Currently, the SLF is a requirement for evaluating the administrative and technical suitability of the building. The growth of industries has led to the government requiring the publication of SLF in order to legalize a business or structure, particularly those engaged in the sale of buildings or the provision of building amenities. In the company DPD REI SUMATERA NORTH, SLF (Certificate of Laik Function) is a phenomenon that this study aims to explore and explain. The author also emphasizes the effect of the worth and effectiveness of SLF's publication on the research locus. This study employed a case study approach to qualitative research as its methodology. Researchers seek for literature pertinent to research concerns as part of their data gathering procedures. from books, theses, journals, research essays, and research reports. The researchers in this study used Scopus, Google Scholar, and other sources to cite earlier journals. According to the study's findings, the issuing of the SLF (Laik Function Certificate) had a favorable effect on the worth and productivity of the business DPD REI SUMATERA NORTH. This offers convenience and a fulfilling employment so it can draw in investors and the general public to enhance marketing. The SLF's release is an urgent matter for a firm to address in order to raise quality and have a favorable effect on the economy and revenue.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang work family conflict yang dialami oleh karyawan dengan pasangan yang bekerja. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran mengenai work family conflict pada karyawan dengan pasangan yang bekerja dilihat dari aspek work family conflict secara umum, gambaran pada masing-masing aspek, dan juga gambaran work family conflict ditinjau dari jenis kelamin. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan skala yang diambil dari aspek Work Family Conflict yang dikemukakan oleh Greenhaus & Beutell (1985), yaitu time-based conflict, strain-based conflict, & behavior-based conflict. Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh bahwa. secara keseluruhan, work family conflict yang terjadi pada pasangan yang bekerja adalah dalam kategori rendah, yaitu sebanyak 54,8%. Sedangkan ditinjau dari jenis kelamin, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan lebih besar mengalami work family conflict dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 54,6% : 37,5%. Sedangkan kategorisasi berdasarkan masing-masing aspek didapatkan pada aspek time-based paling banyak pada kategori sedang sebesar 46,1%, pada aspek strain-based paling banyak pada kategori sedang, dan pada aspek behavior-based paling banyak adalah pada kategori rendah sebesar 53,8%.

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan individu yang telah mendapat putusan bersalah dari pengadilan sehingga mengakibatkan orang tersebut harus kehilangan kemerdekaan bergerak untuk menjalankan masa pidana di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerimaan diri WBP yang mendapatkan masa hukuman seumur hidup di Lapas Kelas 1 Semarang. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Partisipan dalam penelitian ini adalah dua warga binaan pemasyarakatan dengan masa hukuman seumur hidup di Lapas kelas 1 Semarang. Data penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini meliputi tiga tema utama yaitu bersyukur dengan kondisi yang dialami saat ini, kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi dan dukungan sosial sebagai bentuk penerimaan diri

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dinamika psikologis dengan mengungkap lebih mendalam tentang kondisi perasaan, pikiran, dan perilaku yang dialami oleh mahasiswi yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif dan menggunakan teknik studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku korban secara mendalam. Peneliti mencoba menggali respon yang muncul pada korban kekerasan dalam pacaran. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang didapat melalui teknik snowball sampling. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap korban yang mengalami kekerasan dalam berpacaran memiliki dinamika psikologis yang berbeda-beda yakni dari cara menanggapi suatu konflik, penyelesaian terhadap suatu konflik, serta tindakan atau keputusan yang terjadi dalam hubungan. Gambaran dinamika psikologis dari perspektif teori konflik ABC Galtung yang diantaranya adanya keterkaitan antar aspek Contradiction (kontradiksi), Attitude (sikap) dan Behavior (perilaku) dalam menanggapi konflik kekerasan dalam berpacaran.

This research aims to understand and analyze the repositioning of prison policies in minimizing overcrowding at the Class II A Semarang Penitentiary Institution. Repositioning Prison Policies in Minimizing Inmate Overcrowding is an effort undertaken by the Penitentiary Institution, as part of the criminal justice system, to rehabilitate and reintegrate inmates so that they are accepted and become beneficial members of society, while considering the principles of justice, utility, and legal certainty. The results of this research indicate that with the change in the law from Law No. 12 of 1995 to Law No. 22 of 2022, inmates experience justice in obtaining their rights. This is especially true for convicts of corruption and narcotics crimes with prison sentences exceeding 5 years, in line with Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that every Indonesian citizen has the right to work and a decent life for humanity, including inmates in penitentiary institutions. With the fulfillment of integration program rights for all inmates, the overcrowding in penitentiary institutions can find some relief, as not all criminal offenders, especially those involved in minor offenses, are immediately sent to prison. With regulations on restorative justice, perpetrators of criminal acts and victims, as well as other relevant parties, can collectively seek a fair resolution by emphasizing restoration to the original state rather than retaliation. This allows the penitentiary institution, as the final stage of the justice system, to provide optimal rehabilitation to criminal offenders who require special treatment and enable them to reintegrate into society with skills beneficial to the nation.


Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisa reposisi kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam meminimalisir kelebihan kapasitas pada LPP Kelas II A Semarang. Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, untuk membina dan mengembalikan narapidana agar diterima dan bermanfaat kembali bagi Masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan adanya perubahan undang-undang dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ke Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Narapidana mengalami keadilan dalam memperoleh hak-haknya. Terutama bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkotika dengan putusan pidana penjara diatas 5 Tahun penjara, karena selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk pada Narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan terpenuhinya hak-hak program integrasi bagi seluruh Narapidana, maka kelebihan kapasitas pada Lembaga pemasyarakatan dapat menemukan sedikit titik terang, karena tidak melulu pelaku tindak pidana, apalagi tindak pidana ringan, langsung dikirimkan ke Lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya peraturan tentang keadilan restoratif, maka pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat akhir dari sistem peradilan dapat melakukan pembinaan dengan maksimal kepada pelaku tindak pidana yang memang membutuhkan penanganan khusus dan dapat Kembali kepada Masyarakat dengan keahlian dan keterampilan yang berguna bagi nusa dan bangsa.

The purpose of this research is to analyze the implementation of democracy and village autonomy in the process of village head elections. The election of a village head is one form of genuine and pure village autonomy and democracy. However, with the emergence of modern states, the independence and ability of rural communities to manage their affairs have diminished. This is closely related to the decentralization that occurs in unitary states such as Indonesia. In a unitary state, one of the central matters is legal affairs. Legal matters include regulating the election of village heads, as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads. This research uses a normative juridical method. The research results explain that village head elections, based on rules from the central government cascaded down to the village level, become procedural in the implementation of village head elections. In fact, these rules lead to the phenomenon of husband and wife pairs running as village head candidates in the same village to avoid having a single candidate, thereby enabling the village head election to take place. Furthermore, violations of rules regarding village head elections are common, such as instances of money politics and the lack of neutrality among village officials, but there is no legal follow-up related to these violations. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi dan otonomi desa dalam proses pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari otonomi dan demokrasi desa yang asli dan murni. Namun dengan munculnya negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa untuk mengatur urusan desanya mulai berkurang. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya desentralisasi yang terjadi di negara kesatuan seperti Indonesia. Dalam negara kesatuan salah satu urusan yang menjadi urusan pusat adalah soal hukum. Urusan hukum tersebut tidak lepas dari urusan untuk mengatur pemilihan kepala desa sebagaimana terdapat pada Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa yang berdasarkan aturan-aturan dari pemerintah pusat yang diturunkan hingga tingkat desa menjadi prosedural dalam pelaksaan pemilihan kepala desa. Bahkan aturan tersebut menimbulkan adanya fenomena pasangan suami istri yang maju sebagai calon kepala desa di desa yang sama untuk menghindari calon tunggal sehingga pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan. Selain itu ternyata aturan mengenai pemilihan kepala desa juga banyak terjadi pelanggaran namun tidak ada tindak lanjut hukum terkait pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut antara lain adalah adanya money politics dan ketidaknetralan perangkat desa.      

