The Ratu Nahrasiyah Women's Farmers Group (KWT) was recently founded with a simple organizational structure due to a lack of insight into the law in organizing. This is an obstacle in the continuity of the organization at KWT. One of the programs that is a priority for KWT is the use of KWT members' home land by cultivating vegetables in the context of food security at the household level. The obstacle faced by most KWT members is that the vegetable plants they cultivate cannot grow optimally. The solution offered is to improve the skills of KWT members in crop production in home gardens and provide assistance regarding the law and legality of an organization to strengthen the knowledge and insight of KWT members in running the organization. The implementation method is through training, mentoring and practice for KWT members. Training and assistance in plant production by creating vegetable cultivation demonstration plots. Training and assistance in managing organizations as well as understanding the basics of organizational law. The results obtained from training in vegetable cultivation techniques for KWT members are an increase in the knowledge and skills of KWT members in vegetable production. Most of the harvest is sold within the KWT member area, so that the turnaround of small-scale businesses has been successfully implemented. The result of training and assistance in organizational governance is that KWT administrators and members are able to prepare basic budgets/household budgets. Increasing the active role of KWT members in organizations is important for the sustainability of the existence of an organization.ABSTRAKKelompok Wanita Tani (KWT) Ratu Nahrasiyah belum lama didirikan dengan struktur organisasi yang sederhana karena minimnya wawasan tentang hukum dalam berorganisasi. Hal ini menjadi kendala dalam kelangsungan organisasi di KWT. Salah satu program yang menjadi prioritas KWT adalah pemanfaatan lahan rumah para anggota KWT dengan budidaya sayuran dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kendala yang dihadapi sebagian besar anggota KWT adalah tanaman sayuran yang dibudidayakan tidak dapat tumbuh optimal. Solusi yang ditawarkan yaitu meningkatkan skill anggota KWT dalam produksi tanaman di lahan pekarangan dan memberikan pendampingan tentang hukum dan legalitas suatu organisasi untuk memperkuat pengetahuan dan wawasan anggota KWT dalam menjalankan organisasi. Metode pelaksanaan melalui pelatihan, pendampingan, dan praktek kepada anggota KWT. Pelatihan dan pendampingan produksi tanaman dengan pembuatan demoplot budidaya sayuran. Pelatihan dan pendampingann mengelola organisasi serta pemahaman dasar-dasar hukum berorganisasi. Hasil yang diperoleh dari pelatihan teknik budidaya sayuran kepada anggota KWT adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota KWT dalam produksi tanaman sayuran. Sebagian besar hasil panen dijual di lingkungan anggota KWT, sehingga perputaran usaha skala kecil telah berhasil dilaksanakan. Hasil dari pelatihan dan pendampingan tata kelola organisasi adalah pengurus dan anggota KWT mampu menyusun anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Peningkatan peran aktif anggota KWT dalam berorganisasi penting untuk keberlanjutan berdirinya sebuah organisasi

This research aims to understand the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating and prosecuting corruption and understand the constraints and solutions of the KPK's authority in investigating and prosecuting corruption crimes in the context of law enforcement. KPK is an independent institution in Indonesia which was formed to fight corruption with the main task of investigating, prosecuting and eradicating criminal acts of corruption. This is regulated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002. With the changes in provisions in the KPK Law, there have been several changes in the authority of the KPK. The type of research used in this research is normative juridical with statutory approach method, collecting and analyzing legal data, laws and regulations, as well as court decisions related to the KPK's authority. The results of the research show that the KPK has broad authority in investigating and prosecuting corruption. The KPK can carry out wiretapping, search and arrest of corruption suspects, and has the authority to submit charges to court. The KPK also has an independent and professional team of investigators and prosecutors. However, there are several limitations in the KPK's authority. Since 2019, the KPK's authority in wiretapping and searching has been limited by the Indonesian Constitutional Court. Apart from that, there is also debate about the independence status of the Corruption Eradication Committee and political interference that can affect the enforcement of corruption laws. In the context of effective law enforcement, it is important for the KPK to continue to strengthen its authority and ensure its independence from political forces. The active role of the community and government support are also needed to support KPK's efforts to eradicate corruption.


Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta memahami kendala dan solusi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum. KPK adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memerangi korupsi dengan tugas utama menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KPK, mengakibatkan adanya beberapa perubahahan kewenangan KPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan dan menganalisis data hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kewenangan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luas dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap tersangka korupsi, serta memiliki wewenang untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan. KPK juga memiliki tim penyidik dan tim penuntut yang independen dan profesional. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam kewenangan KPK. Sejak tahun 2019, kewenangan KPK dalam penyadapan dan penggeledahan telah dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu, ada juga perdebatan mengenai status independensi KPK dan intervensi politik yang dapat mempengaruhi penegakan hukum korupsi. Dalam rangka penegakan hukum yang efektif, penting bagi KPK untuk memperkuat kewenangannya dan memastikan independensinya dari kekuatan politik. Peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

When people hear the word algorithm, they definitely think it has something to do with programming languages, computer science, mathematics, and lots of numbers. This is true because algorithms are closely related to computer science. An algorithm is a certain series of logical steps to solve a problem. A collection or series of instructions designed to solve a problem is called a program. And writing a program in a programming language is called programming. Programming algorithms are the basic things you need to know and are the first step in the programming process. Algorithms can be presented in two ways, namely written or illustrated, following a method or following the programmer's steps. The purpose of writing this article is to find out basic concepts or initial understanding of programming algorithms. In this article the author uses a method, namely the literature study or library research method. The literature study method used is also accompanied by bibliometrics. The results of this research describe the characteristics, basic structure, functions, notation and examples of programming algorithms.

This study aims to examine and analyze efforts to solve terrorism crimes using approaches outside criminal law. Through a non-penal approach, it is necessary to take alternative precautions for criminal acts of terrorism. The research method used is normative juridical with a statutory approach, concepts, and comparisons. The results of the discussion of this study concluded that non-penal policies outside the criminal law in tackling terrorism among young people and students can be done by student participation in extra-campus organizations such as HMI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terorisme dengan menggunakan pendekatan di luar hukum pidana. Penelitian ini urgen untuk mengatasi tindak pidana terorisme yang menjadi musuh dunia. Melalui pendekatan non penal, perlu ditempuh alternatif pencegahan tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan non penal di luar hukum pidana dalam menanggulangi terorisme di kalangan muda dan mahasiswa dapat dilakukan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus seperti HMI.    

This research aims to discover the legal consequences of making a marriage agreement deed by a notary who has yet to be registered at the Office of Religious Affairs. This research method is normative legal research examining the legal consequences of making a marriage agreement deed by a notary who has yet registered at the Office of Religious Affairs. The research method used includes research on legal principles, systematic law analysis, and legal synchronization study. This research is focused on case studies of the East Jakarta Religious Court Decision Number 4855/Pdt.G/2019/Pa. It is related to doing a marriage agreement deed by a notary without registration at the Office of Religious Affairs. The results of this study analyze the legal implications of non-recording, both from the perspective of the validity of the marriage agreement certificate and its legal impact on the parties concerned. The novelty of this research is that administrative inaccuracies in making a marriage agreement can affect its legal validity and related rights. This research also seeks to provide recommendations for increasing awareness and compliance with applicable legal procedures to avoid potential conflicts and disputes in the future related to the marriage agreement deed. 

The purpose of this research is to describe the efforts made by the government to improve public services in the simple patent regime, along with the obstacles that arise after the issuance of accelerated simple patent applications in the. The focus of this research is that the establishment of the Job Creation Law provides various kinds of changes accompanied by pros and cons in society, especially the Intellectual Property sector in a simple patent regime that has changes to accelerate patent services. This research must be carried out so that the government can examine again the human resources capabilities of patent examiners and the importance of including the acceleration of simple patent services in the Patent Bill so that there is no overlap between other laws and regulations. The research method used in this research is normative juridical by examining legal norms accompanied by data obtained from interviews with internal parties at the Patent Legal Services Sub-Directorate, DJKI, through a statutory approach. This research concludes that by carrying out efforts to accelerate services on simple patents, which can increase PNBP, there will be a polemic regarding the human resources who carry out patent examinations where the number of them is not commensurate with the number of applications submitted each year and the short time that the government has applied, this will have an impact on the quality of the patents produced.Tujuan ditulisnya penelitian ini yakni untuk menjabarkan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pada rezim paten sederhana disertai kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja. Fokus penelitian ini yaitu dengan dibentuknya UU Cipta Kerja memberikan berbagai macam perubahan disertai pro dan kontra di masyarakat khususnya sektor kekayaan intelektual pada rezim paten sederhana yang memiliki perubahan percepatan layanan paten. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar pemerintah dapat teliti kembali akan kemampuan SDM pada pemeriksa paten serta pentingnya pencantuman terkait percepatan layanan paten sederhana pada RUU Paten agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji penggunaan norma hukum disertai data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak internal pada Subdit Pelayanan Hukum Paten, DJKI melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini berkesimpulan bahwa dengan dilakukannya upaya percepatan layanan pada paten sederhana yang dapat meningkatkan PNBP nyatanya memiliki polemik akan SDM yang melaksanakan pemeriksaan paten dimana jumlah didalamnya tidak sebanding dengan banyaknya permohonan yang masuk setiap tahunnya serta singkatnya waktu yang telah diterapkan oleh pemerintah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas paten yang dihasilkan. Service Acceleration; Simple Patent; Job Creation Law 

