Law enforcement in civil cases that have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) often faces various complex challenges. For example, in land ownership cases that may be suspected of being linked to corruption crimes. Therefore, law enforcement officials must ensure that there is strong and sufficient evidence to process criminal elements without undermining the legal certainty of civil cases that have been decided. Good coordination between civil and criminal judicial institutions is also essential to ensure that justice can be comprehensively upheld. This research is qualitative in nature regarding concepts, relevant laws, and legal facts related to the issues being studied. The data obtained is subsequently analyzed using descriptive analysis, which is an analysis conducted by elaborating the obtained data. The research results show that: (1) The procedure executed by law enforcement officials aligns with the legal authority granted to them. However, the process may result in losses for parties legally proven not to have committed unlawful acts, as evidenced by the final and binding legal decision, with the case dependent on further evidentiary proceedings; (2) Obstacles in law enforcement processes stem from three primary factors: the law itself, law enforcement officials, and society, wherein socio-political interventions can provoke public opinion and conflicts between law enforcement and the community.

The phenomenon of victim blaming remains a serious issue in various cases of violence, including family conflicts. Children who experience physical, psychological, or neglect-related abuse often face not only violence but also social stigma that blames them for their circumstances. From a victimology perspective, victim blaming against children in family conflicts occurs due to factors such as patriarchal culture, power imbalances within the family, and a lack of legal awareness regarding children's rights. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach to examine the phenomenon of victim blaming against children in family conflicts based on victimology theory. The findings reveal that victim blaming in family conflicts manifests in various forms, including justification of violence against children, minimization of the harm caused, and denial of the perpetrator's role. The psychological and social impacts of this phenomenon are extensive, leading to anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and difficulties in forming healthy social relationships. To address this issue, active involvement from families, educational institutions, and child protection organizations is crucial in providing education and advocacy for children's rights. Additionally, victimology perspectives can be utilized to develop policies that support victims, prevent the recurrence of family violence, and minimize the practice of victim blaming against children.

The development of corruption nowadays is accompanied by other crimes related to hide assets from corruption and one way of it is by money laundering mechanism. The mechanism of it is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 20/2001 jo. Law No. 31/1999 concerning the Eradication of Corruption and Law No. 8/2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7/2006 concerning Ratification of the UNCAC on April 18, 2006. Indonesia needs a regulation that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the mechanism for the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of corruption. It can be suggested to the Government and the legislature to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill’s immediately.

In the digital era, anti-corruption law enforcement faces new challenges and opportunities. With the development of information technology, corrupt practices are increasingly complex and hidden, committing fraud and embezzlement by utilizing digital space. The use of advanced technologies such as big data analysis, artificial intelligence, and blockchain are some examples of how law enforcement can tackle corruption. In addition, this study investigates various ways in which the government, law enforcement agencies, and civil society can work together to improve transparency and accountability. It is expected to improve anti-corruption efforts by utilizing digital platforms to report and detect suspicious activities. The study found that adapting law enforcement to technological changes is important to uncover and stop corrupt practices in the digital era. In addition, public education is essential to building a stronger anti-corruption culture. To create a transparent government, the role of the media and public participation is very important to increase the accountability of officials for corrupt practices. This study aims to see how public participation and the media monitor corruption and to find methods that can improve such supervision. The methods used include literature research, reports, and policy articles. The results of the study indicate that taking an active part in reporting and monitoring can increase the accountability of public officials.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses pembentukan tim akreditasi sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (3) faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah, (4) quality control dari proses pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (5) tindak lanjut persiapan akreditasi sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur’an Serpong, Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) proses pembentukan tim melalui penunjukan ketua tim oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik melalui menghadiri sosialisasi, melakukan checklist instrumen akreditasi, persiapan data akreditasi dan pemenuhan bukti fisik, (3) faktor penghambat yaitu belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah, keterbatasanya waktu, bukti fisik berupa dokumen yang letak nya tidak beraturan dan terkadang tidak adanya bukti berupa foto, fasilitas yang kurang memadai berupa printer, sedangkan faktor pendukung yaitu bantuan dan motivasi kepala sekolah, kerja sama antar tim, dan bantuan stakeholders sekolah (4) quality control melalui pengecekan dan rapat evaluasi, (5) tindak lanjut persiapan dengan membiasakan kelengkapan perangkat sekolah, membuat program sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah terdapat strategi untuk mendapatkan nilai A dan strategi supaya cepat selesai.

Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun implementasi manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar berdasarkan hasil analisis penelitian, sudah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya fungsi manajemen sumber daya manusia. seperti adanya perencanaan, pengembangan karir, peningkatan kompetensi yang baik dan dalam hal kompensasi yang sangat menyejahterakan pegawai. Walaupun dari segi rekrutmen belum sesuai dengan ketentuan yang diakibatkan oeh beberapa factor, salah satunya banyaknya jumlah peserta didik baru yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya namun sedikitnya jumlah pelamar saat pembukaan rekrutmen guru. Maka itu dalam proses rekrutmen, jika ada yang tidak sesuai ketentuan masih bisa diberi kesempatan. Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan A4 dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sembilan. Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek wisata Pantai Sembilan dengan analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis A4. Bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu: meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan terutama kapal penyeberangan, meningkatkan kualitas komunikasi/internet sebagai penunjang fasilitas pelayanan, meningkatkan standarisasi keamanan atraksi wisata demi keselamatan pengunjung dan pengembangan daya tarik wisata lainnya di sekitar kawasan Pantai Sembilan, serta menambah jumlah cottage. Pengaruh pengembangan A4 yaitu: dengan standarisasi keamanan atraksi wisata membuat wisatawan merasa aman saat berkunjung, pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan atraksi baru sehingga wisatawan tidak jenuh saat berkunjung, peningkatan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan pada kapal penyeberangan dapat meminimalisir ketakutan calon wisatawan akan resiko kecelakaan di laut, serta peningkatan kualitas internet dan keasrian cottage dapat membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung dalam tenggat waktu yang lebih lama.
 
 

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sedangkan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengalami vacuum of norm.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlunya diatur  sengketa kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 karena Indonesia adalah negara hukum, karena belum tuntasnya pembahasan dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya potensi sengketa kewenangan antarlembaga negara. Kedua, implikasi hukum  penyelesaian kewenangan antarlembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Presiden melalui instruksi-instruksi terselesaikannya sengketa. Ketiga, dalam perspektif kehidupan kenegaraan, formulasi pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara dapat dilakukan melalui tiga opsi : (1) memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (2) memperluas kewenangan Mahkamah Agung (3) memberikan kewenangan pada lembaga negara lain.
 
 

The Order for Termination of Investigation or hereinafter referred to as SP3 is the authority given attributively to criminal investigators. This paper intends to provide an analysis in terms of normative law regarding the validity of the termination of an investigation carried out based on reconciliation between the suspect and the complainant in the case of ordinary offenses. Research is a main means in developing a science and technology with the aim of revealing the existence of a truth both systematically, methodologically, and consistently through the research process as well as conducting analysis and construction of the data that has been processed and then concluded. Article 109 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that there are three conditions to stop an investigation of a criminal act. First, there is not enough evidence. Second, the act committed by the suspect is not a crime. Third, the investigation was stopped for the sake of law. The fact that the revocation of the police report resulted in the case being discontinued or terminated, as evidenced by the issuance of an Investigation Termination Order or SP3.

Legal certainty can be reached by good and explicit principles in a legislation, as well as its application. Investment requires legal certainty as well. On April 26, 2007, the Investment Law No. 25 of 2007 was enacted. This legislation was enacted to replace Law No. 1 of 1967 on Foreign Investment and Law No. 6 of 1968 on Domestic Investment. There are eleven factors that serve as benchmarks for gauging a country's ease of doing business. One of the indications is related to the resolution of investment conflicts, or in this case, contract enforcement and bankruptcy proceedings. According to the Doing Business 2019 report, Indonesia ranks 73rd (seventy-three) in terms of ease of doing business. Indonesia's EoDB ranking remains distant from the aim of entering the world's top 40 (forty) ranks. This is due to the fact that, among other things, dispute resolution in Indonesia still has various issues, including basic regulations, the trial procedure, and decision implementation. Meanwhile, affordable, fast, and simple conflict resolution facilities are required in the corporate world (according to EoDB indications). The results of this descriptive analytical research utilizing a normative juridical approach reveal that there is no implementing regulation of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, which focuses on discussing investment disputes, therefore there is no strong legal certainty in investing in Indonesia. Furthermore, there are several issues concerning the resolution of bankruptcy cases, some of which stem from regulations, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, some of which can result in certain interests, the length of the bankruptcy court process, and legal certainty following the bankruptcy decision. A breakthrough or update that can support EoDB is required, one of which can be done in the field of investment dispute resolution, particularly connected to contract enforcement and bankruptcy case settlement, by creating implementing regulations and updating associated regulations.