This research aims to explore the significant role of sexual education in preventing divorce within the context of Islamic marriages. Through the analysis of Syaikh Abu Muhammad At-Tihami's primary source, "Qurrah al-‘uy?n," and relevant secondary references, this study identifies various guidelines and regulations relevant to sexual relations within Islam. The research findings highlight that appropriate sexual education has substantial potential in maintaining marital stability, given the importance of adhering to prescribed guidelines and prohibitions regarding sexual practices.The research underscores the importance of selecting the right timing for sexual intercourse, choosing a private and secure location to safeguard privacy, following proper etiquettes, and adopting recommended positions during sexual practices. Additionally, the study emphasizes the significance of mutual satisfaction between spouses as a crucial aspect of marital harmony.The research also reveals specific prohibitions, such as refraining from sexual relations during the wife's menstruation and postpartum period, avoiding anal intercourse, and abstaining from sexual activities during discouraged times, such as the night of Eid al-Adha, the first night of marriage, mid-month, and the end of each lunar month. This research contributes significantly to a deeper understanding of sexual practices within Islam and underscores the necessity of accurate sexual education in preventing conflicts and divorce within marital relationships. The novelty of this study lies in the in-depth exploration of Syaikh Abu Muhammad At-Tihami's perspectives on sexual practices within Islamic marriages, providing valuable insights within the context of Islamic matrimony.Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi peran krusial pendidikan seksual dalam mencegah perceraian dalam konteks pernikahan Islami. Ditenagai oleh urgensi memahami dan menerapkan panduan serta regulasi terkait hubungan seksual dalam Islam, metode penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap "Qurrah al-‘uy?n" karya Syaikh Abu Muhammad At-Tihami dan referensi sekunder relevan. Keunikannya terletak pada pengungkapan pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami mengenai praktik seksual dalam pernikahan Islami. Hasil penelitian menyoroti bahwa pendidikan seksual yang tepat menjadi kunci stabilitas pernikahan, mempertimbangkan waktu, lokasi, etiket, dan pemilihan posisi yang dianjurkan. Keutamaan kepuasan bersama antara suami dan istri diidentifikasi sebagai elemen kunci dari harmoni pernikahan. Larangan khusus, seperti menahan diri selama menstruasi istri dan masa nifas, menghindari hubungan seks anal, dan menjauhi aktivitas seksual selama waktu-waktu yang tidak disarankan, juga diungkapkan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk memahami praktik seksual dalam Islam dan menyoroti peran penting pendidikan seksual yang akurat dalam mencegah konflik serta perceraian dalam hubungan pernikahan. Keunikan penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan analitis yang mendalam dengan perspektif Islam, khususnya pandangan Syaikh Abu Muhammad At-Tihami, sehingga memberikan wawasan berharga dalam konteks pernikahan Islami.

A limited liability company (hereinafter referred to as PT) is a capital partnership established under an agreement. This means that in the establishment of a PT there are two or more people in an establishment. In practice there are married couples who establish a joint PT. And in principle, the married couple has joint property after marriage, which means they are considered as one party or one property together. With these circumstances, it is considered not to meet the requirements for the establishment of PT. Law No. 40 of 2007 also does not regulate the exact provisions related to who can become shareholders. For this event, the author is interested in discussing about: (1) What is the validity of a Limited Liability Company established by husband and wife? (2) What are the legal consequences for a limited liability company established by husband and wife? The approach method used in this study is normative juridical, legislative research approach and literature study is carried out by studying literature books and scientific papers related to this issue. The implication is that if the husband and wife do not make a marriage agreement, it will make the husband and wife a subject of law, and be personally responsible for the engagement and losses incurred by the Company and make the liability of the PT unlimited.

This research aims to analyze legal protection for ownership of land rights for the public interest, and this research can be useful as a reference for readers. This research uses a qualitative descriptive research method, with a type of normative legal research - empirical or literature. Sugiyono said that quantitative research is a method used to examine the condition of natural objects where the researcher is the key instrument. type of normative-empirical legal research according to Muhaimin in his book entitled: Legal Research Methods says that normative-empirical legal research is "legal research that examines law as rules or norms and the application of legal rules in practice in society". The results found are that the existence of regulations regarding land acquisition provides a legal basis for the government to obtain land for the implementation of development in the public interest and is a guarantee for land rights holders to obtain adequate compensation, thereby providing better survival at a higher level of socio-economic life. prior to land acquisition. Land acquisition for development in the public interest is a land acquisition activity carried out by the government for the construction of public facilities. Land procurement consists of planning, preparation and implementation stages which involve the regional government as the executor of land acquisition, the ministry that carries out land affairs, land rights owners and affected communities.

The main point or The purpose of this study is to find out and understand the preparations that every business company in Indonesia has had to face and will continue to face regarding the current era of  industrial revolution 4.0 underway and is currently starting to face further developments in the era that is starting Entering era of industrial revolution 5.0. Industrial Revolution 4.0 or what is also known as "cyber physical systems" is an event where there is cooperation between and automation technology and cyber technology. So with the evolution of industry, in the current era, companies previously needed manpower and human resources with physical abilities who could be productive in large amounts of energy, now with  chanwith the changes that occur in the eras that occur in industrial sector, technology has entered as a component that helps human work, inseparable from Therefore, the impact is widespread, especially in the industrial sector in Indonesia. Now many companies have implemented technology-based digital systems to support their performance to be more productive and generate large profits as well as develop innovation and facilitate the company's progress to continue to be sustainable in the future. Technology is developing and advancing rapidly thanks to scientists and researchers who have contributed to it in terms of science and technology. With this, digital-based systems and digital-based physical facilities and infrastructure created to make things easier for people achieve various needs and desires according to their respective goals. This is certainly something that cannot be denied and avoided in the world community, not only in Indonesia. Therefore, this article will focus on discussing the readiness of companies in Indonesia to face the positive and negative challenges arising from changes in this progress Results of this study article conclude that although there are efforts being made to prepare companies in Indonesia to face the Industrial Revolution 4.0, further efforts are still needed to ensure equal readiness in various industrial sectors.