Kendala tersebut diatasi dengan cara (1) melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bantuan hukum di Posbakum, (2) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak takut, sehingga petugas dapat menggali lebih dalam terhadap kasus yang dihadapinya.

This study aims to find out whether the variable company size and audit opinion have an effect on the timeliness of publication of financial reports for food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesian Sharia Stock Exchange (ISSI) and also listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period. The population in this study are all manufacturing companies in the food and beverage sub-sector which are listed on the Indonesian Sharia Stock Exchange (ISSI) and also listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2021 period. The sampling technique used purposive sampling. 16 manufacturing companies in the food and beverage sub-sector were obtained which were listed on Indonesian Sharia Stocks for the 2019-2021 period as research samples.
This research is a quantitative study using secondary data in the form of the company's annual financial reports. The analytical method used in this study is binary logistic regression assisted by the IBM SPSS statistics 25.0 application. The results of this study indicate that the firm size variable has no effect on the timeliness of financial reporting publication, while the audit opinion variable has a significant effect on the timeliness of financial reporting publication. Simultaneously the independent variables, namely company size and audit opinion, have an effect on the timeliness of financial reporting publication.

This study aims to determine the effect of Liquidity and Earning Per Share on audit delay in companies registered on Jakarta Islamic Index for the 2019-2021 period. To obtain data, the authors use a type of quantitative research, namely by accessing company financial reports. The samples used in this study were 16 companies registered on JII for the 2019-2021 period by passing through the purposive sampling stage in accordance with the criteria needed for research. The data analysis method is in This study uses panel data regression techniques. The results of the study show that: Partially, liquidity does not have a significant impact on audit delay for companies listed on the Jakarta Islamic Index for 2019-2021. The liquidity variable has a p-value of 0.4729 which is greater than 0.05 and a tcount value of 0.726983 which is less than 1.67943 This proves that the liquidity variable has no significant effect on audit delay. Partially Earning per share affects audit delay in companies listed on the Jakarta Islamic Index for 2019-2021. The earning per share variable has a p-value of 0.0273 which is smaller than 0.05 and the tcount value is -2.321091 which is greater than 1.67943. This proves that the earnings per share variable has a negative influence on audit delay. Simultaneously liquidity and earnings per share have a significant effect on audit delay for companies listed on the Jakarta Islamic Index for 2019-2021. Based on the Fcount value is greater than Ftable where 31.68031 > 4.05 and the significance value of the above test is 0.000 <0. 05 (? = 5%).