Tulisan ini menjelaskan perspektif syariah terhadap pertukaran hadiah dengan undian. Pembahasan ini penting untuk diketahui berhubung banyaknya bersinggungan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam memeriahkan suatu acara. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber yang digunakan untuk pertimbangan terhadap pelaksanaan pertukaran hadiah dengan undian. Dalam tulisan ini berisi penjelasan tentang uraian kejadian, status hukum dan dalilnya. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah dengan metode penelitian perpustakaan serta pendekatan induktif dan analitis dengan menjelaskan uraian kejadian, kemudian menganalisa, dan setelah itu menyimpulkanya berdasarkan kajian literatur. Tulisan ini meyimpulkan bahwa: Pertama, Pemberian hadiah disertai dengan niat agar ada terjadinya timbal balik suatu saat merupakan suatu kebolehan. Kedua Bertukar hadiah dengan undian diperbolehkan dengan syarat hadiahnya jelas dan sudah ditetapkan harganya. Ketiga, Bertukar hadiah dengan cara mengundi siapa yang mendapat hadiah terbaik dan siapa yang mendapat hadiah terburuk termasuk dalam kategori perjudian apabila disertai dengan adanya kewajiban membayar bagi peserta.

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh Anopheles betina antara lain Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi dan Plasmodium ovale. Tujuan: Untuk megetahui Gambaran Karakteristik Penderita Malaria di Kota Jayapura Selama Januari – Desember 2021. Metode: penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi penderita malaria berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia. Penderita paling banyak ditemukan pada laki-laki (62,7%) dibandingkan perempuan (37,3%). Selain itu, penderita paling banyak berusia antara 15 hingga 64 tahun (72,51%), sedangkan paling sedikit terdapat pada kelompok usia 1 hingga 11 bulan (0,4%) dan usia lebih dari 64 tahun (1,22%). Plasmodium falciparum merupakan jenis Plasmodium yang paling banyak ditemukan pada penderita malaria (48,5%), diikuti oleh Plasmodium vivax (46%) dan Plasmodium mix (5,10%). Jumlah penderita malaria yang paling sedikit terdapat pada Plasmodium malariae (0,82%) dan Plasmodium knowlesi (0,02%).Berdasarkan hasil Rapid Diagnostic Test (RDT), jenis Plasmodium yang paling banyak ditemukan di wilayah Kota Jayapura adalah Plasmodium falciparum dengan jumlah 14.527 orang, diikuti oleh Plasmodium vivax sebanyak 13.907 orang, dan Plasmodium mix sebanyak 1.544 orang. Kesimpulan: malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, terutama di Kota Jayapura. Saran: pola penularan malaria di Kota Jayapura dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi pengendalian penyakit ini di masa mendatang

Dalam era Industri 4.0 yang ditandai oleh adopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menjadi semakin penting dalam memastikan kinerja perusahaan yang optimal. Artikel ini mengkaji penerapan kecerdasan buatan dalam meningkatkan efektivitas perilaku SDM di era Industri 4.0 melalui analisis sistematis literatur (SLR). Melalui SLR ini, berbagai artikel terkait dengan topik tersebut dipelajari, termasuk tentang model-model AI yang digunakan dan implementasinya dalam konteks SDM. Hasil review menunjukkan bahwa penerapan kecerdasan buatan dalam SDM dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi proses SDM, seperti rekrutmen, seleksi, dan pengelolaan kinerja karyawan, melalui penggunaan algoritma dan sistem otomatisasi. Selain itu, AI juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan analisis data yang besar dan beragam, membantu perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Namun, selain manfaatnya, penerapan kecerdasan buatan dalam SDM juga menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko. Masalah privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama, di samping risiko terkait dengan bias dalam pengambilan keputusan AI. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan hati-hati implementasi teknologi ini, sambil memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk melindungi integritas data karyawan dan mengurangi risiko bias.Dengan memahami tantangan dan risiko yang terkait, serta memanfaatkan potensi teknologi kecerdasan buatan dengan bijak, perusahaan dapat mengoptimalkan manfaatnya dalam meningkatkan efektivitas perilaku SDM dan mencapai tujuan bisnis mereka di era Industri 4.0.

Berenuk fruit (Crecentia Cujete L) is a non-food plant often found in tropical areas. Berenuk has quite a high content of carbohydrates and its derivatives. Among them are 18.61% carbohydrates, 59.86% sucrose, 25.09% fructose, and 18.24% galactose, so berenuk fruit has the potential to be a source or ingredient for bioethanol. The bioethanol process from biomass goes through several steps: raw material preparation, hydrolysis process and fermentation. The hydrolysis process is the process of breaking down carbohydrate into glucose units which are connected by β-1,4 glycosidic bonds. Another method of breaking sugar polymers can be done using alternative energy such as ultrasonic waves (50Hz, 50W) or microwaves. In this research, an ultrasonic-assisted acid hydrolysis process was carried out. The type of acid used is concentrated sulfuric acid (H2SO4). Ingredients ratio 1:20 (w/v) berenuk powder sample with sulfuric acid. The sulfuric acid concentrations used were 1 M, 2 M, and 3 M. Hydrolysis times were 40 minutes, 60 minutes, and 80 minutes at a temperature of 1000C. The results of research that has been carried out on the preparation process of bereneuk fruit have an average water content of 97.44%, so treatment is required before proceeding to the hydrolysis and fermentation process, namely by drying the drying process is carried out directly in sunlight for seven days, then continued by heating the oven for 8 hours at 1000C. In the ultrasonic wave assisted hydrolysis process carried out at a H2SO4 concentration of 3 M, a hydrolysis time of 80 minutes, and a temperature of 1000C produces 22.20% glucose.

