<em><span>Typically, migration is carried out to fulfill life goals and occurs across every generation, hence its importance in sustainable development. However, there exists an opposing phenomenon between the number of in-out migration and the Happiness Index. This research  analyze the correlation of migration, place quality, and happiness as a life goals. This research gathers primary data using Stratified Multiple Random Sampling method and analyzed the correlation and influence using SPSS. The differences in correlation results among variables were significant, where Yogyakarta City had positive correlations with migration and some components of place quality; some components of place quality and happiness. Meanwhile, Bekasi Region showed negative correlations with migration and happiness. Furthermore, migration in both locations was influenced by some components of quality of place and some dimensions of happiness. The aggregate results can depict spatial needs priority in planning, which can act as a stimulus for the distribution of migration.</span></em>

<em><span lang="EN-US">Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketersediaan RTH di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Data yang digunakan yaitu citra google earth, data spasial administrasi Kecamatan Limboto dan Kelurahan Kayubulan, data lokasi RTH Publik dari Dinas PU Kabupaten Gorontalo, data BPS Kecamatan Limboto Dalam Angka dan observasi lapangan. Lokasi RTH yang diperoleh dari Dinas PU dicatat koordinatnya kemudian dilakukan delineasi manual dari citra google earth. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat dan mengecek kondisi sebenarnya. Observasi lapangan berupa pengambilan dokumentasi tiap lokasi RTH. RTH Publik yang terdapat di Kelurahan Kayubulan ada 4 yaitu Taman Kota (1 ha), Taman Bermain (1 ha), Kawasan Perkantoran (1 ha), dan GOR David-Toni (4,74 ha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Citra Google Earth dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk mengetahui berbagai fitur permukaan bumi karena secara visual kenampakannya cukup jelas. Ketersediaan RTH Publik belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen ATRKBPN 14 Tahun 2022 yaitu sebesar 20% dari luas wilayah.</span></em>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru bagi perlindungan hak cipta, dengan penyebaran dan reproduksi karya-karya intelektual secara digital yang semakin mudah. Banyaknya kasus pelanggaran hak cipta di era digital ini yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta, pelanggaran hak cipta ini telah meresahkan para pencipta dan menjadi masalah yang harus ditangani. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang perlindungan hukum pencipta karena tindakan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis Regulasi Penegakan Hukum yang Efektif dalam Pelanggaran Hak Cipta, Mempelajari Konflik antara Pemilik Hak Cipta dan Konsumen dalam Konteks Indonesia, dan Mendefinisikan serta Menerapkan Batasan Penggunaan Sah dan Ilegal dari Karya-karya Digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang, metode itu digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan untuk mencari data bahan pustaka yang dimana terdapat berbagai macam bahan diantaranya data sekunder, bahan hukum primer, dan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta dapat dilakukan dengan menentukan regulasi yang efektif dalam pelanggaran hak cipta dari undang-undang yang berlaku, ada beberapa Konflik antara pemilik hak cipta dan konsumen yang sering muncul di negara indonesia, dan terdapat Batasan penggunaan yang sah dan ilegal dari karya - karya digital berdasarkan undang-undang yang berlaku di indonesia.

Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.

This research examines the application of religious tolerance values in student organizations at the University of Jember (UNEJ) from a development sociology perspective. Student organizations, as part of the academic community, play an important role in shaping the attitudes and behaviors of their members. In the context of Indonesian diversity, the application of religious tolerance values among students is very important to support inclusive and sustainable social development. Through a qualitative approach with case studies on several student organizations at UNEJ, this research found that religious tolerance is influenced by factors such as organizational policy, leadership, interaction between members, and the campus social environment.
 