The crime of falsifying land certificates is an unlawful act that intends to take over the rights to land ownership from the victims. This land certificate forgery case is a rare or little case encountered by the General Criminal Investigation Directorate of the North Maluku Regional Police because so far the cases that have been entered are from reports of people who are victims of land certificate forgery. The purpose of this study is to know and analyze the form of law enforcement in the criminal act of land certificate forgery and also find out what are the obstacles experienced by police investigators of the Directorate of General Criminal Investigation of the North Maluku Regional Police when carrying out their duties as well as with efforts made by police officers, especially investigators to overcome obstacles in law enforcement of land certificate forgery crimes. The method used is in the form of an empirical juridical method with primary data sources that the author found through interviews with members as well as auxiliary investigators at the General Criminal Investigation Directorate of the North Maluku Regional Police along with secondary data. With data analysis methods in the form of qualitative analysis methods, where data obtained through collection methods such as interviews with resource persons and observation of reality in the field which will then be drawn conclusions. It should be noted that law enforcement in the crime of forgery of land certificates still has many obstacles such as loss of evidence, long summoning of witnesses, search and seizure permits and low legal error in the community.
 
 

This research explores the use of Text Mining Methods as an innovative approach to extract important information from research report text. With a strong conceptual foundation from the literature review, this research details the key concepts of Text Mining, such as tokenization techniques, sentiment analysis, and entity extraction. The steps of applying Text Mining Methods to research reports are explained in depth, with a focus on using such techniques to improve the efficiency and accuracy of information extraction. Through the evaluation of the method's performance, the research demonstrates a significant improvement in analysis speed and information extraction accuracy compared to conventional methods. The research conclusions provide a holistic picture of the potential of Text Mining Methods in improving the effectiveness of the research report text analysis process. The implications of this research stimulate thoughts on the applicability of this technology in various disciplines that rely on research reports as a primary source of information. Thus, this research makes a positive contribution to the understanding and development of text analysis techniques to support more efficient decision making.

The military intervention carried out by the Indonesian National Army (TNI) in the conflict in Intan Jaya Regency, Papua, has raised serious concerns regarding compliance with legal standards and human rights (HAM). The actions of the Indonesian National Army (TNI) which resulted in the deaths of three Papuans raise doubts about respect for individual rights to life and security. In conflict situations, it is important to ensure that human rights, especially the right to life, are respected and protected. For example, in Law no. 34 of 2004 which regulates the use of weapons by the Indonesian National Army (TNI) in peaceful conditions, allows the use of weapons only with written permission from superiors and in the context of maintaining security and requested. In the context of this case, the shooting at the Sugapa Community Health Center did not have written permission from the Indonesian National Army (TNI) superiors, which is a serious violation of law. This violation raises questions about the accountability of security forces and the need for law enforcement in cases of gun shooting by members of the Indonesian National Army (TNI) outside of emergency situations. The situation in Papua creates ongoing challenges. Armed groups in the region often threaten national security and the safety of security forces. In the face of serious threats to state sovereignty, the government, and the Indonesian National Army (TNI) may feel forced to take decisive action. However, these actions must still comply with legal and human rights standards and ensure that human rights and the right to life of individuals are fully respected. This research is normative in nature with a focus on analysis of the legal framework that regulates the use of weapons by the Indonesian National Army (TNI). Normative research methods are used to state consistency and compliance with applicable regulations. Through this approach, the research aims to provide a legal perspective on erasure actions in Papua, as well as asking whether these steps are in accordance with applicable legal and human rights principles. It is hoped that the results of this research will provide a basis for recommending improvements to policies and actions that support law enforcement and human rights protection in the context of conflict in Papua

Language is very important for human life because through it they can communicate with each other. Language is also used to communicate one's ideas, concepts, opinions, feelings and thoughts to other people. as well as a tool for personal growth and interaction with others. This research aims to find out how important it is to use Indonesian properly and correctly, what causes the widespread use of slang, especially among teenagers, and how slang influences the use of Indonesian. In processing the data in this article, the literature study method was used to study various literature. Slang has caused the decline of good and correct Indonesian language martabak. Today's society has been influenced by technological advances which have triggered the emergence of slang. National identity and Indonesian as an official language must be strengthened so that it is not influenced by slang.