The introduction of democracy in the context of a constitutional state is a complex challenge in the context of modern law. This research outlines the crucial challenges faced in efforts to realize democratic principles within the framework of a constitutional state, with a focus on the Indonesian legal system. Through a case study approach, an in-depth analysis is carried out on the implementation of democracy in Indonesia, highlighting the structural, political and cultural problems that influence the process. The research findings illustrate the complexity of the dynamics between democracy and the constitution, as well as the specific challenges that arise in the Indonesian context. The conclusions of this research offer deep insight into the expansion of democratic principles in constitutional states, as well as its practical implications in increasing the maturity of democracy in Indonesia and similar countries.

The qualitative study investigated the impact of the English With Tiffani App on vocabulary learning among students, against a backdrop of increasing reliance on digital tools in education. The objective was to evaluate the app's effectiveness as a Mobile Assisted Language Learning (MALL) tool and to understand student perceptions regarding its usage. Using a descriptive qualitative research methodology, data were collected through interviews with students who had used the app for vocabulary enhancement. The results revealed that students found the app beneficial for learning new vocabulary and engaging due to its gamified elements and user-friendly interface. It was concluded that the English With Tiffani App significantly aids in vocabulary acquisition, enhancing students' language learning experiences and outcomes. This study contributes to educational technology by providing empirical evidence on the advantages of gamification in language learning and by suggesting practical implications for incorporating similar digital tools in educational settings to improve student engagement and learning outcomes.

Procurement is a recurring activity in a company's business process. While the traditional procurement process is often considered less efficient and effective, it requires a better solution. The traditional procurement process also often requires a long time, high cost, and lack of transparency. This can lead to inefficiency and the risk of misuse. This research aims to develop a more efficient and effective procurement application model using SDLC and waterfall methodologies. This research uses observation methods to study the current procurement process and interviews to get input from stakeholders regarding application needs. The results showed that the developed procurement application model can help companies in a more efficient and effective procurement process. This application model can help companies to save time and costs, as well as increase transparency and accountability of the procurement process.

This research aims to find out how the crime of raping minors is handled. This research is empirical legal research by presenting field facts as the main data, which are then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that the handling of criminal acts, especially those related to sexual intercourse, is usually left to the parents of the victim or perpetrator. The sexual intercourse referred to is when the perpetrator and victim have sexual relations on the basis of mutual consent and it is disputed by the victim's family. What is the PPA unit of the Gorontalo City Police doing in terms of making peace efforts, because considering that the perpetrators of this crime are still children, protection measures must also be taken so that the children can grow and develop and return to normal activities in society. This handling includes receiving complaint reports, the investigation and case investigation stage, the file transfer stage and providing protection for victims. Law enforcers need to consider implementing the concept of restorative justice in minor cases in accordance with existing provisions, but not in cases of rape or sexual violence, especially against children. Apart from that, the community, especially parents and families, are as far as possible against peace efforts to marry the victim to the perpetrator, because it can trigger other problems and prevent repetition of criminal acts and other violence that the victim will receive.

The study aims to analyze the effectiveness of Radio Republik Indonesia (RRI) Medan as a public information provider in the Utara region. The research uses content analysis, audience engagement, and technical performance evaluation. The results show that despite RRI Medan's success in providing public information, there is potential for improvement in local news and programs. This study contributes to understanding radio media's role in public information and providing specific recommendations for improving RRI Medan's effectiveness.

The aim of this activity is to find out the problems of the complete systematic land registration program at the Gorontalo Regency Land Agency and efforts to resolve them. The method used is law with an empirical approach, which presents data according to field facts which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that in land registration through the PTSL program there were problems such as a lawsuit for a certificate from the actual owner, where when the PTSL implementation was completed by the village and land agency and a certificate of ownership was issued to those who applied, it turned out that it was suddenly protested by the community who claimed to be the real owner and this happens especially on land abandoned by the previous owner (abandoned); Low public understanding of land tenure law where not all people understand PTSL procedures, so there is still public distrust in making certificates which are considered complicated and take a long time; There are public perceptions regarding the high cost of obtaining certificates, including concerns that they will be burdened by the increasing tax value; and the lack of human resources, especially skilled personnel in villages and BPN in handling land conflict matters and cases. Efforts to resolve this problem are to maximize socialization to the community regarding the terms and conditions and land registration procedures; clarify the status of the land you wish to certify so that it does not overlap; and re-preparing the land registration quota which is still lacking, meaning there is still land in villages in Gorontalo Regency that cannot be accommodated in the PTSL program, which is adjusted to the existing budget.