This research examines the influence of habitus on the lifestyle and social identity of Jakarta State University students through Pierre Bourdieu's perspective. Habitus, as a set of internal dispositions resulting from interactions with social structures, plays an important role in shaping individuals' mindsets, values and preferences. This research focuses on how factors such as socio-economic background, family education, friendship experiences, and interactions with peers and lecturers influence the formation of students' habitus. Furthermore, it explores how habitus influences lifestyles, including consumption patterns and cultural preferences, as well as social identities that shape students' self-perceptions within the context of a particular social group. Through a qualitative approach, this study aims to understand the relationship between habitus, lifestyle, and social identity of students, as well as the implications of these findings for the development of educational policies in the campus environment.

This research aims to determine the extent of the impact caused by arguments in the household resulting in divorce. To find out, the author uses normative empirical research methods. Divorce is a legal event that results in the legal termination of a marriage between a husband and wife whose legal process is carried out in court. The factors that cause continuous disputes and quarrels that trigger divorce at the Tilamuta Religious Court, Baolemo Regency are: (a) Economic problems. (b) Third party interference. (c) Polygamy is unhealthy. (d) Domestic violence/abuse occurs. Divorce will certainly have an effect on both parties and their descendants. The consequences that arise from continuous disputes and quarrels include: (a) Disruption in fulfilling the rights and obligations of husband and wife, (b) problems regarding child custody, (c) division of joint assets, lack of control of each other's egos. each and coupled with the husband not being able to control his emotions so he takes it out on his wife.
 

This research aims to analyze the effect of imposing sanctions on perpetrators of the crime of child sexual intercourse in decision number 4/pid.sus-anak/2022/PN.Lbo. This research is normative research by dissecting problems related to rules or norms, principles and regulations as well as court decisions, and analyzed descriptively. The research results show the factors that influence the judge in handing down decision number 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lbo regarding the crime of child sexual intercourse, seen from both juridical and non-juridical aspects, which pay attention to the charges given by the public prosecutor, the facts of the trial and is based on two valid pieces of evidence, namely the testimony of the witness and the defendant. Non-juridical considerations are that the perpetrator admits his actions and mistakes, promises not to repeat them; the perpetrator has never been convicted and makes a statement that he will be responsible for what he did; and act kindly and politely during the trial. Therefore, judges in examining sexual relations cases must be more proportional and prioritize conscience, especially in terms of providing protection to victims, considering the long-lasting effects on the future of children and the nation. Parents are expected to increase supervision and vigilance towards their children, especially girls so that they do not become victims of criminal acts. Apart from that, society and the government are expected to maximize the role and function of protecting children as the next generation

This research aims to find out the views of the public regarding the issue of the implementation of free 12-year tuition fees (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) from elementary, junior high, to high school levels in the Riau Islands. The sources of this research were obtained from students and university students located in Tanjungpinang. This type of research uses a qualitative approach. This research uses primary data. Primary data used in this study were obtained directly through distributing questionnaires to respondents. This study involved 32 people, including students and students in Tanjungpinang City. One of the factors that cause a weak educational foundation is the low level of income and the large population in Indonesia. Analyzing the quality of education is very important before schools receive assistance or mentoring, and this issue is not only related to money. It was found that communication between policymakers and implementers can change how programs are run.

This research aims to discuss factors inhibiting law enforcement against dating violence. This research uses empirical legal methods, namely based on phenomena and realities in society, then analyzed descriptively qualitatively and conclusions are given. The results of the research show that the factors inhibiting law enforcement of violence against women in relationships in the jurisdiction of the Gorontalo City Police Department are legal and enforcement factors where there are no articles or statutory regulations that specifically regulate violence in dating relationships; Police Resource Factors; Factors within the victim and family; and Lack of community participation and culture. Therefore, it is important to make extra efforts in the law enforcement process by the authorities against violence in dating relationships, and prioritize justice and safety for victims. This can be done by strengthening the legal substance, especially the sanctions imposed on perpetrators, including the commitment and consistency of the authorities in completing the process in question. Furthermore, the community, including parents and families, are expected to be more active and caring in providing protection movements for victims of violence in dating relationships. Apart from that, the importance of socializing the impact and legal sanctions that will be given to perpetrators who commit dating violence, especially for teenagers who are vulnerable to becoming perpetrators or victims.